Hari ini Tiba Di Halim Perdana Kusuma, Langsung Ditahan di Mako Brimob

JAKARTA- Prediksi Mabes Polri yang sebelumnya memperkirakan pesawat carter yang membawa Nazarudin tiba di Jakarta Jumat (12/8) ini, sedikit meleset. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diperkirakan akan tiba di Jakarta, Sabtu (13/8). Alasannya dari Bogota, rombongan ini harus transit ke kota lainnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia.

“Tadi di Kota Barbados itu mereka transit di sana pagi jadi kira-kira  kalau dari Barbados itu ke Jakarta bisa  30 jam,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/8). “Jadi cukup panjang mungkin besok Sabtu kali ya, kita tidak tau tapi yang jelas perjalanan 30 jam,” tambahnya.Di dalam pesawat carteran itu, Nazaruddin dikawal oleh petugas dari KPK, Polisi dan Imigrasi. Jumlahnya sekitar 10 orang.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin mengatakan tas hitam milik M Nazaruddin yang diamankan saat tertangkap di Cartagena, saat ini sudah dipegang tim penyidik KPK. Tas hitam itu ikut dibawa bersama rombongan Tim Penjemput Nazaruddin. “Ya benar. Tas sudah ada di tim KPK,” jelas Jasin.

Dia enggan mengungkap isi tas yang disebut-sebut berisi beberapa barang bukti terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat Nazaruddin.  “Pokoknya tas yang penting sudah ada di tim,” tambahnya.

Meski begitu, Jasin berharap barang yang disita tersebut bisa menjadi alat bukti kuat untuk pengembangan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. “Semua yang dimiliki, yang bisa dipakai pembuktian, apa pun tasnya mau kecil, sedang besar yang menyangkut bukti-bukti yang dibutuhkan komite etik atau tim penyidik, itu perlu bagi KPK maupun komite etik,” tuturnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto,  begitu sampai di tanah air, Nazaruddin akan digelandang ke KPK. “Kita sudah rundingkan begitu sampai langsung ke KPK. Kan yang punya hajat KPK,” kata Bibit di KPK.

Hanya saja Bibit mengaku belum tahu persis bandara yang akan didarati pesawat pembawa Nazaruddin.  Selain itu, KPK juga masih terus melakukan koordinasi untuk menentukan rumah tahanan untuk Nazaruddin.

Namun Bibit juga mengatakan, dari hasil pembicaraan dengan Kapolri Jendral Timur Pradopo maka kemungkinan besar Nazaruddin akan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. “Kapolri bilang Kelapa Dua (Mako Brimob) siap,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Bibit juga mengungkapkan, KPK menanggung biaya pemulangan Nazaruddin dari Kolombia. Uang yang dikeluarkan KPK mencapai USD 500 ribu. “Ya sekitar Rp 4 miliar,” sebut Bibit.

Namun KPK tak mempersoalkan biaya yang telah dikeluarkan untuk membawa pulang Nazaruddin. Pensiunan polisi dengan dua bintang di pundak itu menambahkan, biaya besar itu dikeluarkan demi menjamin keamanan dan keselamatan Nazaruddin. Karena pertimbangan keamanan pula, KPK memutuskan menyewa pesawat khusus.

Dalam kesempatan sama Bibit juga mengatakan, KPK telah menyiapkan tim khusus untuk memeriksa Nazaruddin. Ditanya soal nyanyian Nazaruddin tentang nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek Wisma Atlet, Bibit meminta masyarakat menunggu saja langkah KPK. Sebab, KPK cukup responsif menindaklanjuti tudingan Nazaruddin termasuk dengan membentuk Komite Etik KPK.

Sementara juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, sampai sejauh ini nama-nama yang disebut Nazaruddin belum ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). “Tak perlu ragu dengan KPK. Kapan dipanggil (nama-nama yang disebut Nazaruddin) sangat tergantung dengan kebutuhan kita,” imbuhnya.

Di tempat terpisah  Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menegaskan, Syarifuddin pemilik paspor yang digunakan Nazaruddin, rencananya akan diserahkan ke Mabes Polri. Hal itu berkaitan dengan hasil pemeriksaan Mabes Polri terhadap Nazaruddin, setibanya di Indonesia.
“Tergantung pemeriksaan dari Jakarta. Kalau diperlukan, ya kita bawa ke sana,” ungkap Wisjnu  usai buka puasa bersama di rumah dinasnya.(ari/ara/jpnn)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menonaktifkan Chandra M Hamzah. Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, langkah penonaktifan Chandra penting agar proses penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games berjalan secara fair dan tidak bias kepentingan.

“Jika masih aktif dikhawatirkan KPK tidak independen, terlibat konflik kepentingan dan para pimpinan KPK itu tidak jadi predator bagi kesaksian Nazar. Apa yang dilakukan mereka sudah melanggar pasal 65 Jo pasal 36 UU KPK dengan ancaman 5 tahun penjara. Tapi ironisnya, mereka belum ditindak,” ujar Neta S Pane.

Selain itu, Neta juga mengingatkan publik agar terus memelototi proses hukum kasus ini. Jika publik lengah, katanya, bisa saja dimainkan skenario untuk mengatur perkara ini. “Sehubungan dengan telah ditangkapnya Nazaruddin, IPW mengimbau agar publik, media dan LSM proaktif memonitor perkembangannya. Jangan sampai terjadi rekayasa yang melumpuhkan kesaksian Nazar,” ujarnya.

Neta mengatakan, bukan mustahil telah disiapkan skenario untuk dilakonkan Nazar dengan membatasi, mengendalikan, dan mengatur yang bersangkutan, agar tidak menyentuh hal-hal yang sensitif  menyangkut petinggi Partai Demokrat maupun nama-nama lain yang sudah disebut nazar sebelumnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR yang juga politisi Demokrat Beny K Harman akhirnya membenarkan bahwa telah terjadi pertemuan di kediaman Nazaruddin di Pejaten Barat, dan di sebuah rumah makan di Cassablanca.

“Waktu itu 2010 saya lupa persis bulannya, saya ditelepon pak Saan Mustopa. Kalau bisa pak Benny datang makan malam di Cassablanca. Ada hal yang akan dibahas soal kepertaian. Saat saya tiba disitu sudah ada Ade Raharja didampingi oleh pak Ronny (seorang penyidik KPK-red),” kata Benny.(sam)

Umar Patek Akui Rakit Bom Bali 1

JAKARTA- Mabes Polri resmi menahan Umar Patek dan istrinya, Rokiyah, di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Rutan Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/8).
Sepasang suami istri yang dideportasi dari Pakistan itu kini masih menjalani pemeriksaan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Anton Bachrul Alam menyebut untuk Umar, polisi kini tengah mencarikan pasal untuk menjerat sosok yang dinilai bertanggung jawab dalam Bom Bali 1 dan Bom malam Natal tahun 2000 itu.

“Yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia yang turut membuat Bom Bali 1, membuat rangkaian dan sebagainya itu bekerjasama dengan Azahari,” ujar Anton di Mabes Polri Jakarta, Jumat (12/8).
Namun demikian untuk kasus ini, Anton mengakui pasal pidana terorisme belum bisa dikenakan mengingat UU terorisme belum ada pada saat peristiwa itu terjadi, sehingga tidak bisa berlaku surut. Namun demikian pasal yang bisa dikenakan untuk Umar berlapis yakni UU darurat mengenai bahan peledak dan KUHP tentang pembunuhan.

“Umar Patek sudah dilakukan pemeriksaan sampai saat ini juga masih diperiksa,” tambahnya.
Sementara itu untuk Rukiyah, istrinya, polisi menjerat dengan pasal pemalsuan dokumen keimigrasian. Rukiyah disebut merupakan warga negara Pilipina namun mengantongi paspor Indonesia.

Karena itulah ia dijerat pasal  266 KUHP tentang pemalsuan dokumen. “Ia memakai identitas palsu sehingga ditangkap di Pakistan,”tambahnya. Sebelumnya Umar dan istrinya ditangkap militer Pakistan dalam sebuah operasi di Abbotabad. Setelah negosiasi panjang, Pakistan kemudian mengizinkan mereka dideportasi ke Indonesia. (zul/jpnn)