Home Blog Page 14850

Ketua OKP Dibalok Oknum Polisi

MEDAN- Seorang oknum polisi yang bertugas di Unit Ekonomi Sat Reskrim Mapolresta Medan menghajar Ketua OKP di Kecamatan Patumbak, Franky Tato Simatupang (42), dengan kayu balok hingga babak belur, Selasa (13/9). Namun, belum diketahui apa motif penganiayaan yang dilakukan oknum polisi yang diketahui bernama Aiptu Daud Sianturi itu, terhadap warga Selambo, Percut Sei Tuan tersebut.

Akibat penganiayaan itu, sekujur tubuh Franky mengalami memar, mulutnya sobek sehingga harus mendapat 17 jahitan. Kini, kasusnya tengah ditangani Polresta Medan.

Peristiwa ini berawal saat Franky melintas di Jalan Selambo bersama seorang temannya Cornel Siregar untuk mengambil traktor. Saat melintas di depan SMA Negeri 21, Jalan Selambo, Kecamatan Percut Sei Tuan, korban dihadang Aiptu Daud Sianturi dan menanyakan maksud Franky dan Cornel melintas di kawasan tersebut. Franky menjelaskan, dia hanya ingin mengambil traktor.

Lantas, Aiptu Daud Sianturi melarang Franky mengambil traktor tersebut, namun korban ngotot hingga terjadi perang mulut. Aiptu Daud Sianturi yang merasa tak senang langsung menghajar korban dengan menggunakan balok hingga korban mengalami luka di wajahnya. Akibat luka yang dideritanya, Franky langsung dilarikan ke RSU Martondi guna menjalani perawatan.(mag-7)

Penerimaan CPNS Tidak Serentak

Para Bupati Tuntut Tanggung Jawab Pusat

MEDAN- Realisasi Moratorium CPNS berdasarkan SK bersama tiga menteri akan berdampak tak serentaknya perekrutan CPNS di Sumut dari masing-masing daerah. Pasalnya dari SK tersebut mengharuskan beberapa syarat untuk bisa merekrut CPNS.

Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKD Setda Provsu Kaiman Turnip menjelaskan, hingga 2013 perekrutan CPNS akan dilaksanakan masing-masing daerah. “Karena ada syarat yang mengharuskan hal tersebut. Pada SK yang ditandatangani Menpan, Mendagri dan Menkeu itu, yang boleh merekrut CPNS adalah daerah yang memiliki besaran anggaran belanja pegawainya di bawah atau kurang dari 50 persen dari total APBD-nya,” ungkapnya, Senin (12/9).
Karena itu, ia memprediksikan, di Sumut akan terjadi perekrutan CPNS tak serentak seperti tahun-tahun sebelumnya. “Prosedurnya, pemda/pemko mengusulkan penambahan CPNS di daerahnya masing-masing ke pusat dengan memberikan surat tembusan ke kita. Tentunya, hal tersebut tak bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah pusat. Begitu pula kepada daerah-daerah yang lain, harus menunggu. Nah, ini akan menyebabkan tidak lagi serentaknya perekrutan CPNS karena harus menunggu keputusan dari pusat,” jelas Kaiman.

Mengenai tenaga apa saja yang diperbolehkan direkrut pada penerimaan CPNS tersebut, Kaiman menerangkann
hal tersebut juga tertuang dalam SK bersama tersebut. “Yang boleh direkrut hanya pertama tenaga pendidik. Kedua, tenaga dokter, bidan dan perawat. Serta ketiga, jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, misalnya penyuluh kehutanan,” paparnya.

Tentunya, menurut Kaiman bagi daerah-daerah otonom baru atau yang baru memekarkan diri akan sangat membutuhkan pegawai. “Jika mereka membutuhkan di luar yang tiga tadi, maka solusinya sesuai amanat dari moratorium tersebut, yakni pemerataan PNS. Jadi, daerah yang kurang PNS akan diredistribusi dari daerah yang PNS-nya berlebih,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanyakan daerah mana saja yang memungkinkan merekrut CPNS kembali hingga 2013 mendatang, Kaiman hanya menyebutkan sejumlah daerah. “Sepertinya daerah Nias bisa mengusulkan CPNS untuk yang tiga poin tadi. Karena besaran anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen. Kita tak memiliki data lengkapnya per kabupaten/kota untuk anggaran belanja pegawai,” kata Kaiman.
Adapun SK bersama tiga menteri tersebut masing-masing bernomor, SK Menpan: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011. SK Mendagri: 800-632-2011. SK Menkeu: 141/PMK.01/2011.

Tanggung Jawab Pusat

Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk tidak semata mengeluarkan kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk memenuhi kebutuhan pemda terhadap pegawai dengan ketrampilan khusus, pusat diminta memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada.

Direktur Eksekutif APKASI, Rudy Alfonso, menjelaskan, saat ini banyak pemda yang masih membutuhkan tambahan pegawai dengan ketrampilan khusus. Namun, pemda tidak mungkin melakukan rekrutmen karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Di sisi lain, lanjutnya, di banyak pemda masih banyak PNS yang belum diberdayakan.
“Karenanya, kami meminta agar ada upaya peningkatan kapasitas agar PNS yang ada mumpuni, sehingga tak perlu lagi merekrut yang baru,” ujar Rudy Alfonso kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (12/9).

Dia memberi contoh. Saat ini banyak pemda membutuhkan tenaga yang punya kemampuan khusus di bidang hukum lingkungan hidup. Mereka ini yang khusus bertugas menangani perurusan izin amdal. “Nah, pusat dong yang mestinya memberikan pelatihan. Pusat harus mengeluarkan anggaran untuk itu, karena ini butuh anggaran tidak sedikit,” bebernya.

Tenaga penyuluh pertanian, lanjutnya, juga cukup dibentuk dengan memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada. “Tidak perlu harus merekrut yang baru,” imbuhnya.

Rudy menjelaskan, permintaan mengenai perlunya pelatihan kepada PNS di daerah itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. “Nanti akan kita sampaikan secara tertulis,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy menegaskan, bahwa para bupati mendukung penuh kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. Alasannya, para bupati juga punya keinginan kuat untuk menekan belanja pegawai, agar sebagian besar APBD bisa teralokasi untuk belanja modal.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah pusat justru yang tidak konsisten. Dia cerita, ada bupati yang cerita, pemda yang dipimpinnya sudah tidak lagi mengajukan usulan formasi CPNS. “Tapi oleh pemerintah pusat malah diberi tambahan formasi. Ini gimana?” ujarnya, tanpa menyebut bupati mana yang dia maksud. (saz/sam)

Korban Ambon, Jeffry Siahaan Alumni Nommensen

MEDAN-Jeffry Edo Siahaan (32) warga Jalan  TD Pardede Gang  Sakinah  Dusun  II Mulyorejo  Kecamatan Sunggal Deli Serdang No 17, Lintas Medan Binjai KM 10, yang menjadi korban  bentrokan warga di Ambon. Korban tewas setelah peluru nyasar bersarang di tubuhnya, Minggu (11/9) lalu.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di rumah duka, Jefrry yang masih berstatus lajang itu tewas saat melihat rumah sebelah rumah kontrakannya terbakar. Rumah itu tidak jauh dari lokasi bentrokan warga. Entah berasal dari mana timah panas meletus akhirnya menyarang di perut Jeffry sebelah kanan. Luka tembaknya terus mengeluarkan darah hingga akhirnya ia meninggal di lokasi kejadian. “Anak saya meninggal dunia saat bentrok warga di Ambon. Waktu itu Jeffry keluar rumah untuk melihat rumah yang terbakar tepat sebelah kontrakkan anak saya. Tapi tiba-tiba peluru nyasar mengenainya,” ujar Pininta Br Tambunan (60), ibu Jeffry, kepada Sumut Pos, Senin (12/9) sore.

Saat kejadian itu, Jeffry anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Magonar Siahaan (63) dan Paninta ini tewas karena kehabisan darah yang keluar dari perutnya akibat peluru yang diduga dari onum polisi saat mengamankan lokasi kejadian. “Saat anak saya terkapar di lokasi bentrokkan, orang enggan menolongnya dan membiarkan begitu saja,” bebernya dengan nada sedih sembari mengusap air mata yang membasahi pipinya.

Keluarga mengetahui Jeffry tewas dari pihak Yayasan Lentera Harapan tepat Almarhum bekerja sebagi Guru SMP dan SMA di Ambon melalui telpon selular. “Sebelumnya pihak Lentera mengatakan bahwa Jeffry masuk rumah sakit, kemudian pihak Lentera kembali menelpon saya dan berkata ‘sabar dan ikhlas ya ibu, Jefrry sudah meninggal dunia’. Saya spontan menangis,” ungkapnya dengan kembali memeteskan air mata.

Jeffry yang baru tujuh bulan bekerja di Ambon sebagai guru matematika di Yayasan Lentera Harapan di Ambon. Kontak terakhir dengan keluarga melalui telpon selular dilakukan Sabtu (10/9) pukul 22.00 WIB. Saat itu korban menelpon ibu tercintanya untuk menyakan kondisi ibunya. “Saya tanya sama Jefrry jam berapa di Ambon, dia menjawab, ‘jam 12 malam Mak’. Panjang lebarlah kami berbincang-bincang malam itu,” ungkap Paninta sambil memperlihatkan foto Jeffry semasa hidup.

Korban yang merupakan alumni Universitas HKBP Nommesen Tahun 2004 ini terakhir pulang ke rumahnya di Jalan TD Pardede akhir Juni lalu selama 3 hari. “Waktu itu ia pulang pada akhir Juni. Tanggal satu Juli berangkat lagi ke Ambon, hanya 3 hari saja ia di rumah,” ujarnya sembari berkata, terakhir Jeffry mengirim uang untuk dirinya pada Idul Fitri lalu.

Kemudian Sang ibu kembali menceritakan perjuang hidup Jeffry sampai bekerja di Ambon. Ia bekerja berpindah-pindah, namun tetap di bawah naungan Yayasan Lentera Harapan. Jeffry pernah bekerja di Nias, Lampung, Tanggerang sampai korban mendapatkan Beasiswa dari Yayasan Lenteran Harapan untuk melanjutkan S2 Universitas Pelita Harapan (UPH) di Tanggerang. Selanjutnyaia mengajar di sekolah milik Yayasan Lentera Harapan di Ambon.
“Ia berkata pada saya mamak kapan lagi aku bias mendapatkan beasiswa S2 ini. Saya melamar kerjaan di tempat lain pun lebih mudah diterima,” ujarnya.

Dimakamkan di Kampung Opung

Sanak Family dan kerabat dekat berdatangan kerumah duka untuk  untuk mengelayat serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Jeffry. Menurut keluarga, jenazah Jeffry akan diberangkat Rabu (14/9) dini hari untuk dikebunikan di kampung halaman leluhurnya di Desa Juara Monang, Balige.

Jenazah Jeffry dibawa pesawat Lion Air dan tiba di terminal kargo di Bandara Polonia Medan, sekitar pukul 24.00 WIB dan tiba di rumah duka sekitar 27 menit kemudian.

Menurut Hasudungan Siahaan, sepupu Jeffry, begitu jenazah tiba, Magonar Siahaan, ayah Jeffry berteriak, “Anakku…,” hingga tujuh kali.

“Rencana akan dikebumikan di kampung oppungya di Balige. Besok (hari ini, Red) akan kita laksanakan prosesi adat untuk penghormatan terakhir pada almarhum,” ujar kembali Pininta.
Di rumah duka  bercat kuning itu sudah terpasang tenda. Karangan bunga dari kerabat dekat berjejer di depan rumah. Pihak Yayasan Lentera Harapan membawa jenazah dari Ambon hingga Balige.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan meletusnya bentrok horizontal di Ambon. Mantan Danjen Kopassus itu berharap masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dan selalu menghindari pertikaian.

“Kita selalu harus sejuk,” kata Prabowo di sela -sela hahal bihalal Partai Gerindra di Kantor DPP, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Prabowo, masyarakat harus waspada terhadap penyebaran desas-desus yang tak jelas sumbernya. Apalagi, banyak kekuatan, terutama pihak asing, yang akan ‘bertepuk tangan’ kalau Indonesia terjebak pada konflik.
“Sangat mungkin ada pihak -pihak, kekuatan tertentu, mungkin kekuatan asing yang selalu ingin bikin Indonesia gaduh,” ingat Prabowo.

Secara terpisah, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Musthopa meminta Kapolri dan jajarannya menindak tegas aktor yang memicu bentrok Ambon pada hari Minggu lalu. “Tidak usah ragu dan banyak pertimbangan,’’ kata anggota Komisi III DPR, itu.

Saan menegaskan bentrok itu murni persoalan sosial. Letupan konflik semacam itu, imbuh dia, memang masih kerap terjadi di Ambon. Jadi, sama sekali tidak tepat bila muncul spekulasi persoalan ini sebagai pengalihan isu.
“Janganlah semua dikaitkan dengan politik atau pengalihan isu. Terlalu berlebihan. Mari kita percayakan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya,” tandas Saan.

Mabes Polri mengklaim berhasil melacak identitas para pengirim layanan pesan singkat (short messages service/SMS) bernada provokatif yang disebarkan sejumlah pihak yang diduga sebagai penyulut bentrok berdarah antar warga di Ambon. Polri kini tengah terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk menjerat para penyebar SMS tersebut.
“Kita mengimbau yang mengirim-mengirim SMS dihentikan, dan sudah terlacak oleh kita. Jangan membuat situasi yang baik menjadi tidak baik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Anton Bachrul Alam di Mabes Polri Jakarta.
Mabes Polri menyebut bentrok yang telah menelan tiga korban jiwa itu berawal dari tabrakan tunggal seorang tukang ojek hingga meninggal dunia setelah menghantam benda keras.

Belakangan muncul kabar melalui SMS bahwa korban kecelakaan tewas karena dianiaya yang menyulut aksi balas dendam. Bentrok kemudian berlanjut hingga membuat warga panik dan lari ke pengungsian.

“Informas i itu berkembang, di-sms-kan. Oleh sms ini, masyarakat menanggapi benar dan sebagainya. Kita juga mengimbau kepada warga masyarakat di Ambon dan di luar untuk tidak memberikan informasi dan prvokasi. Ini sedang dilacak tim kita dari Mabes Polri, siapa-siapa yang mengirim SMS, membuat keonaran,” tambahnya.

Menag Suryadharma Ali (SDA) juga menyebut kerusuhan Ambon terjadi bukan karena perbedaan keyakinan masyarakat, muslim dan nasrani. Dia menduga ada pihak tertentu yang sengaja membuat konflik memanas. Keterangan tersebut disampaikan seusai acara halalbihalal di Kemenag kemarin.

Ketua Umum DPP PPP itu menjelaskan, pihak Kemenag sudah mengontak jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Maluku. “Laporan sementara yang masuk ke kami, kondisi sudah kondusif,” jelasnya. “Dilaporkan masih ada penjagaan ketat di beberapa titik,” imbuhnya.

Imbas dari konflik ini, SDA meminta jajaran Kanwil Kemenag Maluku mengumpulkan seluruh tokoh agama dan tokoh politik. Pemanggilan para tokoh ini diharapkan SDA bisa ikut meredam gejolak di Ambon. “Saya harap dari pertemuan itu, Ambon bisa kembali sejuk dan kondusif,” katanya.
(mag-7/pri/zul/jpnn)

Hati-hati Beli Properti CBD

Utang Pajak Rp23,6 M Diduga Dibebankan ke Konsumen

MEDAN- Polemik tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) proyek Central Bussines District (CBD) Polonia sebesar Rp23.623.617.697 (Rp23,6 miliar) terus bergulir.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempertanyakan apakah proyek CBD sudah memiliki sertifikat hak atas tanah. “Kalau belum ada, agar diurus atas hak tanah tersebut. Karena sebagai warga negara yang baik harus mematuhi agar jangan merugikan warga Medan,” ujar ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, Senin (12/9).

Politisi Golkar ini juga mengimbau kepada calon pembeli property di CBD agar memeriksa terlebih dahulu apakah tanah tersebut  bersertifikat atau tidak. “Pihak pengembang jangan mengakali pembeli agar mengurus sertifikatnya dan membayar tunggakan BPHTB nya. Itu merugikan konsumen,” ucapnya lagin

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia Wilayah Sumut melalui koordinator Regional 1 DPP REI Wilayah Sumut Tadjuddin Nur Sikumbang, juga meminta konsumen berhati-hati membeli property di CBD.

“Masyarakat harus lebih selektif. Tanyakan kepada pengembang segala sesuatunya, terutama mengenai administrasi atau surat menyuratnya. Hindari kerugian ketika membeli rumah, rumah toko atau sebagainya,” imbau Tadjuddin.
Tajudin tidak serta merta menyalahkan pengembang CBD atas tunggakan pajak yang mencapai puluhan miliar rupiah  tersebut.

Dikatakannya, munculnya masalah tunggakan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemko Medan dan peran DPRD Medan.
“Pembangunan CBD di areal Polonia mengalami persoalan, khususnya pemasukan kepada kas daerah seperti, BPHTB, sertifikasi, izin dan sebagainya. Ini patut dipertanyakan,” tegas Tadjuddin.

Untuk peran dan fungsi DPRD Medan, terlebih lagi Komisi D DPRD Medan, Tadjuddin menilai, peran dan fungsi pengawasan yang dimiliki sama sekali tidak berjalan.

“Fungsi legislatif, khususnya Komisi D sama sekali tidak berjalan. Pemko Medan serta DPRD Medan terkesan tidak menjalankan peran dan fungsinya. Diduga, telah terjadi kongkalikong antara pengembang dengan pihak-pihak terkait. Saya dan kita semua, prihatin atas persoalan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan supaya masalah ini selesai secepatnya. Pertama, pengembang CBD agar secepatnya menyelesaikan tunggakan tersebut yang merupakan kewajiban dari pihak pengembang.

Kedua adalah Pemko Medan sebagai pihak yang berwenang, agar bertindak tegas, berani memberhentikan pembangunan CBD yang tengah berlangsung. Hal itu bertujuan, agar ke depan tidak merugikan bagi para konsumen.
Kemudian yang ke tiga, masyarakat diminta untuk lebih selektif dalam urusan memilih dan membeli rumah atau sebagainya.

Pantauan wartawan Sumut Pos ini di lokasi CBD Polonia yang memiliki seribu ruko (rumah pertokoan). Para pekerja terlihat masih terus bekerja menyelesaikan pembangunan.

Ketika wartawan koran ini mencoba menghubungi pihak marketing CBD Polonia, Hendra Markam mengatakan kalau tunggakan BPHTB yang juga belum dibayar CBD Polonia itu dibebankan kepada pembeli.

“Kalau mengenai tunggakan BPHTB, itu tergantung dari pembelinya apakah mau membeli atau tidak,” katanya melalui telepon seluler sembari menyarankan untuk menanyakan tunggakan BPHT ke kantor mereka.

Tidak mudah untuk masuk ke kantor CBD Polonia yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 4, Medan. Satpam akan menahan orang yang tak dikenal tak diizinkan masuk.

Tidak kehilangan akal, wartawan koran ini menghubungi nomor telepon kantor. Ketika diangkat, terdengar suara wanita yang menjawab pertanyaan mengeanai tunggakan BPHTB.

“Kalau untuk tunggakan BPHTB saya tidak tahu, karena kami tidak mengurus proyek itu,” tutupnya telepon setelah bertanya kepada rekanya yang terdengar di telepon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan, Ibeng Syafaruddin Rani, berjanji menggalang dukungan untuk melaporkan persoalan tunggakan CBD ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Rencana ini menyikapi pendapat pihak penyidik Poldasu yang mengharapkan ada pengaduan masyarakat agar kasus tunggakan pajak pengembang CBD bisa disidik.

“Perkara ini bukan delik aduan. Kasus pengemplangan pajak yang dilakukan pengusaha CBD ini sudah terbukti. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat saja baru kasus itu ditindak lanjuti,” tegas Ibeng di Hotel Menara Lexus Medan, Jalan Sisingamangaraja, kemarin.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, harus proaktif mengambil tindakan tegas atas pengemplangan pajak yang dilakukan pengembang CBD Polonia Medan. “Kalau memang perlu kasus ini dilaporkan, maka kami akan melaporkan pengusaha CBD ke Poldasu,” tegas pemerhati masalah hukum ini.

Ibeng berjanji akan mengumpulkan seluruh pengurus Lira Kota Medan, untuk melanjutkan laporan pengusaha CBD ke Poldasu. “Kita juga minta Poldasu proaktif menyakapi permasalahan ini,” ucap Ibeng menutup.(adl/ari/rud)

Parpol dan DPR Berebut Tambahan Jatah Haji

MEDAN-Sinyal kementerian agama RI untuk menyerahkan kelebihan kuota 110 kursi jamaah calon haji yang gagal melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahap II, Jumat, 9 September lalu, disambut baik. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumut (Kakan Kemenagsu) Syariful Mahya Bandar, berharap agar kuota itu tetap diisi 110 Jamaah Calon Haji (JCH) yang batal berangkat di musim haji tahun ini.

“Kita berharap, sisa calon haji yang belum melunasi BPIH tersebut bisa kembali masuk dalam kuota tambahan itu,” harap Syariful saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (12/9).

Namun harapan itu masih menunggu keputusan Kemenag RI. Kepastian apakah nantinya ke 110 kuota haji Sumut yang masih kosong itu, bisa terisi kembali oleh JCH asal Sumut baru akan diketahui dalam rentang waktu satu sampai dua hari ke depan. “Kita masih menunggu keputusan dari Menteri Agama. InsyaAllah satu atau dua hari ini, sudah ada informasi yang kita dapatkan,” cetusnya.

Terkait tambahan kuota haji musim 2011 bagi Indonesia sebesar 10 ribu JCH, Syariful tak kalah senangnya. Ia menerangkan, tambahan kuota 10 ribu JCH tersebut terbagi dalam dua kategori yakni, jamaah calon haji jalur khusus yaitu Ongkos Naik Haji (ONH) Plus dan kategori reguler sebanyak 7 ribu tempat.

Pihak Kemenagsu berharap pusat turut membagikan tambahan kuota kepada JCH asal Sumut.
Sedangkan persiapan penerimaan para JCH di Asrama Haji Medan, telah mendekati sempurna. Baik perbaikan sarana dan prasarana, catering makanan, paspor dan sebagainya. “Semua persiapan sudah kita lakukan. InsyaAllah bisa clear pada 19 September ini, saat dilakukan qur’ah atau pengundian kloter,” terangnya.

Mengenai keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Polonia Medan pada 2 Oktober 2011, Syariful belum bisa memastikan kloter mana dulu yang akan berangkat.

“Setelah qur’ah baru kita bisa ketahui kloter mana dulu yang akan berangkat. Kalau tahun kemarin, kloter yang pertama yang berangkat dari Labuhan Batu sebanyak 450 jamaah serta petugas haji,” tutupnya.

‘Bagi-bagi’ Kursi Haji

Sedangkan dari Jakarta dilaporkan, Kemenag bakal mengembalikan kursi kosong jamaah haji yang tidak melunasi BPIH ke daerah hari ini, Selasa, 13 September 2011. Saat yang sama, Kemenag juga mulai mendistribusikan kuota tambahan yang diberikan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Belum ada jaminan kursi kosong dan tambahan kuota itu bakal terisi penuh.

Sebelumnya, pemerintah RI pada musim haji tahun ini mendapatkan kuota tetap 211 ribu kursi. Jumlah itu lantas dibagi menjadi 194 ribu kursi untuk jamaah regular dan 17 ribu kursi untuk jamaah haji khusus. Dari jumlah ini, diketahui ada 2.582 calon jamaah haji tidak melunasi BPIH. Di bagian lain, pemerintah mendapatkan kuota tambahan 10 ribu. Dengan alokasi 7.000 untuk jamaah haji reguler dan 3.000 untuk jamaah haji khusus.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Slamet Riyanto mengatakan, hingga kemarin sore Kemenag masih membahas distribusi kuota tambahan tersebut. Dia menegaskan, untuk kursi kosong karena jamaah tidak melunasi BPIH, bakal langsung dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedang untuk kursi dari kuota tambahan, bakal di distribusikan di provinsi tertentu. Diantara pertimbangannya adalah provinsi dengan masa tunggu atau waiting list yang cukup panjang.

Slamet menjelaskan, baik kursi kosong maupun kuoata tambahan untuk jamaah haji reguler bakal dikembalikan ke daerah mulai hari ini. ‘Kami bakal segera menetapkan provinsi yang mendapatkan alokasi tambahan dari kuota tambahan ini,’ tutur Slamet setelah halalbihalal di lingkungan Kemenag kemarin.

Nah, setelah kursi kosong dan kuota tambahan itu didistribusikan ke daerah, lantas Kemenag memberikan waktu selama tiga sampai empat hari bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di provinsi untuk memenuhinya. Masa pemenuhan kursi kosong dan kuota tambahan ini, juga bisa dilakukan sekaligus untuk masa pelunasan BPIH.
Jika hingga masa yang ditentukan masih ada provinsi yang kuota hajinya tidak terisi, maka bakal diambil alih menjadi wewenang langsung oleh Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali alias SDA. Siapa yang bakal mendapatkan jatah untuk mengisi kekurangan tersebut, mutlak menjadi wewenang menteri.

SDA menuturkan, pihaknya hingga kemarin masih belum berani menjamin seluruh kursi kosong dan kuota tambahan bakal terisi penuh di daerah. Pengalaman tahun lalu, kursi kosong dan kursi tambahan tetap saja tidak terisi meskipun sudah dikembalikan lagi ke daerah. Meskipun memiliki wewenang penuh terhadap pengelolaan kursi sisa ini, SDA diharapkan untuk transparan dalam membagi kursi tersebut.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada tumpukan proposal pengajuan percepatan berangkat haji di meja Menag SDA. Proposal serupa juga ada di beberapa pejabat eselon satu dan dua.

Menurut sumber di lingkungan Kemenag, proposal itu berasal dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat umum, partai, organisasi massa (ormas), hingga anggota DPR. Namun, belum ada keterangan resmi terkait kabar tersebut. Saat dikonfirmasi, SDA hanya mengatakan memang benar ada sekian banyak proposal. Dia berjanji, bakal memeriksa dengan seksama proposal-proposal tersebut. (ari/wan/agm/jpnn)

Alhamdulillah, Anak Saya Lulus tanpa Menyuap

Anak Penambal Ban di Tebing Tinggi Lulus Akpol di Semarang

Bima Nugraha menjadi contoh betapa keinginan yang kuat mampu mengalahkan keterbatasan ekonomi. Remaja yang sepulang sekolah selalu membantu ayahnya menambal ban ini, menjadi salah satu Taruna Akpol 2011.

Sopian-Tebing Tinggi

Kebahagiaan dan kebanggaan pasangan Dwi Suryanto (42) dan Hermawati (42) masih membekas jelas setelah mereka, Bima Nugraha (17), menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang.

Ketika ditemui di rumahnya di Jalan Kipas, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kota Tebing Tinggi, Senin (12/9) siang, Dwi Suryanto terlihat sumringah. Soalnya, penambal ban yang mangkal di Jalan Deblod Sundoro Ujung, Kota Tebing ini sebentar lagi akan memiliki anak yang berpangkat.

Dia menjelaskan, pihak keluarga tidak pernah mengeluarkan biaya untuk menyogok ataupun memiliki beking kelulusan Bima Nugraha di Akpol. Padahal ia sering mendengar, dibutuhkan uang ratusan juta rupiah sebagai uang pelicin plus koneksi orang kuat untuk memperoleh satu tempat di pendidikan bergengsi itu.

”Saya bersyukur kepada Allah SWT, cita-cita anak saya menjadi seorang perwira polisi kesampaian. Kami tidak menyangka anak saya bisa lulus tanpa uang,” ungkap Dwi yang akrab disapa Ewiq kepada Sumut Pos.
Diakui bapak tiga anak ini, meski anaknya Bima terbilang cerdas di sekolahnya di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Tapi seperti yang digembar gemborkan selama ini, masuk Akpol menggunakan uang, dia sempat pesimis anaknya akan lulus.

Pun begitu, dengan tekad kuat Bima, dia menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya sembari meminta kepada Allah SWT.

“Memang anak itu cerdas, tapi kan yang terdengar selama ini pakai uang, makanya sempat pesimis. Tapi Alhamdulillah, anak saya bisa lolos tanpa uang sepeserpun berkat keyakinannya dan ridho Allah,” ucapnya sembari mengambil foto anaknya setelah masuk pendidikan.

Ewiq mengatakan, dia sangat menjaga pergaulan anaknya. Bahkan, Bima tak diperbolehkan bergaul dengan remaja seusianya yang kerab melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti mabuk-mabukan. Setiap hari sepulang sekolah, Bima harus membantunya menambal ban.

“Saya selaku orangtua terus memberikan arahan agar dia jangan bergaul dengan anak-anak muda yang berprilaku jahat dan saya menganjurkan sepulang sekolah untuk membantu saya di bengkel,” jelas Dwi.
Diakui kedua orangtuanya, Bima merupakan anak yang penurut dan tidak pernah melawan. Dia juga anak yang aktif di Paskibraka dan anggota Pramuka di sekolahnya.

“Dia terinspirasi melihat pamannya sebagai anggota TNI. menurutnya, seorang  anggota militer itu terlihat gagah dan berwibawa. Karena dari itu dia nekad mendaftar  menjadi anggota kepolisian di Poldasu bulan Juli lalu,” sambung Hermawati.

Banyak keluhan yang dialami kedua orangtua itu ketika anaknya mendaftar mengikuti test Akpol di Poldasu. Terlebih dahulu Bima mengikuti test di Cakad Akademi Laut di Belawan. Karena gugur, dirinya nekad mengikuti test Akpol setelah membaca pengumuman dari media cetak.

Waktu pendaftaran, kata ibunya Hermawati anak tersebut pulang pergi Tebing Tinggi-Medan menggunakan bus angkutan. Sampai-sampai untuk ongkos anaknya selama mendaftar, orangtua hanya mampu memberikan Rp50.000 per harinya untuk kebutuhannya selama pendaftaran di Poldasu. “Terkadang Bima harus berangkat pukul 05.00 WIB pagi menuju Medan untuk mengikuti seleksi. Karena ketekunan dia dan rasa percaya diri, Tuhan berkehendak lain, anak saya mampu lulus namor dua di Sumatera Utara,” beber ibu kandungnya.

Sementara dari 1.777 pendaftar seleksi Akpol di Poldasu yang lulus mewakili Sumut berangkat ke Semarang adalah 22 orang Taruna dan 2 orang Taruni. Namun setelah seleksi kembali yang lulus hanya 19 orang Taruna yang mengikuti pendidikan di Semarang. “Untuk Kota Tebing Tinggi ada tiga orang yang lulus seleksi Akpol ke Semarang. Dua orang anak polisi. Lutfi anak Kasat Narkoba Pematang Siantar, Jumpa Tua Simanjorang anak Kapolsek Sipispis dan anak penambal ban, Bima Nugraha,” kata pasangan suami istri ini.

Untuk membiayai anaknya berangkat ke Semarang, orangtua saat itu tidak mempunyai uang. Warga dan tetangga memberi bantuan seadanya. “Saya menangis kala itu. Anak saya hendak berangkat setelah lulus seleksi, kami tidak punya uang. Untung tetangga dan warga sekitar peduli memberikan bantuannya dan kami juga pihak keluarga menjual dua rante ladang juga untuk melihat keberangkatan anak saya ke Semarang,” ucap ayah dan ibu Dinda Haryati (SMA) dan Yuliasih Wilianti (SMP) ini.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Muhammad Syahrif ketika dihubungi mengaku bangga karena ada tiga orang anak didiknya lulus seleksi Akpol tahun 2011. Dirinya berharap, ke depan semangkin banyak anak-anak didiknya berhasil seperti ketiga rekan alumni sekolah SMA Negeri 1 ini. “Kedepan adik-adik pelajar akan semangkin giat belajar dan meningkatkan prestasinya, mereka bertiga, Bima, Lutfi dan Jumpa Tua menjadi contoh toladan bagi pelajar dan sekolah lainnya yang ada di Tebing Tinggi,” jelas Syahrif.  (*)

Enggan Bicara Mantan

Revalina S Temat

Perpisahan dengan Ringgo Agus Rahman, rupanya, membuat Revalina S Temat enggan menoleh ke masa lalu. Artis 25 tahun itu pun tak mau membahas kehidupan pribadinya, apalagi pria yang pernah menjalin kisah cinta bersamanya.
“Kalau itu (soal Ringgo) aku nggak mau jawab ya. Memang dari dulu aku begitu. Kita lihat tempatnya (acara syukuran film), informasi yang aku sampaikan ya tentang film itu,” tegas Reva saat ditemui di acara selamatan produksi filmn drama religi Ummi Aminah di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, kemarin (12/9).

Dia hanya menuturkan, meski telah putus, hubungan dirinya dan Ringgo masih baik. “Baik-baik saja. Komunikasi juga masih,” jawabnya singkat. Artis yang mengawali karir dari model itu pun membantah bahwa hubungan cintanya tidak direstui orangtuanya. Dia menegaskan, orangtuanya tidak pernah melarang hubungan cintanya.

Ketika ditanya apakah dirinya sengaja mengesampingkan kehidupan cinta, artis film Perempuan Berkalung Sorban tersebut kembali berkelit. Dia menuturkan, dirinya menjalani karir dan kehidupan percintaannya secara bersamaan. Dia juga tidak memaksakan segera mengakhiri masa lajang.

“Semuanya berjalan bersamaan, nggak ada yang lebih pentingin sesuatu. Kalau nikah, memang belum dikasih. Aku nggak maksain, kalau cepat-cepat, ujung-ujungnya malah nggak sesuai,” urainya.

Soal rencana masa depan, seperti kebanyakan selebriti ibu kota, Reva juga tergiur terjun ke dunia bisnis. Kebetulan, dia mendapat kesempatan bergabung dalam sebuah bisnis restoran bersama rekan-rekannya. “Aku lagi belajar bisnis. Ada kesempatan gabung di Takigawa Resto Bintaro. Bisnis kan baru, sebelumnya belum pernah. Nah, karena waktunya pas, jadwal nggak padat, aku bisa jalanin,” paparnya. (ken/c7/any/jpnn)

Lift Hotel Grand Aston Jatuh

MEDAN- Hotel Grand Aston City Hall yang berada di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat mendadak heboh. Diduga tidak memenuhi standarisasi lift yang berada di lantai 2 jatuh ke lantai 1. Namun, pihak hotel terkesan menutup-nutupi kejadian tersebut. Minggu (12/9)

Receptionist hotel, Budi Hartono membenarkan kejadian tersebut. Namun, dia tidak berani memberikan informasi. “Memang ada bang, suara nya saja kedengaran keras, namun saya tidak tahu percis kejadiannya,” ujarnya.

Sementara itu, General Affair Hotel Grand Aston City Hall saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan kronologis kejadian jatuhnya lift tersebut sekitar Pukul 17.45 WIB. Pada saat itu salah seorang pekerja Casual Waiter, Taufik membawa barang berupa dua meja dari lift yang berada di lantai 2 tepatnya di belakang Ballroom untuk diturunkan ke lantai 1 karena ada keperluan acara di hotel tersebut.

Pada saat meja tersebut dimasukkan kedalam lift, Taufik pun menekan tombol untuk ke lantai 1 namun dirinya tidak masuk ke dalam lift karena lift tersebut hanya untuk barang-barang hotel.

“Lift tersebut bukan lift tamu, itu merupakan lift untu droping barang dimana kalau ada barang-barang untuk acara di hotel ini menggunakan lift tersebut,” ujarnya.

Kemudian, pada saat barang tersebut diturunkan, tiba-tiba saja lift tersebut langsung jatuh ke lantai satu dengan cepat sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Casual Waiter yang menunggu barang tersebut di lantai 1, Surya Darma langsung terkejut mendengar suara lift yang jatuh. Kemudian, dia memberitahukan kejadian tersebut kepada atasannya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

“Untungnya tidak ada korban dalam kejadian ini dan jangan terlalu dibesar-besarkan kejadiannya ini karena ini merupakan kecelakaan yang tidak disengaja,”jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi menambahkan bahwa penyebab jatuhnya lift tersebut karena tali baja penarik lift yang sudah tidak kuat lagi, “Kemungkinan karena tali baja lift tersebut sudah lapuk makanya jatuh, namun pengunjung hotel tidak sampai terganggu,”tambahnya.

Saat ditanya lift tersebut tidak memenuhi standart, dia membantahnya. Untuk perawatan sering kami lakukan, lift tersebut sudah dua tahun dipakai, “ Perawatan ada tetapi berbeda lah dengan lift tamu,”dalihnya.
Kapolsek Medan Barat, AKP Nasrun Pasaribu yang turun ke lokasi membenarkan kejadian tersebut, “Memang benar ada lift yang jatuh, namun tidak ada korbannya,”ujarnya.

Menurut pantauan wartawan koran ini di lokasi kejadian tampak terlihat suasana seperti biasa, tidak ada kepanikan dari para pengunjung. Namun, pihak hotel terkesan menutupi kejadian tersebut. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Barat langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Sedangkan pihak hotel sendiri tidak memberikan wartawan untuk masuk dan melihat langsung ke lokasi kejadian. (mag-11)

Pipa Minyak Meledak, 120 Tewas Terpanggang

Diduga Bocor, Warga Tampung Ramai-Ramai

NAIROBI-Sebuah ledakan hebat terjadi di Nairobi kemarin (12/9). Sedikitnya 120 orang tewas terpanggang akibat ledakan yang berasal dari pipa distribusi minyak di ibu kota Kenya tersebut. Jalur pipa yang melewati wilayah kumuh ibu kota itu diduga kuat mengalami kebocoran.

“Korban tewas mungkin akan terus bertambah. Sebab, evakuasi korban dari dalam sungai masih berlangsung,” kata Philip Kisia, pejabat dewan kota. Para korban yang hampir seluruhnya tidak bisa dikenali itu akan menjalani proses identifikasi di rumah sakit.

Ledakan hebat itu terjadi di kawasan industri Lunga-Lunga di Nairobi. Layaknya kawasan industri di wilayah lain, Lunga-Lunga dikelilingi perkampungan kumuh yang dikenal sebagai daerah Sinai. Karena letaknya terlalu dekat dengan kawasan industri, perkampungan kumuh itu juga menjadi jalur sejumlah fasilitas industri. Di antaranya, pipa distribusi minyak yang meledak itu.

Sebelum terjadi ledakan, para pejabat setempat sempat menerima laporan soal kebocoran pipa distribusi minyak di Lunga-Lunga.

“Agaknya warga di perkampungan kumuh itu lebih cepat mereaksi berita kebocoran pipa minyak. Mereka berbondong-bondong menuju sumber kebocoran dan mengumpulkan minyak di sana,”ujar Joseph Mwego, salah seorang penduduk Nairobi.

Makin lama, makin banyak warga yang berkumpul di lokasi kebocoran. Mereka bergantian menampung minyak yang mengalir keluar dari pipa yang bocor tersebut. Saat itu, secara tiba-tiba pipa distribusi meledak.
“Saya sempat mendengar suara ledakan yang sangat keras. Pipa minyak itu meledak dan terlihat percikan api di sana. Asap hitam kemudian membubung ke angkasa,”terang Mwego.

Warga yang antre menampung minyak pun tak sempat menyelamatkan diri. Mereka terjebak di lokasi dan terbakar atau terpanggang sampai tewas. Reporter Agence France-Presse yang ada di lokasi mengaku melihat puluhan mayat dalam kondisi gosong. Beberapa orang terlihat berlari ke sungai dengan tubuh terbakar. Karena luka bakar sangat parah, warga yang berlari ke sungai itu lantas menemui ajal di sana.

Palang Merah Kenya pun langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk membantu proses evakuasi. Karena tubuh para korban hangus terbakar, polisi beserta petugas pemadam kebakaran tidak berani mengangkat mayat-mayat itu dengan tangan kosong. Sebab, jasad yang gosong itu sangat rapuh dan bisa hancur jika diangkat. Karena itulah, mereka membutuhkan kantong mayat.

Selain proses evakuasi, pemadaman api membutuhkan proses yang tidak sebentar. Petugas pemadam kebakaran tidak menggunakan air untuk menjinakkan api. Mereka sengaja menyemprotkan busa kimia ke kobaran api. Polisi melipatgandakan penjagaan untuk menghalau warga yang terus berdatangan ke lokasi kejadian.

Sedikitnya 112 korban luka bakar langsung dilarikan ke Kenyatta National Hospital. Sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Beberapa di antaranya dalam kondisi serius atau kritis.  “Kami butuh banyak darah. Persediaan darah di rumah sakit ini sudah hampir habis. Selain itu, kami membutuhkan selimut,”kata Richard Lisiyampe, pimpinan rumah sakit tersebut. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Sepakat Tingkatkan Perdagangan

PM Yingluck Kenalan Sama SBY

JAKARTA-Untuk kali pertama setelah dilantik pada 5 Agustus lalu, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kemarin (12/9) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut perdana menteri wanita pertama negeri gajah putih itu dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka.
Tampil dengan balutan blazer coklat motif kotak-kotak kecil dan rok warna krem kekuningan, adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu tampak sederhana, namun anggun.

“Saya di sini untuk memperkenalkan diri setelah diangkat sebagai perdana menteri,” tuturnya mengawali keterangan pers, usai melakukan pertemuan bilateral dengan SBY dan delegasi.
Dia merasa mendapatkan kehormatan dengan sambutan hangat yang diterimanya dalam kunjungan kali ini. Menurutnya, kunjungan ini akan membawa dampak positif dalam hubungan kedua negara. Salah satunya adalah peningkatan volume perdagangan Indonesia ? Thailand.

“Pada 2010, total volume perdagangan kedua negara mencapai sekitar USD 13 miliar,” kata Yingluck. Jumlah itu meningkat 34 persen dari total volume perdagangan tahun 2009.
“Kami percaya di masa depan, masih ada peluang-peluang baru untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan ini,” timpal SBY.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pertumbuhan volume perdagangan kedua negara ditargetkan bisa mencapai 47 persen. Untuk memenuhinya, tidak hanya dengan mengandalkan dari sektor minyak dan gas saja. “Kita harus bisa meningkatkan produk manufaktur kita,” katanya.

Hatta mengatakan, salah satu yang penting dibicarakan dalam pertemuan itu adalah kerjasama transfer tekonologi. Thailand menawarkan diri untuk bersama-sama mengembangkan riset di bidang ketahanan pangan (food security).
“Mereka juga tertarik untuk mengembangkan pangan dalam arti luas, bukan hanya beras,” terangnya.
Dalam pertemuan bilateral itu, juga dibahas mengenai isu-isu keamanan, misalnya yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. SBY sempat menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia yang mendukung penuh keutuhan terorial Thailand. “Termasuk upaya Thailand untuk mengatasi masalah di wilayah selatan,” ujar SBY.

“Kami mendukung langkah-langkah politik, langkah-langkah damai, untuk mengatasi masalah di situ sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Thailand selatan,” sambungnya.
Indonesia juga mendukung penyelesaian masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dalam dua-tiga hari ini, Yingluck akan berkunjung ke Kamboja.

“Ini sesuai harapan ASEAN bahwa sengketa perbatasan itu dapat diselesaikan secara bijak dan damai,” kata SBY. Usai menggelar pertemuan bilateral tersebut, SBY menjamu Yingluck dan delegasi Thailand dalam jamuan makan siang di Istana Negara. (fal/iro/jpnn)

1...14,84914,85014,851...15,841Page 14,850 of 15,841