Kejakasaan Negeri Medan  menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Briptu Viko Panjaitan, pelaku penembakan petugas Cleaning Service BRI Putri Hijau Medan Dermawan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Ricky Septa Tarigan, pada wartawan Selasa (2/8) di Jalan Adinegoro Medan. “Tidak benar kita (Kejari) memberikan perlakuan khusus terhadap para tersangka khususnya Briptu Viko Panjaitan,” tegas Tarigan.

Menurutnya, bahwa setiap pelaku tindak kriminal baik yang menggunakan senjata api atau pun tidak semua sama dimata hukum. “Kita tidak memberikan kelonggaran terhadap pelaku kejahatan. Status tersangka sendiri menjadi tahanan kota. Kita selaku penuntut umum hanya meneruskan, apa yang disampaikan penyidik polisi.Di penyidik polisi saja tersangka tidak ditahan,” tegas Ricky Tarigan.
“Seharusnya tersangka kan ditahan oleh penyidik (polisi-red) padahalnya statusnya sudah jelas yakni tersangka,” imbuhnya.

Kata Tarigan saat penyidik kepolisian melimpahkan berkas (Viko Panjaitan), status anggota Polresta Medan ini sudah berubah dari rumah tahanan pada 1 Juni 2011 lalu menjadi tahanan kota pada 20 Juli 2011 hingga 1 Agustus 2011. Artinya, Kejari Medan hanya meneruskan saja. “Alasan penyidik polisi saat itu karena yang bersangakutan sudah berdamai yang dimediasi oleh Komnas HAM di Jakarta. Bukan itu saja berdasarkan pasal 21 KUHAP ayat 1 (tentang alasan penahanan seseorang-red), yang bersangakutan dijamin tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Lagian yang bersangkutan masih anggota kepolisian,” papar Tarigan.

Nah sekarang ini Kejari Medan juga telah melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Medan pada 1 Agustus 2011, oleh Jaksa Penuntut Umum Iwan Ginting SH. “Ditahan di dalam rumah tahanan atau tahanan kota, itu sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkara. Viko sendiri disangkakan pasal 338 junto pasal 359 KUHP,” ujarnya.(rud)

Kasus Penembakan Cleaning Service BRI Medan

Proses hukum Briptu Viko Panjaitan, pelaku penembakan Cleaning Service (CS) Bank BRI Cabang Putri Hijau Darmawan Muhammad (21), tidak hanya pada proses pidana di pengadilan umum saja.

Menurut Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Data (PID) Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Viko harus menjalani hukum internal di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut. “Kalau ditanya, apakah ada proses di Propam. Jawabannya ada, dan itu setelah proses di pengadilan selesai,” tegas AKBP MP Nainggolan, di ruang kerjanya, Selasa (2/8).

Dalam proses di Propam Polda Sumut nantinya, kata MP Nainggolan pelaksanaannya layaknya seperti digelar di pengadilan umum. Dimana ada pembelaan, tuntutan dan sebagainya.
Dari hasil itu, sambung, MP Nainggolan juga akan dikeluarkan sanksi terhadap Briptu Viko Panjaitan. “Untuk sanksi, itu sesuai proses kasus yang berjalan. Untuk itu, kita tunggu proses di pengadilan umum dulu, karena kasus ini telah P-21 di kejaksaan,” bebernya.

Diketahui, peristiwa penembakan tersebut terjadi pada 31 Mei 2011 lalu. Saat itu Briptu Viko tengah bercanda bersama korban Darmawan Muhammad di Bank BRI Cabang Putri Hijau, dengan mengarahkan senjata SS-1 ke arah cleaning service itu. Namun ternyata senjata tersebut tidak terkunci dan menembak ke arah dada korban. Korban pun tewas seketika.

Upaya damai juga telah sempat dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan difasilitasi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) pada Sabtu (16/7) lalu, sekira pukul 16.00 WIB di Grand Swiss Belhotel Jalan S Parman No 217 Medan. Saksi-saksi yang ikut menandatangani adalah Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto, ibu Bripda Viko Panjaitan, Vera Simanjuntak dan Kuasa Hukum Bripda Viko Panjaitan, Surya A Lasali.

Ditengah memanasnya kasus Briptu Viko yang tertangkap basah bebas berkeliaran saat kasus penembakan belum diproses, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)Sumut malah mendesak Satuan Reskrim Polresta Medan mengusut pelaku penganiayaan anggota Pamobsus Polresta Medan itu.

Perlu diketahui Briptu Viko Panjaitan kini dirawat di RS Bhayangkara Medan akibat disekap keluarga Darmawan Muhammad, karena kedapatan bermain game online di kawasan Asia Medan Emas, Medan Area, Sabtu (30/7) kemarin.

LCKI memandang orang yang menangkap dan menganiaya Briptu Viko merupakan aksi main hakim sendiri. “Main hakim sendiri itu sudah melanggar hukum apalagi mereka memukuli anggota Polri, makanya Polresta Medan agar segera menangkap pelaku penganiayaan itu,” kata Ketua LCKI Sumut Drs Parlin Sihotang Msi ketika dimintai tanggapannya tentang seputar aksi kekerasan yang menimpa anggota Polri di ruang kerjannya di Jalan Mandala By Pas.

“Tentang kasus penembakan itu kan dalam proses, kalau ia kedapatan berkeliaran di luar tentu bisa dipertanyakan kepada pimpinannya jangan main hakim sendiri, karena negara kita ini negara hukum,” terangnya.

Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga juga menyangkan terjadinya aksi kekerasan itu. Orang nomor satu di Polresta Medan itu mengaku bahwa keluarga Briptu Viko sudah membuat laporan pengaduan ke Polresta Medan, tentang kasus penculikkan dan penganiyaan. “Selanjutnya polisi  akan memeriksa kembali saksi-saksi dari kedua belah pihak,” terangnya.

Seorang keluarga korban Darmawan ditemui wartawan koran ini, A Surya Alasali membantah atas penganiyaan yang dituduhkan Briptu Viko. “kita bisa melihat dilapangan apa yang kita lakukan terhadap tersangka, tidak ada kita lakukan kekerasan kita lakukan terhadapnya. Kalau diikat tangannnya dengan menggunakan tali jemuran, saat itu mungkin lagi memuncak emosi pihak keluarga korban melihat Tersangka yang asyik bermain Game On Line.” ujar Alasali.
Keluarga korban pun mengaku siap jika kasus ini dibawa ke ranah hukum.”Silahkan mbuat laporan ke kepolisian, kami akan menghadapinya,” tantangnya.

Menurutnya, kasus penangkapan Briptu Viko itu terlalu dibesar-besarkan. Ada yang bilang Briptu Viko dipukul kepalanya  pakai batu, dan menyekapnya. Semua itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan fakta yang dibicarakan. “Kalau seperti ini, kami berencana membatalkan perjanjian perdamaian,” ancamnya. (ari/mag7)

Puskesmas Glugur Darat Raih Sertifikat ISO 9001:2008

Wali Kota Medan Rahudman Harahap memberikan penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 dari Wallington School Inggris terhadap Puskesmas Glugur Darat. Penghargaan berstandar internasional ini merupakan penilaian mutu pelayanan. Penghargaan ini membuktikan puskesmas sebagai pusat kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

“Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemenuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesehatan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu dan daya saing masyarakat yang menjadi investasi pembangunan nasional. Karenanya, pembangunan kesehatan harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Rahudman Harahap di Aula Dinas Kesehatan Medan, Selasa (2/8).

Dikatakannya, apa yang diraih Dinas Kesehatan Medan, merupakan sebagai wujud dari kerja keras  yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. “Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi sehingga jajaran kesehatan lainnya bisa mendapatkan penghargaan yang serupa,” harapnya.

Dengan begitu, lanjut Rahudman, kepada seluruh kepala puskesmas di Kota Medan harus menanamkan rasa cinta kepada pekerjaan sehingga semua tugas-tugas yang diberikan dilaksanakan dengan ikhlas.

Jajaran Dinas Kesehatan juga diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik sehingga seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik. Salah satu caranya dengan mempercepat revitalisasi Posyandu guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

“Saya berjanji untuk meningkatkan anggaran kesehatan pada 2012. Hal itu dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Tanpa dukungan dana yang mencukupi hal itu tak mungkin terealisasi.

Dengan begitu, saya menargetkan APBD Kota Medan Tahun 2012  bisa mencapai Rp3,7 triliun. Peningkatan itu dilakukan semata-mata untuk meningkatan mutu pelayanan. Selain mutu pelayanan kesehatan, juga peningkatan mutu pendidikan, infrastruktur dan kebersihan sehingga masyarakat bisa merasakan langsung hasilnya,” terangnya.

Kadis Kesehatan dr Edwin Effendi dalam laporannya mengatakan, pemberian penghargaan ISO 9001:2008 merupakan penilaian mutu pelayanan kesehatan. Tentunya penghargaan yang diterima ini semakin menguatkan motivasi di seluruh jajaran Dinas Kesehatan sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Berdasarkan pentunjuk dan arahan Wali Kota, kita akan terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan di seluruh jajaran Dinas Kesehatan mulai dari puskesmas untuk tingkat kota sampai rumah sakit. Ke depan, kita berharap bisa terus meningkatkan lagi sehingga penghargaan serupa bisa didapatkan unit pelayanan kesehatan lainnya,”  kata Edwin.

Untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008, lanjut Edwin, pihaknya telah memulainya di pertengahan 2010. Dari hasil penilaian yang dilakukan konsultan pemeliharaan peningkatan mutu pelayanan ISO 9001:2008, Puskesmas Glugur Darat telah memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan pernghargaan berstandar internasional tersebut. (adl)