27 C
Medan
Tuesday, April 14, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 15120

Mati Lampu Berjam-jam

0812657xxx

Kepada PLN Medan, saya mau tanya. Akhir-akhir ini di lingkungan saya, kawasan Jalan Pancing Medan sering mati lampu hingga berjam-jam. Bahkan, berulang kali sempat mati lampu dari pagi hingga malam hari. Selain itu, di beberapa kawasan Kota Medan juga sering mati lampu. Apakah penyebab matinya lampu Pak, bu? Sebab, kalau mati lampu berjam-jam membuat aktivitas kami terganggu. Mohon penjelasan Pak, Bu? Dari Sarifah di Jalan Pancing, Medan

Kami Sedang Pemeliharaan Terpadu

Mati lampu yang terjadi di wilayah Kota Medan karena PLN di tiap-tiap Rayon di Medan sedang melakukan perbaikan/perawatan pemeliharaan terpadu atau yang disebut Gerakan Bersih Jaringan. Seperti di kawasan Rayon Medan Timur pada 26 Mei (kemarin) dilakukan perawatan mulai pukul 08.00 WIB-16.00 WIB. Makanya di kawasan Medan Timur tersebut mati lampu.

Sedangkan di PLN Cabang Medan ada 9 Rayon yang juga melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu dilakukan masing-masing rayon dengan jadwal berbeda atau tidak secara serentak. Hal inilah yang menyebabkan mati lampu hingga beberapa jam karena Rayon di wilayah tersebut melakukan perbaikan.

Meski demikian, jika ada mati lampu di luar dari teknis perbaikanatau perawatan jaringan, maka hal itu disebabkan karena faktor alam membuat jaringan listrik padam. Misalnya, ranting pohon menyentuh kabel listrik yang membuat padam listrik, atau travo listrik mati akibat hujan atau tersambar petir. Jika ditemui kasus seperti ini kami harapkan masyarakat melapor kepada ranting rayon pelayanan PLN  terdekat. Karena, tanpa ada laporan masyarakat petugas tidak bisa secara serta merta mengetahui seluruh wilayahnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan.

Rosnah Lubis
Humas PLN Cabang Medan

Tambah Daya Listrik

081370522xxx

Kepada PLN Wilayah Sumut, saya mau tanya pak, bagaimana syaratnya untuk mengajukan permohon penambahan daya listrik. Sebab, saya lihat iklan di Harian Sumut kalau penambahan daya listrik hingga Juni 2011 ini digratiskan dari daya 450/900 VA ke 1300 VA/2200 VA?

Kami Gratiskan

Memang benar saat ini PLN secara nasional meluncurkan program gratis penambahan daya listrik dari daya 450/900 VA ke 1300 VA/2200 VA.

Adapun syaratnya yakni pelanggan datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili atau lokasi bangunan yang akan dirubah atau ditambah dayanya. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi yakni, fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku, denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan), pelunasan tagihan listrik bulan terakhir dan pengajuan permohonan sambungan baru juga dapat dilakukan melalui saluran telepon Call Center PLN 123.

Raidir Sigalingging
Deputi Manager Komunikasi
PLN Wilayah Sumut

Jadi Tuan Rumah OSN

Yayasan Pendidikan Islam Haji Masri (YPI HM) Jalan Besar Namorambe Titi Kuning Deli Serdang menjadi satu dari tiga tuan rumah pelaksana Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMA se-Sumut.

Ketua Umum YPI Haji Masri, Dedi Masri menjelaskan walau tak ada perwakilan dari yayasan untuk bersaing pada OSN kali ini, ia tetap mengimbau seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.  “Yang menjadi peserta OSN kali ini merupakan siswa-siswa yang meraih juara pertama hingga ketiga dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut,” ungkap Dedi Masri.

Dia menuturkan, selain  Islamic International School Darul Ilmi Murni ada juga dua tuan rumah lagi sebagai tempat pelaksanaan OSN yakni LPMP Sumut Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Medan dan Wisma Naniko Jalan Kutilang Medan. Di Yayasan DIM sendiri bidang yang diujikan adalah Matematika, Fisika, Ekonomi dan Komputer.  “Kita memiliki sarana dan prasanan yang menunjang pelaksanaan OSN. Dengan begitu kita juga sangat bangga bisa menjadi satu dari tiga tuan rumah tempat pelaksanaan OSN,” jelas Dedi.(saz)

22 Amplop Judi Disita Propam Polda

Seluruh Perwira ‘Penerima Setoran’ akan Diperiksa

BINJAI- Kapolres Binjai AKBP Dra Rina Sari Ginting hingga kemarin (7/6) masih membantah empat Kapolsek dan sejumlah Kanit di jajaran Polres Binjai menerima amplop setoran judi. Menurutnya, amplop tidak ada sampai ke tangan anggotanya sehingga dia tidak mengakuinya. Sementara, Direktorat Poldasu sudah menyita seluruh barang bukti termasuk 22 amplop yang sebagian ditujukan kepada para pejabat Polres Binjai itu.

“Kenapa saya selalu masih mengelak? Sebab, selama ini amplop itu dikabarkan sudah sampai di tangan anggota. Sementara, amplop itu masih di tangan para tersangka,” ujar Dra Rina Sari Ginting via selulernya, kemarin (7/6).
Kapolres menegaskan, pihaknya tidak mau terburu-buru mengekspos dugaan perwira di jajaran Polres Binjai menerima upeti dari bandar judi togel Binjai. “Kalau sudah ada hasil pemeriksaan (dari Dit Propam Poldasu, Red), barulah kita ekspos. Kita juga tidak bisa langsung memvonis bahwa itu diterima oleh anggota saya,” ujarnya.

Menurut Kapolres, bisa saja para terangka yang sudah diamankan menulis nama-nama perwira di jajaran Polres Binjai tanpa sepengetahuan perwira yang bersangkutan. “Tersangka itu bisa saja menulis nama siapa saja. Itu makanya, masih perlu pembuktikan,” bilangnya.

Mengenai sanksi, Kapolres memastikan, siapa pun tidak akan luput dari sanksi bila perwira yang bersangkut terbukti menerima upeti.  Rina Sari meminta media massa tidak membesar-besarkan berita judi dan dugaan perwira menerima upeti dari bandar judi togel. “Semua ini hanya pemberitaan yang selalu membesar-besarkan. Yang jelas, kalau dituding anggota saya menerima, saya tetap menyangkal,” ujarnya.

Terkait Acien yang dikabarkan lari ke Malaysia, ia dan jajaran Polres Binjai berjanji akan terus memburu pelaku. “Acien sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dan akan terus dikejar sampai dapat,” kata wanita berpangkat dua melati itu.

Disinggung pengejaran terhadap bandar judi berinsial A, Kapolres mengakui, bahwa kasus ini belum sampai terhadap bandar judi tersebut. “Keterlibatan bandar lainnya akan kita kembangkan setelah Acien berhasil diamankan,” terang Kapolres.

Menurut Rina Sari, nama A belum terungkap dari pemeriksaan para saksi.  “Kalau bandar berinisial A itu belum ada terucap dari tersangka-tersangka yang kita amankan,” tukas Rina.

Sementara, informasi keterlibatan anggota polisi yang bertugas di jajaran Polres Binjai menerima suap dari pembiaran praktik judi, ditindaklanjuti Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dengan instruksi mendalami informasi tersebut. Kapolda berjanji akan mengambil tindakan tegas bila terbukti ada anggotanya menerima suap dalam pembiaran praktik judi di wilayah Binjai.

“Beliau memerintahkan untuk mendalami penyelidikan keterkaitan anggota yang menerima suap setoran judi. Bila terbukti, akan ditindak tegas,” ujar Kabid Humas Poldasu AKBP Raden Heru Prakoso, kemarin.

Terkait hal itu, petugas Direktorat Profesi dan Pengamanan (Propam) Poldasu sudah turun dan melakukan penyitaan seluruh barang bukti yang diamankan tim khusus Polres Binjai pada saat penangkapan para pelaku praktik judi.
Barang bukti yang disita, diantaranya 22 amplop beruliskan nama pejabat utama Polres Binjai, empat Kapolsek dan Kanit Reskrimnya serta uang tunai. “Propam sudah menyita amplop dan uang sebagai barang bukti,” ucapnya.

Menurut Heru, pengakuan dari ketiga tersangka yang diperiksa tim khusus bentukan Kapolres Binjai, tersangka mengaku sudah dua kali memberikan setoran tersebut kepada para perwira di jajaran Polres Binjai. “Tetapi tersangka tidak mengenal wajah dari kapolsek (dan perwira) dimaksud. Dia hannya tahu namanya yang kemudian akan dititip kepada seorang anggota polisi,” cetus Heru lagi.

Dengan demikian, Propam Poldasu akan memeriksa para perwira yang namanya tercantum di amplop tersebut. “Nama yang tertera di amplop akan didalami juga di pemeriksa,” ungkapnya.Terkait keberadaan tim khusus, mantan Wadir Lantas Poldasu ini melihat pembentukannya sebagai apresiasi Kapolres atas instruksi Kapolda untuk tegas dalam memberantas judi. “Tim dibentuk supaya maksimal bekerja, sedangkan anggota yang lama sudah tidak maksimal lagi bekerja,” beber Heru yang kemudian beranjak karena dipanggil Kapolda untuk rapat rutin.

Mengenai rencana pemanggilan 22 perwira Polres Binjai oleh petugas Dit Propam Polda, Kapolres Binjai AKBP Dra Rina Sari Ginting megaku belum mendapat kabar. “Belum ada peberitahun kepada saya. Ya sudahlah, kalau mau menulis, tulis saja, tapi jangan tuduh anggota saya sudah terima ya,” kata Kapolres.
Sementara itu, pantauan Sumut Pos di Polres Binjai, suasana tampak lebih tegang dari biasanya. Tim dari Dit Propam Poldasu terlihat yang sudah beberapa hari berada di Mapolres Binjai, terlihat mencari bukti-bukti otentik dugaan keterlibatan puluhan perwira polisi yang menerima upeti dari bandar judi togel.

Bahkan, banyak dari oknum polisi di Polres Binjai, bertanya-tanya kepada para wartawan lainnya, atas pemberitaan yang selama ini diterbitkan. Hal itu dilakukan oknum polisi, guna mengetahui siapa orang yang telah menulis pemberitaan tersebut.

Seorang oknum polisi berinisial R sempat bertanya kepada salah seorang wartawan yang bekerja di media elektronik. R memperlihatkan ekspresi berang atas pemberitaan yang selama ini diterbitkan oleh media cetak.
Adanya dugaan beberapa oknum perwira di jajaran Polres Binjai menerima uang suap dari bandar judi togel berinisial A tampaknya akan terkuak. Namun akibat pemberitaan ini membuat seorang oknum polisi berinisial R yang bertugas di Polres Bijai merasa gerah. Bahkan pria yang disebut-sebut ajudan Kapolres Binjai ini mencoba mencari tahu siapa orang yang telah membuat pemberitaan tersebut.

Hal itu terjadi ketika wartawan Koran ini mencoba mencari tahu sejauh mana perkembangan kasus ini ditangani pihak Polres di Mapolres Binjai. Tiba-tiba datang sebuah mobil Hoda Jazz berwarna hitam.
Mobil yang ditumpangi dua pria tersebut lalu berhenti tepat berada di depan wartawan yang kebetulan berada di daerah tersebut. Dengan nada agak berang, ia mencoba menayakan keberadaan orang yang telah membongkar kasus suap-meyuap ini.

“Siapa yang buat berita di itu, yang mana orangnya?” Tanya oknum polisi tersebut sembari melihat satu per satu para wartawan yang sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon.

Setelah memperhatikan satu per satu dan mecari tahu siapa yang telah membuat berita tersebut kepada salah seorang wartawan, mobil tersebut langsung tancap gas. (adl/dan)

Sumut Harus Bersih dari Judi

Suara Masyarakat dan Pakar Hukum

Indikasi keterlibatan 22 perwira di jajaran Polres Binjai dalam praktik pembekingan judi toto gelap membuat prihatin masyarakat dan pakar hukum dan akademisi di Medan. Untuk itu, Kapoldasu diminta segera menindak tegas anggotanya yang terlibat pembekingan perjudian. Komintmen dan ketegasan Kapolda ini sangat dibutuhkann
masyarakat Sumatera Utara yang makin resah atas maraknya aksi judi berbagai bentuk di provinsi ini.
“Kapoldasu harus bertindak tegas demi menegakkan komitmennya membersihkan Sumut dari perjudian,” tegas warga kota Medan, Indrayani Nasution SH di Jalan Amal Medan, kemarin.

Warga lainnya, Pengakuan P br Pardede (50), meminta polisi berlaku adil dan bekerja sesuai tugas dan porsinya. “Dalam memberantas segala bentuk kejahatan dan tindak kriminal, polisi harus tegas. Tapi ingat, polisi jangan ikut terlibat seperti yang terjadi di Binjai,” kata warga Pasar Merah itu.

Hal senada diungkapkan S Damanik (45). “Di Binjai polisinya justru membackingi judi togel. Berarti sudah tidak sesuai lagi dengan semboyan mereka ‘Kami siap melaya Anda’. Dimana harkat dan martabat polisi sekarang?” ujarnya.

Tindak kejahatan di wilayah hukum Sumatera Utara semakin hari menunjukkan peningkatan hingga ke tingkat yang kritis. Pakar hukum Sumut Prof Runtung Sitepu melihat hal ini terkait lemahnya kinerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus penting seperti perampokan besar, maraknya perjudian dan lainnya.  Dekan Fakultas Hukum USU ini mengharapkan Poldasu lebih serius menangani berbagai permasalahan yang menjadi tugas pokok kepolisian. “Kepolisian harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam ruang lingkup hukum dan ketatanegaraan. Mereka juga harus lebih tanggap dan serius menghadapi pengaduan dan pelaporan dari masyarakat,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum UMSU Farid Wajdi melihat, tiga bulan terakhir masyarakat memang merasakan ada suasana yang tak nyaman terkait keamanan dan penyakit sosial. “Masyarakat menilai pihak kepolisian tak konsisten. Poldasu seperti tak memiliki pola jelas menindaklanjuti masalah keamanan, keselamatan dan penyakit sosial seperti perjudian di masyarakat,” terangnya.

Seperti judi, lanjutnya, polisi malah memberikan kesan basa-basi tanpa komitmen serius untuk menindaknya. “Peluru polisi berasal dari jerih payah, keringat dan darah masyarakat melalui pembayaran pajak. Akan sangat ironis, jika akhirnya polisi tak membela atau keberpihakan pihak kepolisian tak tepat sasaran atau tak mendukung masayrakat,” tegas Farid.

Ia juga mengatakan, masyarakat Sumut merindukan sosok Sutanto yang dengan prestasinya memberantas judi hingga ke akar. “Dulu ada pola yang tegas seperti adanya tim pemburu preman. Memang terlihat sangar dan mengerikan, namun, hal ini memang benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat. Seperti tersedianya nomor telepon yang bisa dihubungi dan langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat yang melakukan pengaduan dan pelaporan,” kata Farid.

Di bidang sosialisasi, polisi juga terkesan tak memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Intinya, sambung Farid, harus ada evaluasi di pihak kepolisian. “Harusnya dikembangkan pola dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dengan begitu, kinerja kepolisian akan lebih fokus dan serius,” ujarnya.

Sedangkan Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Dr Dra Hj Layli Washliaty SH MHum prihatin dengan banyaknya kasus polisi yang terlibat masalah akhir-akhir ini. Belum lagi selesai kasus polisi menembak Cleaning Service Bank BRI, sudah tambah lagi kasus judi yang melibatkan 20 orang oknum periwa polisi di Binjai.
“Kalau polisi sudah tidak bisa dipercayai lagi, siapa yang bisa dipercayai. Kapolda Sumut harus tegas menindak anggotanya jika terlibat dalam tindak criminal,” cetus wanita yang akrab disapa Umi ini.

Umi khawatir jika hal-hal seperi ini tidak segera diselesaikan, akan menjadi preseden buruk. Kepercayaan masyarakat kepada kepolisian akan luntur. “Sudah pasti masyarakat tidak sulit percaya kepada polisi jika polisinya saja ikut terlibat. Apalagi yang terlibat justru perwiranya,” ungkapnya.(rud/saz/jon)

KPK Tunjuk Dokter Periksa Syamsul

Ketergantungan Mesin Pernafasan

JAKARTA-Majelis hakim pengadilan tipikor tidak mau begitu saja mengeluarkan izin pengobatan Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin ke RS Gleneagles, Singapura. Ini lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meminta waktu agar ada keterangan dari dokter lain (second opinion) yang ditunjuk JPU mengenai kondisi Syamsul.

Majelis hakim yang dipimpin Tjokorda Rae Suamba menyetujui permintaan JPU. Hari ini (8/6), JPU harus sudah menyerahkan laporan keterangan dokter second opinion itu ke majelis hakim perkara dugaan korupsi APBD Langkat itu.
Dalam persidangan kemarin (7/6), dokter penanggung jawab peratawan Syamsul di RS Jantung Harapan Kita, dr Antono Sutandar, dimintai keterangan di persidangan.

Dalam penjelasannya, Antono mengatakan bahwa tim dokter sudah berupaya maksimal menangani Syamsul, antara lain dengan pemasangan alat pacu jantung dan membuka pembuluh darahnya.

Namun malah semakin memburuk hingga saat ini. Maka kita rekomendasikan pengobatan selanjutnya ke luar negeri,” ujar dr Antono.Tjokorda bertanya, apa tidak bisa dirawat di RS yang ada di Indonesia? Antono menjelaskan, saat ini Syamsul punya ketergantungan dengan mesin pernafasan. Tim dokter tidak berani melepas mesin tersebut. Padahal, lanjutnya, pemasangan mesin pernafasan ini punya resiko tinggi terjadi infeksi. “Kita khawatir komplikasinya makin banyak,” terang dokter berkulit bersih itu.

Dia menjelaskan, sebagai RS rujukan penyakit jantung terbesar di dalam negeri, RS Jantung Harapan Kita melalui tim medisnya sudah berupaya maksimal. Dia mengatakan, RS di Singapura dikenal sebagai RS terbaik di Asia Tenggara.
“Kalau ke Penang bagaimana?” tanya Tjokorda. “Pengalaman saya, lebih baik ke Singapura,” jawab Antono. Sebagai dokter, dia mengaku bisa memahami keinginan pihak keluarga Syamsul yang juga minta Syamsul dipindah ke RS di Singapura. “Kalau sudah ke Singapura, pihak keluarga tentunya merasa telah melakukan yang terbaik,” sambungnya. Dia mengaku tidak kenal secara pribadi dengan Syamsul.

Berkali-kali, Antono mengatakan, kondisi Syamsul sudah mengkhawatirkan. “Saat ini kondisi penderita sudah sangat kritis. Memang terjadi komplikasi,” terangnya.
Anggota JPU, Muhibuddin bertanya mengenai kondisi terakhir Syamsul. Dijelaskan lagi oleh Antono, hingga Selasa (7/6) pagi, Syamsul masih menggunakan mesin pernafasan. “Masih gagal jantung dan cairan di sekitar paru-paru masih banyak,” terangnya.

Ditambahkan, pada Senin (6/6), tekanan darah Syamsul sempat melonjak dan jantung memburuk. Dia juga menjelaskan, Syamsul juga ada persoalan di ginjalnya. Hanya saja, lanjutnya, yang terpenting saat ini untuk segera diatasi adalah masalah nafas dan jantungnya.

Muhibuddin dari JPU juga bertanya, apa mungkin dengan kondisi seperti itu Syamsul diboyong ke Singapura. Antono menjelaskan, saat ini sudah ada perusahaan yang punya spesialisasi mengurus pemindahan pasien yang sudah dalam kondisi gawat. Segala peralatan di ruang gawat darurat, bisa dipindah di dalam pesawat.
Pertanyaan lain diajukan ketua JPU, Chaterina Girsang. Jaksa perempuan itu bertanya, apakah peralatan medis di RS Gleneagles lebih baik dibanding di RS Jantung Harapan Kita? Antono menjawab, sebenarnya dari segi peralatan sama saja. “Namun, saya sebagai dokter punya keterbatasan. Mungkin ada dokter yang lebih ahli dan lebih kompeten,” ujarnya.

Chaterina belum puas. “Apa bisa dokter yang lebih kompeten didatangkan saja?” tanya Catherina. Antono mengatakan, rata-rata dokter Singapura tak mau memberikan pendapat dengan datang ke Indonesia.
Setelah keterangan dr Antono dianggap cukup, Chaterina memohon kepada hakim agar diberi kesempatan minta pendapat dokter lain, yang rencananya dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hakim mengabulkan, dengan syarat dilakukan cepat.

“Cepat loh, ini soal nyawa orang. Silakan saudara lakukan dan segera laporkan ke majelis hakim, sehingga hakim bisa segera memutuskan ditolak atau dikabulkan (permohonan izin berobat ke Singapura, Red),” ujar Tjokorda. Dia minta JPU sudah menyerahkan laporan keterangan dokter pembanding itu pada hari ini (8/5), yang bisa diserahkan di luar persidangan.

Anggota kuasa hukum Syamsul, Samsul Huda, keberatan dengan usulan JPU. “Kita tak bisa gambling dengan waktu yang mulia,” cetus Huda menginterupsi. Namun, Tjokorda tetap pada pendiriannya.

Tjokorda sudah memberikan sinyal izin ke Singapura bakal dikabulkan. Tjokorda sudah meminta agar tim kuasa hukum menyiapkan jaminan orang dan jaminan uang, jika nanti Syamsul jadi ke Singapura. “Siapkan saja jaminan orang dari pihak keluarga dan jaminan sejumlah uang. Uang tak akan hilang,” ujar Tjokorda. Hanya saja, tak disebutkan berapa jumlah uang jaminan yang harus disediakan.

Samsul Huda langsung menyatakan siap. Dia menyebutkan, untuk jaminan orang adalah putri Syamsul, Beby Ardiana.

Di pengujung sidang, Muhibuddin dari JPU, sempat menanyakan bagaimana soal pengawalan jika Syamsul jadi ke Singapura. Hal ini ditanyakan, menurut Muhib, lantaran petugas pengawalan dari KPK terbatas.
Tjokorda menjawab, hal-hal teknis itu nantinya juga akan dituangkan dalam surat penetapan yang akan dikeluarkan hakim. Tidak dijelaskan kapan surat penetapan dikeluarkan. Tjokorda hanya mengatakan, penetapan pembantaran Syamsul masih berlaku hingga 12 Juni 2011. “Setelah itu nanti ada keputusan lagi,” ujarnya.

Kepada wartawan usai sidang, Muhibuddin menjelaskan, JPU tidak ada maksud untuk menghalang-halangi upaya pengobatan Syamsul. Second opinion dilakukan, lanjut jaksa KPK asal Aceh itu, justru untuk menghindari kemungkinan opini buruk terhadap hakim.

Jika izin langsung disetujui, katanya, hakim bisa dianggap memberikan perlakuan khusus kepada Syamsul. “Jangan sampai muncul opini keputusan hakim merupakan dispensasi,” ujarnya.
Muhibuddin mengatakan, pihaknya Selasa (7/6) sore langsung akan menghubungi dokter dari RSCM untuk memeriksa Syamsul.

Sementara, anggota kuasa hukum Syamsul, Abdul Hakim Siagian, menjelaskan, pada Senin (6/6) malam sebenarnya juga sudah ada tim dari KPK yang datang ke RS Jantung Harapan Kita. Tim ini melakukan cross check terhadap keterangan tertulis tim dokter yang sudah disampaikan di persidangan Senin (6/6) pagi, dibandingkan dengan kondisi Syamsul yang sebenarnya.

Seperti diberitakan, terdakwa kasus korupsi APBD Langkat 2000-2010, Syamsul Arifin kini terbaring dalam kondisi kritis di RS Harapan Kita akibat ginjalnya yang mengalami pendarahan. Pihak keluarga melalui tim penasihat hukum mengajukan surat permohonan izin agar Syamsul dibolehkan berobat ke Singapura. Persidangan kasus Syamsul baru akan memasuki agenda pemeriksaan terdakwa. (sam)

Wanita Vietnam Bawa Sabu 1 Kg di Tas Tangan Palsu

Medan-Wanita asal Vietnam bernama Nguyen Thi Tuyet Trinh (49), dibekuk oleh petugas Bea Cukai Polonia di Bandara Polonia Medan, Selasa (7/6) pagi 08.30 WIB karena kedapatan membawa sabu-sabu  seberat 1 kg lebih. Namun, ketika wartawan butuh informasi itu, petugas Bea Cukai yang bertugas sempat tak mau menjawab. “Besok pagi saja semuanya dan tolong diberikan nomor kontak masing-masing media biar kita hubungi untuk pers rilisnya,” kata petugas yang bernama Bobby Patigor Tampubolon kepada semua wartawan sambil berlalu.

Tak pelak, jawaban Bobby itu tak memuaskan wartawan. Masalahnya, untuk meminta keterangan langsung pada Nguyen Thi Tuyet Trinh adalah tidak mungkin. Pasalnya, perempuan ini tidak bisa Bahasa Indonesia dan Inggris. Akhirnya wartawan terus mengejar Bobby.

Dari keterangan Bobby yang sedikit, baru diketahui kalau Nguyen Thi Tuyet Trinh dibekuk petugas saat membawa sabu di dalam tas tangan palsu sebanyak dua paket sabu dengan berat 1 kg lebih. Bobby yang juga Kepala Seksi AP II Polonia Medan juga mengatakan kalau Nguyen Thi Tuyet Trinh dibawa ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lanjutan. “Memang benar ada kita amankan satu orang perempuan warga negara Vietnam dan saat ini diperiksa Polda Sumut. Untuk lebih lanjutnya, besok pagi saja,” ucap Bobby lagi.

Wartawan pun meninggalkan Kantor Bea Cukai Polonia Medan dengan rasa kecewa dan kesal. Petugas Polda Sumut pun berlalu pergi meninggalkan Kantor Bea Cukai Polonia Medan. “Apa-apaan ini, pihak Bea dan Cukai Polonia tidak berani memberikan keterangan kepada kawan-kawan media,” ujar salah seorang wartawan.

Tak habis akal, Sumut Pos pun menghubugi Kasudit Idik II Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Andy Ryan Djajadi Sik. Dari sini didapat keterangan kalau tersangka Nguyen Thi Tuyet Trinh sedang dalam penyelidikan. “Ya benar, ada dilimpahkan kepada kita. Sekarang tersangka masih diperiksa di Polda,” ungkap Andy Ryan melalui telepon selulernya, Selasa (7/6).

Ditambahkannya, penelusuran tersebut untuk mengetahui asal sabu-sabu seberat 1,061 kg tersebut. “Termasuk juga menelusuri dugaan tersangka merupakan jaringan narkoba internasional,” ucap Andy Ryan. Dijelaskan Andy Ryan, petugas masih kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pasalnya, tersangka tidak mengerti bahasa Inggris. “Tersangka hanya bisa berbahasa Vietnam. Kalau tidak ada halangan, mungkin penerjemahnya tiba di Medan besok. Karena pennerjemahnya kita datangkan dari Jakarta, “ jelas Andy Ryan.

Dari informasi yang didapat Sumut Pos, Nguyen Thi Tuyet Trinh tiba di Medan dengan Pesawat Air Asia QZ 8051 seat 26A dari Kuala Lumpur dengan Pasport Nomor B4658224. Nguyen Thi Tuyet Trinh dibekuk bersama dua paket dengan masing-masing bungkus I berisi sabu 531 gram dan bungkus II berisi 530 gram dengan total lebih dari 1 kg, yang disembunyikan di dalam tas tangan palsu itu. Menariknya, menurut Andy Ryan, dari hasil identifikasi sementara yang mereka lakukan, ditemukan bahwa tersangka sudah tujuh kali ke Indonesia. “Dia sudah empat kali ke Medan dan tiga kali ke Solo. Itu kita ketahui dari catatan yang ada di paspor tersangka. Tidak tertutup kemungkinan, dalam perjalanan sebelumnya tersangka juga membawa sabu,” pungkas Andi Ryan. (jon/adl/ila)

Kajari Ngaku Gaji dan Prasarana Minim

Penanganan Kasus Korupsi Deliserdang

LUBUK PAKAM-Terbitnya surat nomor B-6678/N.222/Dek.3/11/2010 dan ditandatanggani Plt Kepala kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, T Adlansyah Putra SH yang menyebutkan adanya penghentian pemeriksaan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Deli Serdang, dinilai Kajari Lubuk Pakam Pathor Rahman, SH tidak sempurna.

Demikian disampaikan Pathor Rahman saat digelarnya rapat dengar pendapat di komisi A DPRD Deliserdang, Selasa (7/6).

Rapat tersebut dibuka Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Benhur Silitongga dan dihadiri Ketua DPRD Deliserdang Fatmawati Takrim serta anggota Komisi A lainnya. Benhur Silitonga mempertanyakan, sejauh mana kinerja Kejari Lubuk Pakam dalam menyelesaikan 10 kasus dugaan korupsi di Pemkab Deliserdang, yang dikemukakan para pengunjuk rasa baru-baru ini. Diantaranya, dugaan penyelewengan dana DAK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dugaan korupsi anggaran Dinas Infokom Deliserdang, dugaan korupsi rehab gedung DPRD Deliserdang serta 7 kasus korupsi lainnya.

Selain itu, Dewan juga meminta penjelasan atas beredarnya surat “mohon petunjuk” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam kepada Dinas Dikpora Deliserdang, yang dinilai tidak layak dan mengundang berbagai polemik di tengah-tengah masyarakat.

Dicecar pertanyaan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Pakam Pathor Rahman SH, menjelaskan bahwa semua kasus yang dikemukakan para pengunjuk rasa merupakan kasus lama yang masih diproses pengumpulan datanya, untuk dilanjutkan ke persidangan.

Namun, Pathor Rahman tidak dapat menjelaskan sudah sejauh mana pelaksanaan proses pengumpulan data tersebut. “Saya kurang paham, tolong tanyakan kepada Kasintel,” elaknya ketika ditanyai terus.

Bahkan orang nomor satu dijajaranan Kejaksaan Lubuk Pakam itu mengalihkan pembicaran dengan alasan kekurangan sarana dan prasarana menjadi alasan Kejari Lubuk Pakam tidak mampu menjaring seluruh perbuatan pelanggaran hukum, baik pidana umum apalagi pidana khusus (korupsi).

“Kalau polisi bisalah, setiap kecamatan ada personelnya. Nah, kami yang hanya memiliki personil terbatas arus mengcover 22 Kecamatan, tidak sesuai dengan honor yang kami terima. Yah, kalau  bisa melalui Dewan ini gaji kami bisa diperjuangkan kenaikannya, “bilang Pathor Rahman.

Selanjutnya Pathor Rahman adanya surat “mohon petunjuk” yang dibeberkan Dinas Dikpora Deliserdang, dinilai kurang sempurna tetapi kurang resmi dikeluarkan instansi yang dipimpinnya. Namun, kala itu Kejari Lubuk Pakam masih dipimpin oleh penanggungjawab pelaksana tugas T. Adlansyah, SH. Sedangkan, Pathor masih menjalani pendidikan selama 6 bulan.

Namun, Pathor mengelak isi surat tersebut bukan redaksi Kejari. Melainkan, sekedar pengantar legalitas formal kepada Dinas Dikpora Deliserdang atas temuan BPKP. Lebih lanjut, Pathor menjabarkan surat itu sebenarnya memiliki lanjutan redaksi.

“Apabila dikemudian hari ada bukti baru, maka akan ditindaklanjuti,” katanya. Tulisan tersebut tidak tertera, karena kurangnya anggaran Alat Tulis dan Kantor (ATK).

Selanjutnya Pathor Rahman mengungkapkan uang jalan perjalan dinasnya Rp 6 juta per tahun. Malah bila dibandingkan dengan anggaran KPK, dana operasional Kejaksaan Negeri Lubuk pakam jauh sekali bandingnya.
Tetapi Surat Kejaksa Agung No R-1103/D/Dek.4/08/2010 tanggal 13 Angustus 2010, penyelidikan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahnun 2007 tersebut dihentikan.

Di lain sisi maraknya aksi unjuk rasa berbagai aliansi kemasyarakat di Kabupaten Deliserdang belakangan ini, yang menuntut pengusutan dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Deliserdang, membuat DPRD Deliserdang gerah, hingga harus memanggil aparat hukum yang dianggap paling bertanggungjawab. (btr)

Wartawan Sumut Pos Juara II

Lomba Karya Tulis HUT Ke 63 Pemprovsu

MEDAN-Wartawan Sumut Pos, Chairil Huda, berhasil keluar sebagai juara kedua dalam lomba karya tulis dan foto wartawan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Pempropsu. Penyerahan hadiah terhadap para jawara karya tulis dan foto tersebut, diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, di Gedung PWI Sumut, di Medan, Selasa (7/6).

Juara kedua itu disabet lantaran karya tulis berjudul Multietnis jadi Ikon Sumut Tetap Satu terbit Jumat 29 April 2011.

Tulisan dihalaman 5 Sumut Pos mengisyaratkan Sumut tak mesti dimekarkan, karena luas wilayah yang sebagian besar untuk perkebunan menjadikan Sumut harus dipertahankan tetap satu propinsi.

Bila dipertahankan, tulisan itu memposisikan Sumut menjadi lirikan banyak investor baik lokal maupun asing. Karena keberagaam etnis serta keamanannya yang masih tetap terwujud. Hal lainnya, sebenarnya tulisan itu mengingatkan Pempropsu harus menyabet pajak perkebunan, selama ini cendrung ke pusat dan pembagiannya sangat kecil. Dengan konsep otonomi daerah, pajak perkebunan sebenarnya bisa diambil penuh.
Bukan itu saja, masih banyak pihak yang menyatakan pemekaran cendrung gagal. Dari ratusan pemekaran yang terwujud, hanya 5 persen saja yang dinyatakan berhasil, sedangkan 95 persen lainnya masih memberatkan wilayah induknya.

Sejumlah isyarat itulah, penulis menyatakan pemekaran bukan solusi yang tepat untuk dilahirkan demi pemerataan pembangunan. Melainkan, penguatan aturan untuk mendapatkan pajak perkebunan serta mempertahankan multietnis yang bisa melahirkan pariwisata yang unik serta lokasi wisata pendidikan khususnya antropologi sosial.
Dalam pidatonya, Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST mengharapkan media dalam menyajikan pemberitaan diiringi dengan semangat membangkitkan optimesme pembacanya. Hal ini, katanya, untuk memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif dengan optimis dalam pembangunan ke depan.
“Saat ini, kalau kita menyimak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik lebih mengedepankan pesimisme, padahal masih banyak sisi positif lainnya yang bisa membangkitkan optimism pembaca,” kata Gatot.

Gatot mengungkapkan sesuai dengan teori alam, jika ada siang maka ada malam, jika ada kanan maka ada kiri. Hal ini, kata Gatot, menggambarkan selalu ada dua sisi dalam suatu kejadian yang bisa memberikan efek yang berbeda pula. Dalam konteks pemberitaan, dirinya yakin masih ada sisi positif yakni keberhasilan yang dicapai pemerintah, selain sisi negative yang belum terlaksanan dengan baik.

“Silahkan memberikan pemberitaan terkait hal-hal yang perlu dikoreksi sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi kami di jajaran pemerintah untuk menyiapkan langkah dan solusi penanganan dari suatu permasalahan. Namun, saya juga berharap ada publikasi terkait keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dengan kerja keras,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot juga mengingatkan pentingnya kelengkapan fasilitas bagi pelaku media dalam menunjang setiap kinerja yang dilakukan. Hal ini, katanya, seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi yang tentunya sangat dibutuhkan sekarang ini. “Fasilitasi itu seperti kelengkapan wifi atau hal penunjang lainnya. Yakinlah ke depan hal inilah yang akan sangat menentukan kualitas sebuah penerbitan, khususnya dalam kecepatan penyajian informasi,” katanya.

Adapun pemenang-pemenang tersebut antara lain, Untuk kategori lomba karya tulis Juara I diraih wartawan Medan Bisnis Mulyadi Hutahaean dengan judul karya tulis Mari Bersama Membangun untuk Rakyat. Juara II diraih wartawan Sumut Pos Chairil Huda dengan judul Multietnis Jadi Ikon Sumut Tetap Satu, Juara III diraih Budiman Pardede dari Harian Bersama. Sementara itu juara harapan I dan II masing-masing diraih Partono Budi (Medan Ekspress) dan Zainul Abdi Nst (Medan Bisnis).

Sementara Juara I lomba foto diraih Andi S Rambe (Bisnis Indonesia), Juara II Rahmad Suryadi (Seputar Indonesia) dan Juara III diraih Ferdy Siregar (Analisa). Sementara Juara Harapan I dan II masing-masing diraih Ariandi (Medan Bisnis) dan Dedy Sinuhaji (Tribun Medan).(ari)

Kuliah di Kampus Obama

Artis dan penyanyi Cinta Laura akhirnya benar-benar akan meninggalkan Indonesia. Demi meraih cita-citanya, dua bulan lagi Cinta akan berangkat ke Amerika Serikat untuk kuliah. Rencananya dia akan mengambil jurusan Psikologi di Universitas Columbia.

“Aku di sana akan mengambil dua jurusan kuliah, psikologi dan hukum. Di psikologi aku suka mempelajari tentang orang kalau hukum aku ingin menjadi ahli hukum,” kata Cinta saat ditemui di Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, kemarin.

Cinta mengaku tak berat meninggalkan dunia entertainment tanah air. Toh setiap tahun, ia berencana akan mengunjungi Indonesia.

“Kalau dunia entertainment sih cuma sekadar hobi aja. Berhubung aku masih remaja dan usianya juga masih muda, jadi masih ada waktu untuk meniti karier setelah lulus kuliah nanti,” cetus artis muda yang beken karena logat Inggrisnya yang kocak.

Persisnya, Cinta berangkat ke New York, AS pada 6 Agustus 2011. Ia akan menuntut ilmu di tempat Presiden AS Barack Obama pernah berkuliah. Bagi Laura, hal ini juga menjadi kebanggaan tersendiri.
“Seleksinya sangat ketat. Tidak semua orang bisa masuk, makanya itu menjadi kebanggaan buat aku,” cetusnya bangga.

Artis kelahiran 17 Agustus 1993 ini mengaku sedang mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di negara orang.
“Karena aku tinggal di situ, akan ada perkenalan pastinya, tempat tinggal dan lain-lain. Aku nggak takut, nggak tinggal sama papa mama, sudah waktunya aku mandiri,” kata Cinta.

Bintang sinetron Cinderella ini akan menetap di asrama dan berada AS selama empat tahun. Meski akan jauh dari dunia entertainment, Cinta berniat untuk mengharumkan nama Indonesia di bidang yang lain.
“Jangan khawatir, kalau sudah S1 di sana saya bisa membawa nama harum Indonesia. Ingin bergabung di PBB, bisa kerja di World Bank atau lainnya. Pendidikan nomor satu, penting banget punya knowledge yang bagus,” ungkapnya dengan gaya bicaranya yang khas. (bcg/jpnn)

1...15,11915,12015,121...15,676Page 15,120 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor