Jakarta- Kebakaran di Kawasan Semanggi membesar. 30 Lapak kumuh yang berada di samping Apartemen Aston, ludes terbakar. Lokasi kebakaran berada di RT 4 RW 5 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Banyak pemilik lapak yang masih mudik sehingga tidak ada pencegahan sama sekali saat api membesar.
“Saat habis magrib, ada asap masuk ke kamar, baunya tidak enak. Saya lihat ada api, saya keluar. Saya di atas. Banyak yang belum datang, hanya baru 6 orangan,” ujar Umar Faruk, seorang yang menunggui lapak milik temannya, di lokasi, Senin (5/9).

Umar menjelaskan tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Dia hanya pasrah melihat harta bendanya yang tidak seberapa ludes dilalap api.
Dia menduga awal kebakaran dari rumah Torikun, salah satu pemulung. Sebagian besar warga di sana memang berprofesi pemulung dan pengemis.(net/jpnn)

JAKARTA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih melakukan verifikasi terhadap 14 partai politik baru yang mendaftar. Dari 14 partai itu, Kementerian menyatakan hanya tiga partai yang kemungkinan lolos verifikasi.
Informasi yang dihimpun ketiga parpol itu adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) yang dimotori Yenny Wahid.

“Dari partai baru itu kemungkinan yang lolos paling banter tiga. Tidak lebih dari tiga dari 14 itu,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Aidir Amin Daud, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9). “Kita lihat ada tiga parpol yang punya setitik harapan,” katanya.

Aidir menjelaskan, kebanyakan partai yang mendaftar gagal melengkapi administrasi yang diperlukan untuk bisa lolos untuk berbadan hukum.(net/jpnn)

PEKANBARU-Kota Pekanbaru kembali diselimuti kabut asap (smoke) sisa dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dibeberapa wilayah di pulau Sumatera. Namun kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru saat ini merupakan kabut asap kiriman dari provinsi tetangga, meski demikian kabut asap itu disebut masih tipis, dan tidak mengganggu penerbangan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 6stasiun Pekanbaru, Philip Mustamu melalui staf analisa Slamet Riyadi kepada Riau Pos, Senin (5/9). Dikatakannya kabut asap yang terjadi ini murni merupakan dari kebakaran hutan dan lahan.

‘’Yang terjadi saat ini dan menutupi kota itu merupakan kabut asap akibat kebekaran hutan, namun yang menimpa kota Pekanbaru merupakan asap kiriman dari daerah lain. Soalnya untuk Riau Sendiri titik api sangat minim, baik sebelumnya maunpun saat ini,” jelas Slamet.(gus/rpg)

JAKARTA-Kepolisian telah menetapkan pedangdut Saipul Jamil sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan istrinya, Virginia Anggraeni, di tol Cipularang, Sabtu lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ketut Untung Yoga mengatakan penetapan tersangka terhadap pria yang biasa disapa Ipul saat setelah kejadian. “Iya, begitu ada yang meninggal itu (tersangka),” ujar Ketut Yoga saat dihubungi wartawan, Senin (5/9).

Dia mengatakan hal tersebut tetap berlaku walaupun yang meninggal istrinya. “Orang tidak berniat jahat, tapi lalai menyebabkan meninggal, secara otomatis tersangka,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam mengatakan pedangdut Saipul Jamil harus bertanggungjawab atas kecelakaan di Tol Cipularang yang mengakibatkan isterinya, Virginia Anggreani tewas. Menurutnya, Saipul harus menjalani proses hukum lantaran melanggar Undang-undang Lalulintas Jalan Nomor 22 tahun 2009 dan terancam penjara.

“Pak Saipul harus tanggung jawab, karena dia yang bawa mobil. Karena ini masalah kelalaian, maka bisa dikaitkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas jalan,” kata Anton.
Saipul Jamil mengaku siap memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa. “Saya jelaskan apa adanya nanti seperti apa, kalau ditanya ya saya apa adanya. Saya bahkan intinya saya enggak mau memancing di air keruh begitu. Insya Allah siap,” ujar Saipul saat dihubungi lewat telepon, Senin (5/9).

Saipul mengaku heran dengan statusnya sebagai tersangka karena belum menjalani pemeriksaan apapun di kepolisian. (nat/net/jpnn)

Kasus Suap Proyek Infrastruktur Transmigrasi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu segan untuk memeriksa siapapun yang terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur transmigrasi. Termasuk, kemungkinan memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin, tidak akan menghambat apalagi mengintervensi proses hukum terhadap Muhaimin, jika memang ada indikasi kuat terlibat.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, Presiden tidak akan melakukan intervensi atas rencana KPK memeriksa salah satu menterinya dalam kasus korupsi. “Presiden tidak akan mengintervensi, tidak akan menghalang-halangi, jika itu dianggap sesuai kebutuhan untuk kelengkapan proses hukum,” ujar Julian di gedung KPK, kemarin, saat ditanya soal rencana penyidik.

Presiden Yudhoyono, menurut Julian, tentunya berprinsip bahwa siapapun yang bersalah melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Presiden tidak mungkin melakukan pembelaan jika memang pejabat yang bersangkutan memang melanggar hukum. “Tidak ada pembelaan jika memang melibatkan yang bersangkutan, oleh karena itu kita serahkan saja kepada proses hukum yang berlaku,” kilahnya.
Menurut Julian, langkah yang paling bijaksana dan benar adalah mengikuti proses hukum yang berlaku. Jika salah maka harus disalahkan, tapi kalau benar harus bisa dibuktikan. Kalau memang secara sah terbukti bersalah, maka siapapun itu akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, prosedur hukum yang berlaku. “Belum ada pembicaraan soal reshuffle (Menakertrans),” ungkapnya.

Dia menegaskan, Presiden sangat menghormati proses hukum. Untuk itu Presiden tidak membeda-bedakan siapapun jika melakukan pelanggaran hukum. “Semua berkedudukan sama, equal before the law. Ya tergantung dari bagaimana prosesnya nanti. Yang jelas Presiden tidak akan intervensi, tidak akan menghalang-halangi, siapapun dia,” jelasnya.
Jaminan tidak adanya intervensi dari orang nomor satu di Indonesia membuat KPK makin tancap gas. Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK memastikan akan tetap memanggil Muhaimin. “Kami yakin tidak memiliki kesulitan dalam memanggil Muhaimin,” katanya.

Keyakinan itu sendiri muncul karena melihat menteri yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu terlihat kooperatif. Dalam berbagai forum, pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu mengatakan siap memenuhi panggilan KPK. Apalagi, dalam tata cara pemanggilan tersangka atau saksi di KPK, tidak perlu izin presiden kalau menyangkut menteri.

Lebih jauh, Johan mengakui KPK belum menemui hambatan dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu, pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tangan membawa uang Rp 1,5 miliar itu.  (dim/dyn/wir/kuh/agm/jpnn)