Anggota DPD RI, DR H Rahmat Shah menyatakan kebanggaannya kepada para anggota masyarakat yang memilih jalur kewirausahaan/entrepreneurship sebagai jalur perjuangan dan kehidupannya.

Rahmat mengakui peran penting kelompok ini di tengah-tengah masyarakat. Bagi Rahmat, mereka adalah kelompok yang membuka lapangan pekerjaan, pembayar pajak serta penyumbang devisa bagi negara dan mereka adalah VVIP-nya (Very very Important Person) masyarakat.Sayangnya, tidak semua anggota masyarakat tertarik untuk menempuh jalur dunia usaha dan kewirausahaan.

Hal tersebut disampaikan Rahmat pada saat menyampaikan sambutan di acara pembukaan Musda ke XIV BPD HIPMI Sumatera Utara yang  berlangsung di Medan, baru-baru ini.

Lebih jauh Rahmat menilai peran yang dilakukan HIPMI merupakan peran mulia yakni melakukan usaha yang terus menerus  untuk mencetak dan membina sebanyak-banyaknya para pengusaha muda baru. Kondisi ini terasa dibutuhkan terutama di saat negara kita sedang kelebihan pegawai sehingga timbul rencana moratorium penerimaan PNS.

Dalam pesannya kepada para pengusaha muda yang terhimpun di dalam wadah HIPMI, Rahmat mengingatkan kewajiban para pengusaha untuk menyalurkan dana CSR sebagai kewajiban para pengusaha.
Menurut Rahmat, selain  kewajiban, CSR merupakan bentuk perhatian dari kalangan usahawan terhadap kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dan dukungan ekonomi. Hal ini  merupakan bagian dari tugas kemanusiaan.

Rahmat juga mengingatkan agar kepengurusan HIPMI yang baru nantinya dapat menjaga kebersamaan dan kekompakan, tidak pelit dan miskin komunikasi dan informasi serta tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan di atas kepentingan organisasi.

Dalam kesempatan sambutan tersebut, Rahmat mengungkapkan penghargaan dan apresiasinya kepada ketua HIPMI yang akan berakhir masa kepemimpinannya, Said Aldi Al Idrus, yang menurut Rahmat punya performa dan gaya kepemimpinan yang dinamis dan cukup berhasil mengantarkan HIPMI Sumut ke arah kemajuan yang dicapai hingga sekarang.

Dalam rangkaian acara pembukaan Musda ke XIV BPD HIPMI, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PMI dengan HIPMI. Kerjasama yang akan dikembangkan adalah kerjasama di dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kedua belah pihak akan melakukan usaha saling mendukung untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam berbagai kegiatan dan aktifitas.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Rahmat yang baru saja dilantik menjadi Ketua PMI Sumut. (*/ila)
Dari pihak HIPMI ditandatangani oleh Erwin Aksa, Ketua BPP HIPMI. Di dalam kesempatan tersebut, ikut melakukan penandatangan, Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho, ST.

Perkuat Keutuhan Nkri

Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR  H Rahmat Shah mengaku bisa memahami keresahan masyarakat Padang Lawas terkait keberadaan SK Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Rahmat akan menindaklanjuti permasalahan ini dan berjanji akan berusaha  memasukkan isu ini  ke dalam  pidato kenegaraan ketua DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2011 mendatang. Selain itu, Rahmat juga meminta agar kepala daerah tetap aktif mengambil sikap menolak SK itu dan berupaya melakukan upaya gugatan secara hukum serta  tidak tinggal diam saja.

Pengakuan Rahmat di atas dinyatakan pada kesempatan tatap muka bersama segenap jajaran pemerintahan kabupaten Padang Lawas  di kantor bupati Padang Lawas, di Sibuhuan, Kamis, (21/07). Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Rahmat ke beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara di masa Reses DPD RI, Juli-Agustus 2011. Pertemuan itu dipimpin oleh bupati Padang Lawas, Drs  Basyrah Lubis dan dihadiri unsur Muspida dan pimpinan SKPD, serta tokoh-tokoh masyarakat Padang Lawas.

Sebagaimana diketahui, kecemasan masyarakat sangat beralasan, sebab jika SK No 44 itu tetap diberlakukan maka menjadi malapetaka bagi masyarakat, karena perkampungan, pekuburan, tanah ulayat maupun perkantoran pemerintah akan terkena kawasan hutan register. Bahkan para petani tidak dapat mengusahai lahannya. “Tanah adat yang telah diwarisi secara turun temurun dan sudah ratusan tahun, harus dilepaskan hanya karena SK 44 yang diterbitkan tahun 2005 oleh Menhut. Dan ironisnya, dengan keadaan sekarang ini, banyak lahan yang terkena peraturan tersebut merupakan lahan yang selama ini telah digarap masyarakat secara turun temurun.

Sebagaimana banyak didapatkan Rahmat di beberapa kabupaten/kota yang telah dikunjungi sebelum ini, di Padang Lawas ini pun Rahmat mendapat laporan dan aspirasi terkait sengketa pertanahan, khususnya antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Rahmat menegaskan bahwa kondisi ini semakin memperjelas buruknya kinerja instansi terkait dengan permasalahan pertanahan di negara ini.

Dalam kesempatan tatap muka tersebut, Rahmat mensosialiasasikan peran dan fungsi DPD RI serta tugas-tugas konstitusional yang telah dihasilkan oleh lembaga ini, termasuk mensosialisasikan Amandemen kelima UUD NRI 1945. Rahmat mengharapkan dukungan masyarakat Padang Lawas  untuk keberhasilan rencana amandemen kelima tersebut.
Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Padang Lawas ini, Rahmat mendapat kehormatan untuk membuka Festival Nasyid dan Marhaban  yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi kabupaten Padang Lawas ke-4. Pembukaan festival ini dilakukan di lapangan Merdeka Sibuhuan, Padang Lawas. Dalam sambutannya, Rahmat mengajak masyarakat Sibuhuan untuk memelihara budaya keislaman nasyid dan marhaban sebagai bagian dari keanekaragaman budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*/ila)

Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut menggelar Workshop Jakstrada Iptek baru-baru ini di Hotel Grand Antares Medan.
Workshop ini memaparkan soal  Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) berbasis Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Iptek)  Sumatera Utara tahun 2011-2015 yang telah disusun oleh Dewan Riset Daerah (DRD) bersama dengan Bdan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Pemprovsu.
Pada Workshop tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Aset Drs Alexius Purba yang mewakili (Plt) Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pudjo Nugroho ST.

Selain itu turut memberikan pemaparan Sekretaris Dewan Riset Riset Nasional Dr Ir  Tusy A Hadibroto MSi dan koordinator  Tim Penyusun Jakstrada DRD SU Prof Dr Suharta MSi.

Workshop ini juga dihadiri seluruh SKPD Pemprovsu, Balai, Pusat Penelitian Kementrian, lembaga penelitian perguruan tinggi dan swasta. “Kita mendukung penertiban Pergub tentang Jakstrada Iptek di Sumut,” ujar Staf Ahli Bidang Aset Drs Alexius Purba saat membuka Workshop Jakstrada Iptek Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut.
Menurut Gubernur, Pergub ini penting untuk segera diterbitkan agar terdapat dokumen yang mengatur tentang arah Kebijakan dan kegiatan riset di Sumatera Utara, untuk koordinasi dan peningkatan kualitas hasil riset di daerah ini.(*/saz)

Mengunjungi Petani Plasma Kebun Buatan PT Inti Indosawit Subur Asian Agri

Sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, Asian Agri telah mampu  mengelola sumber daya alam yang berlimpah dengan pengelolaan perusahaan kelapa sawit berkelas dunia.  Salah satunya didukung komitmen Asian Agri untuk terus tumbuh dan berkembang bersama mitra usaha. Terutama dengan. petani plasma yang selama ini cukup  memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis Asian Agri. Bagaimana sinergi keduanya ?

Tak mudah untuk bisa sampai ke desa yang satu ini. Desa  Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Ruas jalannya yang penuh ‘gelombang’, mananjak dan menurun harus dilalui dengan sangat hati –hati.  Letaknya juga terpencil, diantara ribuan hektar kepala sawit nan hijau. Maklumlah areal ini mulanya memang hutan belantara yang kemudian dibuka untuk lahan kelapa sawit.

Meski jauh dari keramaian,  kesejahteraan warga di areal Kebun Plasma Buatan PT Inti Indosawit Asian Agri ini  cukup baik.  Bisa dilihat dari rumah – rumah permanen yang tampak berderet di sepanjang jalan desa. Beberapa bahkan berdiri megah, lengkap dengan pagar minimalis, garasi dan mobil mewah. Keadaan ini tentunya sangat jauh berbeda dengan keadaan saat mereka baru tiba di desa ini tahun 1987 lalu.  Saat dimana mereka memulai tantangan hidup, sebagai petani PIR Transmigran.

Adalah Asian Agri Grup (AAG)  yang turut berperan membesarkan mereka. Lewat kepeduliannya, Asian Agri membantu pemerintah saat itu untuk menyiapkan petani memiliki lahan kelapa sawit. Melalui  program PIR  Transmigran, Asian Agri membuka dan menyiapkan kebun bagi petani. Tidak itu saja, Asian Agri juga berperan sebagai pembina teknis yang terus menerus membimbing petani  mengembangkan kebun sawit masing – masing.
Sebagai salah satu pelopor program kemitraan nasional,  selain  membantu pemerintah  mengembangkan program PIR-Trans tahun 1987,  Asian Agri juga mengembangkan  pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang diterapkan sejak 1999.

AAG yang beroperasi di tiga propinsi di Sumatera (Sumatera Utara, Riau dan Jambi) ini  saat ini mengelola lahan perkebunannya seluas 100.000 hektar, dan bermitra dengan 29.000 kepala keluarga petani plasma (inti rakyat) dan petani KKPA yang mengerjakan lahan perkebunan seluas 60.000 hektar.  Untuk di Riau saja, AAG memiliki 5.400 hektar kebun inti kepala sawit dan 10.000 hektar kebun plasma yang dikelola 500 kepala keluarga.

Pada (28/7) lalu, wartawan koran ini bersama 40 rombongan  peserta workshop Petani Sawit yang digelar Riau Pos kerjasama dengan GAPKI Riau dan Asian Agri  berkesempatan mengunjungi petani  plasma Asian Agri di Kebun Plasma Buatan PT Inti Indosawit  Asian Agri. Tepatnya di Desa  Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Riau.  Di kebun ini,  rombongan yang dipimpin oleh Pemimpin Umum Riau Pos Zulmansyah Sekedang diterima oleh unsur pimpinan Asian Agri. Antara lain,  GM Kebun Buatan Asian Agri Ikom Widyasa, Head  OPRS (Oil Palm Research Station- Topaz) Asian Agri, Ang Boon Beng,  Head Plasma Asian Agri Pengarapen Gurusinga, Manager  SLL (Sosial Security and Lisences) Asian Agri RO 2 Pekan Baru  Zulbahri, Manager Plasma Riswan Sinaga, Manager Training Centre Victor Brahmana, Asisten Koord CSR Benyamin Hutagalung dan Humas Asian Agri Lidya Veronica.

Pada kunjungan  ini, rombongan yang terdiri dari petani sawit swadaya/mandiri ini diperkenalkan lebih dekat dengan program Sistem Integritas Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang dikembangkan Asian Agri untuk membantu memenuhi kebutuhan daging dan pemberdayaaan masyarakat terutama petani plasma perusahaan tersebut. Melalui program ini, Asian Agri memberikan bantuan ternak sapi untuk dikembangkan dilahan perkebunan sawit petani plasma.  Dimana  kotoran sapi yang dipelihara dijadikan pupuk kompos bagi tanaman sawit. Sementara limbah sawit seperti bungkil, pelepah dan solid dijadikan  pakan ternak sapi. ‘’ Intinya kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani, bagaimana agar mereka tidak sekedar mengandalkan sawit tetapi bisa dari penghasilan lain yakni dari sapi,”ujar Head Plasma Asian Agri Pengarapen Gurusinga.

Sejak digulirkan tahun 2009, petani plasma sudah memiliki 390 ekor sapi yang dikelola oleh 10 kelompok tani yang tersebar di sembilan satuan pemukiman. Lewat program  ini  petani plasma memetik keuntungan yakni menekan biaya pemupukun, karena kotoran dan air kencing sapi yang dipeliharanya dimanfaatkan sebagai pupuk kompos.

‘’Keuntungannya besar sekali. Paling tidak petani hemat membeli  pupuk,” ujar Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Bhirawa Bakti Sunarto.  Selain itu, ujarnya, sapi – sapi ini bisa terus dikembangkan dan pastinya akan menambah penghasilan. Sementara pakan sapi, bisa diolah dari limbah kepala sawit. Produktivitas sapi – sapi yang diberi pakan dari limbah sawit ini juga cukup baik. ‘’Pertumbuhan sapi sangat bagus. Sementara pohon sawit petani juga semakin baik setelah mendapat pupuk dari urine dan vases sapi,”terang Wayan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor yang selama ini menjadi konsultan Asian Agri dalam mengembangkan program SISKA ini. Tidak itu saja, program integrasi sawit-sapi ini lebih efisien lagi, sebab kotoran sapi selain untuk pupuk juga diolah menjadi sumber energi alternative biogas yang dimanfaatkan penduduk setempat.  ‘’Selain itu, sapinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengangkut buah kelapa sawit di areal pekebunan,” ujar Wayan.  (sih)