Kasus Bayi Tertukar

MEDAN-Teguran tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Medan kepada manajemen RSU Mitra Sejati agar kasus serupa tak terulang lagi, dinilai sangat tidak mendidik. Pasalnya, teguran tersebut tanpa dibarengi dengan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi manajemen rumah sakit tersebut.

“Dinkes hanya memberikan terguran tertulis tanpa adanya sanksi. Kalau hanya ditegur saja, tidak akan memberikan efek jera terhadap rumah sakit ke depannya. Harus diberikan sanksi yang tegas,” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Medan Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Rabu (13/6).

Karenanya, lanjut Salman, Dinkes Kota Medan harus melakukan investigasi kembali terhadap RSU Mitra Sejati agar dapat mengevaluasi dari dalam dan keluar terhadap pelayanan masyarakat. “Dinkes harus melakukan lagi investigasi atas pelayanan RSU Mitra Sejati secara menyeluruh. Karena hasil investigasi yang lalu sudah terbukti pihak rumah sakit lalai,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjut politisi PKS ini, akan terjawab kelalaian yang dilakukan itu sengaja atau tidak sengaja, sehingga dapat membersihkan nama rumah sakit. “Bila ada kelalaian yang ditemukan dalam investigasi terkait sistem pelayanan RSU Mitra Sejati, Dinkes harus spesifik, karena itu merupakan evaluasi yang membangun agar seluruh rumah sakit jera bila langsung dijatuhkan sanksi yang tegas,” cetusnya.

Sedangkan masalah perjanjian yang belum disepakati pihak RSU Mitra Sejati dengan keluarga korban, menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini, perjanjian tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikannya, apakah menenempuh jalur damai atau jalur hukum. “DPRD Kota Medan khususnya komisi B siap mengadvokasi bila ada tekanan dari pihak RSU Mitra Sejati. Saya harap kepada pihak keluarga untuk melaporkannya ke DPRD Kota Medan, bila tak ada penyelesaiannya, kita selalu menunggu,” ujar Salman.

Sementara Wakil Direktur LBH Kota Medan Muslim Muis SH mengatakan, kasus ini jelas-jelas merupakan kelalaian dan harus diperiksa semuanya, termasuk direktur rumah sakit tersebut. “Rumah sakit itu harus ditutup dan izinnya juga jangan dikeluarkan karena kita khawatir hal ini bisa terulang kembali kedepannya,” tegasnya.

“Bila perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Ini bukan delik aduan, jadi pihak kepolisian tidak perlu menunggu laporan dari korban,” tegasnya.(adl/jon)

MEDAN-  Pasca munculnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) No. 555/PDT.G/2009/PN Jkt Selatan tanggal 5 Juli 2011. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI) Sumut H Rizaldi Mavi MBA meminta seluruh anggota F-SPTI untuk tetap menjaga kekompakan, Rabu (13/7).

“Kita minta versi Pasar Minggu jangan terprovokasi dengan isu-isu pecah belah. Organisasi bukan permainan gambling yang menentukan menang atau kalah. Jalankan sebagaimana anjuran organisasi, karena belum ada salinan putusan dari PN Jakarta,” tegasnya didampingi Wakil Sekretaris DPD F-SPTI Sumut Anton Purba SH, Junstar Ritonga SH Ketua LPPH (Lembaga Perlindungan Pembelaan Hukum) serta pengurus lainnya. Lebih lanjut, dia menyebutkan putusan itu karena adanya gugatan dari kelompok Abi Sofian terhadap H Aceng Enok-Karmen Siregar dan kawan-kawan diterima.

Rizaldi mengatakan, biarkan proses hukum berjalan dan tidak usah terpancing. Karena saat ini sedang ada proses hukum yang berlangsung di KY. “Kita minta versi Pasar Minggu Sumut berjalan seperti apa adanya. Jangan mau terpancing dengan isu-isu yang buat resah,” pintanya.

Ketua LPPH Junstar Ritonga SH menegaskan pihaknya akan mengusut memori banding keputusan PN Jakarta yang membutakan masyarakat di tubuh F-SPTI.
“Ini belum final. Masih ada proses hukumnya legalitas F-SPTI dibawah Pasar Minggu. Kita sah dan benar. Kita minta DPC se-Sumut agar paham masalah ini dan jaga kondusifan Sumut,” harapnya.  (mag-7)

DPRD Sumut Harus Rombak Perda

MEDAN-Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) mendesak DPRD Sumut agar segera Revisi Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Pasalnya, aksi pungutan liar di jembatan timbang yang dikelola Dinas Perhubungan Sumut tak terlepas dari penyimpangan.

Demikian disampaikan AMPP ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (13/7). Dalam orasinya, koordinator aksi Rahmad Hidayat menegaskan, DPRD Sumut harus segera merevisi Perda No 14 Tahun 2007 karena tak sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

“Sejak diberlakukannya Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang pada Februari 2008, disinyalir dijadikan sebagai alat untuk melakukan aksi pungutan liar,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, seharusnya fungsi Perda digunakan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Namun kenyataannya hanya segelintir yang diperoleh sebagai PAD dari jembatan timbang,” kata Hidayat.

Menurutnya, isi dari Perda itu telah mencerminkan suatu keadilan, tapi kenyataannya di lapangan Perda tersebut dijadikan alat untuk menekan sopir agar memberi uang pelicin sebagai syarat agar truk yang muatannya melebihi tonase bisa lewat.

Anggota DPRD Sumut, Brilian Mochtar yang menerima massa mengatakan, pihaknya akan menyampaikan usulan ini pada fraksi dan komisi-komisi terkait.
“Usulan revisi ini merupakan langkah untuk perbaikan. Tidak ada salahnya diteruskan. DPRD Sumut berhak merivisinya,” jelasnya.

Menurutnya Perda No 14 Tahun 2007 itu menyangkut retribusi dan pemasukan ke daerah. Tentu saja dengan terbitnya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, perlu ada penyesuaian.
“Pada dasarnya kita ingin Perda itu bermanfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujar Brilian.

Dia menerangkan penyesuaian Perda ini dimaksudkan agar tak terjadi tumpang tindih pengutipan di Jembatan Timbang yang dikelola Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, memang prilaku oknum petugas perlu dibenahi agar lebih profesional dan tak mengedepankan kepentingan pribadi.
“Sudah kita lihat sendiri, ada tiga petugas Jembatan Timbang Sibolangit yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumut, karena diduga praktik pungli,” katanya. (saz)