DALAM mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang didasari oleh rasa keprihatinan terhadap kondisi dan perkembangan generasi muda saat ini yang bahkan sudah mengarah pada pola hidup permisifisme dan pergaulan bebas, Universitas Pembangunan Panca Budi yang disponsori oleh Fakultas Agama Islam, mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar bagi siswa SLTA se Kabupaten Batubara pada tanggal 11-13 Agustus 2011.

Hal ini dikatakan oleh Plh Dekan Fakultas Agama Islam UNPAB Hadi Suprapto SAg MA, dalam kata sambutannya pada saat acara pembukaan PKD yang dilaksanakan pada hari Kamis (11/8) di Aula Madrasah Tsanawiyah Negeri Lima Puluh. Pelatihan Kepemimpinan Dasar ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementrian Agama yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Batubara.

Pada acara pembukaan yang dihadiri Kemenag dan Pemkab Batubara ini, Camat Lima Puluh yang diwakili oleh Sekretaris Camat dengan antusias dalam kata sambutannya memberikan apreasiasi yang positip terhadap acara PKD ini.

Ia mengatakan, pelaksanaan PKD adalah merupakan suatu wahana dan sarana untuk membentuk karakter generasi muda yang sesuai dengan ajaran Islam dan berakhlakul karimah, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh ketua panitia, Zainuddin Lubis dalam laporannya.

Acara yang dipanitiai mahasiswa peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Agama Islam UNPAB ini, juga mendapat sambutan hangat dari Kepala Kemenag Kabupaten Batubara.

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar ini sangat sejalan dengan program bidang pendidikan yaitu untuk membentuk para siswa agar memiliki keseimbangan dalam Intelektual Question (IQ), Emosional Question (EQ) dan Spiritual Question (SQ) seperti yang dituangkan dalam Renstra Pemkab Batubara, ujar Bupati Batubara dalam sambutanya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Drs Aladin.

Ia menjelaskan, untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan berkualitas bukanlah hal yang mudah, harus ada kerjasama dari semua pihak terutama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, beliau sangat berterima kasih dan bersyukur dengan adanya Universitas Pembangunan Panca Budi di Perdagangan yang sebagian besar mahasiswanya adalah warga Batubara, karena Pemerintah Kabupaten Batu Bara sendiri yang merupakan kabupaten pemekaran baru, belum memiliki perguruan tinggi. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Batu Bara sangat mengharapkan kesediaan Universitas Pembangunan Panca Budi untuk membuka FKIP program studi PGSD di Kabupaten Batu Bara, mengingat bahwa sampai hari ini, lebih dari 2.000 orang guru-guru SD di Kabupaten Batubara, baik PNS maupun Non PNS yang belum sarjana.(*/sih)

MEDAN- Sebanyak 900 peserta mengikuti Pesantren Kilat Ramadhan (PKR) yang berlangsung di SD An-Nizam Jalan Tuba 2 No.62, Kecamatan Medan Denai, mulai 3 hingga 13 Agustus 2011. Ke-900 peserta yang mengikuti PKR tersebut merupakan siswa yang berasal dari bangku sekolah kelas satu hinga kelas enam SD An-Nizam.

Menurut penuturan Wakil kepala sekolah An-Nizam Nirmansyah SAg pada wartawan koran ini, Sabtu (13/8), PKR yang dilaksanakan di An-nizam langsung dibuka Darwis SAg selaku kepala sekolah di An-Nizam.

“Dalam sambutannya, kepala sekolah mengatakan, anak-anak mengikuti PKR dengan baik. Sehingga dengan begitu, apa yang didapat dari PKR ini dapat diaplikasikan di rumah,” bilangnya.

Selanjutnya, dijelaskan Nirman, rangkaian program yang dilakukan dalam PKR tersebut yakni melaksanakan tadarus Al-Qur’an, Salat Dhuha berjamaah, dan melakukan Infaq Ramadan. Selain itu juga, melakukan perlombaan antar siswa seperti azan untuk siswa laki-laki, mewarnai dan mengarang. “Tema yang kita angkat dalam lomba mengarang adalah Ramadhanku,” bilang Nirman.

Terpisah, ketua panitia PKR, Ahmad Ilyas SAg juga mengatakan, rangkaian acara program yang kita laksanakan dalam PKR ini merupakan wujud memeperdalam ilmu keagaama pada sang anak. Apalagi, anak-anak mengikuti PKR masih berusaia Dini dan mudah kita lakukan pembinaan. “Mudah-mudahan apa yang diajarkan dalam PKR, dapat bermanfaat bagi anak-anak tersebut,” bilang Ilyas. (*/omi)

Pimpinan Cabang (PC) Persaudaraan Muslimah (Salimah) Medan Denai mengisi Ramadan tahun ini dengan menggelar Pesantren Kilat Ramadhan Ibu-ibu se-Kecamatan Medan Denai. Acara yang diikuti 70 peserta yang terdiri dari kaum ibu tersebut diadakan di Masjid Al Falah Medan Denai selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Agustus 2011 lalu.
Selama mengikuti pesantren kilat ini, para peserta diberikan materi berbeda-beda. Pada hari pertama, mereka dibekali dengan materi bertemakan “Makanan haram mengepung kita”. Hari kedua, “Kesehatan reproduksi” dan hari terakhir bertema “kewirausahaan”.

Kaum ibu yang mengikuti kegiatan ini terlihat begitu antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. “Mereka juga berharap, kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun,” kata Ketua Panitia Pelaksana Emma Kemalasari MSI.

Pada hari terakhir, panitia membagikan bingkisan kepada seluruh ibu-ibu peserta pesantrean kilat Ramadan. Selain itu, kegiatan pesantren kilat Ramadhan untuk ibu-ibu ini merupakan bagian dari acara pelantikan Pengurus Cabang Salimah Medan Denai oleh ibu Riza Floria SPd, SPdI selaku ketua Pimpinan Daerah Salimah Kota Medan.

Adapun susunan pengurus Pimpinan Cabang Salimah Medan Denai yakni, Ketua Rini Astuti Nazara SH, Sekretaris Yunimar SHI, Bendahara Mawaddah, Wakil Bendahara Zahara, Bidang Dakwah dan Pendidikan Wurr Aini SAg, Ummi Hasrah, Aguslina SPd, Rahma Sofia SPd, Bidang Ekonomi Nurlinda, Ratna Emi, Hamidah Yanti Hasibuan, Bidang Humas Emma Kemalasari MSI, Sri Handayani, Laili Rahmita.(ade)

MEDAN-Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR H Rahmat Shah menekankan bahwa keberhasilan bukanlah sebuah pemberian ataupun dapat dicapai dengan cara-cara instan dan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut Rahmat keberhasilan sangat mungkin dicapai bila kita senantiasa bekerja keras, disiplin fokus pada tujuan serta memohon yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk hal ini, telah banyak contoh yang bisa diteladani dari para tokoh yang telah berhasil dengan prinsip di atas.

Hal tersebut dinyatakan Rahmat saat menjadi narasumber pada  kegiatan Diskusi Publik “Berantas Tuntas Mafia Pajak & Pornografi Keuangan Negara dari Atas untuk Kesejahteraan Rakyat dengan Transformasi” dilaksanakan di aula Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (27/07).

Acara diskusi publik ini merupakan session ke-5 setelah sebelumnya digelar empat tempat berbeda yakni di Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Sebelas Maret Solo, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Sriwijaya Palembang. Kegiatan ini sendiri merupakan kerjasama antara Majalah Garda dengan Lembaga Penyidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN).

Selain anggota DPD RI DR H Rahmat Shah yang menjadi narasumber, dihadirkan juga narasumber yang lain, yakni: Dekan Fakultas Ekonomi USU, Drs John Tafbu Ritonga, Mec, Mantan Menteri Keuangan RI DR Fuad Bawazier, Ketua LPEKN (Lembaga Penyidikan Ekonomi dan Keuangan Negara) & Sekjen APPI(Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia), HM Sasmito Hadinagoro, Wakil Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ), Prof DR Gunadi, Mantan ASTER KSAD, Mayjend (Purn) Saurip Kadi.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga menyoroti perilaku oknum pejabat pemerintahan yang menurutnya sukar dibedakan antara pejabat dengan penjahat. Bagi Rahmat, pejabat adalah orang yang disumpah dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, sementara penjahat adalah orang yang dengan kekuasaannya hanya berbuat untuk kepentingan diri, keluarga, kelompok dan kroni-kroninya saja. Perbuatan ini tentunya merugikan masyarakat banyak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari jabatannya tersebut.
Rahmat menilai bahwa permasalahan korupsi, mafia perpajakan dan gagalnya pemerintah mensejahterakan masyarakat bukan terletak pada kelengkapan perangkat hukum dan peraturan yang ada, namun pangkal permasalahan justru terletak pada permasalahan mental dan moral para oknum penyelenggara negara.

Rahmat mencontohkan bahwa pelaksanaan E-KTP merupakan salah satu solusi terhadap potensi kebocoran dan manipulasi keuangan negara. Hanya saja, selain pemerintah pusat ternyata belum siap dengan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan, sementara dana yang telah dianggarkan untuk program ini tidak sedikit. (*/ila)