26 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15056

Sebelum Kabur Penipu Ngajak Dugem

Korban Penipuan Rp40 M Ramai-ramai Lapor Polisi

MEDAN- Korban penipuan yang dilakukan wanita bernama Dewi Astati (DA) ramai-ramai mengadu ke polisi. Enam warga masing-masing Ida, Richa, Nanggal, Ibu Purba dan Juli serta Aminuddin Harahap mengadu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumut dengan nomor pengaduan No Pol TBL/429/VII/2011/SPKT II, Rabu (6/7).

Juli mengaku menyetor sebanyak Rp800 juta, kemudian Ibu Purba sekitar Rp120 juta, dan yang paling banyak adalah Richa yang telah menyetor hampir Rp4 miliar.

Ida (50) menuturkan, awalnya Dwi Astati mengaku, dirinya akan berbisnis alat-alat berat. Setelah nanti bisnis berjalan, maka uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan dengan keuntungan yang lebih besar serta pengembalian modal. Sayangnya, hingga lima kali dirinya meminta uang itu kembali, Dwi Astati selalu berkilah “Dia pinjam katanya untuk bisnis alat berat. Dan janjinya, akan dikembalikan bulan Maret.

Setelah bulan Maret, saya tagih. Sudah lima kali saya tagih tapi katanya ditunda sampai bulan April. Waktu bulan April, saat ditagih ternyata dia (Dwi Astati, Red) sudah lari. Ini kuitansi yang Rp50 juta, nanti kalau sudah ketangkap baru kita buka semuanya. Waktu itu juga, saat saya tagih saya diberi cek atas tandatangan dia. Ternyata waktu mau dicairkan, eh rupanya cek kosong,” ungkap perempuan berjilbab itu.

Lebih lanjut Ida menuturkan, dirinya stres jika mengingat-ingat hal itu. “Kalau mengingat-ingat jumlah yang dipinjamnya, stres saya. Jika sudah bertemu baru saya tagih,” aku Ida.
Sementara itu, korban lainnya L Br Purba (45), Purba lebih banyak diam tak banyak bicara. Sama halnya dengan Aminuddin Harahap yang tertipu Rp400 juta. Lain halnya dengan Bu Nanggal yang tertipu Rp220 juta.

Meskipun dirinya juga menjadi korban, tapi terlihat tetap tegar dan selalu tersenyum. “Saya dengar, ada satu korban yang telah menginvestasikan sebesar Rp11 miliar, dan kalau tidak salah juga merupakan saudaranya sekarang sudah stres. Stres memikirkan bagaimana mengembalikan uang itu. karena semua uang itu bukan hanya uangnya sendiri,” terangnya.
Sedangkan Richa yang diperkirakan telah merugi hampir Rp4 miliar, hanya bisa bersembunyi di dalam mobil di parkir Mapoldasu.

Menurut mereka, jumlah korban penipuan yang dilakukan Dwi Astati berkisar 30 orang lebih. Karena, terdengar kabar lagi, saudara-saudara para korban ini yang berada di Pulau Jawa seperti Bandung, Tangerang dan daerah lainnya juga telah mengaku dihubungi oleh Dwi Astati.

“Bukan hanya kami, masih banyak lagi yang lain. Tapi yang lain mungkin malu melaporkannya. Bahkan ada yang tertipu Rp11 miliar,” kata Ida yang dibenarkan korban lain.

Sebelumnya wanita itu bernama Melivina, warga Simalingkar juga sudah mengadu ke Malporesta Medan, Selasa (5/7). Dia mengaku mengalami kerugian mencapai Rp1,3 miliar. Sementara korban lainnya juga berniat akan melapor ke polisi.

Erna, salah seorang korban kepada Sumut Pos juga mengaku telah tertipu sebanyak Rp150 juta tersebut, kepercayaannya timbul dan bersedia menginvestasikan dana miliknya kepada DA dikarenakan, dijanjikan akan mendapat fee bulanan sebesar 3,5 persen dari total nominal yang diinvestasikan.

“Saya kenal dengan DA sejak 8 tahun lalu. Saya diajak ikut itu sejak awal tahun ini, dengan janji fee 3,5 persen setiap bulannya. Memang saya sempat beberapa kali dapat fee itu. Namun saat saya minta uang modal saya kembali di bulan April lalu, tidak dikasih DA dengan alasan akan cair secara keseluruhannya di 27 Juni 2011 lalu. Ternyata sampai sekarang tidak ada,” bebernya.

Erna yang mengaku merasa curiga sejak April bahkan telah mencari DA hingga ke rumah orangtuanya di Jalan Garu VI Gang Merbok. Bukan hanya menagih, Erna juga sempat begadang menunggu DA di rumah orangtuanya itu.

“Di rumahnya di Johor sudah entah berapa kali, ke rumah orangtuanya juga. Begadang sampai pukul 04.00 WIB pagi pun sudah. Tapi memang udah lari orangnya. Orangtua perempuan DA yakni, Siti Fatimah (SF) juga katanya pergi dengan DA,” kata ibu muda yang tinggal di Jalan Bunga Ncole Komplek Lizardi Medan Tuntungan tersebut.

Diutarakannya, Erna memberikan uang sebesar Rp150 juta untuk investasi pada bisnis yang katanya digeluti DA secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp10 juta, kedua Rp20 juta, ketiga Rp10 juta, keempat Rp10 juta dan terakhir sebesar Rp100 juta.

“Kalau saya secara bertahap. Yang lain tidak tahu. Yang lain juga katanya sudah keluar miliaran, dan fee yang dijanjikan oleh DA pun bervariasi tergantung dari nominal uang yang diinvestasikan. Rata-ratanya antara 3,5 persen hingga 10 persen,” cetusnya.

Sementara itu, salah seorang korban lainnya, Ida yang berprofesi sebagai pedagang mengaku, dirinya kerap kali diajak dugem oleh DA. Lokasi yang dipilih DA adalah Inul Vista. Sayangnya, Ida tidak pernah mau untuk ikut dugem.

“Beberapa kali sebelum kabur itu, saya sering diajak dugem di Inul Vista. Tapi saya tidak mau,” ungkap perempuan yang mengaku telah menginvestasikan dana sebesar Rp360 juta kepada DA.

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) AKBP Prastiono menyatakan, laporan para korban akan diproses dan dilakukan penyelidikan. “Semoga kasus ini cepat terbongkar,”kata Agus.
Sementara begitu kasusnya mencuat akun facebook milik Dewi Astati langsung diperbaharui.

Foto-foto Dewi Asti yang sempat terpajang langsung dihapus dan tinggal tanda tanya. Dari hasil penelusuran wartawan koran ini di akun Dewi Astati mulai berubah sejak Selasa (5/7).

Dalam akun terakhirnya, info tentang Dewi Asti cuma tertulis jenis kelamin perempuan, Dewi hanya berbagi beberapa informasi profil dengan semua orang. Jika anda mengenal Dewi, tambahkan dia sebagai teman atau kirimi ia pesan. Semua daftar temannya juga sudah tak ada lagi. (ari/mag-7)

Inalum Diperebutkan Pengusaha

MEDAN-Kepemilikan saham sebesar 58,88 persen konsorsium Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA) menjadi ‘rebutan’ banyak pihak jelang berakhirnya Master Agreement 2013. Selain pemerintah pusat, pemprovsu dan 10 pemkab/pemko di sekitar Danau Toba, sejumlah pihak swasta nasional terang-terangan menyatakan minatnya mengakuisisi saham NAA.

Jenderal TNI (Purn) Luhut B Panjaitan melalui PT Toba Sejahtera miliknya bukan satu-satunya pihak swasta yang menyatakan ketertarikannya bekerja sama dengan pemprov dan 10 pemda untuk menguasai saham NAA.

Diam-diam, sejumlah pengusaha yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (APPLMI)n
juga berminat untuk ikut membeli saham Inalum yang selama ini dikuasai perusahaan konsorsium Jepang itu.

Ketum APPLMI Ahmad Safiun mengatakan, beberapa pengusaha yang menjadi anggota asosiasi sudah menyampaikan keinginan kepemilikan saham Inalum itu kepada pemerintah. Hingga saat ini, mereka masih menunggu kebijakan pemerintah terkait model pengelolaan Inalum pasca putus kontrak dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA).

“Kita sudah bicara dengan pemerintah. Kita tunggu saja karena pemerintah yang punya opsi-opsi,” ujar Ahmad Safiun saat dihubungi Sumut Pos ini, kemarin (6/7).

Hanya saja, dia menyebutkan, keinginan untuk memiliki saham Inalum, tidaklah sebesar yang diinginkan Luhut Panjaitan melalui PT Toba Sejahtera, yang telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum.
“Kami tidak mungkin sendirian, karena itu besar.

Jepang saja menggunakan konsorsium,” terang Ahmad. Hanya saja, Ahmad yang kemarin mengaku sedang di Bali, tidak mau menyebutkan berapa persen saham yang ingin dimiliki anggotanya. Dia juga belum mau menyebutkan ‘bendera’ perusahaan yang berminat ikut membeli saham Inalum dimaksud.

Apa motivasi ikut terlibat? Ahmad mengatakan, semua pengusaha sudah barang tentu ingin ikut terlibat. Alasannya, PT Inalum merupakan perusahaan besar dan strategis.  Dari pertimbangan bisnis, Inalum yang memproduksi alumunium itu juga punya prospek yang teramat cerah.

“Kita, di dalam negeri saja, masih sangat membutuhkan alumunium. Alumunium itu logam yang sangat dibutuhkan setelah besi. Sekarang ini, semua alat angkut menggunakan bahan alumunium karena lebih ringan dibanding besi,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini kelompok kerja (pokja) penyiapan pengakhiran Master Agreement yang tugasnya mempersiapkan pemutusan kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA), belum pernah membahas mengenai siapa saja yang nantinya akan dilibatkan dalam pengelolaan Inalum pasca 2013. Pokja hingga saat ini masih berkutat melakukan kajian terhadap sejumlah opsi model pengelolaan Inalum pasca 2013 mendatang.

Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait, dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Tim Pelaksana Pokja, kepada koran ini 1 Juli 2011 menjelaskan,  belum ada keputusan apakah nantinya akan melibatkan swasta atau tidak. Sejumlah opsi masih adalah kajian Pokja terkait siapa yang akan dijadikan mitra strategis atau mitra utama pengelolaan Inalum ke depan. Opsi-opsi itu antara lain dengan pelepasan saham perdana (IPO/Initial Public Offering), dibatasi khusus dalam negeri, pihak luar negeri diberi kesempatan, melibatkan pemda, dan atau melibatkan swasta.

Ajukan Simulasi
Keinginan pihak swasta dan pemerintah Indonesia mengakuisisi 58,88 persen saham NAA disambut baik banyak kalangan. Keinginan itu diharapkan secara nyata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang berada di sekitar PT Inalum.

Meski demikian, Ketua Fraksi PKS Hidayatullah, menegaskan agar tujuan mulia pengambilalihan saham NAA itu sesuai harapan, pihak swasta yang menyatakan keinginan bekerja sama dengan pemprov dan 10 pemkab/pemko, membuat simulasi keuntungan. Dalam simulasi harus tergambar jelas keuntungan yang akan diperoleh pemprovsu, 10 pemerintah kabupaten/kota dan dampaknya bagi masyarakat, pasca pengambilalihan pada 2013 mendatang.

“Dengan begitu, pemerintah bisa memperhitungkan keuntungannya dan mempertimbangkan apakah dengan keuntungan yang telah dihitung tadi memang layak untuk diterima,” kata Hidayatullah, kemarin (6/7).

Hingga 2013 mendatang, Jepang tepat berkuasa di PT Inalum selama 30 tahun. “Nah, jika kita harus menutupi utang dengan keuntungan dari saham yang relatif kecil selama 30 tahun mendatang lagi misalnya, kapan lagi pemprovsu dan 10 pemkab/kota merasakan keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Hidayatullah.

Untuk simulasi ini, menurut Hidayatullah, semua bisa dihitung karena data-data yang dibutuhkan untuk memperhitungkan keuntungan dari saham tersebut ada di perusahaan dan di pemerintahan.
Membicarakan masalah lain, Hidayatullah mengkritisi prinsip pemerintah Indonesia yang sangat senang dengan ‘komisi.’ Menurutnya, bahan baku untuk menghasilkan lempengan alumunium ini (alumunia, red) terdapat banyak di Bumi Indonesia.

“Namun, selama ini kita mengimpornya dari Australia. Sementara, hasil pembicaraan dari sebagian orang dari PT Inalum yang sempat kami lakukan, mereka mengaku Alumunia ini memang diimpor dari Australia. Namun, ternyata Alumunia ini banyak dihasilkan di Kalimantan, dan anehnya juga diekspor ke Australia oleh Indonesia,” ungkapnya.

Ini disebabkan, tuturnya lagi, karena pemerintah kita yang doyan ‘komisi.’ “Karenanya, biar harga mahal dibeli dari luar negeri, yang penting ada komisi buat dia. Satu lagi yang menjadi permasalahan, pemerintah saat ini memang merasa untuk membuat satu pabrik penghasil Alumunia atau pabrik-pabrik lain penghasil bahan baku yang SDA-nya banyak di Indonesia ini, dirasa lebih ‘ribet’ prosesnya. Padahal jika sudah ada pabriknya, tentunya harganya akan lebih murah,” kata Hidayatullah.

Sementara itu, anggota Pansus PT Inalum dari DPRD Sumut Amsal menjelaskan, dengan menjaga kelestarian habitat hutan di sekitar PLTA, atau lebih tepatnya Sungai Asahan tersebut, maka PLTA bisa menjadi investasi yang menguntungkan bagi Pemprovsu dan 10 Kabupaten/Kota. “Karena selama debit air terjaga maka PLTA ini akan terus berjalan dan menghasilkan listrik yang cukup besar.

Nah, selama ini, listrik hasil dari PLTA digunakan lebih banyak untuk mengelola PT Inalum, baik proses penghasilan Alumunium, maupun untuk kebutuhan proyek sehari-hari. Tentunya dengan bayaran listrik yang lebih murah,” jelasnya.

Bukan tak mungkin, sambung Amsal, kita menjadikan PLTA tersebut sebagai investasi jangka panjang. Karena menurutnya, dengan menaikkan tarif listrik sesuai standar baik untuk PT Inalum maupun untuk masyarakat Sumut secara umum, merupakan pemasukan yang cukup besar dan merupakan keuntungan yang nantinya bisa dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. (sam/saz)

CBD Harus Distanvaskan

MEDAN-Keberadaan Central Bussines District (CBD) di Medan Polonia masih terus menimbulkan pro-kontra terkait masalah sertifikat, pajak, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan keamanan penerbangan dari dan ke Polonia Medan. Permasalahan tersebut dipastikan akan mengganggu rencana pembangunan CBD dan juga konsep pembangunan Kota Medan secara menyeluruh. Karena itu, banyak pihak meminta agar pembangunan CBD dihentikan sementara.

Salah satu pihak yang menuntut pembangunan CBD distanvaskan adalah Rafriandi Nasution kepada Sumut Pos, Rabu (6/7). “CBD ini masih banyak persoalan. Kita berharap, pembangunan CBD distanvaskan dulu sampai masalah tuntas dan Bandara Kualanamu selesai,” tegas pengamat tata kota tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan Juliandi Siregar lebih menyoroti persoalan pajaknya. Dikatakannya, seyogyanya pihak pengembang segera melunasinya ke instansi terkait, baik itu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan maupun kantor pajak setempat. Karena persoalan itu, secara otomatis akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pajakn
“Kita mengimbau, agar pihak CBD untuk segera melunasinya. Dan pihak yang berwenang untuk menagih itu, harus juga pro aktif,” tandasnya.

Koordinator Regional I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Wilayah Sumut Tadjuddin Nur menilai, keberadaan CDB ini merupakan kekeliruan dari berbagai pihak, baik itu legislatif maupun eksekutif serta instansi-instansi yang bersangkutan.

Salah satu contohnya adalah persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. “Kita menyesalkan persoalan ini. Mengenai tata ruang adalah tanggungjawab legislatif, dan pihak-pihak lainnya. sudah tren dan memang menjadi kenyataan bahwa, Tata Ruang Kota akan selalu berubah akibat Tata Uang,” tukasnya,

Dijelaskannya lagi, munculnya persoalan ini juga tidak mungkin terjadi jika tidak ada peran serta kepala daerah bersangkutan. Karena berdirinya sebuah bangunan di Kota Medan yang megah dan sebagainya, pastinya ada restu dari Wali Kota Medan.
“Tidak mungkin berdiri, tanpa adanya restu dari Wali Kota yang ada. Karena Medan ini dipimpin wali kota,” pungkasnya.

Kemudian, lanjut pria yang juga mantan Ketua DPD REI Sumut ini, segala hal yang bersangkutan perizinan dan sebagainya akan bisa terabaikan, ketika ada tujuan untuk meloloskan kepentingan-kepentingan dari lingkungan kekuasaan.

“Penerbitan IMB dan lainnya adalah wewenang wali kota melalui pejabat yang ditunjuknya. Namun, kalau ditanya apakah tidak sebaiknya keberadaan CBD tersebut ditinjau ulang, saya rasa terpulang pada wali kotanya. Apakah wali kota serta jajarannya dan termasuk pula anggota dewannya peka terhadap persoalan ini atau tidak,” cetusnya.

Pemko tak Tegas
Terkait kesan manajemen CBD Polonia menghindar kewajiban pembayaran BPHTB dengan cara tak mengajukan balik nama dari pemilik lahan PT MMP menjadi milik CBD Polonia, Pemko Medan tidak bisa memaksa. Pemko hannya bisa mengimbau untuk melakukan pembayaran.

“Ini istilahnya jemput bola, Pemko tidak ada haknya untuk memaksa membayar tetapi hannya menghimbau. Walau tak harus membayar, tetapi tetap ditagih. Hanya saja persoalan waktu yang tidak bisa dipaksakan. Hannya menghimbau untuk menyarankan karena menyangkut PAD,” ujar Sekda Pemko Medan, Syaiful Bahri, kemarin.

Dikatakannya, Retribusi BPHTB secara tidak langsung untuk pembayaran. Dimana, sesuai dengan harga NJOP yang ada didalam setifikat makin lama membayar akan semakin mahal pada saat transaksi.

“Harga NJOP naik, harga BPHTB tersebut akan naik juga. Sesuai dengan sertifikat yang dipegang. Bisa dikenakan 2 x BPHTB, walau tidak diwajibkan untuk membayar sesuai dengan sertifikat. Yang memohon IMB namanya Benny Basri,”  ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Sayiful, pihak pengembang akan merugi karena ada NJOP yang akan bakal naik. Sementara untuk saksinya tidak ada diatur dalam sertifikat karena ini merupakan masalah hukum Perdata.

“Masalah Perdata ini, jadi yang dilakukan Pemko hannya menagihnya agar sumber penerimaan meningkat,” katanya lagi.

Saat disinggung dengan masalah tak mengajukan Hak Pengelolahan (HPL) nya. Syaiful langsung menjelaskan kalau lahan tersebut merupakan milik TNI AU. “Untuk lebih jelasnya tanya ke BPN,” bebernya.

Sementara Kepala BPN Kota Medan, M Thoriq yang coba dikonfirmasi wartawan koran ini, tidak bisa karena HP yang bersangkutan tidak aktif. Tetapi sebelumnya, Thoriq mengatakan kalau CBD Polonia tidak ada mengajukan HPL nya ke BPN. “CBD Polonia tak ada mengajukan HPL nya,” ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ilhamsyah mengatakan kalau surat tanah CBD polonia tidak ada masalah. Tetapi mengenai tunggakan BPHTB nya, CBD Polonia belum mengurus sertifikat.
“Mereka belum mengurus sertifikat. Jadi harus mengurus sertifikat agar segera membayar BPHTB,” katanya.

Sedangkan agar perumahan CBD Polonia dapat dilakukan jual beli karena belum dibeli orang lain. Ilhamsyah menjelaskan kalau HPL harus diurus oleh pengembang agar bisa membayar BPHTBnya.
“HGB harus diurus pengembang, agar bisa membayar BPHTB nya,” pintanya.(ari/adl)

Licin, Nazaruddin Kecoh Tim Pemburu

Terlihat Jalan-jalan di Kuala Lumpur

JAKARTA- Keseriusan polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menangkap tersangka kasus suap wisma atlet Sea Games 2011 Palembang Muhammad Nazaruddin benar-benar dipertaruhkan. Walau masih berusia 32 tahun, kelihaian Nazaruddin dalam meloloskan jejak cukup lumayan. Buktinya, sudah dua kali tim KPK kecolongan.

Kemarin, tim pemburu juga dibuat bingung dengan informasi yang beredar melalui Blackberry Messenger (BBM). Anggota DPR dari dapil Jember Lumajang itu disebut-sebut berada di Bangil, Jawa Timur. “Operasi pelarian memang dikendalikan dari Singapura, tapi Nazar ada di Bangil,” begitu tulisan BBM yang beredar cepat di kalangan wartawan.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam, polisi memilih wait and see. “Kalau itu informasi dari masyarakat tentu akan kita tindaklanjuti,” kata jenderal dua bintang itu.

Penelusuran polisi, kata Anton selalu dibicarakan dengan KPK “Karena dia statusnya kan tersangka KPK. Kita membantu saja,” ujar mantan Kapolda Jatim ini.

Rupanya, menurut informasi yang dihimpun koran ini, kerancuan siapa penjuru atau leader  dari tim pemburu itulah yang jadi penghambat di lapangan. Tim dari kepolisian menjadi hati-hati bergerak karena KPK juga punya tim sendiri. “Kita tidak ingin melangkahi,” ujar sumber Jawa Pos kemarin.

Tim Polri yang berangkat ke Singapura beberapa hari lalu belum ditarik pulang. Meskipun, sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Singapura bahwa Nazaruddin tidak ada di negeri Singa. “Masih di Roxy Marina, Singapura,” jelas perwira menengah ini.

Tadi malam, pesan singkat melalui Blackberry Messenger juga beredar. Isinya : Nazaruddin ditangkap Interpol di Manila. Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi tadi malam mengatakan, pihaknya belum mengetahui kabar tentang penangkapan Nazaruddin di Filipina itu.

Tak hanya Haryono, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Bambang Irawan juga mengaku belum mengetahui kabar penangkapan tersebut. Yang jelas, kata dia, hingga tadi malam, belum ada informasi yang masuk ke instansinya yang menyatakan bahwa mantan anggota Komisi III itu sudah berhasil dibekuk di luar negeri.

Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam pesan singkatnya yang dikirimkan pada wartawan menegaskan, informasi tertangkapnya Nazaruddin di Filipina belum terkonfirmasi. “Sudah dicek ke KBRI Filipina tidak ada,” kata mantan Panglima TNI itu.

Sementara itu, Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo saat ditemui usai rapat bersama timwas Bank Century di Gedung KPK mengatakan,  sampai saat ini keberadaan Nazaruddin belum bisa dideteksi. Namun, dia mengaku bahwa tim Polri sudah dikirimkan ke Singapura kini sedang berupaya keras untuk melacak keberadaan Nazaruddin.

“Tapi sampai sekarang belum ada laporan,”  kata Timur. Menurutnya, selain mengirimkan tim ke Singapura, Mabes Polri juga sudah mengirimkan red notice untuk memburu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut terhadap instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangkap M Nazaruddin dari pelariannya. Tapi saat disinggung tentang pernyataan pemerintah Singapura yang menyatakan bahwa Nazaruddin sudah tidak berada di sana, Timur mengaku akan mendalami dan menyelidiki laporan tersebut. “Itu semua informasi yang akan kami selidiki,” katanya singkat.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, pihaknya saat ini belum bisa memastikan keberadaan Nazaruddin. Yang bisa dipastikan, bahwa saat ini paspor Nazaruddin sudah dicabut, dan KemenkumHAM sudah memberitahukan status tersebut kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri.

“Mungkin dia ke Malaysia atau dimana. Tapi sekarang kami juga tidak tahu ada dimana itu (Nazaruddin),” kata Patrialis, usai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Tugas untuk melacak Nazaruddin saat ini, kata Patrialis, sudah menjadi tanggung jawab Polri. Kapolri sendiri sudah menindaklanjuti status Nazaruddin ke situs interpol. Jika ada kendala pemulangan, tentu pihak Polri yang lebih tahu. “Saya tanya dulu ke kawan kepolisian,” ujarnya.

Apakah betul Nazaruddin memiliki paspor lebih dari satu? Patrialis tidak mengetahui hal itu. Menurut dia, Nazaruddin terdaftar di pihak imigrasi dengan satu paspor saja. “Kalau ada yang lain, di luar sepengetahuan kita,” katanya.

Patrialis juga tidak ingin berspekulasi atas informasi bahwa Pemerintah Singapura sengaja melindungi Nazaruddin. Menurut dia, informasi yang disampaikan oleh Kementrian Luar Negeri Singapura adalah resmi. Tidak mungkin KemenkumHAM sebagai bagian institusi pemerintah RI lantas menuding indikasi tersebut. “Kita harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Saya kira mereka (Singapura) juga tidak mau bohong lah,” nilainya.

Pemerintah RI sendiri, kata Patrialis, tengah melakukan upaya untuk melacak dan kemudian memulangkan Nazaruddin. Namun, tentu tidak bisa semua informasi disampaikan kepada publik. “Polisi sekarang sudah jalan, kita tunggu saja hasilnya. Jadi gak bisa kita kasih tahu semua. Nanti malah gak dapat dong,” tandasnya.

Sementara itu, kemarin KPK kembali memeriksa tersangka kasus suap wisma atlet Wafid Muharam. Sesmenpora non aktif tersebut kemarin dimintai keterangan perihal tentang proses pengadaan dan tender pelaksaan proyel wisma atlet. “Semua dijawab dengan tenang oleh pak Wafid,” kata Erman Umar, kuasa hukum Wafid.

Selain tentang pengadaan proyek wisma atlet, kepada penyidik, Wafid juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Menpora Andi Mallareng dan beberapa anggota DPR, yakni Muhammad Nazaruddin, dan Angelina Sondakh yang berlangsung di ruang Menpora di lantai 10.

“Baru kali ini pak Wafid ditanyai tentang pertemuan itu,” kata Erman. Nah, menjawab pertanyaan itu, Wafid pun menceritakan bahwa memang benar Andi Mallarangeng memperkenalkan dirinya dengan Nazaruddin. Perkenalan tersebut terjadi pada di akhir pertemuan. “Waktu rapatnya hampir selesai, pak Wafid dipanggil ke ruangan Menpora lalu diperkenalkan. Jadi pak Wafid nggak tahu apa-apa tentang pertemuan waktu itu,” katanya.

Sementara itu seorang pengusaha asal Jakarta kepada wartawan Sumut Pos kemarin (6/7) mengaku, melihat buronan KPK itu di Kuala Lumpur Malaysia. “Waktu itu sekira pukul lima sore hari Kamis tanggal 30 Juni, saat saya berada di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur, secara tidak sengaja saya bertemu dia (Nazaruddin, Red) di sana. Saya yakin itu pasti Nazaruddin, karena wajahnya familiar dan setiap hari masuk TV. Anak saya yang pertama melihatnya,” ujarnya menolak disebutkan identitasnya.

Dia mengatakan, keberadaannya di Kuala Lumpur saat itu membawa anaknya yang sedang liburan sekolah. Dia juga tidak pernah menyangka bakal melihat Nazaruddin di Kuala Lumpur. Pasalnya, saat itu pemberitaan masih gencar menyebut Nazaruddin berada di Singapura. “Saya sedang melintas bersama anak saya. Saya langsung terkejut begitu anak saya mengatakan, ada Nazaruddin di tempat itu. Sayangnya, saat itu saya tidak membawa kamera karena tertinggal di penginapan,” katanya.

Saat terlihat Nazaruddin sedang beraktivitas apa? Pengusaha itu bilang, saat itu Nazaruddin berada di lantai satu tower twin itu, menuju ke basement. “Nazaruddin berjalan bersama dua orang lainnya, yang satu berwajah oriental, dan yang satu lagi berwajah Timur Tengah. Saat itu Nazaruddin memakai baju jeans warna kebiruan, dengan bawahan yang sama,” katanya.

Dijelaskannya, kondisi Nazaruddin saat itu hampir 100 persen berubah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, berbeda dengan foto atau gambar Nazaruddin yang sering tayang di televisi. Satu lagi yang membuatnya tampak berubah adalah kumis yang melintang agak tebal.

“Saat itu dia berkumis, padahal selama ini seperti yang tampak di TV, Nazaruddin selalu tampil klimis, kumisnya selalu dicukur,” tambahnya.
Karena saat itu dia sedang membawa anak, tak mungkin dia mengikuti atau berusaha lebih dekat dengan Nazaruddin.

Sepupunya di DPRD Riau Juga Kabur
Anggota keluarga Nazaruddin juga sudah kabur. M Nasir misalnya, sudah tak tampak di Komisi III DPR beberapa hari terakhir. Rita Zahara, sepupu Nazaruddin yang menjadi anggota DPRD Riau, juga sulit dihubungi. Sejak kasus suap Nazaruddin mencuat ke publik, Rita Zahara-sepupu Nazaruddin yang menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Riau, sering tutup mulut kepada wartawan. Beberapa kali wartawan di Pekanbaru mencoba untuk mengorek informasi keterkaitan kasus yang dialami Nazaruddin, Rita terkesan menghindar.

Kendati Rita dalam sebulan ini masih terlihat di DPRD Riau, namun tetap saja wanita itu terkesan tidak mau terusik dengan wartawan soal urusan kakak sepupunya, Nazaruddin dan M Nasir itu. Rabu (6/7), Rita pun seperti menghilang dari DPRD Riau. Rita tidak muncul di gedung DPRD Riau saat dicari wartawan. Nomor ponsel Rita yang selama ini dengan mudah dihubungi sesama anggota dewan, dua hari terakhir ini tidak bisa dihubungi lagi. Nomor itu tidak aktif lagi saat coba dihubungi.

Salah seorang anggota DPRD Riau, Tengku Azwir yang masih satu fraksi dengan Rita, mengaku tidak dapat menghubungi ponsel Rita yang biasa dia gunakan. “Sudah dua hari ini saya mencoba menghubungi ibu Rita. Tapi nomor HP-nya itu tidak aktif,” kata Azwir.

Azwir yang mengaku saat ini tengah berada di Jakarta dalam rangka tugas DPRD Riau, menyebutkan dia tidak mengetahui di mana keberadaan Rita Zahara saat ini. “Hari Senin kemarin kita masih ketemu di DPRD Riau. Tapi setelah itu, saya tidak bertemu lagi,” kata Azwir.

Masih menurut Azwir selama di Jakarta, dia terus mencoba menghubungi Rita. Hal itu dimungkinkan, karena mereka memiliki tugas dewan yang harus dikerjakan bersama. “Padahal kita ini ada agenda kerja DPRD Riau. Makanya saya terus mencoba menghubunginya untuk urusan kerja tersebut, namun HP-nya tidak pernah aktif,” kata Azwir.

Rita Zahara, adalah Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Riau. Rita Zahara saat ini menjabat sebagai bendahara di DPD Partai Demokrat Riau. Keberadaan Rita yang memiliki jabatan elit di Demokrat Riau ini disebut-sebut memang sempat menimbulkan gesekan di internal partai tersebut.

Rita dianggap sebagai orang titipan Nazaruddin yang menjabat bendahara umum DPP Partai Demokrat. Rita terkesan dipaksakan untuk masuk susunan pengurus DPD Demokrat Riau, padahal tidak memenuhi syarat yang ditetapkan AD/ART. (her/kuh/rdl/bay/jpnn)

Empat Negara Ancam Pancung 228 WNI

JAKARTA – Sebanyak 228 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di empat negara terancam hukuman mati. Para TKI itu dihukum mati lantaran tersangkut kasus narkoba hingga pembunuhan.
Sejumlah TKI terancam hukuman mati itu antara lain,  27 TKI akan menjalani hukuman pancung di Arab Saudi,  177 TKI terancam hukuman mati di Malaysia, 22 di Cina, dan dua di Singapura.

Anggota Satgas TKI Humphrey Djemat menyatakan dari 177 WNI terancam hukuman mati di Malaysia, 138 di antaranya tersangkut kasus narkoba. Sisanya terlibat kasus pembunuhan serta kepemilikan senjata api. Di Cina sendiri, ada 22 WNI terancam hukuman mati karena narkoba.
“Untuk Singapura, ada dua orang, tapi untuk keduanya kini sudah dimintakan permohonan grasi,” ungkapnya di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/7).

Humphrey menambahkan, sekarang ini perlu diprioritaskan pada Duta Besar Arab dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan adanya jadwal bulan puasa, pejabat negara akan susah ditemui pada masa itu. “Khusus Arab diprioritaskan, sebab bulan puasa pejabatnya sulit ditemui,” ujarnya. (bbs/jpnn)

Militer Syria Tembak Mati 22 Demonstran

DAMASKUS -Keberingasan militer Syria makin tidak terkendali. Di tengah desakan AS agar pemerintah Syria menarik pasukannya dari wilayah konflik, 22 warga sipil malah dilaporkan tewas tertembak peluru tajam saat operasi militer terjadi di Kota Hama Selasa (5/7) lalu.

Selain itu, lebih dari 80 orang terluka saat tentara Syria berupaya membongkar blokade jalan yang didirikan massa saat berdemonstrasi anti pemerintah. Organisasi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa 800 ribu massa terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Para korban luka dirawat di dua rumah sakit di Kota Hama,”ungkap Ketua Organisasi Nasional untuk HAM Ammar Qurabi saat dihubungi Agence France-Presse dari Nicosia, Siprus, kemarin (6/7).  Qurabi menambahkan, tentara yang pro kepada Presiden Bashar al-Assad juga menyerang Rumah Sakit Al-Hurani di Kota Hama. “Sejumlah besar penduduk Hama terpaksa mengungsi ke kota terdekat, Al-Salamiya, atau menuju Damaskus,”tuturnya.

Amnesti Internasional menuding otoritas setempat telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam proses penggerebekan berdarah atas demonstran anti pemerintah, yang meletus sejak pertengahan Maret lalu. (afp/cak/dwi)

Israel Culik 300 Warga Palestina

YERUSALEM – Sebanyak 300 warga Palestina dan aktivis dari negara asing di Jalur Gaza diculik Pasukan Okupasi Israel (IOF). Penculikan itu terhitung sejak Juni hingga Juli.

Juru Bicara Pemerintah Palestina Riyadh Al Ashqar menyatakan, 300 orang yang diculik di antaranya empat orang wanita, empat politisi dan 15 aktivis pro-Palestina yang merupakan warga negara asing.
Selama ini, pasukan Israel telah melancarkan 572 serangan ke beberapa lokasi di Tepi Barat. Seorang bernama Mansour Hamdan yang di tahan selama 25 tahun hingga kini belum dibebaskan. Demikian  diberitakan ABNA, Rabu (6/7).

IOF kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, mereka menghancurkan properti milik warga yang bukan merupakan target sah perang. (bbs/jpnn)

Yingluck Dituduh Sumpah Palsu

BANGKOK- Aktivis anti-Thaksin berencana melakukan demonstrasi seraya menuduh Calon Perdana Menteri (PM) Thailand terpilih, Yingluck Shinawatra melakukan sumpah palsu. Protes itu membuat situasi politik mulai tegang.

Selain itu, sekelompok aktivis mendesak badan anti-korupsi Thailand agar menyelidiki Yingluck. Karena selama ini dianggap melindungi aset miliki kakaknya, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Munculnya tuduhan itu, para analis berpendapat, meskipun kondisi politik mendingin pada pemilu 3 Juli lalu yang membawa partai pimpinan Yingluck menang dominan, tetap ancaman ketidakstabilan politik merebak. Rencana protes itu mengingatkan bahaya yang dihadapi Yingluck saat dirinya memegang kekuasaan.

Bila pada akhirnya protes itu meraih momentum dalam waktu beberapa bulan ke depan, kondisi itu dapat membuat keseimbangan politik yang saat ini tengah berlangsung dapat berubah seketika.
Rencana Protes itu dipimpin Dokter Tul Sitthisomwong, menuduh Yingluck memberikan keterangan palsu saat pihak pengadilan menanyakan maksud pembelian saham dari perusahaan telekomunikasi yang dibangun kakaknya, Shin Corp.

Pihak pengadilan memutuskan Thaksin mencoba menutupi kepemilikan dari sahamnya di Shin Corp yang kemudian dijual kepada perusahaan Singapura, Temasek Holding Pte. Saham itu ditengarai dimiliki anggota keluarga Thaksin, mengingat aturan Thailand tidak membolehkan politisi memiliki saham.

Atas ketentuan ini, pengadilan pun membekukan aset Thaksin senilai USD1,46 miliar atau sekira Rp12,4 triliun (Rp8.517 per USD)
Yingluck belum mau berkomentar atas tuduhan itu. Namun pada kesempatan sebelumnya, dirinya bersikeras bahwa kakaknya Thaksin sama sekali tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang diarahkan pada dirinya.

Sementara tokoh Partai Puea Thai Nattuwat Sikua meminta Dr Tul untuk membatalkan rencana aksi protesnya, karena rakyat Thailand telah memberikan pilihannya.
“Sekarang waktunya untuk maju bersama, tinggalkan hal buruk di belakang,” ungkap Nattawut seperti dikutip The Wall Street Journal, Rabu (6/7).

Sedangkan dokter Tul menegaskan, Partai Puea Thai tak dapat berbuat sesuka hatinya. Dia menolak rencana pemberian amnesti kepada Thaksin bila pada saatnya nanti Puea Thai mendominasi Parlemen Thailand secara penuh.  (bbs/jpnn)

RE Siahaan Pasrah ke Demokrat

JAKARTA- Bisa dikata, belakangan ini tiada hari tanpa pemeriksaan perkara RE Siahaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka dan para saksi diperiksa secara bergantian.

Kemarin (6/7), mantan Wali Kota Pematang Siantar itu diperiksa lagi dalam statusnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sekretariat daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan dinas pekerjaan umum APBD Pematangsiantar tahun 2007.

Pria yang kemarin mengenakan baju lengan panjang ungu motif garis-garis itu seperti biasa, tidak mau obral keterangan ke wartawan. Setelah ditanya berkali-kali mengenai materi pemeriksaan, dia pun menjawab singkat. Katanya, penyidik fokus pada masalah pengeluaran dana bansos.

Seperti usai pemeriksaan sebelumnya, RE Siahaan juga enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait posisinya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar. Hanya singkat saja dia memberikan jawaban, soal jabatannya dia serahkan sepenuhnya ke DPP Partai Demokrat. “Itu (jabatan sebagai Ketua DPC Demokrat, Red) saya serahkan ke partai,” ujarnya.(sam)

Terima Suap Rp928 Juta, Pejabat Kemendiknas Ditangkap

JAKARTA- Lantaran menerima uang ‘tanda terimakasih’ sebesar Rp928 juta yang tergolong gratifikasi, seorang pejabat Kementrian Pendidikan Nasional, TS ditangkap dan ditahan tim penyidik Polda Metro Jaya.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, terungkap kalau TS yang menjabat sebagai Kepala Subdit Pendidikan Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional menerima uang Rp928 juta itu dari seseorang berinisial UTM yang memenangkan proyek lelang tender pengadaan pencetakan modul dan buku Pelajaran Keterampilan Fungsional dan Kepribadian Profesional Paket B tahun 2007 senilai Rp2,99 miliar.

Kasus ini terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. “Tuduhannya ia diduga merekayasa proses lelang tender pengadaan buku itu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Djafar di kantornya, Rabu siang (6/7).

Diterangkannya, TS ditangkap di Hotel Sahid Kusuma Jalan Sugiyopranoto Solo Jawa Tengah saat melakukan kegiatan Training of Trainers (TOT) pada Minggu siang (3/7) lalu. “Sebelum ditangkap, TS sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga hari sebelumnya,” tukas Djafar.

Menurutnya, selain TS, penyidik juga sudah menangkap dan menahan UTM yang memberikan uang tersebut kepada TS. “Posisinya, TS sebagai ketua panitia lelang terkait dengan jabatannya, UTM sebagai pemenang lelang. Sedang HLS yang mengalirkan (mengantarkan) uang itu dari UTM ke TS. Dia (HLS) juga sudah ditahan,” bebernya.

Penetapan tersangka dilakukan penyidik polisi karena melanggar tahapan lelang sesuai prosedur berdasarkan Kepres No 80 Tahun 2003. “Selain itu, TS juga diduga kuat melakukan mark up harga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diduga menerima aliran dana dari pihak rekanan. Padahal dalam penyidikan terungkap kalau UTM sebagai pemenang lelang yang tidak memiliki kompetensi pada bidang percetakan buku dengan cara meminjam bendera perusahaan bernama PT Cita Cakra Aksara (PT CCA) dan PT TBS. Selain itu, UTM juga memberikan jaminan garansi bank palsu agar memenuhi syarat pemenang,” urai Djafar lagi.(ind/jpnn)

1...15,05515,05615,057...15,741Page 15,056 of 15,741

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor