26 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15011

SBY ‘Dijual’ Urus Proyek di USU

Dugaan KKN Alkes di FK dan Pembangunan RS

MEDAN-Nama Nazaruddin makin sering disebut setelah belakangan terungkap BlackBerry Massanger (BBM) nya dengan Mindo Rosalina Manulang. Diantara perbincangan antara atasan dan bawahan itu, ada pembicaraan mengenai proyek Rumah Sakit Pendidikan USU.

Wartawan koran ini, kemarin (14/7), menemui seorang sumber di Biro Rektor USU. Dari pejabat di USU itu diketahui dengan jelas, Mindo Rosalina pernah bolak-balik Jakarta-Medan khusus melakukan lobi proyek Rumah Sakit Pendidikan USU. Mindo datang saat tender RS USU dilakukan 2009n
lalu, mengaku orang suruhan mantan bendahara Partai demokrat, Nazaruddin, dan membawa-bawa nama Ketua Dewam Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dia (Rosalina, Red) memang pernah melobi petinggi-petinggi (di USU) agar bisa menangani pembangunan rumah sakit. Tapi meskipun dia menjual nama Nazaruddin dan menjual nama SBY, sesuai ketentuan, dia diperlakukan sama dengan pengusaha dalam proses tender. Perusahaannya kalah. Saya lupa nama perusahaan yang diikutkannya dalam tender tempo hari,” jelas sumber tersebut.

Kekalahan Nazaruddin ini diduga mendorong pihak Nazaruddin untuk membongkar dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Fakultas Kedokteran USU. Ketika hal itu ditanyakan kepada sumber tersebut, dia tidak berani membenarkannya. “Kalau itu saya tidak tahu pasti. Tetapi mungkin saja,” katanya.

Sementara itu, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu dengan tegas membantah pernah berhubungan dengan Mindo Rosalina. Menurutnya, percakapan yang dilakukan kedua orang tersebut melalui BBM bukan urusan USU. “Ya, gak urusan kita itu,” terangnya saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selular, Kamis (14/7).

Terkait dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam tender pengadaan alat kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan USU, Syahril juga membantah. “Hingga saat ini pihak IDB yang bertanggung jawab dalam pentenderan pengadaan alat kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan USU ini. Jadi, adalah tidak benar jika tender ini sebagaimana sudah dibicarakan oleh pihak-pihak yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Rumah Sakti Pendidikan USU,” tegasnya. (saz)

Bakti Sosial PI PLN Regional Sumut

Santuni 400 KK di Kampung Nelayan

MEDAN-Persatuan Ibu (PI) PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara (Sumut) melalui kegiatan bakti sosial, menyerahkan bantuan paket sembako kepada sekitar 400 kepala keluarga (KK) kurang mampu di Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Kamis (14/7). Kegiatan itu didukung oleh Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut.

Penyerahan paket sembako tersebut berlangsung di lapangan Kantor Kelurahan Kampung Nelayan dilakukan oleh Ketua PI PT PLN Nafsiah Dahlan Iskan, didampingi Kordinator Bakti Sosial PT PLN Regional Sumut Ny Ikuten Sinulingga, Ny Bintatar Hutabarat, Ny Krisna, dan sejumlah ibu-ibu PI yang tergabung dalam PI PLN Regional Sumut, serta unsur pemerintah setempat dan sejumlah tokoh masyarakat Kampung Nelayan.

Dalam sambutannya, Ny Nafsiah Dahlan Iskan mengatakan, bantuan sembako tersebut diharapkan benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat di kelurahan yang selama ini sering mengalami musibah banjir Pemberian bantuan itu juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahim dengan masyarakat yang tinggal di sekitar aset perusahaan.

“Nilai sumbangan ini tidak seberapa, namun kami berharap bantuan ini dapat  meringankan beban masyarakat Kampung Nelayan. Begitu juga bagi kami, mudah-mudahan bermanfaat guna meningkatkan keimanan dan rasa syukur. Kegiatan bakti sosial ini merupakan tahap pertama dan menjadi pelajaran untuk berbuat lebih baik di hari-hari mendatang,” katanya.

Bakti sosial Persatuan Ibu PT PLN, kata Nafsiah Dahlan Iskan, dilakukan di seluruh wilayah kerja PT PLN untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. “Sebelum di Kota Medan ini, bakti kegiatan yang sama juga sudah kita lakukan di Banjarmasin dan selanjutnya akan kita gelar di Bandung,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Kegiatan Bakti Sosial PI PT PLN Regional Sumut Ny Ikuten Sinulingga melaporkan, kegiatan bakti sosial ini terlaksana atas kerjasama PI PLN Regional Sumut dan merupakan salah satu program PI PT PLN dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama yang berada disekitar lokasi aset PT PLN.

“Bakti sosial kali ini memberikan bingkisan sumbangan kepada 400 kepala keluarga dari 8 lingkungan di Kelurahan Kampung Nelayan yang selama ini sering mengalami banjir air pasang,” kata Ny Ikuten Sinulingga.

Pihaknya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, seperti Camat Medan Labuhan, Lurah Kampung Nelayan, tokoh masyarakat setempat, dan semua pihak yang terkait dalam kegiatan bakti sosial kepada masyarkat Kampung Nelayan.

Pada kesempatan itu Camat Medan Labuhan Zain Noval juga berharap agar bakti sosial PI PT PLN tersebut dapat dilaksanakan di kelurahan lain yang ada di Kecamatan Medan Lahuhan. “Di Kecamatan Medan Labuhan ini ada 6 kelurahan, kita berharap bakti sosial PI PT PLN di Kampung Nelayan saat ini dapat berlanjut di kelurahan lainnya,” kata Noval.

Usai menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 12 KK masyarakat Kampung Nelayan, Nafsiah Dahlan Iskan besama rombongan PI juga meninjau  permukiman warga yang sering mengalami banjir air pasang dan melakukan dialog dengan sejumlah warga sekitar. (saz/ila)

1 Oktober, Calhaj Masuk Asrama

MEDAN- Musim haji tahun ini akan segera datang. Dipastikan, per tanggal 1 Oktober 2011 mendatang, para calon ajamaah haji harus sudah masuk asrama.

Kapan dimulainya pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)? Humas Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Sumut Sholehuddin belum bisa menjelaskan. “Kita belum tahu, karena masih menunggu pemberitahuan dari Kantor Agama pusat,” ujarnya, Kamis (14/7).
Menurutnya, bersamaan dengan pemberitahuan jadwal pembayaran itu, akan diberitahukan nominal BPIH tahun ini.

“Nah, untuk itu juga biasanya ada rapat dulu di DPR RI, baru diberitahukan ke setiap daerah berapa jumlah BPIH untuk tahun ini. Kita tunggulah hasilnya.

Sholehuddin memperkirakan, Ramadan nanti sudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat. “Mungkin tidak sampai setelah lebaran baru kita tahu berapa jumlah BPIH dan sebagainya,” terangnya Soal kisaran BPIH tahun ini, Kakan Kemenag Sumut belum punya gambaran. Diungkapkannya, untuk Tahun 2010 lalu BPIH mencapai Rp29 juta-an, mengalami penurunan dibandingkan pada 2009 lalu yang lebih dari Rp30 juta lebih.

“Tahun lalu BPIH turun dari tahun sebelumnya. Tapi itu bukan jaminan BPIH di tahun ini akan turun juga. Yang pasti, kita tunggu pemberitahuan dari pusat saja,” bebernya.(ari)

Nasionalisasi PT Inalum, Mangindar Kritik Gatot

JAKARTA-Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dinilai lelet (lamban) mempersiapkan Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba dalam pengelolaan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013. Gatot juga belum membahas pembentukan konsorsium perusahaan daerah yang akan terlibat pengelolaan Inalum.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang juga juru bicara 10 bupati/wali kota dimaksud, menyesalkan sikap Gatot dan meminta orang nomor satu di Sumut itu segera mengambil inisiatif menyiapkan model konsorsium  seperti apa yang dianggap tepat, dan pihak swasta mana yang bakal dilibatkan.

“Masih banyak PR yang harus kita pikirkan (terkait Inalum, Red). Barangkali beliau (Gatot, Red) belum mendalami urgensi Inalum. Padahal waktu berjalan terus,” ujar Mangindar Simbolon kepada Sumut Pos di Jakarta, Kamis (14/7).

Dikatakan Mangindar, Pemprov dan 10 Pemkab/Pemko harus menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk ikut mengelola Inalum ke depan. Jika tidak, maka nantinya pemerintah pusat gampang berdalih pemda tidak siap sehingga tidak perlu dilibatkan. Karenanya, sangat penting menunjukkan bahwa daerah serius dan matang dalam mempersiapkan diri.

Pembahasan pembentukan konsorsium, lanjut Mangindar, sangat mendesak lantaran itu juga menyangkut share saham pemprov, 10 pemkab/pemko, dan pihak swasta yang akan digandeng. “Biar sejak awal kita tahu, berapa sih sebenarnya keuntungan yang akan masuk ke pemda,” kata Mangindar.
Di rapat pembahasan rancangan pembentukan konsorsium itu juga, kata Mangindar, diharapkan bisa muncul opsi-opsi. “Termasuk swasta mana yang layak, harus kita bicarakan secara terbuka,” terangnya.

Mangindar mengakui, memang pemda sudah pernah membuat kesepakatan yang diteken Pemprov saat itu masih dipimpin Gubernur Syamsul Arifin, dan 10 bupati/walikota, dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut B Panjaitan sebagai pemilik PT Toba Sejahtera. Hanya saja, kesepatan pemda dengan PT Toba Sejahtera yang sudah diteken itu belum bisa dikatakan keputusan final.

“Karena itu tingkatannya baru kesepakatan. Karena dulu belum melibatkan DPRD. Kalau sudah ada persetujuan DPRD, setelah matang, baru dituangkan dalam bentuk perda,” terang Mangindar.

Mangindar mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta selain PT Toba Sejahtera yang melakukan penawaran kerjasama dengan pemda untuk mengelola Inalum pasca 2013. Kalau mau serius, pihak swasta itu diminta mengajukan proposal kerjasama ke pemda. “Biar kita tahu argumentasinya seperti apa, keuntungan bagi daerah seperti apa. Kalau ada lebih dari satu perusahaan, kita akan kaji mana yang layak,” kata Mangindar.

Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Sebelumnya diberitakan, ternyata bukan hanya Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan yang punya keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan Inalum. Diam-diam, sejumlah pengusaha yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (APPLMI), juga berminat untuk ikut membeli saham Inalum yang selama ini dikuasai perusahaan konsorsium Jepang itu.

Ketum APPLMI Ahmad Safiun mengatakan, beberapa pengusaha yang menjadi anggota asosiasi sudah menyampaikan keinginan kepemilikan saham Inalum itu kepada pemerintah. Hingga saat ini, mereka masih menunggu kebijakan pemerintah terkait model pengelolaan Inalum pasca putus kontrak dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA). (sam)

Mobil Pribadi Wajib Pakai Pertamax

Direncanakan Efektif Setelah Lebaran

JAKARTA-Persiapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi terus bergulir. Dari beberapa opsi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih memilih sistem yang paling gampangn
yakni melarang mobil pribadi membeli BBM bersubsidi.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, saat ini pembahasan terkait rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di internal pemerintah masih berlangsung alot. “Kalau bisa tahun ini (mulai pembatasan), setidaknya setelah lebaran lah,” ujarnya di Jakarta kemarin (14/7).
Pembahasan yang masih alot terjadi pada pemilihan opsi mana yang akan diambil oleh pemerintah dalam penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Meski masih alot, Evita mengatakan, saat ini Kementerian ESDM lebih cenderung untuk mengambil opsi melarang mobil pribadi mengonsumsi BBM bersubsidi.

“Kelihatannya, hampir semuanya yang memiliki mobil pribadi itu sudah cukup mampu (membeli BBM nonsubsidi). Kalau subsidi itu kan untuk (masyarakat) yang tidak mampu. Jadi yang sudah mampu, tidak usah saja (membeli BBM bersubsidi). Kita mendorongnya seperti itu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk menekan subsidi, pemerintah terus menggodog beberapa opsi. Pemerintah pun sudah meminta tim konsorsium perguruan tinggi yang dipimpin Anggito Abimanyu untuk mengkaji berbagai opsi yang mungkin.

Tiga opsi pun dikeluarkan. Opsi pertama, menaikkan harga BBM subsidi jenis Premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.000 per liter, kemudian menyiapkan pemberian uang kembali atau cashback sebesar Rp500 per liter untuk kendaraan umum. Jika opsi ini dilakukan, maka pemerintah bisa menghemat subsidi hingga Rp7,3 triliun per tahun. Kelebihan opsi ini adalah mudah dilaksanakan. Namun, kekurangannya, kenaikan harga bisa memicu inflasi serta berimbas pada ongkos sosial politik.

Opsi ke dua, harga Premium tetap Rp4.500 per liter untuk kendaraan umum dan sepeda motor, sedangkan mobil pribadi dilarang membeli BBM subsidi. Jika opsi dipilih, maka pemerintah bisa menghemat subsidi Rp5,86 triliun per tahun. Namun, pelaksanaan opsi ini mengharuskan seluruh SPBU memiliki dispenser BBM nonsubsidi (Pertamax/Pertamax Plus) untuk melayani mobil pribadi. Dengan demikian, butuh waktu untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk wilayah luar Jakarta.

Opsi ke tiga, harga Premium tetap Rp4.500 per liter untuk kendaraan umum dan sepeda motor, namun dengan penjatahan sekian liter per hari. Sehingga, jika kendaraan umum atau sepeda motor membeli BBM subsidi melebihi jatah, maka kelebihannya harus dibayar sebesar Rp5.500 per liter. Sedangkan mobil pribadi berhak membeli Premium dengan harga Rp5.500 per liter.

Opsi ke tiga ini bisa menghasilkan penghematan Rp8,6 triliun. Namun, kekurangannya, pemerintah harus memasang alat semacam smart card untuk seluruh kendaraan umum dan sepeda motor untuk mendeteksi konsumsi setiap hari. Dengan demikian, butuh pengembangan infrastruktur yang sangat besar.

Evita menyebut, masyarakat pemilik mobil pribadi juga harus mengerti bahwa selain diimbau untuk membeli BBM nonsubsidi, spesifikasi kendaraan pun memang harusnya sudah diisi dengan BBM dengan angka oktan di atas 91, seperti Pertamax yang oktannya 92. “Sebenarnya, mobil keluaran 1999 ke atas, itu harus menggunakan BBM dengan angka oktan di atas 91, jadi tidak cocok diisi Premium yang oktannya 88,” paparnya.

Dalam pembahasan dengan DPR, pemerintah sudah menutup opsi kenaikan harga BBM subsidi, sehingga opsi pertama dan ke tiga sepertinya sulit terlaksana. Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Z Saleh mengatakan, sebelum melakukan pengaturan konsumsi BBM subsidi, pemerintah akan meningkatkan pengawasan untuk menekan penyelewengan BBM subsidi. “Jadi, sampai saat ini, opsi kenaikan harga belum direncanakan. Sekarang kita perkuat pengawasan dulu,” katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga terus mendesak Kementerian ESDM untuk segera menetapkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. “Kita harapkan tahun ini terealisasi (pembatasan konsumsi BBM subsidi),” ujarnya.

Namun, rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM ini mendapat banyak kritikan. Anggota Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai, program pembatasan konsumsi BBM tidak akan bisa berjalan efektif. “Potensi terjadinya penyelewengan akan besar. Lagipula, saat ini saja pemerintah kesulitan mengawasi distribusi BBM bersubsidi, sehingga banyak penyelewengan,” katanya.

Menurut dia, program pembatasan juga akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang imbasnya sulit diprediksi.

Pengamat Perminyakan yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, permasalahan dalam kebijakan subsidi BBM tak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan kebijakan sepotong-sepotong. “Karena itu, solusi untuk BBM bersubsidi adalah mematok besaran subsidi di angka tertentu, sehingga harga BBM akan berfluktuasi mengikuti harga minyak,” ujarnya.
Hasil studi ReforMiner Institute menyebut, kebijakan pembatasan BBM yang diwacanakan pemerintah selama ini memang cukup rasional, tetapi potensi distorsinya (khususnya terjadinya penyalahgunaan dan pasar gelap BBM) sangat tinggi. “Sehingga, tidak implementatif dan tidak efektif di dalam menyelesaikan masalah yang ada baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu, aktivitas di gudang-gudang penimbunan minyak ilegal (siong) terus menggeliat. Menurut pantauan wartawan Koran ini di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, gudang-gudang siong yang masih beraktivitas yakni gudang yang berada di Jalan KL Yos Sudarso KM 20 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Jalan KL Yos Sudarso Km 18,5 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Jalan Kapten Rahmat Buddin Kelurahan Terjun kecamatan Medan Marelan, Jalan KL Yos Sudarso Km 15 Kelurahan Martubung  dan juga Jalan KL Yos Sudarso KM 10,5 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Sugeng Riyadi yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak mau mengangkatnya dan tidak membalas pesan singkat (SMS). Demikian juga dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, AKP Oktavianus.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam W mengatakan bahwa pihaknya sudah mengupayakan untuk mengambil tindakan dengan melakukan operasi rutin. Hasilnya, Selasa malam (12/7) kepolisian Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan dua truk minyak. “Kami upayakan akan memngambil tindakan kepada sopir dan gudang-gudang siong yang masih beraktivitas, agar memberikan efek jerah kepada mereka dengan memberi hukuman kepada sopir dan pemilik gudang,” ujarnya.

Dari Karo dikabarkan, pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14-221238 di Jalan Kota Cane Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, mencoba memanipulasi barang bukti kasus dugaan penimbunan BBM jenias solar dan premium. Pasalnya, terjadi perubahan Police Line di tiga titik tepat penemuan 153 jerigen berisi BBM. Selaini itu, ada indikasi pengosongan sejumlah jerigen juga identik dilakukan pihak SPBU. Pantauan sejumlah wartawan pada, Rabu (13/7), sekitar pukul 10.30 WIB, dari 153 jerigen yang awalnya di maksudkan sebagai barang bukti, hanya tersisa 108 jerigen dan beberapa diantaranya tampak kosong. (owi/jpnn/mag-11/wan)

Darsem Pulang Kampung, TKI Rp4,7 M yang Lolos Hukuman Pancung

Pulang Kampung, Disiram Air Kembang

Darsem, TKI perempuan yang lolos dari hukuman pancung di Arab Saudi, kemarin tiba di tanah air. Kedatangannya ditunggu-tunggu para wartawan bak selebriti. Suasana haru dan ricuh sempat mewarnai acara penyambutan itu.

DHIMAS GINANJAR, Jakarta

SIANG kemarin (13/7) pukul 11.30, pesawat yang membawa Darsem dari Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari bandara, perempuan 25 tahun itu langsung menuju kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat.

Tiba di kantor Kemenlu, Darsem langsung menuju ruang Nusantara. Di sana, dia disambut puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang sudah menunggu berjam-jam. Disanggong banyak wartawan, Darsem yang mengenakan terusan hitam itu tampak cuek. Dia terus melangkahkan kaki sambil menggendong anaknya, Syafii, 5, yang ditinggal merantau sejak berumur 8 bulan.

Wajar saja jika kedatangan Darsem disambut bak selebriti oleh para wartawan. Sebab, perempuan asal Kampung Truntum, Desa Patimbang, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tersebut pernah menghebohkan tanah air.

Darsem yang berangkat ke Saudi sejak Agustus 2006 itu sudah divonis  hukuman pancung oleh pengadilan di sana. Dia didakwa membunuh saudara majikannya.
Padahal, perbuatan tersebut dilakukan Darsem untuk membela diri karena nyaris diperkosa.

Pemerintah lantas berupaya mencari celah agar Darsem lolos dari hukuman pancung. Celah hukum pun ditemukan. Darsem bisa lolos dari hukuman mati itu jika pihak keluarga yang dibunuh bersedia memaafkan. Ternyata, keluarga korban yang merupakan warga negara Yaman itu bersedia memaafkan. Tapi, syaratnya, pihak Darsem harus membayar diyat (denda) 2 juta riyal (sekitar Rp4,7 miliar).

Akhirnya, Darsem bisa bebas setelah pemerintah membayar diyat kepada keluarga korban dan melobi pemerintah Saudi untuk membebaskannya dari hukum publik. Kisah pembebasan Darsem yang dramatis itulah yang membuat para wartawan kemarin menyambutnya bak selebriti.

Ketika masuk ke ruang Nusantara di kantor Kemenlu, Darsem didampingi ayahnya, Dawud Tawar. “Minggir, kasih jalan,” ujar seorang staf Kemenlu sambil merentangkan tangan berupaya melindungi Darsem dari kepungan para wartawan.

Di kantor Kemenlu itu, dia disambut Menlu Marty Natalegawa. Banyaknya wartawan yang berupaya mendekat dan terus menghujani pertanyaan serta kilatan flash kamera, tampaknya, membuat Darsem tidak nyaman.

Banyaknya wartawan membuat Darsem dan keluarga terkepung dan tidak bisa bergerak. Lantas, terjadilah kericuhan kecil antara wartawan dan keluarga bersama staf Kemenlu yang berusaha melindungi Darsem. Kericuhan itulah yang membuat konferensi pers yang sedianya diadakan setelah acara seremonial akhirnya dibatalkan.
Ayah Darsem, Dawud, pun sempat marah saat itu. “Sudah, sudah. Dia tidak mau difoto,” ujarnya setengah berteriak.

Pengacara Darsem, Elyasa Budianto, lantas menggantikan posisi Darsem untuk memberikan pernyataan. Dia langsung mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena berhasil membebaskan Darsem. Sebab, selama ini, keluarga di Subang sangat mengkhawatirkan nasib Darsem. “Ini suatu kehormatan,” ucapnya.

Direktur Timur Tengah Kemenlu Ronny Yuliantoro kemudian membeberkan kronologi pembebasan Darsem. Dia menjelaskan, upaya pemerintah bukanlah proses instan karena dilakukan secara terus-menerus. “Selalu ada perhatian selama proses sidang hingga pemberian hukuman,” katanya.

Ronny masih ingat betul, ketika pemerintah memutuskan bahwa Darsem harus dipulangkan ke Indonesia, Kemenlu lantas mengirim tim dia pimpin ke Saudi. Tugasnya satu: memulangkan Darsem dengan selamat. Tim tersebut lantas bekerja sama dan berkoordinasi dengan KBRI di Riyadh mulai 23 Juni hingga 12 Juli 2011.

Dia menjelaskan, selama proses tersebut berjalan, dirinya tetap berada di Saudi hingga pembebasan dan pemulangan. Opsi keluarga korban yang meminta uang maaf 2 juta riyal (Rp 4,7 miliar) pun disetujui. Dia menyerahkan uang tersebut pada 24 Juni di hadapan tiga majelis hakim pengadilan tinggi Riyadh.

“Dengan pembayaran itu, berarti Darsem sudah sah dibebaskan dari hukuman mati. Secara otomatis, juga bebas dari hukuman publik,” jelasnya.

Setelah itu, Darsem diserahkan pengadilan tinggi Riyadh kepada kantor gubernur Riyadh yang mengkaji kasus tersebut. Tiga hari kemudian, tepatnya 27 Juni, barulah ada kepastian bahwa masa hukuman Darsem yang dijalani sejak Desember 2007 masuk kriteria pengampunan yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Sejak itulah, kata Ronny, Darsem sudah bebas dari hukuman publik dan bisa dipulangkan ke Indonesia.

Dari kantor Kemenlu, Darsem langsung pulang ke kampung halamannya di Subang. Tiba di sana pukul 18.45, kedatangan dia disambut bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang dengan kemenangan. Isak tangis yang disertai jeritan warga mewarnai suasana penyambutan begitu Darsem turun dari minibus D 1498 RFN yang membawanya dari Jakarta.

Sambil berjalan masuk ke rumahnya, Darsem terlihat terus-menerus mendekap anak semata wayangnya, Syafii. Langkah Darsem diikuti orang tuanya, Dawud dan Sawinah?

Saat itulah salah seorang warga langsung menyiramkan air bunga ke tubuh Darsem hingga pakaiannya basah kuyup. “Air bunga ini telah diberi doa agar kehidupan Darsem pada masa mendatang berjalan mulus dan terlepas dari kesengsaraan,” ujar warga yang menyiram itu.

Di dalam rumah Darsem sudah berjubel warga yang ingin menyalami. Sejumlah pejabat Pemkab Subang yang ikut menyambut harus bersabar untuk bisa bercakap-cakap dengan Darsem. “Kami mengerti rasa empati warga atas penderitaan Darsem. Biarkan mereka melepaskan rasa kangennya,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang Ade Rusmana kepada Radar Karawang (grup Sumut Pos).

Dia menyatakan gembira melihat penderitaan Darsem telah berakhir. Kini Darsem bisa menata ulang hidupnya setelah lepas dari jerat hukum di Saudi. “Saat Darsem masih dipenjara, warga Subang sempat mengumpulkan dana untuk dia. Dana tersebut akan kami serahkan sebagai bekal hidup Darsem ke depan,” jelasnya. (eko/jpnn/c5/kum)

Awal Ramadan 1 Agustus

Yogyakarta- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1432 H jatuh Senin Legi, 1 Agustus 2011. Sedangkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Selasa Kliwon 30 Agustus 2011. Dengan demikian puasa warga Muhammadiyah hanya 29 hari.

Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas kepada wartawan di kantornya di Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis (14/7). “Dari hasil hisab Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1432 H jatuh Senin Legi 1 Agustus 2011,” kata Yunahar.(net/jpnn)

Ketua PP Kutambaru Tewas Dibantai

SALAPIAN-Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kutambaru (dulu Salapian, Red), Sopan Perangin-angin (32), tewas bersimbah darah,  Rabu (13/7) malam. Sekujur tubuhnya penuh luka menganga diduga akibat tebasan senjata tajam.

Menurut sumber POSMETRO MEDAN (grup Sumut Pos) di kepolisian, pembunuhan itu terjadi pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Dusun Penusunan, Desa Pekan Marike, Kecamatan Salapian, Langkat. Dugaan sementara, motif pembunuhan karena dendam, terkait pemasangan portal oleh pelaku menuju rumah korban.

Untuk mengantisipasi kerusuhan karena pembunuhan terhadap Sopan Perangin-angin, Polsek Salapian dibantu Polres Langkat menurunkan pasukan ke lokasi kejadian.
Sumber lain menyebutkan, pembunuhan itu dilakukan oknum OKP di sana. Dasar itulah, suasana di sana langsung mencekam karena masyarakat takut ada serangan balasan dari kelompok Sopan Perangin-angin.

Sejumlah perwira di lingkungan Polres Langkat diantaranya Kasat Reskrim AKP Aldi Suhartono SH Sik, Kanit VC IPTU Juriadi SH, Ipda Firman PA serta beberapa perwira lainnya menuju lokasi untuk mengamankan situasi. Lokasi kejadian yang jauh dan terpencil membuat pasukan bantuan dari Polres Langkat lama tiba di lokasi.

Kanit Reskrim Polsek Salapian Aiptu Rusli Sembiring yang dihubungi tadi malam masih dalam perjalanan menuju lokasi. ‘’Saya sama anggota lagi di jalan mengarah ke TKP, jadi kita belum bisa beri keterangan banyak,” tegasnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Cabang  PP Langkat, Terbit Rencana Sitepu mendesak Polres Langkat secepatnya menangkap pelaku dan bertindak tegas. Sejauh ini, Rencana Sitepu masih berupaya meredam anggotanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sumber koran di Polres Langkat yang ikut ke lokasi saat dihubungi kembali sekira pukul 22.30 WIB mengaku baru di TKP. Menurutnya, motif sementara  pembunuhan ini diduga karena persoalan dendam lama. Informasi yang diterima polisi menyebutkan, kejadiannnya bermual saat pelaku pembunuhan berinisial Ru dan berasal dari OKP berbeda dengan korban, memasang portal di jalan menuju rumah Sopan.

Sopan tak terima dan mencabut portal dan yang membuat keduanya bertengkar mulut dan berujung menggunakan parang. Dalam perkelahian itu, Sopan mengalami luka di kepala akibat hantaman benda keras dan meninggal. Sedangkan, Ru, langsung melarikan diri.(wis/bud/joe)

Bom Mumbai, Dipasang di Payung

Indonesia Mengutuk

MUMBAI- Tiga ledakan bom terjadi hampir bersamaan di Kota Mumbai, India, Rabu malam waktu setempat. Dalam insiden itu 21 orang tewas dan mencederai 141 orang lainnya. Bom itu diletakkan dipayung yang tersembunyi di tengah keramaian dan diledakkan pada jam-jam sibuk.

Seperti dilansir dari laman Associated Press (AP), Kamis (14/7), Kepala polisi India Arup Patnaik mengatakan teroris menggunakan peledak yang telah dirancang khusus agar dapat diletakkan di tempat sulit.

Dia menuturkan, bom pertama meledak pukul 18.54, disembunyikan di sebuah payung di pasar perhiasan Jhaveri Bazaar. Bom kedua meledak semenit kemudian, disembunyikan di dalam mobil di distrik Opera House. Sementara bom ketiga, meledak 5 menit kemudian, dipasang di meteran listrik di halte bus di Dadar.

Pengamat pertahanan India, Uday Bhaskar menyatakan hal itu merupakan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan serangan teroris. “Polisi lokal masih belum memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi serangan semacam itu, ini akan menjadi tantangan yang terus ada,” katanya.

Pemerintah Indonesia mengutuk keras tiga serangan bom itu. “Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi terorisme di Mumbai, ini mengingatkan kita pentingnya peningkatan kerjasama mengatasi terorisme,”kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta. (bbs/jpnn)

Partai Islam se-Malaysia Ancam Demo Lagi

KUALA LUMPUR- Partai Islam se-Malaysia (PAS) meminta gerakan Bersih 2.0 menggelar demonstrasi kembali, apabila delapan tuntutan reformasi sistem pemilu yang diperjuangkan gerakan itu tak segera dipenuhi Komisi Pemilihan Umum  Malaysia.

Demikian disampaikan Wakil Presiden PAS Mohamad Sabu (Mat Sabu), seperti dikutip Berita Harian dan The Star, Rabu (13/7). “SPR (Suruhanjaya Pilihan Raya, nama resmi komisi pemilu Malaysia) perlu melakukan perubahan. Jika tidak ada perubahan, demonstrasi akan diadakan sekali lagi,” tandas Sabu.

Menurutnya, SPR bisa mulai melaksanakan sebagian tuntutan yang bisa dijalankan tanpa menunggu amandemen Konstitusi. Sebab SPR tak punya alasan untuk menghapuskan pemungutan suara lewat pos, tak menerapkan penggunaan tinta permanen, dan tak mengizinkan liputan media yang adil dalam pemilu mendatang.

Ketua SPR Tan Sri Abdul Azis Mohd Yusof mengatakan, Sabu tak perlu mendesak dan mengancam SPR. “Kami menerima usulan siapa pun, tapi usulan harus konkret dan tulus demi memperbaiki sistem pemilu. Tidak pantas bernegosiasi kemudian menodongkan pistol ke kepala seseorang. Kalau tidak setuju, terus berdemonstrasi. Itu tidak beradab,” kata Abdul Azis.

Menurut Ketua SPR itu, tuntutan Bersih 2.0, yakni akses yang adil kepada media, penguatan institusi publik pengawal pemilu, serta penghapusan korupsi dan politik kotor. Tuntutan itu bukan wewenang SPR.

Para simpatisan PAS terlibat langsung dalam demonstrasi Bersih 2.0, yang sempat melumpuhkan beberapa bagian pusat Kota Kuala Lumpur, Sabtu pekan lalu. PAS adalah satu dari tiga partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat. Dua partai lainnya adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim dan Partai Aksi Demokratik (DAP) pimpinan Lim Kit Siang.

Malaysian Bar Council, organisasi profesi pengacara di Malaysia, menyatakan, polisi telah bertindak berlebihan dalam mengendalikan massa saat demonstrasi Bersih 2.0. Presiden Malaysian Bar Council Lim Chee Wee menyatakan, laporan dari tim pemantau di lapangan menunjukkan penggunaan senjata tak mematikan oleh polisi yang terlalu berlebihan untuk mengendalikan massa.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) merasa prihatin atas kericuhan yang terjadi pada demo menuntut pemilu bersih di Malaysia pekan lalu.  “Kami prihatin. Karena jelas AS mendukung hak-hak rakyat untuk mengekspresikan aspirasi demokratis dan pandangan mereka dengan bebas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner.

AS menyatakan mendukung penyampaian aspirasi demokratis dengan cara yang damai. “Kami mendukung dilakukannya demonstrasi damai. AS terus memantu situasi yang terjadi di Malaysia,” tambahnya. (bbs/jpnn)

1...15,01015,01115,012...15,738Page 15,011 of 15,738

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor