MEDAN-Dalam rangka mensukseskan pembangunan Bandara Internasional Kualanamu yang ditarget selesai dan mulai beroperasi pada 2012 mendatang, tentu harus ada rencana-rencana yang digagas Pemprovsu untuk memuluskan pembangunan hingga pengoperasiannya di masa yang akan datang.

Untuk itu Kepala Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis menerangkan, pihaknya sudah mendesak Pemkab Deli Serdang untuk segera merencanakan dan membuat Perda tentang tata ruang di sekitar bandara.

“Pemkab Deliserdang harus merancang Perda Tata Ruang untuk menyempurnakan operasional di bandara. Seperti peraturan tinggi bangunan di radius aman penerbangan agar tak mengganggu pesawat saat landing maupun take off,” jelasnya, Selasa (9/8).

Menurut Riadil, pihaknya juga sudah mengajukan pembentukan konsep kerjasama antara Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) ke masing-masing pemkab/pemko tersebut.

“Kita berharap pemkab/pemko Mebidangro bisa mengemukakan kerjasama pembangunan kawasan strategik nasional, dalam hal ini daerah sekitar Bandara Internasional Kualanamu. Seperti mendukung pembangunan jalan tol, non tol, arteri maupun pelabuhan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, untuk mendukung hal ini pula, pihak Pemprov sudah mengajukan rancangan aturan pembentukan kerjasama Mebidangro ini ke Presiden. “Rancangannya sudah di pusat, tepatnya sudah di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Dan ini sudah memasuki tahap finalisasi, diharapkan dengan terbentuknya konsep ini, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategik nasional bisa menjadi prioritas nantinya,” ujar Riadil.
Sambil menunggu pengesahan tersebut, penyelesaian proyek jalan Medan-Kualanamu tinggal teken kontrak. “Kita harapkan pada Oktober 2011 ini kontraknya sudah diteken oleh pusat. Khususnya Seksi I yakni Pakam-Kualanamu, sedangkan Seksi II Pakam Tebing Tinggi pada 2012 nanti diharapkan semuanya rampung sebelum bandara selesai, baik jalan tol, non  tol juga arteri. Sehingga pada 2012 semuanya sudah bisa dioperasionalkan,” ungkap Riadil.

Riadil kembali mengimbau kepada panitia pengadaan dan pembebasan tanah agar bekerja maksimal. “Kita sedang mempersiapkan penyelesaian administratif, fisik lapangan dan payung hukum. Kita juga berharap Pemkab Deli Serdang mempercepat rencana tata ruang sekitar bandara,” harapnya.

Sementara itu, meski belum selesai dikerjakan dan beroperasi secara resmi, tetapi kapasitas Bandara Internasional Kualanamu yang ditargetkan sebanyak 10 juta penumpang pertahun akan terpenuhi pada 2014, atau dua tahun setelah target beroperasi pada 2012 mendatang.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II  Laurensius Manurung mengatakan, tingginya pertumbuhan penumpang  menjadi faktor utama cepatnya terpenuhi kapasitas terpasang. “Percepatan pengoperasian Bandara Internasional Kualanamu sudah sangat mendesak. Mengingat, Bandara Polonia Medan sudah over kapasitas,” katanya.
Laurensius menjelaskan, over kapasitas tersebut bukan berarti mengabaikan keselamatan penerbangan di Bandara Polonia. “Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap dipastikan aman dari gangguan. Yang tidak bisa hindari dari over kapasitas ini hanya lah dari segi pelayanan yang tidak memadai,” katanya.

Bandara Polonia Medan sendiri memiliki kapasitas terpasang 900 ribu penumpang pertahun. Tapi, seiring dengan pertumbuhan, hingga Juni 2011, jumlah penumpang yang memanfaatkan Bandara Polonia Medan sudah mencapai 3,3 juta orang. (saz)

MEDAN– Sugianto (45), seorang pemancing di aliran Sungai Belawan, Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, hilang tertimbun longsor dari tebing sungai sejak Minggu (7/8).  Hingga Selasa (9/8) sekitar pukul 17.00 WIB, masyarakat sekitar masih melakukan pencarian terhadap korban di lokasi longsor dan aliran Sungai Belawan.

Menurut N.Sembiring, warga disekitar tempat kejadian dan ikut melakukan pencarian mengatakan, ada satu orang yang hilang di lokasi longsor tersebut. Saat itu, sebutnya,  Sugianto bersama keponakannya Andi, asyik memancing ditepi  sungai. Sewaktu larut dalam aktivitas memancingnya, tiba-tiba tanah berbentuk batu besar dari bibir sungai jatuh menimpa korban.

“Dia pergi mancing pada minggu sore, tiba-tiba saja tanah-tanah yang berbentuk batu besar terjatuh dan menimpanya. Sampai saat ini, belum diketahui keberadannya,” sebut Sembiring.

Hal serupa diucapkan Suhartini adik korban, dia mengatakan, minggu sore itu, abangnya pergi mancing bersama keponakannya Andi sembari menungu waktu berbuka puasa. Namun, pada malam harinya, Andi tiba di rumah mengatakan, pamannya tertimbun tanah dari atas bukit Sungai Belawan.

“Malam senin itu, si Andi pulang dan memberi kabar ke saya, katanya paman dia tertimbun tanah dari turunan bukit Sungai Belawan dan kami malam itu langsung turun ke sungai untuk melihat langsung,” terangnya.

Sementara itu, Andi yang merupakan korban selamat saat itu tidak bisa dimintai keterangan terkait hilangnya Sugianto.
Hingga sore kemarin, pencarian korban masih dilakukan oleh masyarakat dengan alat seadaanya.
Direncanakan, pencarian akan dihentikan hingga menjelang magrib, karena saat magrib tiba, air sungai akan meninggi. Warga yang mencari korban di reruntuhan tersebut, hanya 10 orang saja, sehingga evakuasi sedikit terlambat. Keluarga sendiri berharap, Tim Sar turun untuk membantu evakuasi sehingga saudara mereka bisa ditemukan.(dri)

Ubah Mess Jadi Rumah Dinas

MEDAN- Perbuatan dua kepala daerah pemekaran eks Tapanuli Selatan (Tapsel) yakni, Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas(Palas) tak patut dipuji. Pasalnya, mess untuk penginapan para pegawai PNS dan tamu umum lainya, dijadikan sebagai rumah dinas Bupati.

Dari keterangan yang diperoleh wartawan Sumut Pos di Biro Kapwat Setda Provsu, mess yang disulap menjadi rumah dinas tersebut, terletak di Kecamatan Padang Bolak, ditempati Bupati Paluta Bahrum Harahap, kemudian di Kecamatan Sibuhuan ditempati Bupati Palas Basyrah Lubis.

Perubahan fungsi mess milik Pemprovsu menjadi rumah dinas pribadi dua kepala daerah tersebut, sudah hampir dua tahun lebih berjalan, sejak mantan Kepala Biro Kapwat dijabat Bondaharo Siregar.

Kabag Perawatan Aset Biro Kapwat Setda Provsu Gaharum Harahap, yang dikonfirmasi mengenai adanya aset Pemprovsu ‘dikuasai’ dan dialih fungsikan, membenarkan hal tersebut. “Persoalan ini sudah dibahas dan sudah dilaporkan ke Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho,” ungkapnya, Selasa (9/8).

Lebih lanjut Gaharum menjelaskan, berobahnya mess menjadi rumah dinas, sudah menyalahi aturan bahkan merugikan Pemprovsu.

“Bukan itu saja, ada lagi aset-aset Pemprovsu yang dialihfungsikan dan dikuasai oleh oknum tertentu lain,” terangnya.
Dengan demikian, lanjutnya, dalam waku dekat, pihaknya akan melakukan pengaktifan aset-aset yang dikuasai, baik benda bergerak dan tidak. Termasuk mess di dua daerah eks Tapsel yang sudah dikuasai kepala daerahnya.
“Untuk mess di Paluta-Palas dalam waktu dekat akan kita surati, kalau tidak digubris akan kita lakukan pengusiran paksa. Karena itu milik Pemprovsu bukan milik daerah,” tegasnya.

Kendala lain, dikuasainya mess tersebut yakni selain tamu Pemprovsu tidak bisa menginap di mess, perawatan secara berkala pun tidak bisa dilakukan karena pengalihfungsian tersebut.
Tokoh Pemuda Palas Ahmad Kamil Lubis yang juga Sekjen KPNI Kota Medan mengaku, sangat prihatin dan malu melihat tindakan kedua kepala daerah tersebut, “Tak sepatutnya milik orang dijadikan milik pribadi atau tempat tinggal, kan lucu,” ujarnya.(saz)