32 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 15057

Wali Kota Harus Copot Kepling Langgar Perwal

Enam Kepling di Kelurahan Merdeka

Forum Masyarakat Kecamatan Medan Baru (Formakemb) melaporkan ada enam kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Merdeka melanggar Perwal No5/2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepling. Laporan itu tak tindak lanjutnya Pemko Medan.

Ungkapan laporan itu disampaikan Ketua Formakemb, Riswan Hutajulu kepada Sumut Pos (20/7) saat bertandang redaksi Sumut Pos di Dedung Graha Pena di Jalan Sisingamangaraja No134 Medan.

Pada laporan itu, dia menuturkan enam kepling itu antara lain Kepling I, II, VII, VIII, IX dan X. Keenam lingkungan itu diketahui tak berdomisili dan dugaan cacat hukum di lingkungan tersebut. Seperti Kepling I diduga cacat hukum, Kepling II, Kepling VII, VIII, IX dan X berdomisili di luar Kelurahan Merdeka.

“Lebih parahnya di kepling X berdomisili di Tandem, Deli Serdang.  Inikan aneh dari sisi pelaksanaan tugas,” ujarnya didampingi sekretaris Formakemb, Robert Napitupulu.

Riswan menyebutkan, persoalan ini sudah pernah dilaporkan ke Wali Kota Medan, Inspektorat, Bagian Tata Pemerintahan dan DPRD Kota Medan cq Komisi A. Hanya saja, belum ada keputusan apapun.

“Bahkan kami sudah diperiksa Inspektorat 1 Juni 2011. Hasilnya belum ada tindak lanjutnya,” katanya.  Khusus di lingkungan IX, sebutnya warga sudah membuat surat penolakan Kepling IX saat ini, bukti penolakan itu sudah ditandatangani warga. Begitu pun pihak kecamatan tak juga bertindak, malah sewenang-wenang membela kepling IX. “Kepling itukan bertugas mengayomi masyarakat, sekarang masyarakat sudah menolaknya. Apakah kepling ini harus dipertahankan, harusnya tidak,” ucapnya.

Untuk itu, kami atas nama warga meminta Wali Kota Medan untuk terang-terangan menegakkan perwal No5/2011 terkhusu pada pasal 3 (a) persyaratan umum poin 7 yang menyebutkan antara lain kepling harus berdomisili di lingkungannya.

Dikoordinasikan ke Camat

Terima kasih informasinya, kami baru mengetahui terkait enam kepling yang dimkasudkan Formakemb tersebut. Kami akan segera koordinasikan hal ini ke camat yang dimaksud.

Terkhusus untuk Kepling IX, sebenarnya persoalannya sudah pernah didudukkan antara Kepling IX, Formakemb, Camat dan Lurah. Pada kesempatan itu, camat menyebutkan kepling tersebut memang sudah berusia 58 tahun, namun ada permintaan lurah untuk mempertahankannya. Sehingga, kepling tersebut masih dipertahankan.

Selanjutnya, kepling tersebut tinggal tak jauh dari lingkungan IX, tepatnya berbatasan langsung dengan Lingkungan VIII. Hal lainnya, lingkungan tersebut juga sudah dimekarkan. Terkait adanya surat penolakan warga, kami akan pertimbangkan lagi.

M Sofyan
Kabag Tata Pemerintahan

Camat Harus Bertindak

Pengangkatan dan pemberhentian Kepling yang termaktub dalam Perwal No5/2011 merupakan perwal lama yang diadopsi dari perwal yang ditandatangani Abdillah. Di dalam perwal itu memang disebutkan ada batasan usia dan domisili kepala lingkungan.

Tapi, bagi kami sebenarnya sekarang ini berikan masa sosialisasi untuk penerapan yang baru. Jika ada ditemukan kepling berusia lebih dari perwal tersebut dan domisilinya tak jauh dari lingkungan tersebut, serta masih diinginkan masyarakat sebaiknya dipertahankan. Karena tugas kepling sebagai pengayom masyarakat.
Namun, apabila ada permintaan warga terkait kepling tak bisa bekerjasama atau ada hal lainnya lantaran persoalan administrasi kependudukan yang dimintai uang. Sebaiknya camat dan Wali Kota segera bertindak.

Ikrimah Hamidy
Wakil Ketua DPRD Medan

60 Tahun Kemarau, 80 Persen Anak Gizi Buruk

Somalia Selatan Kelaparan

KENYA- Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan Somalia Selatan sebagai daerah yang menderita kelaparan. Hal itu diakibatkan musim kemarau terparah selama 60 tahun membuat banyak anak-anak Somalia menderita kekurangan gizi.

Demikian disampaikan Badan Bantuan Anak PBB, dilansir dari laman CNN, Rabu (20/7). PBB menyebutkan sebanyak 80 persen anak di Somalia selatan menderita kekurangan gizi. PBB mengatakan anak menderita kekurangan gizi akut di Somalia mencapai 30 persen. Akibatnya, angka kematian meningkat menjadi dua orang per 1.000 kepala per hari.
Kekurangan gizi yang melanda Somalia itu akibat kemarau panjang yang berujung pada gagal panen, kematian ternak, meningkatnya harga pangan. Konflik berkepanjangan juga sebagai pemicu penyebab penderitaan warga Somalia. Perang saudara di Somalia juga membuat pemerintahan negara ini tidak efektif.

Tingginya harga pangan membuat warga Somalia yang kebanyakan berada di bawah garis kemiskinan semakin menderita. PBB mencatat, sedikitnya 20 persen keluarga di negara itu menderita kekurangan pangan yang ekstrem. Daerah terparah adalah Bakool dan Shabelle.

Akibat kurangnya makanan, setiap minggunya sebanyak 5.000 warga Somalia rela berjalan berhari-hari di tengah terik menuju kamp pengungsi di Kenya dan Ethiopia. Kini di Kenya telah ada 400 ribu pengungsi Somalia, padahal kamp pengungsi hanya mampu menampung 90 ribu orang.

“Hampir setengah dari populasi Somalia, 3,7 juta orang berada di situasi kritis. Sebanyak 2,8 juta di antaranya bermukim di wilayah selatan,” ujar Mark Bowden, koordinator bantuan kemanusiaan PBB untuk Somalia.

Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan akan mengucurkan dana sebesar US dolar 28 juta setara dengan Rp239 miliar untuk warga Somalia. “Tahun ini, AS telah memberikan bantuan sebesar US dolar 431 juta setara dengan Rp3.7 triliun dalam bentuk makanan dan bantuan darurat. Tapi itu masih tak cukup, kebutuhan semakin banyak. AS dan komunitas internasional harus berbuat lebih,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton.

Juru bicara UNHCR – badan PBB urusan pengungsi- Adrian Edwards menegaskan, para pekerja sosial di Somalia berada dalam kondisi yang sangat tak diharapkan. “Kami membutuhkan akses yang lebih baik dari yang kami miliki untuk menjalankan bantuan darurat,” kata Edwards.

Badan Pangan Dunia (WFP) memperkirakan satu juta orang di dua kawasan itu tak bisa mengakses bantuan internasional. “Begitu kami mendapat jaminan keamanan dan kemampuan untuk mengirimkan dan mengawai bantuan, kami siap masuk Somalia,” kata juru bicara WFP, Emilia Casella. (bbc/afp/bbs/jpnn)

Malaysia Selamatkan 46 WNI Ilegal

KUALA LUMPUR- Kapal pengangkut 46 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia tenggelam. Demikian disampaikan seorang pejabat Patroli Laut Malaysia.

Tenggelamnya kapal reyot akibat mengalami masalah mesin mati di selatan negara bagian Johor, Selasa (19/7) pagi. “Mesin kapal bermasalah, dan kapal itu tenggelam dan ketika itu cuaca sangat buruk,” kata pejabat  patroli laut itu.
Patroli Malaysia mengetahui kapal tenggelam  setelah mengirim panggilan darurat. Tapi, para pejabat patroli laut memerlukan waktu 10 jam menemukan kapal itu. Kapal bantuan datang tepat sebelum kapal tenggelam. Ternyata kapal itu mengangkut 46 orang WNI ilegal yang hendak ke Pulau Batam.

Kapal itu berjalan menyelinap. Dari insiden itulah diketahui, 46 orang tersebut merupakan para imigran gela tanpa ada dokumen.

Kini, ada ratusan imigran gelap Indonesia telah ditahan di Malaysia selatan. Penahanan itu diakibatkan mencoba menyelinap masuk atau keluar dari Malaysia. Bulan lalu, tujuh orang Indonesia hilang dan 17 lainnya diselamatkan setelah kapal mereka terbalik di perairan negara bagian Johor.

Selain itu, ada sebanyak 1,1 juta orang Indonesia bekerja secara legal di Malaysia, sementara 900 ribu orang lainnya diperkirakan tinggal dan bekerja secara ilegal di negara jiran itu. (bbs/jpnn)

Bayern Munchen Dalam Bahaya

MAINZ – Bayern Munchen harus segera berbenah jika tak ingin kembali mengalami paceklik gelar pada musim ini.  Evaluasi harus segera dilakukan, menyusul kekalahan 1-2 yang diderita  Bayern dari Hamburg SV pada laga uji coba yang dikemas dalam bentuk turnamen bertajuk Liga Total kemarin dini hari WIB.

Laga baru berjalan enam menit, kiper Manuel Neuer harus memungut bola dari gawangnya. Kiper timnas Jerman itu gagal membendung bola sontekan bomber 19 tahun asal Korea Selatan (Korsel) Son Heung-min.

Gol ini membuat Neuer makin nervous.  Apalagi, sekitar 30.900 penonton yang hadir di Coface Arena terus meneror Neuer.  Dampaknya, Son sukses menjebol gawang Neuer untuk kedua kalinya pada menit ke-30. Pada babak kedua, Heynckes menarik keluar Thomas Muller dan masukkan Toni Kroos.  Keputusan ini sangat tepat.  Pasalnya, Kroos akhirnya berhasil memperkecil ketinggalan pada menit ke-57.

“Ini  uji coba yang serius.  Tentu, kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi,” papar Jupp Heynckes, pelatih Bayern di situs resmi klub.

Bukti bahwa Bayern tampil serius adalah, turunnya hampir seluruh pilar.  Selain kiper utama Manuel Neuer, di lini pertahanan Bayern juga menurunkan Daniel van Buyten, Holger Badstuber, Philipp Lahm dan pemain muda Cuneyt Koz. Luiz Gustavo dan Bastian Schweinsteiger ditempatkan sebagai gelandang bertahan.  Sementara, trio  Arjen Robben, Thomas Muller dan Franck Ribery menopang Mario Gomez lini depan.

Dua pemain baru Rafinha dan Jerome Boateng juga terlihat di lapangan.  Namun, mereka hanya melakukan pemanasan di pinggir lapangan. “Mereka masih belum fit,” kata Heynckes.

Sementara itu, juara bertahan Borussia Dortmund memetik kemenangan tipis 1-0 atas FSV Mainz. Dengan kemenangan tersebut, Dortmund akan bertemu Hamburg pada laga final hari ini. (dns/bas/jpnn)

Atur Jatah Fee ke DPR

Rosalina: Anas Terima Uang

JAKARTA- Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, didakwa telah menyuap atasannya M Nazaruddin dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Wafid Muharam. Perempuan kelahiran Dolok Sanggul, Sumatera Utara yang akrab dipanggil dengan Rosa itu juga didakwa ikut menikmati fee dari proyek Wisma Atlet SEA Games yang didanai APBN.

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (20/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Agus Salim menyatakan Rosa bersama manajer pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk, M El Idris, memberi uang dalam bentuk empat lembar cek senilai Rp4,34 miliar kepada M Nazaruddin selaku anggota DPR RI. Rosa juga memberi tiga lembar cek senilai Rp3.28 miliar kepada Wafid Muharam.

Uang suap itu berasal dari PT DGI yang mengantongi kontrak proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang senilai Rp 191,6 miliar. “Pemberian itu karena Wafid selaku Kuasa Penggguna Anggaran dan M Nazaruddin selaku anggottta DPR RI, telah mengupayakan agar PT DGI menjadi pemenang proyek wisma atlet,” ujar Agus Salim.

Rosa, El Idris, Nazaruddin dan Dudung Purwadi selaku Dirut PT DGI, bertemu di kantor PT anak Negeri di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan, agar PT DGI bisa ikut dalam proyek-proyek yang didanai APBN. Nazaruddin pun selanjutnya meminta Dudung dan El Idris berkoordinasi dengan Rosa.

Selanjutnya, Rosa dan Nazaruddin menggelar pertemuan guna membicarakan masalah feeproyel wisma atlet. Dari pembicaraan itu, disepakati agar jika PT DGI lolos menjadi pemenang proyek wisma atlet maka PT Permai Group mendapat fee 18 persen dari nilai kontrak yang telah dikurangi PPN dan PPH.

Dari fee 18 persen itu, tidak semuanya dikantongi PT Permai Group. Sebab, disepakati pula bahwa lima persen akan disalurkan ke DPR RI, dan empat persen untuk daerah. “Sedangkan PT Permai Group mendapat sembilan persen,” sebut Agus Salim.

Atas dakwaan JPU, Rosa pun akan menyiapkan nota keberatan (eksepsi). Rosa beralasan, sama sekali tak ada fee dari proyek Wisma Atlet SEA Games yang diterimanya.

“Ngga ada, satu rupiah pun ngga ada saya terima,” ujar Rosa. Lebih lanjut Rosa menuturkan, dirinya hanya berfungsi sebagai pembawa pesan baik dari Nazaruddin maupun PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk . Usai sidang Mindo Rosalina Manulang, salah satu tersangka juga menyatakan bahwa Anas telah menerima uang dari proyek tersebut.
“Memang ada,” kata Rosalina dengan nada ketus.(ara/jpnn)

Mendadak Temui SBY

Anas Urbaningrum

Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendadak bertemu dengan SBY.  Santer beredar, pertemuan membahas tudingan-tudingan yang terus dilontarkan Nazaruddin.

Pantauan wartawan, Rabu (20/7) di Wisma Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, tempat presiden biasa menuntaskan urusan pribadi terlihat kendaraan pribadi Anas, mobil Toyota Vellfire bernopol B 69 AUD.
Sayangnya sejumlah wartawan yang meliput di sekitar Istana tidak bisa mendekat ke Wisma Negara.

Petugas keamanan melarang wartawan merapat ke sekitar lokasi, dengan radius sekitar 100 meter.
“Nggak boleh dekat-dekat Mas,” ucap petugas tersebut. Untuk diketahui, biasanya tidak ada larangan untuk mendekat ke wisma negara.

Staf Khusus Bidang Hukum Denny Indrayana sempat dikonfirmasi mengenai hal ini. Menurut Denny, pertemuan antara Anas dan SBY bisa saja karena jabatan masing-masing di partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pertemuan sekitar 1 jam sejak pukul 17.00 WIB itu hanya membahas Rakornas PD yang akan digelar pada 23 Juli mendatang.

“Tidak ada urgensi apapun membahas fitnah,” kata Anas saat dihubungi. “Membahas dan mengecek persiapan akhir rakornas,” imbuhnya.

Soal lain juga ikut dibahas yakni mengenai Pilkada Gorontalo. “Pembahasan Cagub dan Cawagub Gorontalo,” tutur Anas.

Nama Anas memang tengah menjadi buah bibir. Terlebih saat M Nazaruddin mengungkapkan adanya aliran dana pada Anas dari proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan kongres.

Isu ini kembali mencuat setelah Nazaruddin muncul di televisi kemarin. Namun Anas berkali-kali membantahnya. (net/jpnn)

Motor BMW Safwan Jadi Nomor Satu

MEDAN-Ratusan scuter dan  motor tua  berbagai jenis, mengikuti kontes Anniversary ke V Motor Plus Club (MPC), yang digelar di Stadion Teladan Medan, Minggu (17/7) sore. Peserta yang mengikuti acara ini datang dari berbagai daerah Kalimantan, Jawa, Padang, Pekanbaru dan Aceh.

Ratusan motor scuter dan jenis lain ini dinilai dengan beberapa kategori diantaranya, Kinclong, Imitasi, Air Brush, Modifikasi Unik, Extrem, Sespan, Harian, Turing dan Retro. “Scuter dan motor tua yang mengikuti kompetisi ini akan kita nilai dari segi warna cat, kebersihan mesin, sementara yang original dinilai dari tahun, rendahnya tua dinilai dari tahun pertama pembuatan masih ada. Kita juga menilai dari tingkat kesulitan modifikasi semua kendaraan tua, tidak hanya scuter saja tapi motor tua jenis lainnya,” beber Wahyu, Wakil Panitia Pelaksana MPC.

Pemenang dari kompetisi ini memperebutkan trophy piagam dan bingkisan. Anniversary ke V Motor Plus Club yang diketuai Idris Pulungan, dihadiri  50 Club Ikatan Vespa Indonesia, Motor Shock Brecker Pekan Baru, Club Motor dari Palembang dan SOC Banda Aceh. Sementar club motor dari Sumut sendiri yaitu  MSC, Serif, MAS, S36, VOC, VIP, SIM C dan yang lainya.

Dalam acara kontes ini, motor BMW milik Waka Polres Tebing Tinggi Kompol Drs Safwan Khayat MHum, keluar sebagai pemenangnya. Motor keluaran tahun 60 itu memang begitu banyak dilirik para pengunjung yang hadir dalam acara tersebut.

”Saya gak menyangka bisa menang dalam kontes ini,” tutur Safwan yang juga Pembina BMP ini.
Menurut Safwan disamping ia terpilih sebagai juara, mantan Kasat Lantas Polresta Medan ini berharap HUT MPC yang kelima tersebut  bisa menyatukan bermacam komunitas kegiatan anak muda berbagai daerah.”Kegiatan ini menyatukan berbagai komunitas, suku yang tidak memandang kelas ekonomi. Kami tidak berkarya tapi  berusaha untuk berkarya nyata,” bilang Kompol Safwan.

Pembina motor tua yang tergabung dalam Willys Auto Club, Herman Efendi yang hadir dalam acara ini menyambut baik kegiatan acara ini. Ia merasa kegiatan yang dinaungi Bikers Mitra Polri (BMP) ini begitu menyentuh berbagai kalangan, baik anak muda dan orang tua. (*/azw)

Riset Kenyamanan Berlalulintas

MEDAN- Lebaran memang masih cukup lama, sekitar 30 Agustus 2011 mendatang. Tetapi Dinas Perhubungan Sumut tidak mau kecolongan mengantisipasi mudik sebelum dan sesudah lebaran. Bersama sejumlah instansi terkait seperti Balai Besar Jalan Nasional, Biro Perekonomian Sumut, Dinas Binamarga, Ditlantas Poldasu dan Jasa Raharja melakukan riset tentang kenyamanan dalam berlalulintas jelang Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Hasil riset tersebut baru akan dipublikasikan 5 Agustus mendatang.

“Rencananya hasil riset ini akan diterima Plt Gubsu langsung,” ungkap Kadishub Sumut Rajali didampingi Kabid Perhubungan Darat Darwin Purba, Rabu (20/7). Menurut Rajali, riset yang dilakukan di antaranya mengenai jalan-jalan rusak, daerah rawan longsor, jalur alternatif mudik, berapa personel kepolisian maupun dishub yang akan turun dalam pengamanan dan pemantauan serta lainnya. “Jadi untuk lebih lengkapnya, kita baru bisa paparkan Jumat (5/8),” ungkapnya.

Menurutnya, Dinas Perhubungan bersama instansi-instansi tersebut sedang memantau semua jalan-jalan di Sumut. “Sebelum melakukan ekspos di kantor Gubsu, kita juga akan melakukan rapat internal pada Senin (25/7) mendatang mengenai hal itu juga,” kata Rajali.

Sedangkan mengenai jalur lalulintas di Aek Latong, menurut Rajali, jalur tersebut akan tetap digunakan tapi, sesuai situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. “Jika kondisi tak memungkinkan, seperti licin karena dibasahi hujan dan sebagainya, maka akan dialihkan ke jalur Gunung Tua Paluta,” katanya.

Rajali juga sempat mengungkapkan, jalur Aek Latong ini sudah disarankan untuk tak lagi digunakan. Namun, masih banyak armada bus yang membandel. “Itu sudah lama kita sarankan, karena kondisi jalan memang sudah sangat tak memungkinkan jika cuaca sedang buruk. Namun, memang kita akui pihak-pihak tertentu tak mau mengindahkan saran kami ini,” ujarnya lagi.

Menurutnya, jalur tersebut sejak 2008 lalu sudah dipasangi portal. “Di Pal-11 sejak 2008 lalu kita sudah memasang portal. Namun, dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Hingga kini jalur tersebut masih digunakan dan tentunya armada bus harus mengambil risiko terburuk untuk melewati jalur itu saat cuaca buruk,” jelas Rajali.(saz)

Polisi Jangan Jebak Masyarakat

MEDAN- Untuk meningkatkan kinerja kepolisian secara profesional di masa depan, maka diperlukan polisi yang proaktif dan berbaur dengan masyarakat. Jangan jebak masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini diungkaplan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Drs Edward Aritonang MM dalam seminar nasional “Refleksi, Evaluasi, dan Visi Grand Strategis Polri 2005-2025 di HUT Bhayangkara Ke-65 tahun di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, Rabu (20/7).

Saat ini kata dia banyak saat ini polisi untuk mendapat rupiah menjebak masyarakat. Misalnya, petugas kepolisian yang berdiri di belakang rambu lalu lintas. Setelah masyarakat melintas langsung ditangkap untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kenderaan bermotor, ujungnya akan melakukan perdamaian. Seharusnya, petugas kepolisian  berdiri di depan rambu lalu lintas dan memberikan teguran kepada masyarakat bila dianggap melanggar lalu lintas, bukan menilang masyarakat dengan cara sembunyi.

Disebutkan mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini, polisi ke depan harus demokratis dengan cara menjunjung tinggi akuntabilitas dalam bertugas, memprioritaskan pelayanan, melindungi HAM dan bekerja sesuai dengan prosedur hukum. Dalam pemeriksaan kasus harus bersikap adil dan tegas serta harus menghindari tindakan yang dilakukan kepolisian dapat menyakiti hati rakyat. Harus diingat polisi itu milik negara dan masyarakat.

Dikatakan Jenderal Bintang Dua ini, dalam melaksanakan tugas selama ini pihak kepolisian melakukan kerja setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Untuk kedepannya, petugas kepolisian harus pro aktif dengan membaur bersama masyarakat agar mendapat informasi tentang kejahatan sehingga tindakan kriminal dapat dicegah sedini mungkin.
“Polisi juga harus merespon permintaan masyarakat yang mengganggu kamtibnas. Misalnya, masyarakat meminta polisi untuk menjaga umat muslim saat sholat Jumat sering terganggu oleh pengendera sepeda motor yang bising. Atas permintaan itu, pihak kepolisian harus menempatkan personil agar masyarakat yang akan melintas Mesjid diarahkan ke jalan yang lain sehingga umat Islam dalam menjalan ibadah dapar berjalan dengan khidmat.

“Intinya kedepan polisi harus berbenah diri dan mereformasi mulai saat ini. Jangan lagi pihak kepolisian menjebak masyarakat hanya untuk mementingkan diri sendiri” tegas Edward.

Di sisi lain, anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali menjelaskan dalam grand strategi Polri 2005-2025 ada tiga pilar utama yang merupakan kebutuhan publik terhadap pelayanan publik, yakni tahap membangun kepercayaan masyarakat, membangun jaringan dan kemitraan serta pelayanan prima.

Disebutkannya, pencapaian ketiga pilar grand strategi polri itu, memprasyaratkan kinerja Polri dalam aneka performance Polri. Diantaranya polisi sipil bukan polisi berwatakan militer, polisi berbasis pelayanan masyarakat, polisi berbasis hak asasi manusia dan pemolisian demokraktik.

Lebih lanjut ia mengatakan pemolisian demokraktik karena merupakan penjabaran/aktualisasi sistem kepolisian nasional yang perlu dipergunakan dalam rangka memantapkan revitalisasi Polri membangun kepercayaan, kemitraan/jaringan guna mewujudkan pelayanan prima.

“Berbasis paradigma pemolisian demokraktik seluruh warga negara Indonesia dapat berharap tidak akan membangun kekuasaan negara yang menjadi beban tanggungjawab Polri, dengan pendekatan ideologis dan refresif” terangnya.
Sementara, Hj Azlaini Agus dari tim Ombudsman mengatakan pertemuan kali ini sia-sia. “Coba lihat, banyak kursi yang kosong. Seharusnya yang diundang dalam kegiatan ini para Kapolsek dan Kapolres, karena mereka merupakan ujung tombak institusi Kepolisian untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Dia juga mengeluhkan paradigma yang berlaku selama ini, bahwa setiap oknum Polisi yang bermasalah selalu dibuang ke Nias Selatan (Nisel). “Jangan sampai Nisel dijadikan lokasi pembuangan oknum Polisi yang bermasalah. Bagaimana masyarakat di sana bisa mendapat pelayanan yang baik kalau Polisinya bermasalah,” pintanya.

Kalau bisa, lanjutnya, berikan penghargaan misalnya kenaikan pangkat istimewa atau remunerasi lebih kepada Polisi yang mau bertugas di sana.

Soal reformasi Polri, dia mengatakan memang berjalan tetapi sangat lambat bahkan terseok-seok. Sangat berbeda dengan gerak perubahan di masyarakat yang begitu cepat. Salah satu contoh, jika terjadi kasus di suatu lingkungan disarankan melapor ke Ketua Rukun Tetangga (RT) kenapa bukan ke Polisi. Jadi wajar rasanya masyarakat masih ragu terhadap Kepolisian.(ari)

Malaysia Keluhkan Pemalsuan Dokumen

MEDAN-Pemerintah Malaysia dalam hal ini kementerian pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang dalam bahasa setempat dikatakan Jabatan Pengajian Tinggi,  mengeluhkan pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan akademisi dan intelektual yang digunakan agen di Indonesia.

“ Hal tersebut diketahui dari hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Medan di Negeri Tetangga, Malaysia dalam menerima mahasiswa baru di Tanah Air khususnya di Perguruan Tinggi di Sumatera, termasuk Medan, “ ujar Ibeng Syafruddin Rani SH selaku Sekretaris Daerah LIRA Medan, Selasa (19/7).
Diktakannya, jabatan Pengajian Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur memastikan dokumen izin menimba ilmu di Indonesia, banyak dipalsukan agen. Dokumen yang dipalsukan adalah Sijil Sokongan Luar Negara (NOC). “ Menurut Datuk Nazaruddin, eksekutif di Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia, NOC palsu digunakan dengan melibatkan oknum akademisi dan intelektual dari Malaysia dan Indonesia,” ucap Ibeng didampingi Wali Kota LIRA Medan Ganda Manurung.

Dijelaskannya, LIRA Medan dipimpin Ganda Manurung melakukan investigasi sepekan di Malaysia. Investigasi dilakukan atas dasar korban NOC palsu dari Malaysia yang ditengarai dilakukan oknum akademisi dan intelektual dari salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Medan.

Dalam Perjalanan LIRA Medan secara formal dimulai dari KBRI di Kuala Lumpur, ke kementerian pendidikan Malaysia dan berakhir di Jabatan Pengajian Tinggi. Secara nonformal, investigasi pun dilakukan ke sejumlah agen, baik di Medan maupun di Kuala Lumpur. “Sejumlah kepastian pemalsuan, terkumpul dan LIRA secara resmi meneruskan ke Gubernur LIRA Sumut untuk dilanjutkan ke Presiden LIRA dan seterusnya disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan pihak yang diduga terkait mengetahui guna ditindaklanjuti,” cetusnya lagi.

Kroscek yang dilakukan LIRA Medan, lanjut Ibeng, memastikan adanya sejumlah tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum dan merugikan materi besar peserta pendidikan. Selain kerugian itu, ujar Ibeng Syafruddin Rani, secara nasionalisme nama Indonesia rusak di luar negeri. “Reputasi Indonesia makin rusak. Memalukan. LIRA minta setelah dokumen hasil temuan disampaikan ke instansi yang diduga oknumnya terlibat, ditindaklanjuti. Secara hukum, LIRA sedang menyusun langkah,” tandasnya mengakhiri.(*/adl)