Home Blog Page 14802

Kapolsek Duel dengan Pelaku Curanmor

125 Truk Galian C Ditilang, 5 Dikandangkan

MEDAN- Kapolsek Patumbak Kompol SW Siregar duel dengan pelaku pencuri sepeda motor (curanmor) saat menggelar razia truk galian C di Simpang Amplas, Rabu (21/9) sore. Dalam hitungan menit, Armen Hasibuan (36), warga Tembung berhasil dilumpuhkan. Namun, akibat duel satu lawan satu tersebut, kancing baju dinas yang dipakai Kompol SW Siregar berlepasan.

Aksi duel antara polisi dan pelaku curanmor ini berawal saat razia yang digelar Polsekta Patumbak terhadap truk-truk galian C di Jalan Sisingamangaraja Medan tepatnya di simpang Amplas. Dalam razia itu, Kampol SW Siregar turun langsung.

Di tengah melaksanakan razia, tiba-tiba Armen dengan mengendarai sepeda motor Mio yang masih berplat toko melintas. Saat dihentikan, pelaku tampak gugup.

Sebelum ditanya, Armen langsung mengatakan kalau sepeda motor yang dibawanya milik temannya yang dipinjam. Merasa heran, Kompol SW Siregar langsung berusaha mencabut kunci sepeda motor itu. Namun ternyata, kunci sepeda motor itu tidak ada.

Melihat gelagat yang tidak baik, Armen langsung menyerang SW Siregar sembari berusaha melarikan diri. Untungnya, SW Siregar berhasil menghindar dari serangan itu dan langsung menerkam tubuh Armen yang berusaha kabur. Keduanya pun bergumul di aspal. “Kuat juga tenaganya. Untung anggota cepat datang, kalau tidak bisa kabur dia,” terang SW Siregar.

Setelah melumpuhkan Armen, selang beberapa Menit seorang  wanita bernama Ngatiyem warga Jalan Pertahanan, Gang Bandrek, datang ke Polsek Patumbak  mengaku sepeda motor yang baru dibelinya hilang dicuri. Mendapat laporan itu, petugas langsung menunjukan sepeda motor yang baru diamankan tersebut. “Benar Pak, ini sepeda motor saya,” teriak Ngatiyem.

Sementara itu, mengenai razia terhadap truk galian c yang di gelar di simpang Amplas, menurut SW Siregar merupakan tindaklanjut dari pengaduan warga yang kesal dengan pengusaha galian C yang tidak memperdulikan masyarakat Patumbak yang setiap hari menghirup debu.

Dijelaskannya, kapasitas muatan truk yang melintas di Jalan Pertahanan Patumbak, maksimal 5 sampai 10 ton. Namun, truk diisi hingga bermuatan 30 ton. “Kita bukan mengada-ada, kita lakukan penimbangan dan hasilnya jauh melebihi kapasitas, sangat overload. Makanya tanahnya selalu bercecer tumpah ke jalan saat truk melaju dan tanah-tanah yang jatuh itu yang membuat jalan berabu hingga membuat masyarakat tidak nyaman,” ungkapnya.

SW Siregar juga mengaku masih ada enam BAP pengusaha galian C yang masih di proses di Polsek Patumbak. “Kita masih  melengkapi berkasnya, nanti sudah lengkap akan kita kirim ke JPU,” tegas SW Siregar.

Diungkapkannya, selama menggelar razia, pihaknya sudah mengeluarkan 125 surat tilang bagi truk-truk yang tidak memelengkapi surat-surat atau melebihi muatan. “125 surat tilang yang kita keluarkan dan ada lima truk kita kirim ke Kayu Putih karena tidak memeliki surat-surat,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, supir-supir truk yang terjaring razia terlihat sibuk menghubungi bos mereka via ponsel. Bahkan, ada seorang supir yang tak mau mengambil surat tilang yang sudah ditulis petugas. Dia malah menyuruh Kapolsek Patumbak untuk berbicara melalui telpon dengan orang yang dihubunginya. Namun, Kapolsek Patumbak Kompol SW Siregar tidak mau menerima HP tersebut dan dengan nada lantang mengatakan, “Ini perintah Kapolda.”
Selang beberapa jam kejadian itu, sang supir ternyata datang dengan seorang pria berbadan tegap yang diduga seorang aparat. Namun, setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisi, oknum aparat tersebut mengambil surat tilang dan berlalu.(mag-5)

Teken Surat Tanah, Lurah Minta Rp2,2 Juta

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap diminta untuk tidak cuma memberikan janji-janji kepada warga Sari Rejo, Medan Polonia. Namun, Rahudman harus memberikan realisasi dari janji-janji yang telah disampaikannya kepada warga Sari Rejo, yakni menyelesaikan sengketa lahan yang telah sekian lama terkatung-katung.
“Dewan meminta ketegasan Wali Kota Medan agar masyarakat.

Sari Rejo jangan dijanjikan saja terhadap sengketa tanah yang selama ini jalan di tempat. Sudah cukup lama sengketa ini terkatung-katung, dimohon kepada Wali Kota agar memberikan kenyataan,” kata Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah kepada wartawan koran ini, Rabu (21/9) siang.

Diakatakan politisi Partai Golkar ini, sampai saat ini masyarakat Sari Rejo sangat kecewa dengan harapan yang diberikan Pemko Medan yang harus menunggu untuk mendapatkan status tanah yang jelas. “Masyarakat sudah kecewa, sampai kapan mereka mendapat status tanah yang jelas,” ucapnya.

Menurutnya, janji Wali Kota Medan yang rencananya dalam bulan ini akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah tersebut dengan Wakasau TNI AU di Jakarta harus direalisasikan. Namun dia sangat menyayangkan sikap Pemko Medan yang tidak melibatkan DPRD Medan dan masyarakat dalam menyusun draf MoU yang akan ditandatangani di Jakarta.

“Penandatanganan MoU di Jakarta dengan Wakasau TNI AU harus melibatkan masyarakat dan dewan. Sampai saat ini masyarakat saja tak tahu isi dari MoU tersebut. Kami harap, MoU tersebut terealisasi dan sifatnya harus memihak kepada masyarakat,” cetusnya.

Sementara, warga Sari Rejo mengaku gembira mendengar Wali Kota Medan akan ke Jakarta untuk menandatangani MoU tersebut. “Mendengar ucapan wali kota yang akan bernangkat ke Jakarta untuk penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo, kami sangat senang. Kami hanya meminta kepada wali kota untuk benar-benar melaksanakan penandatangan MoU tersebut karena sudah lama tertunda. Apa yang disampaikan Pak Rahudman tidak ada artinya kalau tanpa pelaksanaan,” ujar Ketua Fomas, Riwayat Pakpahan melalui telepon selulernya.

Menurut Riwayat, bila tak ada penyelesaian dan kejelasan terhadap nasib warga Sari Rejo, mereka akan melalukan unjuk rasa besar-besaran. “Bila tak ada penjelasan, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran. Ditakutkan, aksi tersebut bisa menjadi sangat tak terkendali dan pertumpahan darah. Tapi, kami sangat meginginkan Pemko Medan dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya,” bebernya.(adl)

Teken Surat Tanah, Lurah Minta Rp2,2 Juta

Warga Simpang Selayang Mengaku Diperas

MEDAN- Ketty Simanjuntak mengaku diperas Lurah Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Pasalnya, sang lurah meminta uang Rp2,2 juta untuk tanda tangan surat tanah atas penguasaan fisik sebidang tanah di Jalan Stela Tengah, Kelurahan Simpang Selayang, Medan Tuntungan.

“Saya bukan tidak mau memberikan upah atau uang rokok pada lurah itu. Namun, tidak ada aturan yang menetapkan biaya untuk pengurusan surat tanah milik saya ini. Kalau ada aturan yang mengatur besaran biaya tersebut, pasti saya bayar. Saya tahu meminta tolong, pasti saya berikan uang rokoknya. Tapi tidak sebesar yang diminta Pak Lurah,” kata Ketty Simanjuntak kepada wartawan di rumahnya, Rabu (21/9).

Ketty mengaku sangat menyesalkan sikap oknum lurah tersebut yang menentukan besaran biaya itu, yakni Rp5.000 per meter.

“Jadi kalau ditotal sekitar Rp2,2 juta saya bayar kepada lurah itu. Tapi saya, hanya bisa memberikan Rp500 ribu untuk uang rokok saja. Tapi dia menolak, nggak mau menandatangani surat tanah saya itu,” ujarnya.

Ketty juga mengungkapkan, percakapannya dengan oknum lurah tersebut sempat direkamnya. “Saya tidak mungkin berani ngomong, kalau tidak ada bukti. Justru saya punya buktinya. Rekaman itu waktu saya ketemu lurah, mau minta tandatangan. Dia minta sebesar itu, tapi saya hanya bisa Rp500 ribu, dia tetap menolak. Rencananya, saya mau melaporkan masalah ini ke Inspektorat Kota Medan, DPRD Medan dan Sekda Kota Medan,” jelasnya.

Lurah Simpang Selayang Taufan Ginting saat dikonfirmasi melalui ponselnya membantah tudingan itu. Bahkan, dia juga membantah kalau suara yang ada dalam rekaman itu bukan suaranya. Karenanya, dia meminta agar suara rekaman itu juga didengarkan kepadanya, sehingga dapat dipastikan apakah suara itu benar suaranya atau tidak.

“Sekarang begini saja. Besok, Kamis (22/9), datanglah ke kantor saya, biar kita dengarkan bersama rekaman itu apa memang benar suara saya. Karena, bisa jadi itu tidak suara saya. Begitu saja ya, soal masalah itu, besok kita selesaikan ya,” tegasnya.(adl)

Medan Terburuk

Penilaian Pelayanan Publik Versi KPK

MEDAN- Indeks Prestasi (IP) pelayanan publik di Sumut dan khususnya di Medan, makin hari makin memburuk. Itu terbukti, untuk 2011 indeks pelayanan publik yang diterima Medan tak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun ini, Pemko Medan hanya mendapat nilai 3,66 dan berada di bawah Bandar Lampung dan Jayapura.

Penilaian ini bukan hanya penilaian asal-asalan, karena yang memberi penilaian ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian ini dijabarkan Direktur Bagian Pencegahan KPK Cahya Harefa, yang hadir di Ruang Kenangan Lantai 8 Kantor Gubsu, Rabu (21/9), dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik. Di mana, dalam acara tersebut juga dihadiri Wakapolda Sumut S Allagan, Wakil Ketua Ombudsman Aslani, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan Drs Wiharso MBA dan Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

“Bebarapa tahun lalu, sudah bagus. Kenapa sekarang jadi lebih buruk. Dan nilainya 3,66, ini menunjukkan Medan sangat buruk dalam pelayanan publik di bawah Bandar Lampung dan Jayapura. Antara kedua kota itu, ada yang nilai 4 dan 5. Saya tadi sudah tanyakan kepada yang mewakili Wali Kota Medan. Karena pengurangannya, cukup signifikann
Begitu pula di Sumut, juga terlihat makin buruk dan menurun,” ungkap Cahya Harefa.

Beberapa bidang pelayanan publik yang menonjol dan menjadi perhatian KPK antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), Dinas Perhubungan (Dishub), Imigrasi dan beberapa bagian lainnya.

“Masih ada petugas atau karyawan yang menawari pembuatan atau pengurusan perizinan, parkiran dan sebagainya. Pendekatan KPK sejauh ini masih persuasif. Dan di Sumut dan Medan ini sangat lambat dalam upaya perbaikan,” terangnya.

Dikatakannya lagi, pelayanan publik belum baik karena belum ada komitmen dari pejabat untuk memperbaiki itu.
Kemudian lagi, menyinggung harta kekayaan pejabat, Harefa menuturkan, sejauh ini ada 20 persen pejabat di Sumut dan Medan yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Ada 20 persen yang belum melaporkan harta kekayaannya. Saat ini, posisi-posisi pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk melaporkan harta kekayaannya lembaga penerima laporan kekayaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Aslani menjelaskan, dengan tidak terpenuhi atau terlayaninya masyarakat dalam pelayanan publik yang baik, menunjukkan pemerintah telah gagal. “Kalau masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik, maka pemerintah telah gagal,” katanya.(ari)

Contempo Regency Belum Dapat Izin

Penimbunan lahan perumahan Contempo Regency di Jalan Brigjen Zein Hamid mengundang keresahan masyarakat sekitar. Pasalnya, akibat penimbunan lahan tersebut, warga sekitar merasa terganggu dengan debu yang disebabkan banyaknya tumpahan tanah timbun yang berceceran di badan jalan.

Ternyata, penimbunan lahan tersebut belum mendapat izin atau rekomendasi dari Kelurahan Titi Kuning maupun Kecamatan Medan Johor. Seperti apa? Berikut petikan wawancara wartawan koran ini dengan Lurah Titi Kuning, Medan Johor, Drs A Muhzi beberapa hari lalu.

Apakah penimbunan lahan perumahan Contempo Regency sudah mendapat izin dari kelurahan dan kecamatan?
Sampai saat ini tidak ada surat rekomendasi dari pihak Kelurahan Titi Kuning maupun Kecamatan Medan Johor soal izin penimbunan dan SIMB 113 unit rumah di Perumahan Cotempo tersebut.

Lantas, apa saja yang sudah dilakukan pihak kelurahan terkait masalah ini?
Kita sudah melayangkan surat panggilan ke pihak developer tertanggal 12 September 2011 No. 600/767 terkait hal penimbunan tersebut. Kita meminta agar developer tidak mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kemacetan dan jalan yang kotor.

Apakah permintaan tersebut sudah direalisasikan pihak developer?
Ya, pihak developer berjanji akan membersihkan Jalan Brigjen Zein Hamid, khususnya di sekitar penimbunan Perumahan Contempo Regency dan saat ini sudah terealisasi.

Mengenai gerakan bersih sampah Kota Medan yang dicanangkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Kelurahan Titi Kuning meraih juara III, apa upaya yang dilakukan?
Kita rutin setiap Sabtu melakukan gotong royong dan pembersihan drainase di 15 lingkungan bersama warga hingga penertiban gepeng dan anak jalanan di setiap lampu merah.

Kriteria apa yang menyebabkan Kelurahan Titi Kuning meraih juara III?
Di antaranya lingkungan yang bersih, drainase yang lancar, penertiban gepeng, anak jalanan dan ruas jalan protokol yang bersih dan tidak macet.

Selain itu, bagaimana upaya pendekatan terhadap warga?
Salah satunya selalu menghadiri, mengunjungi dan menjenguk setiap undangan, kegiatan dan warga yang sakit maupun meninggal dunia.

Apa saja kendala yang dihadapi?
Sampai saat ini belum ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai pamong, dimana harus dapat melayani masyarakat dengan niat yang ikhlas, tidak pernah capek dan puas.(*)

Gedung Hibah Askes Belum Digunakan

MEDAN- Gedung hibah PT Askes (Persero) untuk ruangan rawat inap Kelas I, pasien Askes di RSUD dr Pirngadi Medan hingga kini belum juga bisa dimanfaatkan. Padahal, gedung tersebut sudah diserah terimakan PT Askes ke manajemen RSUD dr Pirngadi sejak beberapa bulan lalu.

Pantauan Sumut Pos, Selasa (20/9) siang, gedung yang dihibakan PT Askes itu masih kosong dan penuh debu. Menurut Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Peranginangin SH, gedung tersebut memang belum difungsikan karena tidak adanya alat pendukung seperti jaringan oksigen, tempat tidur dan sebagainya.
“PT Askes hanya menghibahkan gedung itu, sementara untuk mengisi kelengkapan alat-alat di dalamnya adalah manajemen RSUD Pirngadi. Pihak manajemen terlebih dulu harus menganggarkan dana untuk alat kesehatan yang dimasukkan dalam penganggaran tahun depan. Secara teknis, gedung itu baru bisa dimanfaatkan setelah pihak manajemen rumah sakit merealisasikan pengadaan alat kesehatan dan kelengkapan tahun depan. Menunggu itu, gedung tersebut tetap dibiarkan kosong,” jelasnya.

Lebih lanjut diterangkan Edison, manajemen RSUD dr Pirngadi juga sudah memasukkan rencana anggaran untuk mengubah cerobong asap pembakaran limbah yang ada di dekat gedung hibah Askes itu. Pasalnya, cerobong asap itu dinilai terlalu rendah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan pasien Kelas I Askes yang akan dirawat nantinya.

“Kita tidak tahu persis apakah sewaktu membangun gedung itu berkoordinasi dengan K3 (Keindahan, Ketertiban dan Keamanan) atau tidak. Tapi, saya tahu akan ada beberapa perubahan pada gedung terkait K3 dan pengubahan cerobong asap pembakaran limbah yang sebelumnya lebih rendah dari gedung,” ucapnya.

Sehubungan belum digunakannya gedung hibah PT Askes itu, Humas PT Askes Medan Tomas menyebutkan, masalahnya tergantung pihak manajemen rumah sakit, karena PT Askes hanya menghibahkan gedung tersebut. “Kalau pun ada kekurangan gedung, itu biasa. Sekarang bagaimana pihak rumah sakit bisa memanfaatkan gedung itu. Gedung itu sudah diserah terimakan ke pihak manajemen,” ungkap Thomas.(jon)

Ingin Punya HP

Kepingin punya HP bagus, NL (35), seorang pemulung, nekat mencuri HP milik Winda (20), penjaga grosir perlengkapan doorsmeer di Jalan Medan-Batangkuis, Desa Sei Rotan, Senin (19/9) sore.

Akibatnya, pria warga Jalan Cemara IV, Kampung Banteng, Batangkuis Deli Serdang itu babak belur dihakimi warga, sebelum diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan.

Sore itu, NL singgah di grosir yang menjual sabun khusus untuk doorsmer. Lantas dia pun menanyakan sabun untuk doorsmeer yang dicarinya kepada Winda, penjaga grosir tersebut. Nah, saat itulah dia tergiur melihat HP milik Winda.
Setelah tawar-menawar harga, NL pun meminta Winda untuk mempraktikkan cara menggunakan sabun khusus untuk doorsmeer tersebut. Tanpa curiga, Linda bergegas ke belakang untuk mengambil air segayung dan meninggalkan HP miliknya.

Saat Winda ke belakang, NL langsung mengambil HP milik Winda yang terletak di atas meja dan menyimpannya di dalam saku celananya. Tak lama kemudian, Winda muncul dan langsung mempraktikkan cara menggunakan sabun tersebut.

Usai mempraktikkan cara pakai sabun tersebut, ternyata NL tak jadi membeli dan bergegas meninggalkan grosir tersebut. Baru beberapa meter NL beranjak, Winda langsung sadar kalau HP-nya tidak ada lagi di tempat semula. Dia langsung mencurigai NL sebagai pelakunya.

Spontan Winda berteriak dan mengejar NL. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban hingga tangan korban sempat tergores. Saat ditanya, NL tidak mengaku, sehingga korban kesal sekaligus menyiramkan air sabun tadi ke tubuh NL sembari meneriaki maling.

Kontan warga sekitar berdatangan dan menginterogasi NL. Saat digeledah, warga menemukan HP tersebut di saku celana NL. Tak pelak, NL langsung dipukuli warga hingga babak belur dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan.(mag-7)

Warga Kapten Jumhana Protes Keberadaan Kelenteng

MEDAN- Puluhan warga Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai II, Medan Area, tepatnya di kawasan Asia Mega Mas, mendatangi Gedung DPRD Medan, Rabu (21/9). Mereka memprotes keberadaan kelenteng penempatan abu jenazah di Yayasan Vihara Gunung Mas yang sudah mengganggu ketenangan warga dan merusak fengsui (keberuntungan) warga sekitar.

“Bayangkan saja Pak, bagi etnis Thionghoa keberadaan kelenteng itu sangat tidak baik berada di dekat pemukiman warga. Kelenteng itu tidak layak di sana, kita menolak keberadaannya. Karena dalam etnis Thionghoa, kalau pemukiman dekat kelenteng penempatan abu jenazah akan membawa sial dan membawa fengsui tidak baik. Sebab, warga di sana selalu sial,” kata Sukih, perwakilan warga, kepada Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah bersama beberapa Anggota Komisi A lainnya saat menyamapaikan keluhan.

Dikatakannaya, keberadaan kelenteng itu saat ini sudah menjadi komersil dan tidak murni pada kepentingan sosial semata. Sebab, menurutnya, seperti keberadaan kelenteng Vihara Gunung Mas di sekitar tempat tinggalnya tersebut bukan ditempati abu jenazah dari warga sekitar, namun warga pendatang.

“Bahkan banyak dari luar Kota Medan ataupun dari luar negeri. Ini yang kita sesalkan, ditambah saat ini kelenteng kremasi jenazah dan kelenteng penempatan abu jenazah itu sudah komersil atau bisnis. Bayangkan saja, untuk menempatkan abu jenazah harus memberikan uang sewa pada pemilik kelenteng Rp25 juta hingga ratusan juta. Cobala bayangkan, sudah tidak ada kepentingan sosialnya,” ucapnya.

Selain itu, warga juga menyesalkan pihak pemilik kelenteng yang sudah berulang kali diperingatkan oleh warga sekitar. Namun, tidak juga merespon dengan baik. Bahkan, terkesan mengabaikannya dan terus melakukan aktivitas penempatan abu jenazah dan sembahyang menghormati orang yang telah tiada itu.

Mendengar keluhan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah bersama Anggota Komisi A lainnya seperti Parlindungan SH, M Faisal Nasution, Porman Naibaho, Landen Marbun, Janlie SE dan Damai Yona Nainggolan langsung turun ke Vihara Gunung Mas untuk mengecek kebenaran keluhan warga tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Ilhamsyah meminta pada pemilik untuk tidak lagi beroperasi atau stanvas.

“Kita sudah bertemu dengan pihak pemilik dan melihat langsung bangunan serta penyimpanan penempatan abu jenazahnya. Walau pemilik mengakui itu hanya tempat sembahyang keluarga dan abu jenazah keluarga, kita meminta untuk mengurus perizinan yang berlaku seperti rekomendasi dari kecamatan, dinas terkait, Kementrian Agama Kota Medan melalui Walubi hingga Pemko Medan. Untuk saat ini, keberadaan atau aktifitas di vihara itu harus stanvas,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya juga telah menegaskan pada pemilik kelenteng untuk merespon keluhan warga yang sampai padanya tersebut. Karena bagi masyarakat, keberadaan kelenteng itu sangat buruk bagi fengsui dan kehidupannya sehari-hari.

“Kita sudah tegaskan pada pemiliknya. Kita sudah minta mengurus segala perizinannya termasuk peralihan fungsi bangunan dari ruko menjadi tempat ibadah. Untuk sementara, aktifitasnya tidak dibenarkan,” tegas politisi Golkar ini.(adl)

Alokasikan CSR untuk Pendidikan

Medan Cerdas Award 2011

MEDAN- Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan apresiasi kepada 10 perusahaan dan lima tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di Medan. Penyerahan penghargaan bertajuk Medan Cerdas Award 2011 ini digelar secara meriah di Ballroom Grand Aston City Hall Medan, Selasa (20/9) malam.
“Mereka yang mendapat penghargaan adalah perusahaan yang yang telah menyalurkan dana CSR di bidang pendidikan di Kota Medan dan tokoh masyarakat yang telah menunjukkan pengabdian tak terhingga di bidang pendidikan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri di acara malam penganugerahan tersebut.
Dikatakan Hasan Basri, untuk memilih perusahaan-perusahaan yang peduli di bidang pendidikan Kota Medan, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan media cetak di Kota Medan sebagai penyelenggara.

Adapun ke-10 perusahaan yang maraih penghargaan itu yakni PT Jamsostek, PT BNI Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Madju Medan Cipta, PDAM Tirtanadi, CV Indako Trading Co, dan PT Monex Investindo Futures.  Sedangkan kelima tokoh pendidikan adalah Ir OK Nazaruddin Hisyam, H Abdul Manan Lubis, Prof Dr Usman Pelly MA, Drs H Ng Daeng Malewa MM dan DR H RM Soesetyo SE MSc.

Mengenai kelima tokoh masyarakat yang diberi penghargaan, lanjut Hasan, yakni mereka yang memiliki komitmen tinggi dalam bidang pendidikan. ‘’Umumnya mereka mengedepankan pengabdian tanpa menghitung keuntungan yang mereka raih,’’ cetusnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rahudman Harahap berharap, dengan digelarnya Medan Cerdas Award 2011 ini, akan lebih banyak lagi perusahaan yang mau berpartisipasi khususnya dalam memberikan bantuan pendidikan di Kota Medan. “Sebab, kemajuan dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Rahudman.

Menurut Rahudman, even ini selain bertujuan untuk memberikan penghargaan yang peduli dengan dunia pendidikan di Kota Medan juga untuk menstimulus perusahaan lain agar ikut peduli dengan perkembangan dunia pendidikan di Kota Medan tercinta. Pemerintah memiliki peran aktif dalam memajukan dunia pendidikan dan juga masyarakat. “Sesuai dengan slogan pendidikan Kota Medan ‘Semua Mendidik’ berarti semua kalangan harus berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan termasuk juga perusahaan swasta melalui program CSR pendidikannya,’’ ungkapnya.
Adapun ke-10 perusahaan dimaksud adalah, PT Jamsostek (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Telkomsel, PT XL Axiata Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Madju Medan Cipta, PDAM Tirtanadi, CV Indako Trading Co, dan PT Monex Investindo Futures.  Sedangkan kelima tokoh pendidikan adalah Ir OK Nazaruddin Hisyam, H Abdul Manan Lubis, Prof Dr Usman Pelly MA, Drs H Ng Daeng Malewa MM dan DR H RM Soesetyo SE MSc.(adl)

Awas KBIH Abal-abal

Calon Jemaah Haji Bisa tak nyaman dan Gagal Berangkat

Pelaksanaan ibadah haji periode 2011 sudah semakin dekat. Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan, jamaah kloter pertama mulai masuk embarkasi 1 Oktober depan. Sehari kemudian, mereka diterbangkan ke tanah suci. Kemenag mengimbau, calon jamaah haji mewaspadai keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bodong alias abal-abal.

Imbauan untuk mewaspadai legalitas KBIH ini, disampaikan oleh Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Ahmad Kartono dalam acara Rakernas I Forum Komunikasi KBIH di Asrama Haji Bekasi kemarin (21/9).

Ya, di tengah ancaman keberadaan KBIH bodong, Kartono menjelaskan jika keberadaan KBIH selama ini cukup membantu pemerintah. Sebab, dia mengakui kinerja tenaga penyuluh haji di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan belum optimal. “Tapi hati-hati jangan sampai masuk dalam KBIH bodong,” katanya.

Kartono menuturkan, selama ini Kemenag aktif untuk memberikan izin bagi KBIH. Namun, KBIH juga tegas mencabut izin KBIH-KBIH yang nakal. KBIH bodong ini, diantaranya muncul dari KBIH resmi yang izinnya dicabut tetapi masyarakat belum tahu. Dalam kasus ini, KBIH masih mengandalkan nama besarnya. Ada pula KBIH yang sejak terbentuk tidak berizin.

Keberadaan KBIH abal-abal ini cukup meresahkan. Diantaranya, mereka jelas-jelas melakukan praktik penipuan. Meskipun pada akhirnya jamaah haji yang ikut rombongan bisa terbang ke tanah suci, tapi di Arab jamaah haji ini masuk kategori jamaah haji nonkuota atau illegal. “Yang lebih menyesal lagi jika gagal berangkat,” terang Kartono.

Nasib para jamaah haji non kuota ini sering buruk ketika di Saudi. Diantaranya, mereka tidak mendapatkan perkemahan yang layak saat di Mina. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan makanan dan fasilitas pemondokan dari pemerintah. Keberadaan haji nonkuota ini hanya membebani petugas haji yang ada di Saudi.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Komuniasi KBIH Muchtar Ilyas menjelaskan, saat ini jumlah KBIH mencapai 2.500 buah. “Insyaallah resmi,” tutur pria asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar KBIH berada di Provinsi Jawa Barat. Sebab, hampir 95 % calon jamaah haji di Provinsi Jawa Barat mendaftar menjadi anggota KBIH.

Mendekati masa pemberangkatan seperti sekarang, Muchtar menjelaskan aktivitas pendaftaran ikut KBIH semakin besar. Jumlahnya bisa naik jika ada calon jamaah haji yang mendaftar melalui kuota tambahan. Dalam masa yang sangat mepet ini, terkadang calon jamaah haji tidak mencaritahu dulu legalitas KBIH yang bakal dipilih.

Muchtar menjelaskan, agenda utama yang diusung dalam rakernas kemarin adalah mengakrabkan lagi KBIH dengan Kemenag. Selama ini, dia menjelaskan hubungan antara KBIH dan Kemenag sering merenggang. Contohnya, jelas mantan guru ngaji keluarga almarhum Gus Dur itu, KBIH sering mensponsori aksi-aksi demonstrasi jamaah haji di tanah suci. “Saya harap praktik-praktik seperti itu tahun ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Forum Komunikasi KBIH lantas memberikan masukan kepada pemerintah atau Kemenag untuk menindak KBIH yang nakal. Cara yang bisa dilakukan Kemenag adalah mematikan KBIH itu dengan perlahan-lahan. Cara ini bisa dilakukan dengan memecah kloter jamaah haji yang tergabung dalam KBIH tersebut.

“Andalan KBIH selama ini adalah jamaah yang satu kloter. Jika itu dipecah menjadi beberapa kloter, KBIH itu akan mati sendiri,” pungkas mantan Kepala Badan Rukyah dan Hilal Kemenag itu. (wan/jpnn)

Dua Ribuan Kursi Masih Kosong

Upaya pemerintah mengurangi daftar tunggu haji dengan meminta tambahan kuota, tak semua dimanfaatkan masyarakat. Sebab, kursi baru yang didapat dari kuota tambahan tersebut masih banyak kosong. Jumlahnya cukup besar, di atas dua ribuan.

Pada penyelenggaraan ibadah haji periode 2011, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota tetap dari kerjaaan Arab Saudi sebesar 211 ribu kursi. Lantas, angka tadi dipecah menjadi 194 ribu untuk jamaah haji reguler, dan 17 ribu untuk jamaah haji khusus.

Nah, pekan pertama setelah lebaran lalu, ada kabar baik. Kerajaan Arab Saudi memberi kuota tambahan untuk Indonesia sebesar 10 ribu. Jumlah itu lantas dibagi, 7.000 untuk jamaah haji reguler dan 3.000 untuk jamaah haji khusus. Dengan penambahan itu, maka total jamaah haji reguler Indonesia mencapai 201 ribu orang dan jamaah haji khusus 20 ribu.

Setelah dibagi, kuota tambahan tersebut langsung disebar ke 33 provinsi. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) tingkat provinsi langsung mendapat tugas untuk mencukupi seluruh kuota tambahan tersebut. Mereka diberi batas hingga Senin lalu (19/9). Batas waktu ini sekaligus untuk masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kuota tambahan.

Laporan dari Direktorat Pembiayaan Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemeng menyebutkan, hingga pembayaran ditutup, kuota tambahan masih belum terisi penuh.

Secara keseluruhan, jamaah haji reguler yang sudah melunasi BPIH sebesar 198.887 orang. Dengan demikian, masih ada 2.113 kursi kosong. Jumlah ini hampir sama dengan kursi kosong jamaah haji reguler tahun lalu. Sementara itu, laporan terakhi pelunasan BPIH haji khusus mencapai 19.399. Artinya, masih ada 601 kursi kosong. “Kursi kosong ini bakal kembali ke pusat (Kemenag, Red), dan menjadi wewenang menteri,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidi.

Kabar masih banyaknya kursi kosong ini, sampai ke masyarakat. Tak ayal, kemarin kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemang diserbu calon jamaah haji yang tidak mau antre. Mereka tidak hanya berasal dari DKI Jakarta. Ada juga yang datang dari Batam, Jawa Timur, Jawa Timur, hingga Makassar.
Muhammad Amrudin, salah satu calon jamaah haji yang ingin berangkat lebih cepat dari daftar tunggu menjelaskan, masyarakat sudah memperkiraan kursi kosong mencapai ribuan. “Untuk itu saya datang ke sini, supaya bisa memastikan berangkat tahun ini,” ujar pria 47 tahun asal Batam itu. Dia mengaku sudah melayangkan proposal pengajuan percepatan keberangkatan pertengahan Ramadan lalu.

Siti Kholifah, pengantre selanjutnya juga berharap bisa berangkat lebih cepat. Perempuan 42 tahun asal Garut, Jawa Barat itu mengaku mengajukan percepatan pemberangkatan haji sekaligus untuk orang tuanya yang sudah berumur 70 tahun lebih. Dia mengaku sudah berupaya keras di tingkat Kanwil Kemenag Jawa Barat, tapi belum ada hasil. “Siapa tahu jika langsung ke pusat, bisa dipastikan berangkat tahun ini,” kata dia.(wan/nw/jpnn)

Berharap Calhaj Jujur Soal Riwayat Kesehatan

Kesehatan optimal adalah syarat penting bagi suksesnya ibadah haji. Karena itu calon jamaah haji (calhaj) diimbau jujur tentang riwayat kesehatannya saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Tanah Air.

“Tolong pada saat pemeriksaan kesehatan, disampaikan penyakit (yang diidap) yang benar. Mengakui sakit atau keluhan apa,” imbau Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Taufik Tjahjadi usai menutup pelatihan petugas haji nonkloter 2011 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Taufik menjamin, kejujuran tentang sakit yang diidap, tidak berdampak pada larangan orang tersebut untuk naik haji. “Tidak ada yang kita larang berangkat, asal namanya masuk dalam kuota (haji), itu amanat UU,” tandasnya. Hanya jamaah yang sakit menular saja yang dilarang berangkat.

Kejujuran riwayat kesehatan itu diperlukan, urai Taufik, agar petugas bisa melakukan pembinaan kesehatan terhadap calon jamaah tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana kesiagaan petugas yang mendampingi. Hal ini akan membentuk jamaah yang sehat dan mandiri, yang berujung pada haji mabrur.
“Kami minta semua jamaah menyampaikan semua informasi (kesehatan), jangan ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Kemenkes bertekat untuk menurunkan angka kematian sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tahun lalu, sebanyak 451 jamaah haji meninggal karena sakit alias 2,08 persen per 1.000 jamaah. Angka ini menurutnya lebih tinggi dari indikator yang ditetapkan yaitu 2 persen per 1.000 jamaah. “Kami harap tahun ini (angka kematian) bisa diturunkan,” harap Taufik.

Mayoritas jamaah wafat karena sakit jantung, paru-paru, dan pembuluh darah otak. “Dan itu merupakan bakat (penyakit bawaan, Red) dari Tanah Air,” pungkasnya. (net/jpnn)

1...14,80114,80214,803...15,836Page 14,802 of 15,836