Penutupan Area Parkir Merdeka Walk

MEDAN-Niat Pemko Medan untuk melakukan penutupan area parkir Merdeka Walk, bakal terealisasi. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Medan tengah menunggu instruksi atau surat perintah dari Pemko Medan. Instruksi atau surat perintah itu dimaksudkan untuk menjadi landasan menjalankan kebijakan tersebut.

“Kalau memang ada instruksi, dan surat perintah maka akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Fahmi Harahap saat dimintai komentarnya mengenai hal tersebut, Kamis (9/6).
Ditambahkannya, pihaknya hanya menjalankan tugas atau perintah. Tidak mengurusi persoalan kerjasama, kontrak ataupun masalah yang menjadi dasar perselisihan antara pihak manajemen Merdeka Walk dengan Pemko Medann
Karena, persoalan retribusi pemakaian sisi barat Lapangan Merdeka dengan pengelola Merdeka Walk adalah hak dan wewenang pihak Pemko Medan.

“Kita tidak mengurusi persoalan retribusi pemakaian lapangan dan sebagainya. Kita mengurusi persoalan parkir, jadi bila ada instruksi maka akan kita jalankan. Kalau memang nantinya area parkir Merdeka Walk ditutup, maka secara otomatis dan lambat laun maka Merdeka Walk juga tidak akan beroperasi lagi,” terangnya.

Sedangkan Yogi, salah seorang perwakilan manajemen Merdeka Walk yang dikonfirmasi mengenai persoalan antara Merdeka Walk dan Pemko Medan, enggan memberikan komentarnya. “Janganlah saya mengkonfrontir persoalan itu lagi. Kan waktu itu sudah anggota dewan yang menjelaskan persoalan ini,” ungkapnya sembari menyebutkan salah seorang nama anggota DPRD Medan. (ari)

Gebyar Sekolah Menengah Kejuruan

MEDAN- Tak tanggung-tanggung, Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu) mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 miliar dalam penyelenggaraan Gebyar SMK se-Sumatera 2011, yang digelar di Lapangan Benteng Medan mulai 9-6 Juni mendatang.

Dalam pagelaran itu, diikuti oleh sebanyak 82 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta, se Sumatera Utara yang akan mengikuti beberapa perlombaan, antara lain festival tata rias wajah, festival tuneup sepeda  motor, festival aransemen musik, festival perancang busana, festival elektronik dan lainnya dengan total hadian Rp89 juta. Selain diikuti 82 SMK, kegiatan ini  juga diikuti 16 stand dunia usaha.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Sumut sekaligus ketua panitia Latifah Hanum Daulay mengatakan acara berbiaya Rp1,6 miliar bersumber dari Dokumen Penggunaan  Anggaran (DPA) APBD Sumut dan ini merupakan yang pertama dari Dinas Pendidikan  Sumut.

“Sebelumnya pernah dibuat tahun 1998, tetapi swadana oleh SMK,” ujar perempuan berjilbab tersebut.
Latifah Hanum menambahkan, ajang ini sebagai promosi SMK untuk  menyahuti SK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tahun 2005 dimana pada  tahun 2015, komposisi SMK lebih besar dibanding SMA yakni, 70 berbanding 30 persen.

“Ini sebagai ajang promosi bagi SMK, agar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa SMK  sudah siap pakai. Dan mereka bisa terserap ke dunia kerja yang pada akhirnya  dapat memberantas kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Dikatakannya, kegiatan ini diharapakan dapat meningkatkan minat pelajar memilih  SMK dan pemerintah lebih memperhatikan SMK agar tahun 2015 rencana strategis  Mendiknas tercapai.

Saat ini, lanjutnya, dari sekitar 825 SMK di Sumut dengan  sekitar 15 ribuan siswa, belum ada 50 persen komposisi SMK di Sumut. “Belum  sampai 50 persen,” lanjutnya.

Diterangkannya, berdasarkan penelitian yang dilakukannya tahun 2006, baru 40 persen jumlah SMK  di Sumut. Dan dari jumlah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), hanya 30  persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sisanya, menyatu dengan masyarakat.

Namun, sebagian besar adalah tamatan SMA yang belum dibekali keahlian. “Makanya  kita buat ini, agar semua tahu bahwa SMK sudah siap pakai,” tandasnya.(ari)

Dugaan Korupsi Master Plan Kota Medan 2006

MEDAN-Berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi master plan Kota Medan menggunakan dana APBD Kota Medan tahun 2006 dilimpahkan Polda Sumut ke Kejaksaan Negeri Medan. Pihak Kejaksaan Medan pun sudah menetapkan p21 untuk empat dari enam tersangka yang dilimpahkan Polda Sumtu dan segera disidangkan.

“Perkembangan kasus dugaan korupsi master plan, empat dari enam tersangka yang diajukan sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dan akan segera disidangkan,” ujar Kasat Tipikor Dit Reskrimsus, AKBP Verdi K Lele, Kamis (9/6).
Dijelaskan Verdi, keempat tersangka yang akan segera disidangkan diantaranya, Susi Anggraini selaku pejabat pembuat komitmen (PP), Ir Harmes Joni selaku pengguna anggaran (PA), Ir Fajrif H Bustami selaku Direktur PT Indak Karya (Penyedia Jasa) dan Ir Gatot Suhariyono selaku karyawan PT Indah Karya.

“Sedangkan untuk yang dua, Syarifah Chairunnisa selaku orang yang mencairkan dana ke rekening PT Assaka Alif Enggenering dan Drs Said Abdullah selaku Direktur PT Assaka Alif Enggenering. Berkasnya masih P19. Kita masih menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan untuk segera dilengkapi, “ ucap Verdi.

Sebelumnya, Penyidik telah memintai keterangan 38 orang saksi dari panitia tender dan dua saksi ahli, pemeriksaan barang dan bagian keuangan konsultan serta ahli. Barang bukti yang disita berupa dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kasus.

Dugaan korupsi master plan dibagi dalam tiga proyek masing-masing RUTRK, Vision Plan dan Peta Garis. Dalam proyek tersebut, negara mengalami kerugian Rp1.526.062.238. Dua proyek diantaranya, yakni RUTRK dan Peta Garis selesai dikerjakan. Namun, proyek Peta Garis yang telah disubkan ke Tjong Giok Pin, tak selesai dikerjakan, tapi uang proyek telah diambil. Para tersangka disangka melanggar pasal 2,3,5 dan 9 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 2 tahun 2001 tentang tindak pidana dugaan korupsi.

10 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos Pemko Medan
Sementara itu dari hasil penyelidikan Intel Kejari Medan ditemukan adanya penyimpangan anggaran dalam penyaluran bantuan hibah, kepada masyarakat dari Bansos Pemko Medan. Sayangnya, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Raja Noprizal enggan memaparkan lebih lanjut apa saja penyimpangan Bansos Pemko Medan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari Medan.

“Memang ada ditemukan penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang diberikan Bansos Pemko Medan. Penyimpangan-penyimpangan itu belum dapat kita publikasikan, mengingat kasus itu masih tahap pulbaket,” tegas Raja.

Menurut Raja Nofrizal kasus tersebut kemungkinan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. “Yang pasti kasus ini terus bergulir dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita juga masih banyak mengumpulkan beberapa keterangan saksi bagi masyarakat yang menerima bantuan dana hibah dari Bansos Pemko Medan,” ucap Raja.
Menurut Raja, pihaknya sudah meminta 10 saksi. Saat disinggung apakah ada yang bakal dijadikan tersangka, Raja tak membantahnya. “Bisa saja kalau berdasarkan hasil penyelidikan mereka ada menerima anggaran,” tegas Raja. (adl/rud)

MEDAN- Desakan agar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, untuk mengambil kebijakan pembongkaran terhadap sekolah Nanyang Internasional School di Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis terus mengalir. Salah satu desakan tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu. Dikatakan politisi asal Fraksi Golkar DPRD Medan ini, persoalan Nanyang Internasional School ini terkesan ada pembiaran.

Pembiaran itu sendiri seolah disebabkan karena pemilik yayasan atau pengelola Nanyang Internasional School adalah orang yang kuat, sehingga Pemko Medan dalam hal ini Dinas TRTB tidak berkutik.

“Jangan ada pembiaran. Jangan hanya bangunan orang-orang miskin TRTB berani membongkarnya. Nah, kalau yang kaya dibiarkan. Jangan ada perbedaan. Kalau memang harus dibongkar karena telah meresahkan warga sekitar atau karena izinnya bermasalah, ya dibongkar saja,” tegasnya kepada Sumut Pos, Kamis (9/6).

Sementara itu, sejumlah warga Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru yang diwakili Ryan Kacaribu, Jaffrey Matulesi, Sintong dan Sahat mendatangi gedung DPRD Medan, untuk meminta jawaban atas aduan yang telah diberikan beberapa waktu lalu.

Alhasil, warga mendapat jawaban atau surat yang telah ditandatangani Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy, dimana surat itu dari Komisi D DPRD Medan dengan No 005/4662 menyatakan, Jumat (hari ini, Red) pukul 10.00 WIB, Komisi D DPRD Medan akan melakukan dengar pendapat dan akan memanggil pihak Nanyang Internasional School dan perwakilan warga.

Namun ada yang disayangkan oleh warga, dimana dalam surat tersebut Komisi D DPRD Medan tidak melampirkan undangan kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). Padahal, semestinya Dinas TRTB juga diundang karena dinas tersebut memiliki kewenangan melakukan pembongkaran dan pengeluaran izin.

“Kenapa kok Dinas TRTB tak diundang, ada apa ya? Karena seharusnya Dinas TRTB juga diundang untuk menjelaskan persoalan ini. Karena waktu itu, tim dari Dinas TRTB sudah sempat melakukan pembongkaran,” ucap Ryan Kacaribu yang didampingi Jeffery Matulesi beserta Sintong dan Sahat kepada Sumut Pos.

Mengenai situasi pembangunan Nanyang Internasional School, warga Kelurahan Darat tersebut menceritakan, saat ini lantai II bangunan tersebt sudah selesai didinding. “Pembangunan terus berlanjut, lantai II nya sudah didinding pun,” ungkap mereka.(ari)