Tertibkan Angkutan dan Terminal Liar

MEDAN-Sekretaris Daerah Kota Medan, Syaiful Bahri menyemprot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Armansyah Lubis. Sekda meminta untuk melakukan penertiban terhadap angkutan dan terminal liar di sekitar Terminal Amplas dan Pinang Baris.

“Kenapa  nggak ditertibkan terminal dan angkutan liar. Itukan sudah menjadi kebijakan Wali Kota,”kata Syaiful melalui telepon selulernya kepada Kadishub Medan, Armansyah, Kamis (18/8) siang.

Menanggapi hal tersebut, Armansyah mengatakan kepada Syaiful sudah melakukan penertiban sesuai dengan yang dirapatkan bersama dishub propinsi. “Untuk penertiban sudah kita rapatkan bersama dan masih dalam proses tindak lanjut untuk penertiban terminal dan angkutan liar,”ucapnya.

Karena merasa belum puas menjelaskan kepada Syaiful terkait adanya informasi setoran pemilik terminal liar kepada dishub, Armansyah meminta kepada Syaiful untuk memberikan telepon selulernya kepada wartawan koran ini untuk berbicara.

“Kalau memang ada indikasi maraknya terminal liar dengan adanya pembiaran dari dishub yang menerima setoran, nggak usah dikorankan saya, tangkap saja saya,”pinta Armansyah.

Dijelaskannya, Dishub bersama tim gabungan sudah melakukan penertiban setiap harinya dengan turun ke sekitar terminal. “Jadi setiap hari kita melakukan penertiban dengan turun ke jalan, penertiban yang dilakukan dimulai dari pemeriksaan izin loket yang berada di sekitar terminal. Tidak lupa kita membawa Polisi Militer untuk mengantisipasi adanya pembekingan dari preman,”katanya. (adl)

MEDAN-Perangkat pendukung untuk pelaksanaan program KTP elektronik atau e-KTP sudah dikirim dari Jakarta ke Medan. Dan saat ini perangkat yang terdiri dari pemindaitandatangan, sidik jari, komputer dan jaringan online sedang dalam perjalanan menuju Medan.

“Kita hanya menungu saja, itu informasi dari pusat. Mereka mengatakan kalau perangkatnya sudah dikirim ke Medan dan sedang dalam perjalanan,”ujar Kadisdukcapil Medan, Darusalam Pohan kepada Sumut Pos, Kamis (18/8) siang.
Ketika ditanya kapan tiba perangkatnya di Medan, Darusalam belum bisa memastikannya.

“Kalau itu kita belum tahu kapan, karena kita berbicara sesuai dengan porsi kita saja mempertanyakan kenapa perangkat belum masuk. Jadi pusat mengatakan untuk me nunggu saja,”ucapnya.

Seharusnya, lounching e-KTP yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus molor lagi. Darusalam tak lupa mengimbau kepada warga Kota Medan atas keterlambatan lounching e-KTP untuk tetap bersabar.

“Atas keterlambatannya masyarakat diharapkan terus stand by untuk menghadiri undangan pelaksanaan e-KTP sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Bila alat sudah masuk pasti undangan akan segera kita sebarkan,”bebernya.
Komisi A DPRD Medan belum ada menerima informasi kepastian kapan program itu akan dijalankan.

“Ini kan jadi masalah juga. Makanya harus diperjelas apa kendalanya. Dengan anggaran e-KTP yang mencapai Rp6,3 triliun akan menjadi tidak efektif jika produk dari anggaran itu tak juga dirasakan masyarakat,” kata Ilhamsyah, Ketua Komisi A DPRD Medan.

Politikus Partai Golkar ini menilai peralatan belum sampai akibat perencanaan yang tidak matang. ”Kami minta kemendagri bisa menjelaskan ke masyarakat, sebab anggaran yang dihabiskan terlalu besar,” tukasnya. (adl)

MEDAN-Sebanyak 859 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemko Medan akan menerima surat ketetapan (SK) kenaikan pangkat, terhitung mulai 1 Oktober 2011.

“Pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat terdiri dari tenaga fungsional golonga III yang berjumlah 472 orang, dari golongan II tenaga fungsional 57 orang. Sementara, dari struktural golongan III berjumlah 245 orang dan golongan II berjumlah 85 orang,”ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Parluhutan, Kamis (19/8).

Dikatakan Parluhutan, besok (hari ini, Red) seluruh SK kenaikan pangkat diberikan kepada PNS yang bersangkutan yang berada di sekretariat, dinas, badan kantor, bagian, camat, kelurahan dan guru-guru yang di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Kepada para pegawai yang naik pangkat sudah bisa mengambil SK kenaikan pangkatnya di BKD Kota Medan. Kita Minta kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengambilnya langsung tanpa diwakilkan, guna menghindari terjadinya kesalahan,”ucapnya.

Dijelaskan Parluhutan, untuk pengambilan SK kenaikan pangkat dapat dilakukan pada jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

“Kita minta pengambilan SK kenaikan pangkat ini secepatnya dilakukan, sehingga proses penyesuaian gaji segera dilaksanakan oleh bagian keuangan,”harapnya. (adl)

MEDAN-Pemerintah Kota Medan masih menunggu kepastian PT OIM selaku pengelola Merdeka Walk, untuk membayar tunggakan retribusi pajak kepada pemerintah Kota Medan dari tahun 2006 sebesar Rp1,5 miliar, hingga akhir Agustus.
“Pemko Medan menunggu pembayaran hingga akhir Agustus apakah dibayar atau tidak,”ujar Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri.

Dijelasknnya, bila PT OIM tak juga membayar hingga akhir Agustus Dinas Pertamanan selaku penagih tunggakan terhadap PT OIM akan melakukan komunikasi ulang.

“Bila tak membayar juga akan dilakukan komunikasi ulang. Apa mau mereka,”katanya.

Ketua Komisi C, Jumadi yang dikonfirmasi sepakat menagih tunggakan sesuai dengan aturan Dinas Pertamanan yang diharuskan membayar setiap hari dan diatur dalam pasal 9 poin 6 karena Merdeka Walk dijadikan tempat bisnis.
“Saya sepakat pembayaran retribusi sesuai dengan permintaan Dinas Pertamanan, memang Merdeka Walk merupakan fasilitas negara. Tetapi kalau digunakan sebagai tempat bisnis harus membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah diatur di dalam Perda Kota Medan,” kata Jumadi. (adl)