26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14687

Keselamatan Warga Tanggung Jawab Aparat

SBY Balas Surat Nazaruddin

JAKARTA- Surat dari Muhammad Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar anak dan istrinya tidak “diganggu” direspon SBY.  Setelah menerima dan membaca surat Nazaruddin tertanggal 18 Agustus itu, kemarin pagi, SBY langsung menuliskan surat balasannya.

Bahkan, siangnya, surat yang diketik di atas kertas berkop Presiden RI itu sudah dikirimkan kepada Nazaruddin yang ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. “Kami mengutus kurir ke Mako Brimob,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/8).

Turut mendampingi Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Keduanya memang mendapat tugas untuk menyampaikan perihal surat balasan dari presiden itu kepada wartawan. “Ini copynya. Yang asli sudah kirimkan kepada yang bersangkutan (Nazaruddin, Red) tadi siang,” jelas Denny sambil menunjukkan surat balasan presiden itu.
Dalam surat yang terdiri dari dua halaman itu, SBY memberikan penjelasan singkat mengapa sampai harus menuliskan surat balasan. “Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini,” tulis SBY.

Presiden lantas merespon kekhawatiran Nazaruddin mengenai keselamatan keluarganya. Menurut SBY, sudah menjadi tanggungjawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara. “Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait,” katanya.

Meski begitu, Presiden memastikan bukan berarti ini perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara.

“Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan, dan akuntabel, jauh dari proses tawar menawar atau negosiasi dalam bentuk apapun,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, istri M. Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni juga telah menjadi tersangka kasus pengadaan alat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Bahkan, Neneng hingga kini masih menjadi buron internasional.

SBY juga menyarankan agar Nazaruddin bersikap kooperatif dalam menjalani semua proses hukum. SBY menegaskan KPK akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. “Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab, tidak peduli dari unsur manapun atau dari partai politik apapun,” tegasnya.

Dalam suratnya, SBY tak lupa menyisipkan “spirit Ramadan” kepada mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, itu. “Semoga dalam suasana Ramadan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah “Nya bagi kita semua,” kata SBY.

Pada bagian lain, surat balasan untuk Nazaruddin, kemarin petang, juga dibuka SBY di depan kader Partai Demokrat yang mengikuti buka puasa bersama di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Bogor. “Bapak (SBY) tadi dibacakan dari awal sampai akhir,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PD Ruhut Sitompul usai acara tadi malam.
Dia mengungkapkan, alasan dibalasnya surat itu karena permasalahan Nazaruddin itu sudah menjadi gonjang-ganjing di publik. “Bagi kami, apa yang dilakukan Nazar berat bagi kami. Kami ingin kasus ini transparan,” tutur pria yang suka bicara ceplas-ceplos.

SBY, lanjut Ruhut, menegaskan bahwa kasus Nazaruddin saat ini sudah berada di ranah hukum. Dengan surat balasan tersebut, SBY juga hendak menekankan bahwa presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus tersebut. “Justru Bapak ingin tegas. Siapapun, kita tidak akan tebang pilih,” tegasnya.

Terkait dengan cepatnya respon SBY dalam membalas surat Nazaruddin, sementara banyak surat lain, seperti dari keluarga korban HAM yang tidak kunjung dibalas presiden, Ruhut tidak bersedia menanggapinya. “Untuk itu, saya tidak bisa mewakili (menjawab),” elak Ruhut.

Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti mengkritik pedas surat balasan SBY untuk Nazaruddin itu. Menurutnya, itu adalah bentuk sandiwara yang dilakukan SBY dan kroni-kroninya. “Masyarakat tidak butuh balas membalas surat, yang dibutuhkan adalah langkah konkret,” ucapnya kemarin.

Di bagian lain, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku tidak akan terpengaruh dengan surat menyurat Nazaruddin dengan SBY. Menurutnya, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin mengurai dan menuntaskan kasus-kasus yang menyangkut Nazaruddin dan Neneng. “Saya enjoy dengan kasus rumit ini dan Insya Allah terbongkar kasus ini,” kata Busyro kepada koran ini kemarin.(pri/fal/kuh/dim/jpnn)

Penetapan Gubernur Pro Kontra

JAKARTA- Ide Rancangan Undang Undang (RUU) Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan gubernur tidak lagi melalui pemilihan umum, masih menimbulkan perdebatan. Partai Golongan Karya menilai harus ada pembahasan yang panjang terkait pertimbangan pemerintah untuk menetapkan gubernur melalui DPRD.

“Silahkan pemerintah mengajukan draftnya, tidak semua konsep itu bisa kami terima,” kata Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, kemarin (21/8).

Menurut Priyo, Partai Golkar tentu memiliki posisi tersendiri dalam melihat konsep pemilihan gubernur. Jika formatnya dirubah, ada implikasi yang besar karena rakyat tidak lagi bisa menetapkan pilihannya secara langsung. Pemilihan di DPRD, bisa jadi terjadi karena pertimbangan-pertimbangan politik.

Meski begitu, di internal Partai Golkar juga muncul pendapat agar DPRD bisa berkontribusi menetapkan gubernur. Menurut Priyo, tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah juga menjadi pertimbangan keterlibatan DPRD. “Masukan-masukan daerah masih kami pertimbangkan, karena ada dua kutub yang berbeda (pro dan kontra, red),” jelasnya.

Priyo juga memberi apresiasi kepada Pemerintah yang berani untuk memberikan format baru penetapan kepala daerah di tingkat provinsi. Sebaiknya, pemerintah segera menyampaikan ide tersebut supaya parlemen bisa segera terjun melakukan pembahasan. “DPR tentu juga memiliki pertimbangan tersendiri,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid menyatakan, konsep penetapan langsung kepala daerah oleh DPRD di RUU Pemerintah Daerah, sebaiknya tidak dilakukan di tingkat provinsi.  Demi perbaikan kualitas , sebaiknya pemilihan langsung dilakukan tetap di provinsi. (bay/jpnn)

6 Kapal Asing Ditangkap

JAKARTA- Kekayaan laut Indonesia terus menjadi incaran kapal-kapal asing penangkap ikan. Yang terbaru, Kapal Hiu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulung enam kapal asing yang mencuri ikan di perairan Nusantara.

Kapal-kapal dari Vietnam dan Malaysia itu ditangkap di Laut China Selatan, tepatnya di sekitar perairan Natuna.  “Kapal-kapal tersebut ditangkap karena tidak memiliki izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan Dirjen Perikanan Tangkap,” jelas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman.

Selain itu, kapal-kapal tersebut menggunakan pukat harimau dan pukat cincin untuk menjaring ikan. Dari kapal-kapal itu, penyidik pegawai negeri sipil KKP menangkap 31 warga negara Vietnam dan menetapkan dua orang di antara mereka menjadi tersangka. Mereka adalah Ngurryen van Hal, 33, nakhoda kapal SF2378, dan Guach van Dat, 32, nakhoda kapal SF2-4379. Barang bukti yang disita adalah sekitar 200 kg ikan campuran dan satu unit alat tangkap pukat harimau.

Para pencuri tersebut menggunakan cara baru dalam menjaring ikan. Mereka memasang jaring selebar 50 m hingga 100 m di antara dua kapal, kemudian bergerak bersamaan untuk menjaring ikan.(nel/jpnn)

1.906 Pemudik Tiba di Belawan

BELAWAN- Delapan hari sebelum lebaran, arus mudik lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Belawan sudah mulai dipenuhi penumpang. Hal tersebut terlihat dari 1.906 penumpang yang tiba di Pelabuhan Belawan menaiki jasa angkutan laut Kapal KM Kelud. Penumpang tersebut berasal dari Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Priok.

Kapal KM Kelud, tiba di Pelabuhan Belawan, Minggu (21/8) sekitar Pukul 18.30 WIB. Pantauan wartawan Sumut Pos di Pelabuhan Belawan, tampak ribuan penumpang turun pada saat Kapal KM Kelud bersandar di Pelabuhan Belawan. Mereka saling berdesak-desakan untuk turun.

Manager PT Pelni Cabang Medan Buddandi mengatakan, penumpang yang tiba di Pelabuhan Belawan sebanyak 1.906 penumpang. “Belum terjadi lonjakan, diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada tiga hari sebelum lebaran atau H-3,” ujarnya di Pelabuhan Belawan.

Sementara itu, salah seorang penumpang, Herni (26) mengatakan, pelayanan yang diberikan PT Pelni cukup memuaskan dan juga harga tiket kapal laut lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat.
“Harganya lebih murah makanya kami memilih naik kapal laut, kemudian kami memilih pulang ke Medan lebih cepat untuk mengantisipasi lonjakan,”katanya.

Sedangkan, Anggota DPD RI Parlindungan Purba dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Belawan mengatakan,  kedatangannya untuk melihat kesiapan PT Pelni dalam menyambut arus mudik lebaran tahun ini. (mag-11)
“Saya sudah lihat tadi penumpang yang tiba di Pelabuhan Belawan belum mengalami lonjakan signifikan, namun PT Pelni harus dapat mengantisipasi lonjakan penumpang nantinya,”ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, angkutan laut merupakan angkutan yang masih diminati masyarakat, karena harga tiketnya masih sangat terjangkau.

Dia berharap, PT Pelni juga dapat meningkatkan lagi pelayanan dan juga memberikan fasilitas pendukung bagi penumpang.

”Agar penumpang lebih senang lagi naik kapal laut, PT Pelni harus memberikan fasilitas tambahan seperti hiburan musik agar penumpang senang,” sarannya.
Dia juga mengatakan, angkutan laut ini diketahui disubsidi pemerintah. “Jadi kita harapkan untuk kedepannya, PT Pelni dapat menjadwalkan kapal berangkat 2 kali dalam seminggu, karena selama ini hanya sekali saja,” tandasnya. (mag-11)

Lari dari Panti, 3 Wanita Binaan Diperkosa di Hotel

KARO- Setelah berhasil melarikan diri dengan mengelabui petugas dan merusak pintu Panti Sosial Wanita Tuna Laras dan Tuna Susila Berastagi, 3 wanita binaan malah diperkosa secara bergiliran oleh 2 pria di hotel kelas melati di kawasan Kota Kabanjahe, Sabtu (20/8) petang.

Informasi yang diperoleh wartawan Sumut Pos, beberapa jam pasca kejadian, kedua pria yang belakangan diketahui  berinisial JS (41) dan FS (32), warga Jalan Jamin Ginting, Kuta Gadung dan Desa Raya, Berastagi itu, ditangkap polisi dari penginapannya di Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe, Minggu (21/8) pukul 05.00 WIB.

Kejadian pemerkosaan terhadap wanita yang seharusnya mendapat binaan di panti tersebut, berawal ketika kedua pria itu melihat ketiganya kabur. JS dan FH, yang pintar memanfaatkan situasi, segera mendatangi calon korbannya dengan menawarkan diri mampu memberikan perlindungan kepada mereka.

Tanpa berpikir jauh, karena takut tertangkap dan kembali ke panti, ketiga wanita binaan, HH (16) warga Lau Macem, Pancur Batu, RM (23) warga Jalan Setia Budi Medan dan JBH (26) warga Medan, akhirnya menurut ketika dibawa  kedua tersangka ke hotel A.

Pasca tiba di hotel kelas melati, ketiga wanita binaan ditempatkan di kamar terpisah yang sebelumnya telah dipesan tersangka. Tak lama berselang, sekitar pukul 20.00 WIB, JS, yang telah berumah tangga dan rekannya, FS, menyetubuhi dan menggilir ketiga korbannya.

Namun sial bagi kedua tersangka, satu  dari wanita binaan itu, sempat menghubungi rekannya di kawasan Deli Serdang melalui selular, tentang keberadaan dan kejadian yang  mereka alami. Akhirnya, teman wanita binaan yang menerima kabar, selanjutnya menghubungi polisi.

Sebelumnya, setelah mengetahui adanya warga binaan yang melarikan diri, Kepala UPT Panti Sosial Tuna Laras dan Tuna Susila Berastagi, Halomoan Samosir, bersama anggotanya telah melakukan upaya pengejaran, hingga menemukan 13 orang lainnya. Selain itu, secara resmi pihak Parawas panti juga telah memberitahukan persoalan ini ke aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Karo AKP Harry Azhar kepada wartawan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus yang menimpa pelarian warga binaan Panti Sosial Tuna Laras dan Tuna Susila Berastagi. Adanya korban yang berumur muda (dibawah umur-red) membuat aparat kemungkinan akan menjerat para pelaku dengan UU per lindungan anak. (wan)

Sekolah dan Rumah Terendam Banjir

SERGAI- Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sei Rampah, Sabtu (20/8) malam sekira pukul 22.00 WIB, mengakibatkan dua bangunan sekolah dan rumah warga di Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, terendam banjir.

Pantauan Sumut Pos, banjir merendam tiga  rumah warga setinggi 35 centimeter yaitu milik,  Sugianto (81), Leman (60), dan Abdul Hakim Lubis (43). Selain itu, banjir juga  merendam halaman sekolah dasar (SD) Negri 102020 dan SDN 102041  Firdaus.

Menurut korban banjir, Sugianto (81) dan Riadi, hujan lebat yang  turun kemarin (20/8) malam, mengakibatkan air masuk ke dalam rumah mencapai ketinggian 35 centimeter, sedangkan dihalaman rumah 60 centimeter.

Mereka pun harus mengungsi ke rumah jiran tetangga, dengan membawa perabot rumah tangga yang bisa diselamatkan. Keduanya menduga, banjir yang melanda rumah mereka, disebebabkan adanya aktivitas galian C di daerah mereka.
“Banjir ini diakibatkan tertimbunnya sejumlah parit oleh galian C pembuatan pertapakan perumahan. Padahal, sejak belasan tahun kami tinggal disini, tidak pernah terjadi banjir seperti ini, walaupun hujan lebat sampai beberapa hari,” keluh Riadi.

Jika parit yang tertimbun tidak segera dibongkar oleh pengelola, kata mereka, kondisi seperti ini (banjir) akan semakin parah. Sebab, sudah tidak ada lagi saluran pembuangan air di daerah mereka.
Camat Sei Rampah Fajar Simbolon, ketika dihubungi Sumut Pos mengatakan, akan segera mengambil sikap atas penutupan parit tersebut.(mag-15)

Kapolsek Kuala Akan Diperiksa

LANGKAT- Menyusul gonjang ganjing adanya permainan di Polsek Kuala, dengan dugaan dilepaskannya penadah kenderaan pencurian bermotor (curanmor) disikapi Polres Langkat dengan meretas komponen bahagian dalam (keinternalan). Tidak hanya juru periksa, direncanakan pemeriksaan juga sampai ke Kapolsek.

Kapolres Langkat AKBP H Mardiyono, dikonfirmasi ke telepon selulernya, Minggu (21/8), terkait indikasi Kapolsek Kuala melakukan penyalahgunaan wewenang dengan dugaan melakukan tangkap lepas terhadap penadah curanmor, sebagaimana hasil pemeriksaan Paminal, Kapolres mengaku, belum mendapat laporan akan hal tersebut.

“Kalau masalah itu belum sampai ke saya laporannya, kalau memang terbukti akan kita lakukan tindakan sesuai prosedur,” isi pesan SMS Kapolres menjawab.Bahkan, ketika disinggung akan kebenaran informasi bahwa Kapolsek Kuala juga segera menjalani pemeriksaan Senin (22/8) (hari ini), Kapolres mengaku hal itu mungkin karena proses pemeriksaan belum selesai.

“Mungkin pemeriksaan paminal belum selesai, makanya belum lapor ke saya,” sebut Kapolres.
Sekedar mengingatkan, terkuaknya aksi tangkap lepas dilakukan Kapolsek Kuala, AKP E Turnip, terhadap dua pelaku penadah sepeda motor hasil curian kemungkinan setelah menerima imbalan uang hingga belasan juta, membuat personil di sektor tersebut kelabakan.

Praktik memalukan dan sangat tidak terpuji, disebut-sebut juga akhirnya mengundang Propam Poldasu turun ke Mapolsek Kuala guna meminta keterangan petugas yang mungkin terkait kasus dimaksud.

Padahal, hal serupa juga sudah digeber Paminal Polres Langkat dengan memeriksa juru periksa (juper) menangani kasus tersebut, bahkan petugas opsnal serta jajaran Kanit maupun Katim.(mag-4)

Jalan AMD Kupak-Kapik

TEBING TINGGI- Jalan AMD di Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sepanjang satu kilometer seperti kubangan kerbau dan berlobang. Kondisi ini terus diperparah dengan tidak adanya perbaikan jalan dari pemerintah setempat khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tebing Tinggi, sehingga ruas jalan sulit untuk dilalui kendaran.

Menurut Maruli Situmorang, warga setempat mengaku kecewa dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tak kunjung memperbaiki jalan lintas AMD sebagai jalan penghubung Jalan Gatot Subroto, Kota Tebing Tinggi itu.
“Dengan Wali Kota yang baru ini, hendaklan lebih respon melihat keresahan warga yang melintas di Jalan AMD itu,” kata Maruli.

Dijelaskannya, sebelumnya jalan tersebut sudah diaspal hotmik, namun enam bulan belakangan ini, jalan itu hancur dilewati truk dengan tonase 20 ton lebih. Sementara badan jalan hanya sanggup menahan tonase 5 ton saja. “Dinas Perhubungan hendaknya membatasi truk bertonase tinggi memasuki jalan AMD tersebut,” pintanya.

Kedepan, menurut Maruli Situmorang, apabila pihak Pemko tidak tanggap, warga sekitar akan memblokir jalan tersebut agar truk keluar masuk seenaknya dengan tonase belebih.

“Habis lebaran, warga akan menutup akses jalan masuk ke AMD dengan menggunakan portal,” ancam Maruli.(mag-3)

Bonaran Lepas Profesi Pengacara

JAKARTA- Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Raja Bonaran Situmeang, menerima plakat ucapan terima kasih dari 1.200 kepala keluarga (KK) yang tinggal di The Palazzo Apartment, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8).
Ribuan warga yang tinggal di apartemen itu mengelu-elukan Bonaran yang telah berhasil memperjuangkan hak kepemilikan atas bangunan tempat tinggal dan ruko yang berada di apartemen tersebut.

Pasalnya, penghuni apartemen yang telah membeli bangunan di apartemen itu, nyaris kehilangan hak kepemilikannya lantaran pengembang apartemen tersebut digugat pailit oleh pihak ketiga. Bonaran, selaku pengacara 1.200 KK di apartemen tersebut sejak April 2010, dan berakhir manis beberapa saat sebelum maju sebagai calon Bupati Tapteng. Adapun kurator dalam perkara ini adalah DR Bernard Nainggolan. Keberhasilan ditandai dengan telah didapatkannya sertifikat kepemilikan atas bangunan.

Saat penyerahan plakat, Ketua Perhimpunan Pemilik Palazzo, DR Gobinde, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bonaran. Dia cerita, saat kasus ini menjadi perkara hukum, pihaknya sudah menjajaki tujuh pengacara, yang akhirnya gagal lantaran tidak deal masalah bayaran untuk pengacara itu.

“Bapak Bonaran pengacara kedelapan dan beliau mendampingi dan memperjuangkan hak kita dengan penuh kesetiaan dan tanpa memikirkan persoalan-persoalan yang lain (bayaran, red),” ujar DR Gobinde di acara yang dihadiri ratusan warga Palazzo, yang berkali-kali memberikan tepuk tangan khusus kepada Bonaran dalam acara yang digelar khusus untuk launching keberhasilan memperjuangankan hak kepemilikan tersebut.

Gobinde dalam kesempatan tersebut juga mendoakan Bonaran agar sukses memperjuangkan hak-hak rakyat Tapteng, selama menjadi bupati.

Saat menerima plakat, mata Bonaran berkaca-kaca. “Ini sung guh luar biasa. Selama 22 tahun saya menjadi pengacara, baru kali ini saya mendapatkan plakat tanda ucapan terima kasih. Plakat yang saya terima sudah banyak, tapi ini sungguh istimewa. Seorang pengacara mendapat plakat terima kasih. Kalau seorang bupati mendapat plakat itu biasa, tapi ini sebagai pengacara. Saya terima dengan ketulusan hati,” ujar Bonaran saat diberi kesempatan menyampaikan kata sambutan.

Lantaran sudah menjadi bupati, Bonaran tidak bisa menjadi pengacara. Namun, dia menugaskan rekannya, Tomson Situmeang, untuk terus memberikan pendampingan 1.200 KK yang ada di apartemen yang letaknya strategis, di pinggir jalan utama Kemayoran itu.

Usai acara, puluhan warga silih berganti mendekati Bonaran. Sebagian memanfaatkan waktu untuk konsultasi masalah hukum, sebagian untuk mengenal lebih dekat sosok Bonaran. Bahkan, banyak diantaranya meminta foto bersama Bonaran sebagai kenang-kenangan.

Benarkah Bonaran tak mematok bayaran? Usai acara, kepada wartawan Bonaran mengatakan, saat menangani suatu kasus, dirinya tidak berorientasi kepada uang, tapi berorientasi kepada persoalan. “Begitu persoalannya dipelajari dan yakin bisa menang, maka saya percaya uang pasti akan mengikutinya,” ujarnya.

Dia pun mengaku, harapan warga Palazzo agar dirinya juga bisa membela hak-hak warga Tapteng, akan dijadikan pelecut kerja sebagai bupati. “Saya akan bela hak-hak rakyat Tapteng,” ujar pasangan Sukran Tanjung ini. (sam)

KPK-DPR Saling Serang

Lemahnya Penangan Kasus Korupsi Libatkan Elit Politik

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melihat ada indikasi oknum internal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kompromi terhadap kasus-kasus khusus yang melibatkan elit politik dan penyelenggara negara. “Kompromi ini melemahkan fungsi dan peran KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi.” kata Ketua Umum GMNI Twedy Noviady Ginting kepada Rakyat Merdeka Online (Group Sumut Pos) Minggu, (21/8).

Untuk itu, dia berharap agar Komite Etik KPK tidak mem biarkan oknum tersebut se  makin eksis dalam memper
lemahkan KPK.  Sebab, siapapun pimpinan KPK, selama mereka masih bercokol maka harapan masyarakat agar KPK independen dalam melaksanakan tugasnya tidak akan pernah terwujud. “Komite Etik harus segera membersihkan dan menonaktifkan oknum tersebut,” kata Twedy.

Menanggapi mengalirnya tudingan negatif terhadap KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) curhat. Dalam pertemuan antara tokoh masyarakat dengan pimpinan KPK, Jumat (19/8) lalu, Wakil Ketua KPK, M Jassin mengatakan ada intervensi yang dilakukan DPR dalam penanganan kasus korupsi, termasuk kasus suap Sesmenpora. Hal ini tentunya menohok anggota DPR, khususnya anggota Komisi III yang menjadi rekan kerja KPK
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, M Jasin juga menegaskan ada dua modus intervensi yang dilakukan DPR. “Intervensi pertama bisa berupa telepon,” kata Jassin selepas pertemuan tokoh masyarakat dengan pimpinan KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Selain itu, imbuh Jassin, intervensi juga dilakukan ketika rapat dengar pendapat (RDP).
“Dalam RDP misalnya, mereka (DPR) pesan semuanya jangan ditangani KPK, kenapa tidak dilimpahkan kepenegak hukum lain,” terang Jasin.

Tak mau kehilangan muka, Bambang Soesatyo meminta KPK terbuka soal siapa saja politisi DPR yang kerap mengintervensi penanganan kasus korupsi. “KPK harus mengungkap ke publik, nama dan partai anggota DPR yang dituding lakukan intervensi kasus,” kata politisi asal Partai Golkar.

Masih kata Bamsoet, panggilan akrabnya, transparansi ini harus dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah. Tidak cuma Bamsoet, anggota Komisi III DPR lainnya juga balik menyerang KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Sundari ini dengan nada kesal meminta pimpinan KPK untuk berkaca dan jangan merasa benar sendiri, terutama alergi terhadap masukan dari Komisi III.

“KPK harus tahu juga kalau banyak masukan dari DPR apalagi dalam prakteknya, hal-hal yang menjadi masukkan DPR banyak juga yang disetujui oleh MK,” kata Eva Sundari.

Dia menyebut  soal penyadapan, SOP yang melanggar KUHAP, seperti KPK yang tidak membolehkan tersangka didampingi pengacara dalam menjalani proses hukum, akhirnya dimenangkan oleh MK.

Ia kemudian berseloroh soal KPK yang kerap dianggap malaikat, padahal juga sering salah. Menurut Eva, pada prinsipnya, KPK proporsional. Dia beralasan KPK dan DPR bukan malaikat  tapi manusia biasa tempat salah dan dosa. “Komite Etik dibentuk karena persoalan prilaku komisoner KPK dalam menjalankan penegakan hukum,” tegas Eva. (net/jpnn)

1...14,68614,68714,688...15,597Page 14,687 of 15,597

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor