25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14799

Dua Pejabat IAIN Diperiksa

MEDAN- Dua pejabat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi di IAIN senilai Rp72 miliar, diperiksa Sat Tipikor Direktorat Reskrimsus Poldasu sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (23/8).
Keduanya Armansyah Harahap, mantan Sekretaris Panitia dan jabatan di IAIN Sumut sebagai Kabag Rumah Tangga dan sekarang Kabag Perencanaan serta Drs Makmun Suaidi Harahap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jabatan di IAIN sebagai Kabag Keuangan yang sekarang bertugas sebagai Kabag Rumah Tangga.

“Pemeriksaan masih berlanjut, dan keduanya masih dalam kapasitas sebagai saksi,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho melalui Kasubbid PID Humas Polda umut AKBP MP Nainggolan.

Ditambahkannya, besok Kamis (25/8) penyidik akan meminta keterangan Ketua Panitia Moraluddin Harahap yang sekarang dosen biasa dan Kepala Biro Rektorat IAIN Sumut Dra Salmawati Hasibuan.

Secara terpisah, Rektor IAIN Sumatera Utara Prof Dr Nur Ahmad Fadil Lubis MA, didampingi Pembantu Rektor (PR) II Prof Djafar Sidik MA kepada wartawan membantah adanya dugaan korupsi tersebut. Dijelaskan PR II IAIN, pengaduan tersebut tidak benar. Maka dari itu, pihaknya saat ini berniat melayangkan pengaduan pelapor ke Polresta Medan.
“Kita belum pernah menerima surat panggilan dari Poldasu. Saya juga tidak tahu persis kasus itu. Pengaduan AMDHI itu tidak benar. Maka kita akan buat surat pengaduan ke Polresta Medan,” ujar PR II.

Pihak IAIN Sumut rencananya akan mengadukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) dan Forum Mahasiswa Peduli IAIN Sumatera Utara (Formalin), sebagai pihak pelapor dugaan korupsi di IAIN.

Terkait rencana pengaduan ini, Ketua AMDHI Azmi yang dikonfirmasi Sumut Pos menyayangkan langkah yang diambil pihak IAIN Sumut. Menurutnya, seharusnya pihak IAIN Sumut mendukung penyidikan dugaan korupsi ini. Karena pada prinsipnya, kasus ini adalah untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di IAIN Sumut. “Bukannya malah berupaya untuk melakukan klarifikasi,” ujar Azmi.

Kekeliruan yang dilakukan orang-orang di lembaga IAIN Sumut karena AMDHI dan Formalin melapor dugaan korupsi, bukan pencemaran nama baik. “Kalau dilaporkan ke Polresta Medan atas dasar bahwa laporan dugaan korupsi itu tidak benar, itu salah. Karena laporan ke Polresta Medan itu deliknya pencemaran nama baik. Laporan pihak IAIN Sumut itu, harusnya mengacu pada proses yang berjalan di Tipikor Polda Sumut,” tegasnya.

Ditambahkannya, AMDHI siap menghadapi laporan tersebut. “Kalau nantinya ditemukan tidak ada penyimpangan, baru bisa dilaporkan. Dan kami siap untuk itu. Kalau begini, terus melaporkan adanya pencemaran nama baik dan kemudian meminta menghentikan proses hukum dugaan korupsi itu dan kemudian memproses laporan pencemaran nama baik itu, Mabes Polri pun tidak bias,” tukasnya.

Maka dari itu, AMDHI meminta penyidik Tipikor Polda Sumut untuk tegas memproses kasus ini, jangan mau diintervensi. “Penyidik harus tegas, dan professional. Jangan ada intervensi,” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini dilaporkan ke Ditreskrim Polda Sumut pada Senin (8/8) lalu oleh LSM AMDHI dan Formalin tersebut, berdasarkan No Surat 008/LSM AMDHI/SU/08/2011 dengan hal Laporan dugaan korupsi IAIN SU diterima oleh Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Verdy Kalele. Baik AMDHI dan Formalin mensinyalir, dugaan korupsi di IAIN Sumut senilai Rp72 miliar Tahun Anggaran (TA) 2010.
Beberapa item yang diindikasikan dikorupsi antara lain,penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran senilai Rp1,4 miliar, belanja Keperluan Perkantoran seperti pakaian sopir, pakaian pesuruh dan pakaian satpam senilai Rp55 juta.

Perawatan Gedung Kantor senilai Rp140 juta, operasional perkantoran dan Pimpinan senilai Rp540.980.000, pelayanan publik atau birokrasi senilai Rp3,1 miliar, pendidikan dan pelatihan teknis senilai Rp971.150.000, pelatihan di Institut senilai Rp342 juta, pelatihan di Syariah senilai Rp136.800.000, pelatihan di FD senilai Rp102.600.000, pelatihan di FU senilai Rp102.600.000, Belanja barang non operasional antara lain mengenai, Akreditasi Jurnal, penerbitan buku ilmiah, tunjangan studi dan biaya hidup S2 serta tunjangan studi dan biaya hidup S3 senilai Rp478.400.000, seminar di FT senilai Rp3 juta, seminar di FS senilai Rp19.300.000, akreditasi Prodi Fakultas senilai Rp104 juta, belanja barang non operasional di Fakultas Syariah senilai Rp15 juta.

Pengecatan pagar diduga fiktif, senilai Rp760 juta, belanja sarana dan prasarana pendidikan dengan kode anggaran 3417 senilai Rp16 miliar diduga fiktif, pengadaan buku pedoman praktikum senilai Rp150 juta yang ditengarai fiktif dan lain-lain.(ari)

Bicara Politik dan Korupsi hingga ke Meja Makan

Sahur Bersama Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Chaidir Ritonga MM

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dinilai karena kurang sigapnya pemerintah dalam pemberantasannya. Ini terindikasi dari sikap pemerintah yang kerap menganggap penyelesaian kasus tipikor sebagai pencitraan semata.

Rahmat Sazaly, Medan

Topik korupsi dan pemberantasannya menjadi topik pembicaraan hangat tatkala Tim Sumut Pos mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM  di Kompleks Rajawali Indah Jalan Murai Batu No 24 Medan Sunggal. Tim Sumut Pos disambut hangat oleh seluruh keluarga Chaidir kecuali putrinya Raisa Chairisina Ritonga. Putri sulung Chaidir ini masih menjalani masa orientasi pendidikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Ditemani sang istri Dra Hj Susi Machdarwati Napitupulu dan putri nomor duanya Rieska Winda Ritonga serta putra bungsu Raismuda Habibie Ritonga (Raja) makan sahur bersama keluarga tetap menjadi prioritas Chaidir. “Saat Ramadan seperti ini saya dan keluarga lebih fokus memberikan ruang lebih banyak bersama keluarga dan beribadah,” ungkap Chaidir.

Sambil makan sahur, pria kelahiran Padang Sidimpuan 13 Januai 1962 ini terus mengungkapkan pemikirannya untuk kemajuan Indonesia. Khususnya, ia memfokuskan dalam pengembangan entrepreneurship pemuda, persiapan keluarga-keluarga baru hingga perkembangan penduduk.

Ia mencontohkan, Jepang membatasi perkembangan penduduknya bagi pasangan-pasangan muda yang berprospek tak memiliki lapangan pekerjaan atau pengangguran. “Dengan membangun sebuah rumah tangga baru tanpa ada jaminan keluarga tersebut beserta keturunannya mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, alhasil keluarga tersebut akan tersia-siakan,” tutur Chaidir.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan, dalam mengatasi masalah ini, Jepang menyediakan program bagi masyarakatnya yang berbasis bayaran. “Maksudnya pemerintah Jepang menyediakan atau memberikan modal kepada masyarakatnya untuk memulai usaha dengan tak membebani syarat yang sangat sulit. Sementara itu, masyarakat membayar cicilan modal yang diberikan itu melalui pemasukan dari usaha yang dibangun tersebut. Inilah motivasi dari pemerintah yang harusnya ada di Indonesia,” katanya.

Seorang usahawan tambak udang, properti dan usaha lain ini juga menceritakan, sempat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menggelar program usaha mandiri. “Jadi sebelum palu diketok untuk menentukan peruntukan anggaran di APBD, saya memperjuangkan Rp5 miliar dari APBD tersebut untuk menjalankan program tersebut. Namun, sayang tak banyak yang mendukung saya. Namun, belakangan pemerintah malah getol mencanangkan hal seperti ini. Tapi saya melihat pemerintah belum begitu serius untuk menyukseskan program tersebut,” katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini juga mengharapkan, pemerintah seharusnya bisa menyediakan lapangan usaha bagi masyarakat layaknya pemerintah Jepang, yakni dengan syarat yang mudah. “Pemerintah bisa menawarkan hal itu dari pemberian kredit dari bank-bank syariah,” ujarnya lagi.

Kembali ke permasalahan tipikor, sambungnya, korupsi ini menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial masyarakat lain. “Nah ini dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan merunut masalah tersebut ke hulunya. Bukan bersikap euforia terhadap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan pemerintah. Jika tak diatasi dari hulunya, maka hilirnya mau dibagaimanakan pun tetap bermunculan hal serupa,” jelas Chaidir.

Menurutnya, melalui perencanaan keluarga yang dirancang sebaik mungkin hingga menghasilkan keluarga yang berkompeten, juga mengutamakan kesiapan pemimpin keluarga dalam memberi peran anggota keluarganya, niscaya hal tersebut akan sedikit demi sedikit diminimalisir. “Ditambah lagi pemerintah yang mendukung program-program entrepreneurship ini maka hal tersebut akan sempurna. Dan ini harus menjadi prioritas. Inilah yang kerap menjadi kerisauan saya terhadap perkembangan negara ini,” ujar Chaidir.

Tak terasa, jam telah menunjukkan pukul 05.05 WIB. Akhirnya Tim Sumut Pos permisi untuk kembali bertugas. Dengan jabatan tangan yang hangat, Chaidir mengantarkan Tim Sumut Pos ke gerbang rumahnya. Dan Tim Sumut Pos akhirnya meninggalkan kediaman seorang usahawan sekaligus seorang anggota dewan yang peduli terhadap perkembangan pembangunan Indonesia. (*)

Relationship Manager BNI Bakal Jadi Tersangka

MEDAN-Perlahan namun pasti, jaksa Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menggiring sejumlah petinggi Bank Nasional Indonesia (BNI) 46 cabang Jalan Pemuda.

Setelah pemeriksaan estafet 10 saksi kasus kredit Rp129 miliar yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (S0P), beberapa saksi akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

“Besar sekali kemungkinan para saksi dijadikan tersangka. Ada beberapa pejabat yang paling bertanggung jawab, yang mengeluarkan layak atau tidaknya PT Bahari Dwi Kencana mendapatkan kredit itu,” tegas Kordinator Penyidik Pidsus Kejati Jufri Nasution SH, Selasa (24/8).

Diantara petinggi BNI 46 Pemuda yang diperiksa adalah Relationship Manager, Titin. “Saat ini masih kita periksa bersama temannya,” tegas Jufri.

Di pondopo Kejatisu Relationship Manager BNI 46 Titin, terlihat duduk bersama rekannya menunggu giliran pemeriksaan. Wanita berkerudung hitam ini bersama 5 teman dan kuasa hukumnya berbincang-bincang mengenai pemanggilan mereka.

“Kita juga sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan BNI 46 Pusat. Yang bersangkutan telah mengirim surat balasan bahwa dirinya tidak dapat hadir. Katanya minggu depan akan datang,” ujarnya lagi.

Penyidik Pidsus juga memeriksa Direktur PT AK Tanah, AK Sulaiman. “Dia kita periksa soal kucuran kredit dari BNI 46 untuk menutupi hutangnya di Bank Mandiri. Ia juga punya kredit bermasalah, punya utang di Bank Mandiri, jadi kredit dari BNI menutupi kredit macat di Bank Mandiri,” tegasnya.

Jufri juga mengatakan pihaknya masih mencari Direktur PT Bahari Dwi Kencana Boy Hermansyah. (rud)

19 TKI Terjebak

JAKARTA – Bergolaknya situasi di Libya membuat Kemenlu khawatir terhadap WNI di negeri itu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI dan BHI) Kemenlu Tatang A Razaq mencatat, dari laporan KBRI Tunis terdapat 19 TKI yang masih ada di Libya.

“Mereka adalah pekerja pembantu rumah tangga dan sudah dalam pantauan KBRI Tunis,” ucap Tatang. Upaya perlindungan terhadap 19 TKI itu dilakukan dengan terus menjalin komunikasi via telepon.
Selain itu, Tatang mengatakan jika KBRI Tunis sudah mengirim tim penjemput yang diberangkatkan dari Tunis menuju perbatasan Tunis-Libya di Ras Jedir. Sayang, sejak 22 Agustus lalu perbatasan ini ditutup pemerintah Libya. Sementara perwakilan RI membuka posko evakuasi di Kota Djerba, sekitar perbatasan Tunisia-Libya.
“Penjemputan dilakukan di perbatasan,” katanya. Penjemputan atau evakuasi ini dijadwalkan setelah hari raya Idul Fitri.

Tatang menerangkan, KBRI Tunis terus berkoordinasi dengan pemilik gedung KBRI Tripoli untuk menerima 19 TKI yang akan dievakuasi itu. Selanjutnya, pemilik gedung KBRI diharapkan bersedia mengirim 19 TKI ini ke perbatasan Tunis-Libya dengan kendaraan dan sopir sewaan.

Hasil rekapitulasi dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, sejauh ini sudah ada 926 WNI yang sudah dievakuasi keluar dari Libya. Data tersebut sudah termasuk WNI yang dievakuasi sendiri oleh masing-masing perusahaan pengerah TKI. Dari jumlah itu, evakuasi yang dikoordinir oleh pemerintah Indonesia sebayak 646 orang WNI.

Sementara itu, pemerintah Indonesia merespons soal jatuhnya rezim Kadhafi ini. Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa menyatakan, Libya masuk fase penting dan menentukan.
“Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah dan ke depan akan senantiasa memajukan tiga prinsip utama (ke Libya, red),” tulis Marty kemarin (23/8).

Prinsip itu adalah, pertama pemerintah Indonesia berharap penduduk sipil di Libya diberikan perlindungan penuh dan tidak dibiarkan menjadi korban kekerasan oleh pihak manapun juga. Kedua, situasi di Libya akhirnya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik.

Prinsip yang ketiga adalah, pemerintah Indonesia mengharapkan masyarakat internasional, dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berharap, PBB bisa berperan secara lebih aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan warga sipil di Libya.

Pemerintah Indonesia senantiasa menghargai dan mendukung pilihan yang diambil oleh Rakyat Libya. Karena rakyat Libya yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negaranya. (wan/iro/jpnn)

Cuti Lebaran Ditambah, PNS Ditindak

MEDAN- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan diingatkan agar tak mangkir setelah cuti bersama perayaan Idul Fitri 1432 H selama 7 hari. Bila kedapatan mangkir tanpa pemberitahuan diberikan sanksi sesuai PP No 53/2010 tentang disiplin PNS.

Demikian disampaikan Sekda Medan, Syaiful Bahri kepada wartawan, Selasa (23/8) ketika ditemui di Kantor Wali Kota Medan. Libur cuti bersama PNS di Pemko Medan terhitung 29 Agustus hingga 5 September 2011.

“Bila ada PNS yang masih mangkir atau tak hadir akan diberi sanksi tegas berdasarkan PP No 53/ 2010,”ujarnya.
Dia mengatakan setelah berakhirnya cuti perayaan Idul Fitri, PNS wajib mengikuti apel pagi kembali seperti hari biasa sesuai dengan surat Wali Kota Medan No 802/21108 tanggal 27 Desember 2010 tentang apel pagi dan sore.
“Pada 5 September, seluruh PNS wajib apel pagi dan sore seperti hari biasa, jangan ada terlambat ataupun mangkir tanpa tinggalkan alasan. Kalaupun alasannya masih dikampung tetap dikenakan sanksi,” imbaunya.

Mantan Kepala Bappeda Medan itu merinci, cuti bersama selama 7 hari itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 2/2010, No Kep.110/MEN/VI/ dan No SKB/07/M.PAN-RB/06/201.Terkhusus untuk instansi pendidikan, Syaiful mengingatkan agar para guru mempedomaninya dengan kalendar pendidikan. Sebab, unit pendidikan melakukan operasional sesuai dengan kalender pendidikan.

Sementara itu, sebutnya untuk pelayanan langsung yang sifatnya tak bisa ditunda seperti Dinas Kesehatan, RSU dr Pirngadi, Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, Kebersihan, Perhubungan dan Satpol PP sebaiknya pimpinan instansi tersebut mengatur jadwal piket dengan sistem yang baik. Karena pelayanan yang sifatnya langsung tak boleh diliburkan. (adl)

Dunia Desak Kadhafi Menyerah

Warga Libya di Seluruh Dunia Lakukan Selebrasi

ROMA- Keberhasilan pasukan oposisi Libya memasuki dan menduduki sebagian Kota Tripoli kemarin (22/8) menuai reaksi positif dari berbagai belahan dunia. Para pemimpin dunia pun menyatakan keyakinan mereka bahwa rezim Muammar Kadhafi (69)  kalah. Itu berarti berakhir sudah kepemimpinan Kadhafi selama 42 tahun.

Selebrasi kekalahan Kadhafi bahkan sudah dirayakan oleh warga Libya yang tinggal di seluruh dunia. Mereka ramai-ramai turun ke jalan dan membakar ataupun menghancurkan gambar serta potret sang diktator tersebut. Pemandangan tersebut, antara lain, terlihat di Kuwait dan beberapa negara-negara Arab lain dan di Eropa.
Meskipun Tripoli belum berada di bawah kendali penuh kelompok oposisi, ribuan warga Libya meluapkan suka cita di kota asal masing-masing. Di Kota Benghazi, markas kubu oposisi yang ada di barat Libya, puluhan ribu warga membanjiri jalan-jalan hingga malam untuk menyaksikan detik-detik terakhir kejatuhan rezim Kadhafi.

Sejumlah orang dengan suka cita meneriakkan takbir. “Allahu Akbar,” seru mereka sebagai pernyataan syukur atas jatuhnya rezim Kadhafi. Sebagian warga yang lainnya mencemooh dan menistakan potret pemimpin yang senang memperlihatkan potongan rambut ala Afrika itu. “Tak ada lagi rambut keriting,” ujar warga.

Sejumlah pemimpin Eropa pun mengimbau Kadhafi agar segera menyerahkan diri guna menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Para pemimpin Eropa mulai berani menggambarkan masa depan hubungannya dengan Libya.
“Waktunya sudah habis. Tidak ada alternatif lain (bagi Kadhafi) kecuali menyerah dan dengan rela menjalani proses hukum yang berlaku,” tegas Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengomentari posisi Kadhafi saat ini. Bersamaan dengan itu, Italia juga mengirimkan tim khusus ke Kota Benghazi. Tim itu bertugas membantu oposisi memperbaiki kota dan memulihkan produksi minyak.

Pesan senada disampaikan Presiden Barack Obama pada Minggu lalu (21/8) waktu AS. Obama mengimbau Kadhafi menerima kenyataan dan menyerah tanpa perlawanan. “Cara paling sederhana untuk mengakhiri pertumpahan darah adalah Kadhafi dan seluruh rezimnya mengakui bahwa masa kekuasaan mereka telah berakhir,” tuturnya.
Prancis pun langsung menjadwalkan pertemuan khusus tentang Libya pekan depan. Pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy berharap bisa merancang masa depan yang lebih baik dengan Libya pasca tergulingnya Kadhafi. Sikap yang sama disampaikan oleh Inggris dan AS. Saat kali pertama revolusi sipil bergulir di Libya, tiga negara sekutu itu paling gencar mendesak PBB merestui aksi militer terhadap negara tersebut.

“Rezimnya sudah cerai berai. Kadhafi harus menyudahi pertempuran tanpa syarat,” kata Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron di London. Dia juga berjanji akan membantu pemerintahan Dewan Transisi Nasional (NTC) untuk membenahi Libya. Sebagai langkah awal, Cameron memerintahkan seluruh diplomatnya yang ada di Benghazi untuk kembali ke Tripoli.

Dari Brussels, Belgia, Uni Eropa (UE) mendeklarasikan janjinya untuk membantu NTC mendirikan pemerintahan baru yang lebih demokratis di Libya. “Kami akan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi di Libya berdasar keadilan sosial, keterbukaan, dan integritas wilayah,” kata jubir UE saat membacakan pernyataan bersama kemarin.
Meski begitu, risiko buruk jika Kadhafi ngotot bertahan tetap menjadi salah satu bahan pertimbangan negara-negara sekutu AS. Salah satunya adalah Swedia. Lewat pidato yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional, PM Fredrik Reinfeldt mengimbau masyarakat dunia tetap waspada. Menurut dia, menyeret Kadhafi ke Pengadilan Kriminal Internasional bukanlah perkara mudah.

“Masih tersisa kemungkinan bahwa kekerasan di Libya akan semakin meningkat. Saat ini, kita justru berada pada masa-masa yang paling genting. Sebab, ada sangat banyak kelompok militan yang menyandang senjata di luar sana, dan semuanya siap menghabisi siapapun yang menghalangi kemenangan mereka,” pesannya seperti dikutip Kantor Berita TT. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Ditolak Ngeseks, Pria Malaysia Bunuh Wanita Prancis

KUALA LUMPUR – Seorang wanita asal Prancis, Stephanie Foray  (30) dibunuh seorang pria Malaysia, Asni Omar (36). Wanita itu dibunuh karena menolak diajak berhubungan seks.

Wanita asal Prancis itu semula dinyatakan hilang, tapi akhirnya ditemukan jasadnya pada Mei  lalu. Jasad turis Prancis itu ditemukan di sebuah gua di resor Pulau Tioman awal Agustus.

Setelah ditemukan jasadnya, Polisi di raja Malaysia langsung menetapkan Asni Omar sebagai tersangka. Karena pria itu merupakan temannya saat sedang minum-minum bersama di pulau itu. Korban kemudian dibunuh setelah menolak berhubungan seks dengan pengusaha lokal itu. Demikian disampaikan sumber-sumber kepolisian seperti diberitakan harian Malaysia, New Straits Times dan dilansir AFP, Selasa (23/8). Polisi menjerat dan mengancam  Osni hukuman mati.

Pengadilan di Kota Pekan, Asni didakwa melakukan pembunuhan. Jaksa Amalina Zainal Mokhtar mengatakan, Asni terancam hukuman gantung jika terbukti bersalah.

Foray tiba di Malaysia pada 5 Mei lalu dan menghilang tak lama setelah menaiki kapal feri lima hari kemudian ke Pulau Tioman. Wanita itu meninggalkan Prancis pada November 2010 lalu untuk acara berlibur ke India, Sri Lanka sebelum tiba di Malaysia. (bbs/jpnn)

Kasus Pemerkosaan Eks Direktur IMF Distop

NEW YORK- Sejumlah jaksa di New York, Amerika Serikat (AS) secara resmi meminta hakim membatalkan semua dakwaan kekerasan seks dan percobaan pemerkosaan terhadap mantan direktur International Moneter Foundation (IMF)  Dominique Strauss-Kahn. Bila hakim mengabulkannya, maka persidangan kasus Strauss-Kahn yang menggemparkan tersebut akan dihentikan.

“Kami dengan hormat menyarankan agar dakwaan dibatalkan,” kata jaksa dalam mosi yang disampaikan kepada Hakim Michael Obus seperti dilansir AFP, Selasa (23/8).

Hakim diperkirakan menerima rekomendasi penuntut umum tersebut dalam hearing yang digelar kemarin. Sebelumnya, selama beberapa minggu terakhir, jaksa mempertanyakan kredibilitas sang pelayan hotel Nafissatou Diallo yang melaporkan Strauss-Kahn.

Dalam mosinya, jaksa menyatakan Strauss-Kahn dan Diallo memang berhubungan seks. Namun untuk membuktikan apakah hubungan itu konsensual atau tidak, sangat tergantung semata-mata pada keterangan Diallo. (bbs/jpnn)
Namun fakta bahwa Diallo telah berulang kali berdusta, berarti dakwaan itu tak bisa dilanjutkan. Demikian disampaikan jaksa dalam mosi setebal 25 halaman.

Pengacara Diallo marah mendengar keputusan kantor kejaksaan di Manhattan tersebut. “Jaksa distrik Manhattan, Cyrus Vance, telah menyangkal hak seorang wanita untuk mendapatkan keadilan dalam kasus pemerkosaan,” cetus Kenneth Thompson. (bbs/jpnn)

Nuklir Iran Dipindahkan ke Bunker Bawah Tanah

TEHERAN- Pemerintah Iran memindahkan centrifuge pengayaan nuklir ke fasilitas baru yang terletak di bunker bawah tanah. Langkah itu dilakukan untuk menghindari resiko serangan udara yang dilakukan musuh-musuh Iran.

Demikian disampaikan Wakil Presiden sekaligus kepala program nuklir Iran, Fereidoun Abbasi, seperti dilansir kantor berita Press TV, Senin (23/8) waktu setempat. Menurutnya, para ahli telah mulai memindahkan centrifuge dari fasilitas nuklir Natanz ke fasilitas nuklir baru, Fordo. “Pemindahan centrifuge dari Natanz ke Fordo dilakukan dengan pengawasan penuh dan sesuai dengan standar,” kata Abbasi.

Abbasi menerangkan kini fasilitas nuklir Fordo hampir rampung. Beberapa centrifuge yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke reaktor pengaya uranium dilaporkan telah dikirim ke fasilitas itu.

Fasilitas pengaya nuklir Fordo terletak di bawah tanah di pegunungan Provinsi Qom. Instalasi itu adalah kedua terbesar setelah Natanz. Abbasi mengatakan instalasi Fordo dibangun meningkatkan proses pengayaan uranium hingga 20 persen. Namun, produksi masih akan dilakukan di Natanz sampai instalasi Fordo benar-benar siap.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Victoria Nuland mengatakan tidak ada alasan yang jelas mengapa Iran perlu menambah pengayaan uraniumnya hingga 20 persen.

“Iran telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya hingga 3,5 persen. Sebanyak 20 persen tambahan uranium lagi jelas semakin menambah kecurigaan komunitas internasional akan niat di balik proyek ini,” kata Nuland.

Program nuklir Iran dikecam beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS). Mereka mengatakan Iran berpotensi membuat senjata nuklir dengan instalasi tersebut. Namun, pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad membantah hal ini dan mengatakan nuklir mereka untuk keperluan pembangkit tenaga dan medis. (net/jpnn)

Turki Bunuh 100 Pemberontak Kurdi

ANKARA – Serangan udara Turki di Irak utara terus berlanjut, kali ini serangan itu menewaskan hingga 100 anggota pemberontak Kurdi dan mencederai 80 orang lainnya. Demikian disampaikan militer di laman internetnya, Selasa (23/8).

Jumlah korban itu untuk pertama kalinya disiarkan militer sejak pesawat mulai menggempur pangkalan-pangkalan pemberontak Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di gunung-gunung Irak utara Rabu lalu setelah terhenti selama lebih dari satu tahun.

Operasi dimulai kembali untuk menanggapi satu serangan PKK yang menewaskan sembilan personel keamanan di Turki tenggara. Pernyataan militer itu, menggunakan kata netralisasi mengacu pada pemberontak yang tewas, menegaskan jumlah angka korban itu sementara. Angka sementara diperoleh setelah penerbangan di daerah sasaran. Militer memperingatkan serangan-serangan lebih lanjut akan dilakukan bila perlu.

Pada Senin pemberontak PKK mengatakan tiga separatis Kurdi tewas dalam serangan udara Turki terhadap pangkalan-pangkalan mereka di Irak utara.

Juru bicara pemberontak mengancam perang jika terjadi lagi serangan. Pengeboman Sementara itu, seorang pejabat penting Kurdi Irak, Jabbar Yawar menyatakan serangan itu dilakus sehari setelah satu keluarga tujuh warga Irak tewas dalam serangan udara Turki terhadap satu kendaraan di Kortek.

Tentara Turki menyatakan 14 instalasi, delapan depot pangan, sembilan meriam anti-pesawat dan 19 tempat penyimpanan amunisi dihantam dalam operasi-operasinya dan menegaskan rencana yang cermat digunakan untuk mencegah daerah-daerah penduduk sipil.

Sedangkan, Selasa pagi, dalam satu insiden terpisah, satu kelompok pemberontak menyerang satu pos polisi di Ergani, Turki tenggara yang menewaskan seorang tentara dan mencederai tiga lainnya, kata satu sumber keamanan lokal. (net/jpnn)

1...14,79814,79914,800...15,735Page 14,799 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor