Jet NATO Kembali Serang Rumah Kadhafi

TRIPOLI-Pemimpin Libya Muammar Kadhafi akhirnya mau berkompromi. Kamis(16/6) Saif al-Islam, putra Kadhafi, mengusulkan pemilihan umum (pemilu) sebagai solusi atas krisis politik di negerinya. Bersamaan itu, utusan Rusia tiba di Kota Tripoli untuk menjadi mediator terkait situasi di negeri Afrika Utara tersebut.

“Pemilu di bawah pengawasan pemantau internasional akan menjadi satu-satunya solusi yang tidak menyakitkan bagi kedua belah pihak,”terang Saif dalam wawancara dengan harian Italia, Corriere della Sera, Kamis (16/6).
Putra kedua Kadhafi  itu yakin bahwa pemilu akan mengembalikan stabilitas politik di dalam negeri Libya. Kepada koran tersebut, Saif menegaskan ayahnya tak akan meninggalkan Libya atau tinggal di pengasingan. Karena, pemilu di bawah pengawasan internasional bisa menjadi jalan keluar. Dengan begitu, transparansi proses dan hasil pemilu dijamin.

Pemilu itu sebaiknya diselenggarakan dalam tiga bulan mendatang. Atau, paling lambat akhir tahun ini,” tegas pria 38 tahun itu. “Asal mekanismenya sesuai prosedur, kami tak keberatan dengan kehadiran pengawas dari Uni Eropa atau Uni Afrika. Bahkan, pengawas dari PBB atau NATO sekalipun tak masalah asal mereka menjalankan tugas dengan baik,”paparnya di satu hotel di Tripoli.

Menurutnya, ayahnya seharusnya mundur jika kalah perang. Tetapi, itu mustahil dilakukan Kadhafi. Meski demikian,  Saif mengakui bahwa rezim  ayahnya telah kehilangan legitimasi.  Dia memiliki Libya kelak akan menjadi negara federal dengan otonomi yang kuat di tangan pemerintah lokal. Sementara itu, pemerintah pusat di Tripoli tak lagi pegang kendali seperti selama ini. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau rakyat Libya untuk mendukung pemilu. Sebab, hanya pemilu yang akan menjadi solusi paling aman bagi oposisi dan pemerintah. “Ayo kita beramai-ramai memberikan suara. Biarkan yang terbaik keluar sebagai pemenang,” tandas Saif.

Menlu Italia, Franco Frattini mendesak pemimpin suku di Libya bertemu untuk membahas rekonsiliasi.
Dia memperkirakan sekitar 300 orang wakil dari seluruh Libya akan hadir dalam pertemuan tersebut. Frattini tidak menyebutkan tanggal pertemuan. Tapi, kantor berita ANSA menyatakan, pertemuan mungkin berlangsung pekan depan.
Terpisah, Mikhail Margelov kemarin tiba di Tripoli. Diplomat yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden Rusia Dmitry Medvedev itu langsung bertemu Perdana Menteri (PM) Baghdadi al-Mahmudi. “Tak ada rencana bertemu Kadhafi,” kata jubir Margelov, Varvara Paal.
Dalam pertemuan tersebut, Margelov menyampaikan kembali imbauan Moskow agar Kadhafi segera mundur. “Kadhafi tidak tercantum sebagai bagian dari masa depan Libya,” tegasnya.

Lantas, Margelov bertemu Menlu Libya, Abdul-Ati al-Obeidi. Keduanya lebih banyak membahas sikap rezim Kadhafi. “Saya diberitahu Kadhafi belum siap dari Libya. Pemerintah hanya mau membahas masa depan Libya setelah tercapai gencatan senjata,” ungkapnya.

Lawatan kemarin merupakan perjalanan kedua Margelov ke Tripoli. Pekan lalu, dia mengunjungi Benghazi, markas oposisi. Lantas, dia menuju Kairo, Mesir, untuk bertemu sepupu Kadhafi, Ahmed Gaddaf al-Dam, dan pejabat pro pemerintah. Saat itu, dia menyatakan kesediaan Moskow untuk menjadi penengah.

Pasukan NATO tak henti membombardir Tripoli. Lagi-lagi, sasarannya adalah kediaman Kadhafi di kawasan Bab al-Aziziyah. Wenzrik Hotel yang berada tak jauh dari Bab al-Aziziyah pun terimbas dampak serangan. Hotel yang memang sudah dikosongkan itu porak-poranda.

Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin menunjukkan keseriusannya menyerang Libya, hingga kini negara adidaya itu sudah menghabiskan dana hingga US dolar 800 juta atau sekitar Rp6,8 triliun dalam operasi sekutu di Libya. Diperkirakan angka itu bakal terus bertambah hingga miliaran dolar apabila operasi masih diteruskan.

Seperti dilansir dari laman CNN, Kamis (16/6) pernyataan mengenai anggaran itu termuat di dalam laporan setebal 32 halaman yang berjudul “Aktifitas Amerika Serikat di Libya”.
Anggaran Rp6,8 triliun itu mulai dihabiskan selama empat bulan, pasca Resolusi Dewan keamanan (DK) PBB disahkan 17 Maret lalu.

Laporan itu juga menyebutkan total anggaran yang dihabiskan AS jika operasi berlangsung hingga 30 September mendatang mencapai US dolar 1,1 miliar setara Rp9,4 triliun. (afp/ap/hep/dwi)

Sudan Memanas

KHARTOUM- Serangan udara di negara bagian Kordofan Selatan, perbatasan Sudan, telah menewaskan sebanyak 64 orang. Selain itu, puluhan ribu orang melarikan diri. Demikian disampaikan PBB.

Militer Sudan Utara melumpuhkan kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Sudan Selatan di Kordofan Selaran – negara bagian utara, penghasil minyak di perbatasan utara-selatan yang tak jelas – sejak 5 Juni, akibatnya situasi meningkatkan ketegangan di Sudan Selatan bersiap untuk memisahkan diri pada 9 Juli.
Organisasi-organisasi kemanusiaan mengkhawatirkan korban tewas meningkat di negara bagian itu, yang menampung banyak petempur berpihak pada selatan menentang Khartoum dalam perang saudara terakhir.
“Ada rasa panik meningkat di antara sejumlah penduduk yang terlantar  dan mendapati diri mereka terperangkap dalam kekerasan dan garis salah etnik,” kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam sebuah laporan, Kamis (16/6).

Dilaporan itu disampaikan, kekerasan sektarian terhadap warga sipil yang ditargetkan pada anggota kelompok etnik yang berbeda dan juga penjarahan properti telah merintangi kepulangan warga ke desa dan kota asal. Bahkan setelah pertempuran terhenti.

OCHA menyebutkan sekitar 60 ribu orang diperkirakan telah melarikan diri serta sebagian warga lainnya bersembunyi di gunung. Sumber setempat di negara bagian itu mengindikasikan 64 orang telah tewas akibat pembombardiran udara sejak.

Sementara itu, seorang juru bicara militer utara tak bersedia berkomentar dengan segera. Militer mengatakan mereka memerangi pemberontakan di negara bagian itu, dan menyalahkan pasukan pemberontak yang bersekutu dengan selatan karena mereka telah memicu bentrokan, dan membantah tindakannya telah melukai warga sipil.
Di Jenewa, seorang juru bicara badan pengungsi PBB mengatakan situasinya dengan jelas memburuk dan koridor kemanusiaan harus dibuat pengiriman bantuan. “Masalahnya adalah pertempuran itu meluas setiap hari,” kata Fataoumala Lejeune-Kaba dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menambahkan bahwa pertempuran itu meluber ke perbatasan Sudan Selatan.

Sudan Selatan memutuskan untuk memisahkan diri Januari lalu, puncak dari perjanjian damai 2005 yang mengakhiri beberapa dasawarsa perang saudara antara kedua belah pihak. (bbs/jpnn)