Sidang Mantan Bupati Nias

MEDAN- Sidang dugaan korupsi dana bantuan bencana alam tsunami Nias sebesar Rp3 miliar dengan terdakwa terdakwa mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (17/6).

Sidang lanjutan kali ini dengan agenda menghadirkan saksi pemilik toko olahraga, Amil Kumar (50) dan pemilik toko mesin jahit Panca Jaya Jalan Pandu No 64 Medan, Kwan Tjing Ho (63).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Suhartanto SH MH, saksi Amil Kumar mengatakan kalau dia pernah didatangi Baziduhu Ziliwu, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, untuk membeli peralatan olahraga bola voli 100 kasa dan meja pimpong sebesar Rp38 juta yang dibayar lunas via bank.
“Saya tidak ingat kapan waktunya dan pembelian itu, karena tidak pakai faktur,” uca Kumar.

Kumar juga mengaku, tidak pernah mengikuti lelang atas pembelian sejumlah alat olahraga itu.
“Pembelian alat olahraga tersebut, tidak melalui proses lelang pembelian itu dilakukan secara langsung, sedangkan pembayarannya dilaksanakan via bank,” ujar Kumar.

Sementara itu saksi, Kwan Tjing Ho juga mengatakan, bahwa Baziduhu Ziliwu melakukan penawaran pembelian mesin jahit 600 unit per unitnya Rp200.000.

“ Total keseluruhan Rp450 juta, dibayar lunas Rp432,5 juta. Ini juga tidak melalui proses tender. Pembelian ini langsung pakai uang kontan,” ujarnya.
Dalam kesaksiannya, Kwan Tjing Ho juga mengaku tidak mengenal Binahati Benedictus Baeha dan hanya mengenal Baziduhu Ziliwu.

“Saya tidak mengenal terdakwa. Dia datang ke toko untuk membeli mesin jahit. Pembelian itu dengan mentransfer melalui rekening. Saya juga tidak tahu proses tender,” ucapnya.
Setelah mendengar keterangan saksi hakim menunda persidangan hingga minggu depan dengan menghadirkan saksi lainnya. (rud)

• Ditanya Status Tersangkanya, Rahudman Marah-marah
• LBH Medan:  Kejatisu Penakut

MEDAN-Wali Kota Medan Rahudman Harahap marah ketika ditanya kasus dugaan korupsi di Tapanuli Selatan yang mengatakan kalau pihak Kejatisu menetapkannya sebagai tersangka.

Rahudman malah membantah kalau dirinya sudah berstatus tersangka korupsi. “Ah…, siapa yang korupsi. Itu udah lama beritanya,” ucapnya sambil berlalu, Kamis (16/6).

Ketika hendak masuk ke mobil dinas warna hitam, Rahudman kembali ngoceh dengan wajahnya yang geram. “Siapa yang korupsi, kalau ada pasti udah lama aku ditangkap. Asyik korupsi saja…,” katanya dengan nada tinggi sambil masuk ke mobil.

Suara lantang Rahudman ini menjadi perhatian pengunjung yang berada di lapangan Cadika.

Lambatnya penanganan dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 senilai Rp13,8 miliar yang melibatkan mantan Rahudman Harahap membuat elemen masyarakat gerah. “Kita selaku masyarakat Sumatera Utara sudah tidak bisa lagi mengandalkan kinerja aparat Kejatisu yang berdalih menunggu surat izin presiden,” ujar Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis, kemarin.

Muslim mengingatkan, Kejatisu sudah menetapkan Rahudman sebagai tersangka korupsi APBD Tapsel 2005 senilai Rp13,8 miliar. ‘’Apa lagi yang ditunggu Kejatisu kenapa yang bersangkutan belum dipanggil untuk diperiksa sekaligus ditahan. Ada apa dengan Kejatisu?” Tanya Muslim Muis.

Ia menuding aparat Kejatisu takut menghadapi Rahudman Harahap. “Saya menilai Kejatisu takut memeriksa Rahudman Harahap,’’ tegas Muis.

Muis meminta KPK RI segera mengambil alih kasus ini. ‘’KPK harus segera mengambil alih kasus korupsi ini, harus segera ditangani dengan cepat,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan, Juliandi Siregar juga mengaku heran dengan penyelesaian kasus ini. Bila memang aparat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tak mampu menangani kasus ini, dia meminta keikhlasan orang-orang di institusi yang bersangkutan untuk melempar bendera putih.

“Kejatisu masih sanggup tidak? Jangan memberi alasan menunggu izin dari presiden yang belum keluar. Serahkan saja ke KPK karena kasus ini sangat penting,” ungkapnya.

Ditegaskannya, kasus korupsi yang melibatkan Rahudman ini merupakan kasus besar. Bila terlalu lama tidak diproses, dikhawatirkan kasusnya akan makin kabur. “Jangan terlalu lama ditangani, bila tidak mampu serahkan saja,” tegasnya lagi.

Sementara itu Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH, kepada wartawan tetap ngotot agar kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap di Tapsel tetap ditangani oleh pihaknya.

‘’Kita saat ini tinggal menunggu surat izin presiden, hanya itu saja. Kita akan tetap melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi Kejagung telah menggelar ekspos yang hasilnya kasus itu tetap dilanjutkan,’’ tegas Edi Irsan.

Seperti diberitakan sebelumnya (Sumut Pos, 15/6) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menangani perkara korupsi TPAPD Tapsel tahun 2005 dengan tersangka Rahudman Harahap.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, KPK baru akan bergerak menangani perkara yang ngendon ini jika Kejatisu sudah angkat tangan. “Kalau kejaksaan sudah bilang ‘nggak sanggup’, maka kita ambil alih,” terang Johan Budi  SP kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (14/6).

Sedangkan Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Riyanto, menegaskan KPK sedang membidik kasus korupsi dengan tersangka Rahudman Harahap. Peringatan itu dilontarkan Bibit Samad Riyanto di sela-sela sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Hotel Grand Angkasa Medan, beberapa waktu lalu.

Sedangkan anggota Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahendra menegaskan, sudah sering meminta kepada Jaksa Agung agar melimpahkan penanganan perkara korupsi yang jalan di tempat.

“Kalau sudah begini, Kejaksaan Tinggi Sumut harus berkoordinasi dengan KPK. Terhadap perkara yang tidak jalan, ya harus cepat diserahkan ke KPK,” terang vokalis di komisi yang membidangi hukum itu kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (13/6), Rahudman yang tersandung kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel sewaktu menjabat Sekda di sana.  Dalam perkara ini, Amrin Siregar, pemegang kas daerah Setda Tapsel, telah disidangkan dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Meski sudah menetapkan Rahudman sebagai tersangka, hingga kemarin mantan Sekda Tapsel itu belum juga dipanggil apalagi diperiksa. (adl/rud)

MEDAN- Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo memandang sangat penting pengamanan Sumatera Utara dari bahaya teroris dan narkoba. Untuk itu, kedua jenderal tersebut mengadakan pertemuan khusus di Mapolda Sumut di Jalan Medan-Tanjungmorawa, kemarin (16/6).

Usai memberi pengarahan kepada Perwira TNI/Polri di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyebutkan, ada kaitan atau hubungan kegiatan teroris dan perdagangan narkoba.

Kapolri mengatakan, Polri telah menemukan kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan peredaran narkoba. Dia menyimpulkan, pelaku terorisme menjadi penjual narkoba sebagai ujung tombak pengumpul dana. Teroris tak hanya menjadi musuh Polri, tetapi juga TNI,” katanya didampingi Panglima TNI Agus Suhartono dan Pangdam 1/BB Leo Siegers.

Pertemuan Panglima TNI dan Kapolri ini berlangsung saat Abu Bakar Ba’asyir yang dituding sebagai salah satu gembong teroris di Indonesia divonis 15 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Herry Swantoro menyatakan, pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) berusia 72 tahun itu terbukti melakukan tindak pindana terorisme, sesuai dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Kapolri meminta masyarakat turut membantu petugas keamanan dalam memerangi aksi kejahatan. “Polri tak memiliki kekuatan besar untuk menumpas berbagai bentuk kejahatan. Justru masyarakat lebih memiliki andil besar mencegah maupun memerangi kriminalitas. Polri hanya mampu berperan 30 persen, selebihnya masyarakat. Intinya, kemitraan dengan siapapun harus diperkuat sedini mungkin,” katanya.

Panglima TNI Agus Suhartono mengungkapkan hal senada. Dikatakannya,  kunjungannya bersama Kapolri bertujuan mengokohkan kerjasama atau sinergitas antara TNI dan Polri dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, sehingga tidak terkesan bekerja secara sendiri-sendiri.

“Kedatangan saya dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo ke sini, guna mengokohkan sinergitas TNI dan Polri. Sekaligus melihat langsung prajurit TNI/Polri,” ujar Agus.

Khusus penanggulangan terorisme, kini telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Kejahatan (BNPK). “Yang penting, bagaimana mencegah agar tidak terjadi atau muncul perbuatan yang bisa mengganggu keamanan.

Secara terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Penerangan Umum (Penum) Divisi Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar menegaskan, sampai saat ini keberadaan teroris belum terdeteksi di Sumatera Utara.
“Sementara ini keberadaan teroris belum terindikasi di Sumut. Lain halnya dengan tahun lalu, dan saat ini kita sedang melakukan upaya deteksi dini yang dilakukan berdasarkan peristiwa tahun lalu baik di Sumut, Aceh dan Poso,” terangnya.

Diutarakan, deteksi dini tersebut sangat penting untuk memperkecil ruang lingkup teror. Sebab, kini teroris mulai mengubah pola teror. Kalau dulu dengan pola bom mobil, rompi dan tas, sekarang menggunakan pola racun.
“Racun saat ini menjadi modus operandi bentuk teror baru dan salah satu upaya mereka melakukan teror. Bagi kita, yang terpenting adalah harus siap menghadapi semua bentuk aksi yang dilakukan, termasuk teror melalui cybermedia. Saat ini juga, orang melakukan propaganda dan psywar lewat cybermedia. Ini ditujukan untuk membuat masyarakat takut dan itu termasuk aksi terorisme,” bebernya.

Diungkapkannya, Kepolisian sudah meringkus 13 pelaku teror. Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya terkait penyebaran racun, baik di Poso maupun di Kemayoran, Jakarta. Serta terkait pula dengan pelatihan dan masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) di Aceh, sementara sisanya adalah pemain baru yang direkrut dan berkoordinasi dengan pemain lama, yakni Abu Tholut. “Untuk teror racun yang dilakukan, belum menimbulkan korban,” cetusnya.

Setelah Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono kembali ke Makodam 1/BB, Kapolri meresmikan ruangan biologis di Gedung Direskrimum Poldasu. Kapolri didampingi Kapoldasu Irjend Pol Wisjnu Amat Sastro. Anehnya, peresmian ruangan biologis tersebut tidak boleh dliput media. Para wartawan hanya menunggu di bagian depan Gedung Direskrimum.

Sidang CIMB Niaga Ditunda

Di PN Medan, kedatangan rombongan Kapolri ke Medan membuat sidang lanjutan perampokan Bank Cimb Niaga dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, ditunda hingga sepekan. Penundaan dilakukan karena aparat kepolisian yang biasanya mengawal persidangan di-BKO-kan dalam pengamanan kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ke Medan.

‘’Karena kedatangan pucuk pimpinan Polri ke Medan, sidang ini tidak jadi digelar karena minimnya aparat kepolisian yang melakukan pengamanan,’’ ucap Humas Pengadilan Negeri Medan, Achmad Guntur, pada wartawan.
Achmad Guntur mengatakan, personel aparat kepolisian yang biasanya difokuskan untuk pengamanan persidangan perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, dialihkan untuk pengamanan kedatangan Kapolri Jenderal pol Timur Pradopo ke Medan.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum RV Latumenten SH berdalih, sidang ditunda karena saksi dari Lampung tidak datang. “Ada saksi yang mau dihadirkan dari Lampung, tapi masih diproses jadi kita nunggu itu. Sidang kasus perampokan akan kembali digelar pada Selasa depan,” tegasnya.

Dari Mapolda, rombangan Kapolri mengunjungi Mapolres Medan di Jalan Durian, Kecamatan Medan Timur. Ditanya terkait merebaknya judi di Sumut yang ditengarai dibackup oknum polisi, Kapolri mengatakan sudah berkordinasi dengan panglima TNI. “Sudah saya nyatakan hal tersebut ke Kapolda. Kalau terbukti akan kita tindak, saya tegaskan siapa oknumnya yang melenggar hukum akan kita tindak dengan hukum yang ada,” tegasnya di Mapolresta.
Dalam kunjungan sekitar 30 menit itu, Kapolri meninjau sarana dan prasarana Mapolres dalam melayani masyarakat. Kapolri juga melakukan dialog dengan tahanan dan anggota kepolisian di Mapolres.

Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, kunjungan Kapolri untuk memantau fasilitas di Mapolresta. ”Kita tiba-tiba saja dihubungi Kapolda bahwa Kapolri mau datang. Jadi kedatangan Kapolri mendadak tetapi kita sudah siap,” kata Kapolres.

Kunjungan rombongan Kapolri ke Mapolresta Medan diakhiri dengan berfoto bersama dengan jajaran Polresta Medan.(ari/rud/mag-7)

Mutasi Pejabat di Eselon III

Komisi A DPRD akan Pertemukan Plt Gubsu-Baperjakat-Kepala SKPD

MEDAN-Pencopotan sejumlah pejabat eselon tiga di beberapa SKPD jajaran Pemprovsu terus berkembang. Satu persatu mantan kepala bidang (Kabid) yang dilengserkan menyatakan keheranannya terhadap kebijakan yang dianggap blunder tersebut.

“Saya tidak tahu dicopot, tiba-tiba atasan saya bilang saya sudah dinonjobkan Pak Gatot (Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Red). Atasan saya juga kaget. Sepertinya pergeseran ini tidak melalui mekanisme yang benar, blunder,” ujar seorang pejabat eselon III yang dilengserkan, kemarin (16/6).
Pejabat tersebut minta namanya tidak dipublis dengan alasan keamanan dirinya. “Saya tidak gila jabatan, tapi kalau caranya begini, mau dibawa kemana Sumatera Utara ini? Kebijakan dibuat cuma atas dasar kepentingan pribadi dan golongan,” paparnya.

Pejabat tersebut menegaskan, mereka adalah pegawai yang siap ditempakan dimana saja. Hanya saja, ia menyayangkan sikap Gatot yang tidak melihat terlebih dahulu siapa pejabat yang akan digeser tersebut.
”Saya berani bilang, rugi Sumatera Utara tidak memakai kita. Kami punya kompetensi. Silakan cek ke pemerintah pusat bagaimana kinerja kita sebagai penghubung pemprov ke pusat. Kalau soal kinerja, ayo kita diadu. Tanya atasan kami masing-masing,” ujar pejabat tersebut. Adakah angenda terselubung menuju 2014

di balik pencopotan ini? “saya tidak tahu. Kalaupun ada, Gatot rugi besar melepas kita yang nyata-nyata sebagai ujung tombak SKPB,” tegasnya.

Sedangkan Rosmawaty Nadeak mengaku pasrah dicopot dari Kepala BLPT Disdik Sumut. “Waktu pencopoan itu saya masih menemani DPRD Sumut membentuk Pansus Pendidikan di Kabupaten Karo. Sepulangnya dari sana, saya mendapati saya telah dicopot dari jabatan,” ujarnya.

Rosmawaty menegaskan, selama menjabat pada posisi tersebut, ia tak pernah melakukan tindakan indisipliner. “Saya terus mengikuti perintah pimpinan, mengikuti rapat, apel pagi dan sebagainya. Tapi pada saat pencopotan itu juga saya tak tahu ada dilakukan pelantikan. Saya hanya bisa pasrah, biar orang saja yang menilai tindakan tersebut,” ungkapnya.

Rosmawaty mengaku tak tahu menahu tentang scenario dibalik pencopotannya dan pejabat lain. “Kalau saya mengerti, saya akan bersuara,” katanya.

Selain Roemawaty, Ilyas Sitorus juga dicopot dari Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus Disdik Sumut.

Kebijakan mutasi yang dianggap tidak professional ini menuai kecaman dari para anggota dewan di DPRD Sumut. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Mulkan Ritonga mengatakan, kebijakan ini perlu dikritisi dan dievaluasi ulang.
“Menurut informasi, ada pejabat yang baru menjabat sebulan, lantas dicopot dengan alasan yang tak diketahui. Tak hanya itu, seharusnya pencopotan tersebut didasari satu alasan yang cukup kuat seperti melakukan tindakan indisipliner. Tapi, setelah ditelusuri ternyata pejabat tersebut sedikit pun tak melakukan tindakan kesalahan mengenai pekerjaannya. Ini yang perlu dikritisi dan dipertanyakan dengan tegas,” ujarnya, kemarin.

Mulkan menjelaskan, promosi dan mutasi pejabat harus sesuai sistem dan peraturan yang berlaku dan telah melalui pertimbangan Baperjakat. Bila tidak, pasti akan mengganggu program kerja dan pembiayaan pembangunan seperti yang tertuang dalam APBD 2011. “Sangat menyayangkan kejadian ini. Kita menyangsikan Pemprovsu bisa mensosialisasikan anggaran 2011 ini tanpa memperbesar silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) pada akhir tahun anggaran,” katanya.

Ia mengingatkan agar buruknya penggunaan anggaran pada 2010 lalu tidak terulang di tahun ini. “Silpa 2010 lalu saja sudah besar. Jangan lagi ada kemerosotan penggunaan anggaran, kapan mau maju provinsi ini jika serapan anggaran terus tak digunakan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Apakah pencopotan mayoritas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA) di masing-masing SKPD ini bermotif penguasaan proyek anggaran 2011 oleh ‘orang-orang’ Gatot? “Jika prosesnya benar, kita tidak akan mengkritisi hal ini. Dan mengenai pengalihan proyek anggaran, saya rasa tak sejauh itu,” kata Mulkan.

Namun, saat ditanya apakah pencopotan tersebut mengarah ke penguasaan proyek anggaran 2011, oleh orang-orang tempahan PLt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mereka hanya mengatakan tak berpikir sejauh itu.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Hilal melihat, kebijakan bongkar pasang ala Gatot tersebut melanggar dua sistem. “Yakni prosedur yang tak melewati baperjakat dan tindakan tersebut sama sekali tak diketahui kepala SKPD selaku pimpinan pejabat yang dicopot,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi A akan membuat pertemuan bersama PLt Gubsu, Baperjakat dan Kepala-kepala SKPD untuk membahas hal tersebut. “Kita sudah mengagendakan hal ini melalui Badan Musayawarah (Banmus),” jelas Syamsul.
Sama seperti Mulkan, Syamsul juga mengatakan, tak berpikir hal ini mengenai pengalihan proyek anggaran 2011 kepada orang-orang pilihan PLt Gubsu. “Saya kira tak sejauh itu tujuannya,” jelasnya.(saz)