25 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 15062

Tarif Batas Bawah Bea Keluar CPO Naik

Pemerintah menaikan batas harga bawah pengenaan tarif bea keluar crude palm oil (CPO) menjadi 750 dolar AS per ton dan menurunkan batas atas tarif bea keluarnya menjadi lebih rendah dari 25 persen dan tidak lebih tinggi dari 15 persen.
Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menuturkan proses pembahasan penetapan tarif baru bea keluar atas ekspor CPO sudah selesai.

Hasil akhirnya adalah batas harga bawah maupun batas atas tarif bea keluarnya disesuaikan menyusul tingginya harga komoditas tersebut di pasar dunia.

“Batas bawahnya jadi UD$750 per ton. Batas bawahnya tidak sampai 15 persen, pokoknya lebih kecil dari 25 persen (tarif bea keluar CPO saat ini),” ujar dia usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, hari ini.
Menurut Bambang, bea keluar bukanlah instrumen fiskal untuk menggenjot penerimaan negara, melainkan untuk menjaga agar kebutuhan dan pasokan CPO di dalam negeri tidak terganggu. Dengan demikian diharapkan harga minyak goreng di Tanah Air tidak ikut berfluktiuatif.

Perlu diketahui, sistem bea keluar ekspor CPO saat ini berlaku secara progresif, mengikuti pergerakan harga komoditas itu di pasar internasional, sesuai dengan PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. (net/jpnn)

DPR Sahkan Revisi Undang-undang Perdagangan

Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 19 Juli 2011.

Revisi atas undang-undang No.9 diharapkan agar lebih efisien dan berpihak kepada para petani. Beberapa perubahan itu, misalnya subtansi terkait modal awal resi gudang, dari modal awal Rp1,5 triliun, menjadi modal awal yang diatur pemerintah.

Selain itu, pemberian sanksi kepada pengelola gudang yang melakukan tindak usaha yang usahanya tidak terdaftar dalam lembaga jaminan akan dikenakan sanksi administratif.

Sedangkan perubahan atas undang-undang No.32 diharapkan melahirkan substansi baru. Di antaranya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti kini diberi keleluasaan wewenang dalam menindaklanjuti proses perdagangan berjangka komoditi yang merugikan masyarakat.

Kemudian substansi baru, terkait kontrak perdagangan komoditi salah satunya Kontrak Derivatif Syariah. Di mana dalam Kontrak Derivatif Syariah itu akan diberikan alternatif transaksi berdasarkan syariah bagi nasabah di bursa berjangka.
“Fungsi pengawasan dari derivatif berkembang cepat, undang-Undang ini untuk memperkuat perkembangan dan pengawasan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/7).
Waktu yang dibutuhkan, lanjut Mendag, adalah minimal tiga tahun untuk melakukan fondasi yang kuat dalam perdagangan berjangka komoditi serta dapat membuka semua kemungkinan perdagangan. “Aman dan transparan, itu kunci dari undang-undang ini,”tuturnya.

Sementara itu, rancangan undang-undang tersebut selanjutnya akan ditandatangani pemerintah untuk menjadi undang-Undang. (net/jpnn)

Desa Laut Dendang MANTAP

Lapangan Simpang Beo Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan penuh dipadati warga pada Minggu (10/7). Lebih dari tiga ribu orang datang untuk memeriahkan acara Peringatan HUT Deli Serdang yang ke – 65. Acara yang diisi dengan jalan santai dan Pencanangan Desa Laut Dendang MANTAP (Makmur, AmaN, Taqwa, Asri dan Peduli) tersebut diikuti oleh warga dengan antusias.

Ketua Panitia Nono Ismanto, yang juga Sekretaris Desa Laut Dendang menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dijadikan kegiatan tahunan yang dilakukan secara rutin.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan para donatur, sponsor dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan acara ini”, Nono menambahkan didampingi Wakil Ketua Eka Sukma dan Sekretaris Drs. Ponidi.
Sementara itu, pada sambutannya Kepala Desa Laut Dendang Suwardi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persabatan dan kebersamaan untuk membangun desa. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan olahraga yang murah dan gembira.

Pada saat yang sama, Suwardi memukul gong tanda dicanangkannya Desa Laut Dendang MANTAP. “MANTAP yang berarti Makmur, AmaN, Taqwa, Asri, dan Peduli ini merupakan simbol dari desa kita, ini wajib kita ciptakan dan kita kembangkan bersama sehingga menjadi ciri khas desa kita yaitu Desa Laut Dendang MANTAP”, tegas Suwardi berapi-api yang disambut warga dengan yel-yel, “Laut Dendang … Mantap !”. “Melalui kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor usaha, maka pembangunan di Desa Laut Dendang akan berjalan dengan baik dan lancar,” Suwardi menambahkan.

Turut hadir pada acara tersebut Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan, TP PKK, BPD dan LKMD Desa Laut Dendang.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penarikkan undian lucky draw dengan hadiah lemari es, kompor gas, dispenser, sepeda, kipas angin, setrika dan ratusan hadiah menarik lainnya. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan seni bela diri yang ditampilkan oleh anak-anak Desa Laut Dendang yang tak mau kalah untuk berpartisipasi.  (*/ade)

Pengusaha AS Siap Ekspansi Bisnis ke RI

JAKARTA- Sebelas delegasi kewirausahaan Amerika Serikat (AS) datang ke Indonesia menghadiri Showcase of Indonesia’s Startups, yang diselenggarakan oleh Global Entreupreneurship Program Indonesia (GEPI) bekerja sama dengan Global Entrepreneur Program (GEP). Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS tersebut akan mempresentasikan rencana bisnis mereka.

“Delegasi kewirausahaan AS akan bertemu dengan 32 starups Indonesia yang akan mempresentasikan rencana bisnis mereka,” ujar Ketua Umum GEPI Chris Kanter,  di  Jakarta, Selasa (19/7).

Kanter mengungkapkan, di Indonesia masih banyak pihak yang peduli terhadap peningkatan kewirausahaan, di mana Indonesia merupakan salah satu tulang punggung negara-negara pertumbuhan ekonomi lanjut. “GEPI tertarik untuk melihat tumbuhnya startup’s Indonesia dan tertarik menjalankan peran sebagai katalis untuk meningkatkan program kewirausahaan dan memberikan perspektif global,” ujarnya.

Kesebelas delegasi tersebut adalah Arthur Benjamin, pengusaha dan investor dengan fokus pada industri media dan pendidikan; Yao-Hui Huang, pendiri inkubator berbasis di New York; Jalak Jobanputra, investor early-stage; Luda Kopeikina, pengusaha seri dan anggota Golden Seeds Angel Group; Kevin Langley, Chairman Elect of Entrepreneur’s Organization.

Kemudian John May, pendiri dan ketua Emiretus of the Angel Capital Association of America; Loretta McCarthy, Direktur Pelaksana dari Golden Seeds; Shoba Purusthanam, pendiri dari Training Ventures; Jonathan Smith, Pendiri dan Presiden Wave Dispersion Technologies; Faysal Sohali, Direktur Pelaksana CMEA Capital; dan Naeem Zafar, Presiden dan CEO Bitzer Mobile. (net/jpnn)

Pengcab TI Medan Gelar Donor Darah

MEDAN-Sebanyak 100 Pendonor darah yang berasal dari Insan Taekwondo Se-kota Medan melakukan donor darah yang diselenggarakan Pengurus Cabang (Pengcab) Taekwondo Indonesia (TI) Kota Medan bekerjasama dengan PMII kota Medan di Aula SLBE Negeri Pembinaan Medan Jalan Guru Sinumba/ Karya Ujung Medan, Sabtu (16/7).
Turut hadir ketua harian Pengrov TI Sumut, Sofyan Siregar, Kabid Perwasitan,  Pengprov TI Sumut Junaedi, Wakil Ketua I Pengcab TI Medan, Sofyan Pencawan SH, Sekretaris Pengcab M Faisal St, bidang perwasitan M Sai, dan Junilawati serta atlet atau tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Pengcab  Bobby Octavianus Zulkarnaen SE diwakili Wakil Ketua I Sofyan Pranata Pencawan SH menyampaikan bahwa dengan dilakukan doroh darah di insane taekwondo Medan ini diharapkan dapat  terjalin ukhuwah silaturahmi sesama pengurus. Selain itu, darah yang didonorkan dapat berarti bagi masyarakat yang membutuhkannya.
“ Kiranya melalui PMII Medan, donar darah ini dapat diberikan pada pasien yang membutuhkanya,”ujar Sofyan.
Dilanjutkannya bahwa, donor darah yang dilakukan Pengcab TI Kota Medan merupakan suatu bentuk kepedulian TI Medan terhadap masyarakat. “ Setetes darah yang dikeluarkan sangat berarti untuk kepentingan masyarakat,” ujar Sofyan.

Kabid Perwasitan,  Pengrov TI Sumut Junaedi mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Pengcab TI Medan sangat baik untuk kepentingan masyarakat. “ Mudahan kegiataan ini terus dapat dilakukan,” bilang Junaidi. (*/omi)

Syamsul Nangis, Sidang Distop

Ngaku Sempat Temui JK dan Anwar Nasution

JAKARTA-Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin sudah bisa menghadiri persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta, Senin (18/7). Terdakwa perkara dugaan korupsi APBD Langkat itu menangis di persidangan.
Mantan bupati Langkat yang masih dalam perawatan tim medis RS Abdi Waluo itu menangis talkala menguraikan kronologis kejadian hingga dia harus berurusan dengan perkara ini. Dia menangis lagi saat ingat cincin pemberian orang tuanya yang ikut disita KPK.

Semula, anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhibuddin bertanya, apa benar Syamsul telah mengembalikan uang ke kas Pemkab Langkat sebesar Rp67 miliar? Syamsul dengan suara lemah membenarkan. Jaksa asal Aceh itu lantas bertanya, apa yang mendorong Syamsul mau mengembalikan uang sebanyak itu.

Syamsul pun menjelaskan, sewaktu dirinya sudah menjabat sebagai gubernur Sumut, datang tim investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat itu, sebenarnya perkara ini sedang ditangani Kejati Sumut. Tidak berselang lama, kata Syamsul, dia dipanggil BPK Medan. Di sana disebutkan telah terjadi ketekoran kas Pemkab Langkat Rp67 miliar. “Saya jawab tak tahu. Apalagi sebelumnya sudah ada pemeriksaan dari inspektorat, BPKP, tak ada masalah,” ujar Syamsul, yang disidang dengan duduk di kursi roda.

“Saya katakan, saya masuk penjara atau harus mengganti uang,” imbuh Syamsul, yang badannya tampak lebih kurus, meski masih terlihat tambun. Diceritakan, bermaksud mengkonfirmasi temuan BPK, Syamsul mengaku menemui Kepala BPK Medan, Widodo. Oleh Widodo, disebutkan ada ketekoran kas Pemkab Langkat, yang belakangan diketahui senilai Rp102,7 miliar. “Saya katakan, ini kalian gak bener. Setahun saya jadi gubernur, kok masalah baru muncul?” ujarnya mengulang kalimat yang pernah disampaikan ke Widodo.

Belum puas, Syamsul lantas menemui Ketua BPK, saat itu dijabat Anwar Nasution. Kepada Anwar, Syamsul menanyakan temuan BPK itu. “Pak Anwar bilang, ‘ya itulah tempat kau’ (Pemkab Langkat, red). Lantas saya katakan, saya masuk penjara atau ganti?” kata Syamsul.

Anwar, kata Syamsul, menyarankan untuk mengembalikan uang sebesar temuan BPK itu. “Kata Pak Anwar, ‘sudahlah ganti saja’,” cerita Syamsul. Waktu itu, sambungnya, Anwar mengingatkan, jika tak cepat mengembalikan uang, nasibnya bisa seperti Abdillah, mantan wali kota Medan. Syamsul pun kecewa dengan sikap Anwar, lantaran belakangan diketahui BPK merekomendasikan ke KPK untuk mengusut perkara ini. “Mulutnya macem pantat ayam. Maksudnya (Anwar) apa?” ujar Syamsul, kesal.

Rupanya, kejadian ini sampai ke telinga Jusuf Kalla, yang waktu itu masih wapres. Syamsul pun dipanggil JK ke kediamannya. “Pak JK tanya, ‘ada apa dengan Anwar?’, itu Senin pagi di kediaman,” ujar Syamsul.

JK juga menyarankan agar Syamsul membayar saja uang sejumlah temuan BPK itu. “Ya sudah Sul, bisakah mengganti?. Begitu kata Pak JK,” imbuhnya. Syamsul mengatakan, cukup berat lantaran hanya diberi waktu tiga bulan. Terlebih, kata Syamsul ke JK, utang ke bank pun perlu waktu bisa hingga lima bulan.

Syamsul lantas mengumpulkan para mantan anak buahnya di Pemkab Langkat, dan mereka menyarankan agar Syamsul mengembalikan uang itu. Syamsul lantas mengembalikan uang Rp67 miliar ke kas Pemkab Langkat. Sesuai aturan, jika masih dalam proses investigasi lantas uang dikembalikan, kata Syamsul, maka tidak bisa kasusnya diteruskan ke aparat hukum.

“Tapi tiba-tiba saya dipanggil KPK, diperiksa. Tak masalah, saya pulang. Tapi tahu-tahu saya jadi tersangka,” ujar Syamsul, dengan suara tersengal. Syamsul yang disidang dengan duduk di kursi roda itu pun menangis. Ketua majelis hakim, Tjokorda Rae Suamba, buru-buru menghentikan persidangan dengan agenda pemeriksaan Syamsul sebagai terdakwa ini.

“Sudah-sudah,” ujar Tjokorda. Suasana ruang sidang menjadi hening. Tim medis, dr Sutrisno Sp PD SpJP, ahli penyakit dalam dan penyakit jantung  yang ikut merawat Syamsul di RS Abdi Waluyo, lantas disuruh maju, duduk di samping Syamsul.

Dalam keterangannya, Sutrisno meminta agar proses persidangan dipercepat dan segera ada putusan. Jika proses hukum terlalu lama, lanjutnya, justru membebani kejiwaan Syamsul. “Lebih cepat, jiwanya akan semakin baik,” ujar Sutrisno. Dia menjelaskan, kondisi jantung Syamsul masih belum stabil, dan direncanakan akan dipasang alat pacu jantung permanen.

Pernyataan Sutrisno menanggapi permintaan JPU yang minta sidang ditunda hingga dua pekan ke depan, guna memberi waktu JPU menyusun berkas tuntutan. Setelah mendengar keterangan Sutrisno, Tjokorda memutuskan sidang dilanjutkan Selasa, 28 Juli 2011, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Kuasa hukum Syamsul juga diminta sudah mempersiapkan pledoi alias pembelaan.

Dalam persidangan kemarin, Syamsul kembali menangis di ujung persidangan. Ini terjadi tatkala JPU akan menyerahkan bukti-bukti ke majelis hakim, dengan menyebutkan ada sejumlah uang, termasuk uang asing. Syamsul tidak menyangkal bukti-bukti itu. Bahkan, dia katakan, uang recehan pun ikut disita.

“Betul Pak Hakim, tapi bukan hanya uang asing. Uang recehan juga ada. Ada lima ribu, seribu, yang biasa saya pakai untuk sedekah. Ada juga dua cincin pemberian orangtua saya,” ujar Syamsul, yang lagi-lagi menangis. Hakim lantas memperlihatkan cincin-cincin itu. Tjokorda mengingatkan Syamsul agar tidak emosional saat menyampaikan keterangannya.

Di awal-awal sidang kemarin, JPU menanyakan soal transfer Rp2 miliar ke PT Lembu Andalas dari Pemkab Langkat dan setoran rutin bulanan Rp16 juta dari Pemkab Langkat ke dealer untuk mobil atas nama Beby Arbiana, putri Syamsul. Juga mengenai rumah di Raflfes Hills yang sudah disita KPK.

Ayah Beby itu tidak membantahnya. Dijelaskan, dia memang memerintahkan Buyung Ritonga, yang saat itu bendahara umum, untuk transfer Rp2 miliar ke PT Lembu Andalas.
Hanya saja, kata Syamsul, pembukuan di Pemkab Langkat memang ‘Pembukuan Kampungan’. Uang yang ditransfer itu sebenarnya uang pribadi, yakni berupa jatah upah pungut, gaji, dan dana taktis sebagai bupati, yang tidak pernah diambilnya, yang nilainya juga miliaran. Sengaja tidak diambil untuk keperluan-keperluan pribadi dan jika membutuhkan tinggal meminta Buyung untuk mentransfer. “Uang saya Pak. Ada upah pungut itu cukup besar dan dana taktis yang setahun bisa miliaran,” kata Syamsul.
Khusus mengenai pembayaran untuk mobil Beby yang belakangan disita KPK, kata Syamsul, tidak semua ditransfer Buyung. “Sebagian anak saya yang bayar sendiri,” ujar Syamsul.
Sidang kemarin berlangsung tak lebih dari satu jam, lantaran langsung distop hakim tatkala Syamsul menangis. Syamsul dijemput mobil tahanan KPK dari RS Abdi Waluyo dan tiba di pengadilan tipikor langsung didudukkan di ruang tunggu terdakwa. Sebelum dan sesudah sidang, dua kali dia ke toilet dengan menggunakan kursi roda. Keluar dari toilet, mata Syamsul masih memerah, sisa menangis. Syamsul dikembalikan lagi ke RS Abdi Waluyo usai persidangan, guna menjalani therapy pemulihan kesehatannya.(sam)

Bungkam, Kajati Abaikan Jamwas

Kasus Korupsi Alkes USU Rp38 M

MEDAN-Dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) masih juga jalan di tempat. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga tetap enggan bersuara terkait perkembangan penyelidikan. Instruksi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendi agar Kajatisu transparan mengungkap kasus-kasus korupsi yang ditangani, juga tak diindahkan.

Pengamat Hukum Sumatera Utara Muslim Muis melihat kondisi seperti ini malah merugikan kejaksanaan. Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi alkes USU bisa menimbulkan dugaan Marwan Effendi memback up jaksa nakal di Kejatisu.

“Pejabat Kejatisu tidak mau memberi keterangan secara terbuka mengenai hasil penyelidikan kasus korupsi di USU. Ada apa ini? Jangan-jangan Jamwas juga melakukan intervensi terhadap Kejatisu,” tegas Muslim Muis.
Muslim Muis mengingatkan Jamwas harusnya mengawasi jaksa-jaksa nakal yang berkeinginan memberhentikan perkara korupsi yang ditanganinya. Apalagi kasus korupsi alkes USU yang sudah menjadi perhantian publik, dan disebut-sebut adanya keterlibatan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Kalau memang Jamwas Marwan Effendi terindikasi ikut memback up agar kasus dugaan korupsi alkes ini dihentikan, artinya menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia.  Karenanya, sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut dan segera memeriksa pejabat yang bersangkutan.
“Kita meminta agar KPK untuk mengmbil alih kasus ini dan meminta keterangan pejabat yang bersangkutan,” tegas Muis.

Penyelidikan perkara korupsi korupsi alkes USU, seolah tak bergerak, ‘teronggok’ di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Para pejabat yang berkompeten di Kejatisu hingga saat ini tidak mau memberikan keterangan mengenai penyelidikan lebih lanjut, termasuk hasil pemeriksaan empat profesor USU.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Mansyur SH, ketika dihubungi Senin (17/7) pukul 19.00 WIB, tidak juga mau memberikan keterangan. Begitu juga Kasi Pidsus Kejatisu Jufri Nasution SH yang menangani perkara tersebut, juga tidak mau memberikan keterangan. Kedua pejabat yang paling mengetahui perkembangan perkara ini, masih bungkam seribu bahasa.

Tender via Online

Di sisi lain, USU berupaya meningkatkan transparansi dalam tender pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan layanan pengadaan secara online. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut merupakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Syahril Pasaribu, dalam sambutannya pada acara peluncuran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Senin (18/7).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berbasis web/internet tersebut bilang Syahril, memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
“Hal ini kita lakukan sebagai salah satu bentuk komitmen USU dalam upaya memperkecil adanya upaya tindakan korupsi dalam proses tender pelelangan barang dan jasa. LPSE ini sudah lama kita impikan-impikan, mengingat selama ini kita masih melakukan proses tender secara manual,” katanya.

Masih menurut Syahril, pengadaan barang dan jasa secara elektronik memiliki banyak manfaat diantaranya meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong.

Keberadaan LPSE ini juga mengoptimalisasi efisiensi belanja negara yang diharapkan bias segera diwujudkan.
“Dengan berjalannnya sestem LPSE ini, kedepan tidak ada lagi anggapan macam-macam terhadap USU dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kita juga telah menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas di LPSE ini dan mereka sebelumnya juga telah mendapat pelatihan-pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa melalui internet,” sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susanto, mengatakan, selain transparansi  beberapa manfaat bisa diperoleh dari LPSE, misalnya, efisiensi, akuntabel dan tidak diskriminatif .

Selain itu lanjut Patria, LPSE dapat meningkatkan daya saing mengetahui siapa yang telah masuk dalam daftar hitam dan memutus mata rantai adanya kolusi dalam proses tender.

“Tender secara elektronik juga mencegah bentuk kecurangan, mengingat peserta tender tidak akan mengetahui siapa panitia tender dalam pengadaan barang dan jasa sehingga tender bisa berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.
Pada 2014 mendatang  seluruh instansi wajib menerapkan LPSE, dalam rangka membangun satu pasar pengadaan nasional yang sehat di samping regulasi pengadaan jasa nasional di masa datang yang berbasis elekronik. (rud/uma)

Genjot Kualanamu, Gatot Ngadu ke JK

Diharapkan Beroperasi Tepat Waktu

MEDAN- Bandara Kualanamu yang direncanakan akan selesai dan dioperasikan akhir 2012, masih dalam tahap pembangunan. Ada kekhawatiran, bandara terbesar di luar Pulau Jawa ini tidak akan selesai sesuai jadwal.
Melihat gelagat tersebut, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho meminta tolong kepada mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Gatot meminta saran dan bantuan agar pembangunan bandara pengganti Polonia itu selesai tepat waktu.

“Kami minta tolong ke Bapak (JK, Red) ‘bantu kami pak agar bandara Kualanamu ini selesai’,” kata Gatot dalam kata sambutannya pada pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut, Senin (18/7) di Medan Club.
Spontan permintaan Gatot ke JK itu mendapatkan riuh tepuk tangan dan sambutan sejumlah undangan. Tak sedikit para pejabat tersenyum melihat Gatot menyerukan permintaan tolongnya kepada JK.

Setelah menyampaikan itu, giliran JK menaiki podium untuk menyampaikan kata sambutannya. Di sela-sela itu, JK menegaskan pada saat menjabat Wapres, dia meminta pembangunan Bandara Kualanamu segera diselesaikan. Bahkan, saat Rudolf M Pardede sebagai Gubernur, ia berulang kali meminta gambar atau desain bandara tersebut.
“ Rudolf menunjukkan ada dua gambar yakni ciri khas Toba dan Melayu. Saya ketika itu langsung berpikir. Ini bisa menimbulkan kecemburuan etnis, karena di Sumut banyak keturunan Jawa,” ucapnya.

JK langsung menegaskan, Bandara Kuala Namu harus berpandangan ke depan, seperti modern dan futuristik. Karena bandara itu merupakan tempat singgah sementara bagi para pendatang maupun orang yang hendak pergi.
Berkaitan ungkapan Plt Gubsu tadi, JK menyatakan, “Penyelesaian Bandara Kuala Namu bisa cepat selesai bila banyak pihak yang marah.” Dirinya saja ketika menjabat sebagai Wapres sudah tiga kali mendatangi bandara tersebut. Kehadirannya itu setiap enam bulan sekali. “Jadi kalau saya hitung, saya baru tiga kali marah bandara sudah berdiri seperti itu,” katanya sembari tersenyum disambut tawa para undangan.

Selanjutnya, untuk pembangunan tol, JK berpesan kepada para pejabat untuk memanfaatkan pengusaha lokal, karena di Makasar saja bisa dimanfaatkannya pengusaha lokal untuk membangun tol. “Saya yakin pengusaha lokal di Sumut bisa membangun jalan tol dan termasuk mengelolanya, Makasar saja bisa,” cetusnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Sumut Pos beberapa waktu lalu, GM Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Kol Penerbang Bram Baroto Ciptadi, Pelaksana Pembangunan Bandar udara Kualanamu  Wisnu, Humas Angkasa Pura II Bandara Polonia Firdaus berharap Kualanamu selesai tepat waktu. “Diharapkan setelah 2012 nanti Bandar Udara Kualanamu  sudah dapat dioperasiomalkan dengan keamanan penerbangan kita tingkatkan juga pelayanan yang dimaksimalkan,” ucap Bram.

Sampai saat ini, beberapa fasilitas gedung sudah selesai dibangun, seperti gedung kargo, security building, gate away.
Sementara itu Project Implementasi Unit yang juga Kepala Seksi Hukum/Humas Bandar Udara Kualanamu Wisnu Budi Setianto menjelaskan pembangunan 18 fasilitas bandara melibatkan Departemen Perhubungan, PT Angkasa Pura II, Bina Marga, PDAM, PLN, Telkom, dan Pertamina. Untuk sektor publik memiliki bobot 64.8096 persen dengan realisasi 39.6120 persen. Sementara sektor privat dari bobot 35.1904 persen sudah terealisasi 20.6289 persen.

Pintu masuk dan keluar sudah terpasang 10 dengan tujuh yang difungsikan. Bangunan terminal Cargo sendiri 12.200 m2 dimana 9.000 m2 untuk gudang, 1.600 m2 untuk perkantoran, dan 1.600 m2 atap beton bangunan. Cargo berkapasitas 86 ton/tahun dengan luas parkir 6680 m2. Terminal penumpang seluas 90.000 m2 dgn kapasitas delapan juta per tahunnya. Bangunan terminal dan pier ditargetkan selesai 15 April 2011, untuk MEP Terminal Penumpang ditargetkan 15 Maret 2011, pekerjaan jalan, parkir kendaraan, dan drainase ditargetkan 7 Februari 2011.

Bandara Kualanamu memiliki 12 bangunan penunjang seperti control tower, operational building, general workshop, fire station, emergency building, sub station building, ATC Radar, transmitter station, receiver station, power house, ad bandara, dan general aviation. Pekerjaan bangunan umum sendiri seperti bangunan pemerintahan, bangunan ad bandara, bangunan perumahan, mushala, balai pengobatan sudah mencatat progres 53.0764 persen.

“Untuk infrastruktur dijadwalkan sudah selesai 2011 termasuk area. Karena bandara baru bisa dioperasionalkan dengan catatan akses masuk ke areal baik via jalan tol maupun non-tol harus sudah diselesaikan juga. Jadi pengoperasionalan Kualanamu  kita harapkan sudah dimulai 2013,” pungkas Wisnu.

Sementara itu, Komisi V DPR mengaku menerima banyak laporan dugaan penyelewengan dana pembangunan bandara Kualanamu. Hanya saja, Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow menjelaskan, komisi yang membidangi masalah infrastruktur itu tidak mau ikut campur.

“Banyak laporan miring yang masuk soal Kualanamu. Tapi itu domain BPK dan aparat penegak hukum yang lain. Yang kita kejar, Kualanamu harus selesai pada 2012,” terang Yasti kepada Sumut Pos di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Mei lalu.

Sebelumnya Kepala Satuan kerja (Satker) Bandara Kualanamu, Darpin Sinaga menjelaskan bahwa progres pengerjaan sisi udara (sektor publik) hingga Mei 2011 sudah mencapai 80,5 persen. Sedangkan progres sisi darat (sektor privat) baru 64 persen.

Darpin mengatakan, pihaknya mengalami kendala karena pasokan material berupa pasir untuk runway (landasan pacu) bermasalah sehingga proses pembangunan terhenti sejenak. Pasalnya, lokasi penambangan pasir ditutup Pemkab setempat.(ril)

Tim Perumus Ditenggat Agustus 2011

MEDAN-Tim perumus dalam mensukseskan pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang, belum banyak berbuat. Pasalnya tim perumus, yang baru dibentuk pada Jumat (15/7) lalu dan diketuai Kepala Bapeda Sumut bersama 10 pemkab/pemko, masih diproses dalam tahap pembahasan konsep rekomendasi.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, rekomendasi ini nantinya dipersiapkan untuk diajukan ke pemerintah pusat. Rekomendasi ini merupakan angkah-langkah persiapan untuk menentukan apa saja sikap Pemprovsu bersama dengan 10 pemkab/pemko menuju pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang. Sekretaris Pansus PT Inalum DPRD Sumut Guntur Manurung menjelaskan.

hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari tim perumus untuk nantinya diparipurnakan. “Kita berikan waktu paling lambat Agustus 2011 ini rekomendasi tersebut sudah ada. Baru kemudian kita paripurnakan, dan kita ajukan ke pemerintah pusat,” terangnya, Senin (18/7).

Guntur juga menjelaskan, dengan selesainya rekomendasi ini tepat waktu dengan yang diharapkan, ini merupakan bentuk keseriusan Pemprovsu dan 10 pemkab/pemko. “Kita bersama-sama harus menentukan sikap atau pun langkah-langkah yang harus diambil. Seperti agar kontrak dengan Jepang tak lagi diteruskan, pembuatan perusahaan baru atau melanjutkan pengelolaan PT Inalum dan sebagainya,” katanya lagi.

Menurutnya, master of agreement harus dibuat, agar pemerintah pusat nantinya saat Pemprovsu dan 10 pemkab/pemko mengajukan rekomendasi tersebut tinggal mensahkan. Dan tentunya harapan yang paling mendasar adalah pemerintah pusat mau memberikan kewenangan penuh kepada Pemprovsu dan 10 pemkab/pemko.(saz)

Bosan Kerja Kantoran

Jill Gladys

Jill Gladys sudah lama tak terlihat dan terdengar di dunia entertainment tanah air. Dalam ‘persembunyiannya’, rupanya artis sekaligus model ini alih profesi sebagai orang kantoran.

“Bukan vakum, karena emang alih profesi dulu. Kemarin aku kerja kantoran di bisnis kontraktor beberapa bulan,” kata Gladys saat ditemui akhir pekan lalu.

Kenapa balik ngartis lagi? Pemain film Kawin Laris ini berdalih ada yang hilang selama dia kerja kantoran. Dia merasa bosan dengan rutinintas pekerjaan di depan meja dan dalam kantor.

“Aku sudah keluar kerja. Ya karena kangen kerja di hiburan. Emang passion-nya aku di sini. Makanya, kemarin resign,” tuturnya.

Namun begitu, perempuan bernama lengkap Monica Jill Gladys Rahardja ini mengaku dapat banyak pengalaman berharga selama kerja kantoran.

“Ada enaknya, ada nggaknya. Kalau enaknya yah kalau kerja kantor jam lebih pasti. Jam sekian dari jam sekian sore sudah selesai. Kalau kerja di entertainment kan nggak. Kadang sampai malam. Tapi nggak tahu ya, aku nikmati sih di hiburan itu,” ujarnya.

Saat cuti dari dunia hiburan, Gladys mengaku bertemu dengan kekasihnya saat ini, Nando Simon. Menurut Gladys, Nando bukan tipe lelaki romantis yang diidam-idamkan. Namun, dengan sikap seadanya tersebut, Nando justru berhasil membuat hati janda satu anak itu luluh.

“Dia laki-laki tinggi besar, baik hati, dan kami sudah bersama (menjalin cinta) selama dua tahun,” ungkapnya. (bcg/jpnn)