24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14847

DPRD akan Panggil Kadis Pendidikan

Kasus Dugaan Jual Beli Kursi Kepsek

BINJAI- Kasus dugaan jual beli kursi Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Binjai, sampai saat ini terus bergulir. Disamping para Kepsek yang dimutasi akan membuat laporan ke Polresta Binjai, DPRD Kota Binjai juga akan memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P), hari ini, Senin (15/8), guna membahas persoalan mutasi yang berlangsung beberapa waktu lalu.

“Iya, besok (hari ini, Red), kita akan panggil Dinas P dan P. Hal itu kita lakukan, guna meminta penjelasan terkait mekanisme mutasi yang sudah dilakukan. Agar semuanya lebih jelas dan kita dapat mengambil sikap lebih jauh atas persoalan ini,” kata Arjuli Indrawan, Ketua Komisi C DPRD Binjai, saat dihubungi via selulernya, Minggu (14/8).
Lebih jauh dikatakan Arjuli, sejauh ini DPRD Binjai belum mengetahui bagaimana cerita sebenarnya. Sebab, DPRD masih menerima penjelesan dari para Kepsek yang sudah dimutasi.

“Karena belum ada keterangan dari kedua belah pihak, untuk saat ini kita belum dapat memberikan tindakan apapun atas persoalan ini,” ujar Arjuli, seraya menambahkan, persoalan ini akan ditanggapi serius.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Binjai Lasiono, dalam beberapa hari ini terus membahas persiapan mereka untuk membuat laporan ke Polresta Binjai. “Selain membuat laporan ke Polres Binjai, kami juga melaporkan adanya indikasi jual beli kursi Kepsek ini ke Kejaksaan Negri (Kejari) Binjai,” ungkap Lasiono.

Lasiono yang juga ikut menjadi korban mutasi ini menambahkan, laporan yang akan dilakukan tersebut, tentunya akan membawa sejumlah saksi dan barang bukti berupa alat rekam suara. Dimana, dalam rekaman yang dipegang oleh sejumlah guru menerangkan, percakapan calo kursi Kepsek dan guru yang ingin dijadikan Kepsek direkam.
“Persoalan ini akan kami usut sampai tuntas dan hendaknya, penegak hukum dapat ikut serta membantu kami dalam mencari kebeneran. Agar publik dapat mengetahui, siapa dalang dibalik persoalan ini,” harap Lasiono.

Tak hanya itu, Lasiono mengungkapkan, adanya permainan uang dalam mutasi yang dilakukan, juga dikuatkan dengan salah satu SD di Payaroba, Binjai Barat, dimana, Kepsek tidak ada dalam daftar mutasi, tetapi tetap digantikan.
“Bagaimana jadinya, kalau Kepsek yang lama tidak tahu ditempatkan di sekolah mana, tetapi kursinya sudah diambil alih Kepsek lain. Apakah Kepsek yang lama masih jadi Kepsek atau sudah jadi guru biasa? Kalau jadi guru biasa, dimana dia mengajar? Semuanya memang serba tidak jelas. Dengan demikian, banyak indikasi permainan di dalam mutasi yang dilakukan Wali Kota Binjai melelaui Dinas P dan P itu,” tegasnya.(dan)

Preman Merajalela di Terminal Pakam

LUBUK PAKAM- Pernyatan Kapolres Deli Serdang AKBP H Wawan Munawar akan menciptakan keamanan serta ketertiban menjelang Idul Fitri 1432 Hijriah diwilayah hukumnya ternyata isapan jempol belaka. Soalnya, para supir angkot yang melintas di terminal bus Lubuk Pakam resah karena dikenakan kutipan liar (pungli) oleh sekelompok pemuda, Minggu (14/8).

Kutipan yang dikenakan kepada supir angkutan sudah ber langsung lama. Bahkan para kelompok pemuda yang dikor dinir oknum berinisial PL itu, tidak segan-segan melukai para supir apa bila tidak menyetorkan Rp3.000-Rp5.000 per hari.

Menurut pengakuan EM, supir bus Koperasi Usaha Pinggir Jalan (KUPJ), biasanya kelompok pemuda yang menyatakan dirinya preman itu tidak segan-segan menganiaya siapa saja supir yang menentang mereka.

Padahal, tindakan kejahatan yang dialami para supir angkutan itu, sudah berulang kali dilaporkan kepada aparat kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan Deli Serdang. Selain itu, supir disana sudah pernah membuat laporan ke Mapolsek Lubuk Pakam sekitar sebulan silam. Tepatnya 27 Juli 2011 dengan nomor STPL/177/VII/SU/Res DS/Sek Lbk Pakam, yang diterima Aiptu AT Pasaribu.

Kapolsek Lubuk Pakam AKP M Ikhwan membenarkan pihaknya telah menerima laporan warga terkait adanya dugaan pemerasan dilakukan sekelompok preman kepada para supir angkutan umum. ”Kita masih mendalami kasus itu,” uncapnya. (btr)

Maling Seismograph Ditangkap

KARO- Darma Sembiring Milala als Alfredo (33) warga Desa Merdeka, ditangkap petugas kepolisian dengan tuduhan pencurian alat pendeteksi Gunung Sibayak, Jumat (12/8) malam sekitar pukul 21 WIB.

Maling Sismograph ini, tertangkap ketika hendak menjual  sebahagian alat yang dicurinya sebulan lalu dari puncak gunung berapi dengan ketinggian 2.172 meter dari permukaan laut.

Sebelumnya, pasca pencurian pada 21 Juni 2011 lalu, tersangka  mengatakan telah  menjual beberapa bagian alat vital tersebut.

Darma mengaku, tidak tahu fungsi dan efek barang yang  digondolnya itu. Dia menyatakan, hasil curian disimpan di jalan menuju Gunung Sibayak melalui rute Sibayak II, sekitar 50 meter dari persimpangan jalan menuju pemandian air panas Desa Semangat Gunung.

Dari tempat penyembunyian barang, satu per satu alat itu dipreteli untuk  dijual. Sesuai  ingatan Alfredo,  dirinya telah menjual ke penadah barang bekas, dengan rincian tembaga seberat 3 Kg dan 2 unit baterai Seismograph yang masing-masing senilai Rp150.000 dan Rp180.000.

Kapolsek Simpang Empat AKP Kandar mengatakan, akan melakukan upaya lanjutan. Pihak PVMBG mengalami kerugian materi senilai 96 juta rupiah, namun dampak lain yang lebih besar, pihak PVMBG belum dapat memonitor keberadaan Gunung Sibayak.(wan)

Diduga Ayan, Pemulung Tewas

SIANTAR- Diduga akibat penyakit ayannya kambuh, membuat Meri br Panjaitan (40), warga jalan Lobak simpang Gang Rebung, Kelurahan Tomuan, Siantar Timur, ditemukan tewas di Sungai Bah Nasorma berjarak 50 meter dari kediamannya, Minggu (14/8) sekira pukul 13.15 WIB.

Janda yang kesehariannya sebagai pemulung botol minuman mineral bekas ini, diduga hanyut setelah penyakit ayan yang dideritanya kambuh saat buang air besar di sungai tersebut.

Informasi diperoleh di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa penemuan mayat tersebut pertama kali terlihat oleh Liston Saragih (25) yang sedang berkunjung ke kediaman pacarnya.

“Tadi bang Liston mau pergi bersama kakak ku Lusi br Purba. Pas sedang dipinggir jalan depan gang sana, mereka lihat ada jenazah di sungai. Terus mereka balik ke rumah dan memberitahukan ke bapak. Soalnya bapak RT disini,” kata br Purba (15) anak Rustam Purba, RT setempat.

Hal senada dikatakan E br Sitorus (50) warga setempat. Menurut wanita berjilbab ini, pagi hari sebelum kejadian, korban masih terlihat lewat di depan kediamannya.

“Tadi pagi saja dia masih lewat didepan rumah cari botot, makanya tadi saya sempat heran, nggak sangka kalau dia yang tewas di sungai. Kalau korban memang pemulung disini. Setiap hari mencari botol minuman mineral bekas,” ungkap br Sitorus.

Temuan mayat mengapung di Sungi Bah Nasorma ini membuat warga kaget. Dalam sekejap, kampung mereka dikerumuni warga. Informasi tersebut pun akhirnya sampai ke petugas Polsek Siantar Timur. Hanya dalam hitungan menit, Kapolsek Siantar  Timur AKP M Sihaloho bersama anggotanya tiba di lokasi temuan.
Kapolsek Siantar Timur AKP M Sihaloho ketika dikonfirmasi membenarkan temuan mayat tersebut.
“Korban tidak ada lagi di TKP saat kedatangan kita, tapi sudah dibawa ke rumah duka dan sudah dibersihkan pihak keluarga,” ujar Sialoho.(hez)

Dermaga Pertamina Mampu Tambah PAD

LANGKAT- Menyusul rencana diaktifkannya kembali dermaga PT Pertamina di Pangkalan Susu, Pemkab Langkat diminta realistis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh. Selain itu, diharapkan adanya keseriusan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna terealisasinya agenda dimaksud.

”Rencana pengaktifan kembali dermaga, sepertinya sudah tidak asing lagi di dengar. Namun, sejauh ini kita masih belum ketahui sampai dimana juntrungnya. Pada prinsipnya cukup baik, selain pemkabnya harus kooperatif jemput bola juga mesti punya perhitungan realistis untuk PAD,” kata TS Syafi’i dari Pemerhati Masyarakat Langkat (PML), Minggu (14/8).

Syafi’i tak memungkiri, jika niatan mengaktifkan kembali dermaga terwujud sangat berprosfek terhadap perekonomian Langkat, dimulai dari tahapan awal yakni pembangunan (perehaban) fisik diyakini merekrut tenaga kerja tidak sedikit dan begitu pula halnya saat dioperasionalkan.

Diperkirakan dia, dermaga dimaksud nantinya mampu menjadi alternatif ekspedisi laut selain Belawan. Kondisi itu dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat minimal seputar kecamatan lokasi dermaga pada khususnya.
Tambah Syafi’i, sebelumnya Pemkab juga berencana membuat atau dibukanya jalan tembus dari wilayah Langkat Hilir yakni Bahorok menuju Pangkalan Susu. Kabag Humas Pemkab Langkat H Syahrizal, menjelaskan, pengaktifan dermaga masih tahapan pembahasan atau MoU. Diharapkan memberi keuntungan melalui tenaga kerjadanPAD. (mag-4)

Pusat Percepat Penyaluran

Dana Bos Tetap Ditransfer ke Rekening Kabupaten/Kota

Rapat lintas kementerian di Kantor Wakil Presiden membahas persoalan pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) kemarin (14/8), tidak menghasilkan sistem baru. Skenario perubahan pencairan dari pusat ke kabupaten dan kota menjadi dari pusat ke provinsi, belum bisa dijalankan. Tahun ini, dana bos masih ditransfer dari pusat ke rekening kabupaten dan kota.

Usai rapat, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh menuturkan rencana menyaluran dana bos dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah provinsi belum bisa dijalankan. Rencana ini sempat mencuat sebagai solusi pencairan dana BOS di rekening pemerintah kabupaten dan kota yang seret.  “Skenario tersebut, terbentur aturan pembiayaan pendidikan sekolah dasar,” jelasnya.

Mantan Menkominfo itu melanjutkan, dalam undang-undang diatur jika pembiayaan sekolah dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Bukan pemerintah provinsi. Jika dana BOS dipaksakan ditransfer ke rekening pemerintah provinsi, meskipun dengan alasan percepatan pencairan ke sekolah atau satuan pendidikan, Nuh khawatir bisa tersangkut persoalan hukum.

Meskipun tidak memutuskan pola baru pencairan dana BOS, Nuh mengatakan rapat ini menentukan sistem percepatan pencairan dana BOS dari rekening pemerintah kota dan kabupaten ke rekening sekolah. Sistem percepatan pencairan ini adalah dengan membentuk Tim Pusat Percepatan Penyaluran Dana BOS. Tim ini mulai aktif bekerja mendampingi daerah-daerah yang belum mencairkan dana bos hari ini.

Tim pusat ini dibentuk lintas kementerian. Kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Kemenko Kesra (Kesejahteraan Rakyat), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengirim delegasinya dalam tim ini. “Tim bakal turun ke daerah (kota dan kabupaten, red) untuk memberikan pendampingan pencairan dana BOS,” jelas menteri asal Surabaya itu.
Tim Pusat Percepatan Pencairan dana BOS ini memiliki target kinerja jelas. Yaitu menekan supaya dana BOS bisa segera dicairkan ke sekolah. Nuh menjelaskan, target pencairan itu diantara adalah dana BOS triwulan I yang masih tersendat di satu kabupaten, dan dana BOS triwulan II yang masih ngendon di 22 daerah.

Diantara catatan kabupaten dan kota yang belum menyalurkan dana BOS antara lain terekam di Provinsi NTT, Papua, Sulawsi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. “Untuk di (pulau, red) Jawa insyaallah sudah beres semua,” jelas Nuh.

Nuh membenarkan jika selama ini proses pencairan dana BOS ke sekolah cukup seret karena tidak ada payung hukum di level pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga, mereka takut tersangkut perkara korupsi jika mencairkan dana BOS. Untuk itu, BPKP dimasukkan dalam Tim Pusat Percepatan Pencairan Dana BOS. Dengan ikutnya anggota BPKP tersebut, diharapkan kekhawatiran tersangkut korupsi bisa ditekan.

Tim ini, tambah Nuh, juga bekerja untuk percepatan penyaluran dana BOS triwulan ketiga dan keempat. Pencairan triwulan ketiga sudah dimulai bulan Juli lalu. Nuh beharap, tim pusat ini mampu menjalankan tugasnya dengan optimal.

Selain menekan percepatan pencairan dana BOS, tim ini juga bakal membuat rekomendasi pencairan dana BOS untuk tahun 2012. Nuh mengatakan, rekomendasi pencairan dana BOS ini bakal ditetapkan sebelum penetapan Undang-undang APBN 2012 yang diperkirakan digedok Oktober depan.

Rapat lintas kementerian di Kantor Wakil Presiden membahas persoalan pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) kemarin (14/8), tidak menghasilkan sistem baru. Skenario perubahan pencairan dari pusat ke kabupaten dan kota menjadi dari pusat ke provinsi, belum bisa dijalankan. Tahun ini, dana bos masih ditransfer dari pusat ke rekening kabupaten dan kota.

Usai rapat, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh menuturkan rencana menyaluran dana bos dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah provinsi belum bisa dijalankan. Rencana ini sempat mencuat sebagai solusi pencairan dana BOS di rekening pemerintah kabupaten dan kota yang seret.  “Skenario tersebut, terbentur aturan pembiayaan pendidikan sekolah dasar,” jelasnya.

Mantan Menkominfo itu melanjutkan, dalam undang-undang diatur jika pembiayaan sekolah dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Bukan pemerintah provinsi. Jika dana BOS dipaksakan ditransfer ke rekening pemerintah provinsi, meskipun dengan alasan percepatan pencairan ke sekolah atau satuan pendidikan, Nuh khawatir bisa tersangkut persoalan hukum.

Meskipun tidak memutuskan pola baru pencairan dana BOS, Nuh mengatakan rapat ini menentukan sistem percepatan pencairan dana BOS dari rekening pemerintah kota dan kabupaten ke rekening sekolah. Sistem percepatan pencairan ini adalah dengan membentuk Tim Pusat Percepatan Penyaluran Dana BOS. Tim ini mulai aktif bekerja mendampingi daerah-daerah yang belum mencairkan dana bos hari ini.

Tim pusat ini dibentuk lintas kementerian. Kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Kemenko Kesra (Kesejahteraan Rakyat), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengirim delegasinya dalam tim ini. “Tim bakal turun ke daerah (kota dan kabupaten, red) untuk memberikan pendampingan pencairan dana BOS,” jelas menteri asal Surabaya itu.
Tim Pusat Percepatan Pencairan dana BOS ini memiliki target kinerja jelas. Yaitu menekan supaya dana BOS bisa segera dicairkan ke sekolah. Nuh menjelaskan, target pencairan itu diantara adalah dana BOS triwulan I yang masih tersendat di satu kabupaten, dan dana BOS triwulan II yang masih ngendon di 22 daerah.

Diantara catatan kabupaten dan kota yang belum menyalurkan dana BOS antara lain terekam di Provinsi NTT, Papua, Sulawsi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. “Untuk di (pulau, red) Jawa insyaallah sudah beres semua,” jelas Nuh.

Nuh membenarkan jika selama ini proses pencairan dana BOS ke sekolah cukup seret karena tidak ada payung hukum di level pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga, mereka takut tersangkut perkara korupsi jika mencairkan dana BOS. Untuk itu, BPKP dimasukkan dalam Tim Pusat Percepatan Pencairan Dana BOS. Dengan ikutnya anggota BPKP tersebut, diharapkan kekhawatiran tersangkut korupsi bisa ditekan.

Tim ini, tambah Nuh, juga bekerja untuk percepatan penyaluran dana BOS triwulan ketiga dan keempat. Pencairan triwulan ketiga sudah dimulai bulan Juli lalu. Nuh beharap, tim pusat ini mampu menjalankan tugasnya dengan optimal.

Selain menekan percepatan pencairan dana BOS, tim ini juga bakal membuat rekomendasi pencairan dana BOS untuk tahun 2012. Nuh mengatakan, rekomendasi pencairan dana BOS ini bakal ditetapkan sebelum penetapan Undang-undang APBN 2012 yang diperkirakan digedok Oktober depan. (wan/jpnn)

Butuh Rp12 Triliun

Selain dana BOS pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi persoalan banyaknya bangunan sekolah yang rusak. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengungkapkan, sekitar Rp12 triliun diperlukan untuk perbaikan yang direncanakan rampung sebelum 2014 itu. “Pola pembangunan sekolah-sekolah rusak itu harus diubah. Tidak boleh dengan pembangunan seperti model-model sekarang, kriwil-kriwil sedikit, tapi harus dijadikan serentak,” kata Nuh usai mengikuti silaturahmi Ibu Negara Ani Yudhoyono dengan guru-guru berdedikasi 2011 di Istana Negara, kemarin (13/8).

Nuh mengaku, rencana tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengharapkan, anggaran tersebut masuk dalam APBN 2012 dan inpres bisa terbit sebelum 2012. “Sinyalnya positif. Tapi ini saya belum bisa memastikan, harus dikonsultasikan dulu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 101 ribu ruang dari 900 ribu ruang kelas yang harus direnovasi. Nah, dengan estimasi satu ruang berukuran 8 x 9 meter plus dengan selasar, diperkirakan memakan biaya Rp120 juta. “Rp120 juta sampeyan kalikan 101 ribu itu kan banyak triliun, sekitar Rp12 triliun,” ucap mantan rektor ITS itu.

Jika inpres bisa terbit sebelum 2012, pembangunan bisa dimulai tahun depan secara serentak. Nuh mengatakan, pendekatan yang digunakan adalah pembangunan dengan desain dan kualitas yang baru. “Kalau selama ini pakai tipe (bangunan) C,”maka paling tidak ini harus pakai tipe B sehingga lifetime- nya lebih lama.  Kita tidak bolak balik renovasi, rehabilitasi,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, pembangunannya akan melibatkan TNI sehingga bisa menghemat anggaran. Nuh mencontohkan, jika ditenderkan, maka akan ada bagian yang menjadi keuntungan kontraktor. “Itu belum kalau ada kontraktor yang nakal,” katanya. Nah, dengan bekerjasama dengan TNI, penghematan itu bisa dialokasikan  untuk pengadaan fasilitas seperti komputer. Menurut Nuh, rencana itu sudah dikomunikasikan dengan Panglima TNI. (net/jpnn)

Kartu Keluarga Hilang di Kantor Kecamatan

087868514xxx

Saya FE warga Helvetia Tengah, Medan Helvetia. Pada bulan April yang lalu, saya mengurus pergantian Kartu Keluarga (KK) dan KTP, tapi hingga sekarang tak selesai.

Alasan pihak Kelurahan Helvetia Tengah karena KK lama hilang dibuat Kecamatan. Jadi mereka lempar tanggung jawab, jadi mohon Pak Wali Kota menegur aparat Kelurahan Helvetia Tengah dan Camat Medan Helvetia, agar jangan memperlambat urusan pembuatan KK dan KTP, apalagi pembuatan KK dan KTP sudah secara online. Terima kasih Sumut Pos dan Pak Wali Kota.Merdeka.

Laporkan Tertulis

Terima kasih informasinya, kami minta warga untuk membuat laporan tertulis kepada kami camat Medan Helvetia dan tembuskan ke Bagian Humas Pemko Medan, Bagian Pemerintahan dan Wali Kota Medan. Selanjutnya, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan setempat.

Khairul Buchari
Plt Kabag Humas Pemko Medan

17 Agustus Wajib Pasang Bendera Satu Tiang

MEDAN- Menyambut kemerdekaan ke 66 RI, Rabu (17/8) masyarakat Sumut diimbau wajib memasang bendera satu tiang penuh mulai 14 sampai dengan 18 Agustus 2011 di depan rumahnya masing-masing.
Imbauan itu disampaikan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho melalui kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Asren Nasution, Minggu (14/8).

“Perayaannya harus beprinsip hemat dan tak mengganggu situasi serta umat yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan,” katanya.

Asren menyebutkan, Peringatan HUT Kemerdekaan ke-66 RI 2011 ini mengambil tema dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kesadaran hidup dalam kebhinnekaan untuk kokohkan persatuan NKRI, kita sukseskan kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk solidaritas ASEAN.

Selanjutnya, Pemprovsu tetap menggelar peringatan kemerdekaan melalui beberapa rangkaian kegiatan, pada 15 Agustus digelar ramah tamah dan silaturrahim  dengan Pejuang Perintis Kemerdekaan RI dan ceramah singkat menjelang berbuka puasa. Pada 16 Agustus mendengar penyampaian pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Sumut.
Pada pukul 24.00 WIB, digelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Makam Pahlawan. Dan 17 Agustus pukul 08.00 WIB upacara bendera  di Lapangan Merdeka Medan.

Pada 18 Agustus akan dilakukan kunjungan ke kediaman para pejuang yang uzur karena tak dapat hadir mengikuti Detik-Detik Proklamasi di Lapangan Merdeka Medan. (saz)

Hidupkan Lampu Jalan

081263421xxx
Kepada Yth Kadis Pertamanan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak. Alhamdulilah lampu jalan yang di Jalan G Singgahmata sudah hidup, namun lampu jalan yang persis di depan rumah saya tidak diperbaiki dan masih tetap padam. Sekali lagi saya mohon perhatian bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

085361815xxx

Kepada Yth Bapak Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, tolong hidupkan lampu jalan kami di Jalan Seksama Blok B Komplek Pemda, lampu jalan di blok B sampai dengan H sudah dua bulan mati, sementara kami tiap bulan tetap bayar biaya lampu jalan, tolong Pak hidupkan lampu jalan kami di blok B, jangan biarkan daerah kami jadi gelap gulita setiap malamnya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Kami Lakukan Perbaikan

Terima kasih informasinya, terlebih dahulu kami sampaikan kepada warga. Hingga kini kami terus melakukan perbaikan di sejumlah wilayah di Kota Medan. Hanya saja, perbaikannya tidak bisa secara keseluruhan dilaksanakan serentak. Hal itu dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai kami, maka kami hanya bisa melakukan perbaikannya bertahap.

Khusus untuk pelaksanaan perbaikan tetap dilaksanakan di seluruh penjuru Kota Medan. Untuk itu, kami  meminta kepada warga agar  bersabar menunggu petugas kami yang sedang bekerja di lapangan.

Erwin Lubis
Kadis Pertamanan Kota Medan

Kami Siapkan Tambahan Energi Listrik

Ketika seluruh lampu jalan dihidupkan, maka energi listrik milik PLN tak sanggup. Untuk itulah, perlahan kami akan siapkan energi listrik baru yang rencananya bisa segera terlaksana pada 2011 ini.

Sesuai kesepakatannya, ada tambahan sekitar 10 Mega Watt yang mana ditempatnya di PT KIM, selanjutnya 5 Mega Watt akan disalurkan untuk kepentingan umum di Kota Medan. Dengan adanya tambahan pasokan itu, tentunya energi sumber energi penerangan bisa tercukupi di Kota Medan. Kami menyadari lampu jalan memang sangat penting ada di Kota Medan terlebih lagi saat bulan Ramadan. kami berupaya semaksimal mungkin agar energi listrik cukup di Kota Medan.

Drs H Rahudman Harahap MM
Wali Kota Medan

Perkuat Koordinasi dengan Kecamatan

Banyaknya lampu jalan yang mati di Kota Medan, sebenarnya bukan hanya disebabkan pasokan energi listrik yang kurang, tapi hal lainnya diakibatkan kurang dilakukannya perawatan lampu jalan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, kepemimpinan saat ini cendrung bertugas memperbaikinya saja.

Seharusnya, Dinas Pertamanan Kota Medan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, khususnya untuk pendataan kerusakan atau kondisi lampu jalannya masing-masing di kecamatan, bila ada kerusakan minta segera melaporkannya ke Dinas Pertamanan Kota Medan, selanjutnya setiap tiga bulan petugas patroli Dinas Pertamanan juga melakukan pengecakan rutin terhadap lampu jalan yang ada.

Tanpa keduanya dilaksanakan, maka sepenuhnya masyarakat hanya membayar pajak saja sedangkan pelayanan yang diberikan seperti mendapatkan penerangan jalan jauh dari harapan. Kami minta agar segera dilakukan perbaikan lampu jalan, jangan sampai, masyarakat semakin tak percaya dengan pemerintahan ini.

Ahmad Arif,
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan

Geng Motor Jarah Sepeda Motor Mahasiswa UMSU

MEDAN- Prilaku geng motor semakin meresahkan warga Kota Medan, bila sebelumnya merusak mobil dan warnet. Kini, aksi geng motor meluas ke arah penjarahan. Seperti menjarah kendaraan seorang warga, Sabtu (13/8) dini hari.
Geng motor itu menjarah sepeda motor Jupiter Z BK2280CM milik seorang mahasiswa UMSU, Sumardi (20) warga Aceh Gayo. Korban yang berboncengan dengan teman satu sekampungnya, Syaiful melintasi Jalan dr Mansyur Medan, tepat di depan pintu I kampus USU, sekawanan geng motor datang menghampiri korban dan langsung menarik sepeda motornya.

“Saya sebenarnya mau menunjukkan kampus nomor USU kepada teman saya satu kampung itu, tiba-tiba pengendara kereta (sepeda motor, Red)  memukuli kami, langsung sepeda motor ditarik,” ucapnya
Spontan, Sumardi melakukan perlawanan. Tapi, karena banyaknya yang mengeroyok itu. Mahasiswa UMSU yang kost di Jalan Gatot Subroto itu tak mampu menghalau aksi sekawanan geng motor itu.

“Kami habis dipukuli, jadi kereta kami langsung di bawa pergi,” ucap Syaiful saat ditemui di Mapolsek Medan Baru usai membuat laporan polisi.

Terpisah, kepolisian Polsek Medan Baru bersama Polsek Sunggal yang dibantu anggota Patra Brimob yang menggendarai sepeda motor berhasil mengamankan sedikitnya enam pengendara sepeda motor yang diduga anggota geng motor.

Sumber di Polsek Sunggal menyebutkan para pelaku itu diamanakan di lokasi tanah kosong yang berada di Jalan Sei Serayu, Medan Sunggal. Sejumlah tersangka diduga geng motor itu dringkus dengan cara dijebak anggota polisi yang menyaru sebagai anggota geng motor.

Bersamaan pengamanan itu, diamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti sebuah double stick yang didapatkan dari tangan tersangka yang tertangkap, dan sebuah senjata tajam jenis kelewang tersimpan diselip-selip tenda di tanah kosong tersebut.

Kini, para tersangka yang berhasil diamankan itu langsung dibawa ke Mapolsek Sunggal dengan menggunakan mobil unit patroli melalui penyidikan.
Kapolsek Sunggal, Kompol. Budi Hendrawan Sik menyampaikan kini dilakukan penyelidikan atas kasus penjarahan sepeda motor. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Polsek Medan Baru mengenai laporan korban. “Masih penyelidikan lanjutan,” ucapnya. (gus/smg)