BEIJING- Militer Cina  mulai naik tensi dan menggelar latihan militer tiga hari di Laut Cina Selatan. Latihan itu untuk meningkatkan kekuatan patroli maritim lepas pantai. Demikian dilansir media pemerintah, Jumat (17/6).
Tujuan itu dilaksanakan untuk meningkatkan tensi ketegangan antara Cina dengan beberapa negara tetangganya.  Cina ingin memperebutkan kepemilikan pulau Spratly yang disengketakan dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei atas daerah yang berpotensi kaya sumberdaya di Laut Cina Selatan.
Senin (13/6), Vietnam menggelar latihan militer dengan menggunakan peluru tajam di Pulau Hon Ong, sebuah pulau tak berpenghuni di Laut China Selatan.

Beijing memandangnya sebagai provokasi, sementara Hanoi berdalih latihan itu rutin digelar.      Beijing berjanji tak akan mengurangi kekuatan menyelesaikan sengketa wilayah maritim yang tersisa, selanjutnya Filipina pekan ini meminta bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan Vietnam mementaskan latihan militer dengan menggunakan peluru tajam.

Menurut Global Times, 14 kapal angkatan laut Cina dikerahkan pada latihan di perairan dekat pulau tropis bagian selatan Cina, Hainan, termasuk manuver antikapal selam dan pendaratan pasukan pantai.
Pasukan Pengawasan Maritim Cina akan ditingkatkan dari  9.000 staf menjadi 15.000 personel pada 2020, kata surat kabar China Daily. Selanjutnya, pasukan itu diturunkan di bawah pengawasan Lembaga Kelautan Negara, sebuah instansi pemerintah yang bertugas memantau pantai Cina dan perairan teritorial.

“Armada patroli akan memiliki 350 kapal pada 2015 dan 520 pada tahun 2020,” kata laporan yang mengutip pejabat senior yang tidak disebutkan namanya, menunjuk seorang pejabat senior Cina.

Sengketa di laut antara Cina dan negara-negara lainnya telah meningkat, menurut Lembaga Negara Kelautan pada bulan lalu. Cina mengatakan, Kamis (16/6) telah mengirimkan sebuah kapal patroli maritim ke perairan Laut Cina selatan yang disengketakan, tetapi bersikeras pihaknya berkomitmen untuk perdamaian di kawasan itu. (bbs/jpnn)

TRIPOLI – Pintu perdamaian antara pemerintah dan oposisi Libya mulai terbuka. Utusan pemerintah Rusia, Mikhail Margelov, yang berada di Tripoli, Jumat (17/6) mengungkapkan, kedua pihak yang bertikai tengah melakukan dialog langsung.

Margelov yang berada di Tripoli, selama 1 hari, Kamis (16/6), setelah menemui kelompok oposisi di Benghazi, pekan lalu, menyatakan adanya pertemuan itu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Libya, versi oposisi, Baghdadi al-Mahmudi.

“Sudah dipastikan bahwa negosiasi langsung antara Benghazi dan Tripoli sedang berlangsung,” terang Margelov, yang dikutip kantor berita Rusia ITAR-TASS.
“PM Libya memberi tahu saya pertemuan itu tak termasuk dialog di Paris, Rabu (15/6),” tambahnya. Dia tak menjelaskan isi pertemuan tersebut.

Kabar tersebut dibantah Dewan Transisi Nasional (NTC), kubu oposisi. Seorang pejabat (NTC), yang enggan disebutkan identitasnya, kepada AFP menyatakan, posisi pemberontak tak berubah.
“Kadhafi harus lengser. Siapapun orangnya yang melakukan negosiasi dengan syarat Kadhafi tetap berada dalam posisinya, akan langsung kami keluarkan surat pencekalan kepadanya,” tegasnya.
Mahmudi menyatakan, turunnya Kadhafi dari tampuk pimpinan Libya adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. “Yang menjadi prioritas kami adalah persatuan bangsa Libya,” tambahnya.
Mahmudi berkometar setelah putra Kadhafi Saif al-Islam menegaskan bahwa satu-satunya langkah maju adalah pemilu.

“Pemilu, segera dan di bawah pengawasan internasional. Itulah satu-satunya jalan keluar yang tidak melukai kedua pihak di Libya,” terang Saif kepada Harian Italia, Corriere della Sera.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland menyatakan, usulan pemilu sudah terlambat. Sementara akhir kekuasaan Kadhafi hanya tinggal menunggu waktu.
“Sudah sedikit terlambat untuk mengusulkan perubahan ke arah demokrasi. Sudah saatnya Kadhafi lengser,” tukasnya.

Masih di hari yang sama, serangan pesawat tempur NATO dilaporkan telah menghancurkan sebuah hotel kosong, Wenzrik, di pusat Kota Tripoli dekat perkantoran pemerintah dan televisi pemerintah Libya. Otoritas Libya, membawa wartawan ke lokasi target serangan yang terjadi dini hari kemarin. Bangunan itu hanya tersisa sebagian dindingnya, tapi tak ada korban jiwa.

Deputi Menteri Luar Negeri Libya, Khaled Kaaim menyebut serangan tersebut sebagai tindakan barbar dan tidak manusiawi pasukan NATO terhadap warga sipil. (cak/ami/jpnn)

PATTANI- Bentrokan besenjata kambali pecah di Thailand bagian Selatan. Dalam bentrokan tersebut melibatkan kelompok militan Muslim dengan pasukan pemerintah, Kamis, (16/6).
Dalam konflik bersenjata tersebut, empat serdadu Thailand tewas karena diduga dibunuh militan sebelum mereka melarikan diri usai merampas senjata M-16 milik korban. Demikian keterangan polisi, Jumat (17/6). Belum ada pihak yang mengaku bertanggung-jawab atas tragedi itu.

Polisi menerangkan sejumlah pria bersenjata menyerbu tentara dan menembaki mereka dengan pistol ketika angkatan bersenjata Thailand berpatroli di wilayah selatan, Kamis (16/6), sekaligus menjaga keamanan sebuah pusat perbelanjaan. (bbs/jpnn)

MANILA- Sebanyak enam pria Cina masing-masing divonis 30 tahun penjara di Filipina karena menculik seorang perempuan sepuluh tahun lalu, demikian disampaikan seorang jaksa, Jumat (17/6).

Seorang hakim di Manila menghukum ke enam orang itu, Kamis terkait penculikan seorang perempuan berusia 29 tahun pada 2001. “Mereka mendekam dalam tahanan selama 10 tahun, kata jaksa  Richard Fadullon. Fadulllon menyampaikan, tampaknya keenam warga Cina itu merupakan anggota satu geng penculikan yang meminta uang tebusan, dan para dalangnya melarikan diri.

“Saya kira tidaklah mungkin bagi mereka  memasuki negara ini dengan usaha mereka sendiri dan merencanakan aksi-aksi seperti itu,” katanya kepada AFP.

Para anggota kelompok itu mengunjungi toko perangkat keras di satu kota Filipina utara milik seorang keluarga warga Filipina etnik Cina, beberapa kali sebelum melakukan penculikan itu.
Dia mengatakan para penculik sebelumnya menuntut uang tebusan dua juta dollar AS. Akan tetapi, mereka menurunkannya menjadi 10 juta peso (197.000 dollar AS). Polisi melacak orang yang mengambil uang tebusan dan menyerahkan kepada para penculik, kemudian menangkap keenam orang di satu kamar hotel ketika mereka membagikan uang itu di antara mereka, kata Fadullon.

“Korban penculikan itu kemudian menikah dengan personil polisi  yang mengawasi usaha penyelamatan dia,” kata Fadullon.

“Beberapa orang dari enam penculik itu tinggal di Filipia selama beberapa tahun sementara yang lainnya berada di negara itu hanya beberapa bulan ketika mereka menculik perempuan itu,” kata Fadullon. (bbs/jpnn)

KRABI- Seekor lele raksasa seberat 260 pon setara sekitar 118 kg tertangkap pemancing Wales, David Kent di Thailand. Padahal, pemancing tersebut hanya menggunakan sepotong jagung manis sebagai umpannya, dan butuh waktu kurang dari satu jam saat umpannya disambar.

David Kent (54), seperti dilansir News Discovery, Kamis (16/6), menangkap ikan air tawar tersebut pada November di Resort Pemancingan Gillhams, Krabi, di pantai barat Thailand bagian selatan. Tapi, butuh waktu seminggu agar ikan itu dapat dinyatakan sebagai rekor dunia baru untuk spesies terbesar yang tertangkap.

Pemilik resort pemancingan Gilham, Stuart Gillham mengatakan kini ada dua pemegang rekor untuk jenis ini.  Satu, tertangkap pada 2008, seberat 184 pondan yang kedua pada tahun 2009 seberat 191 pon. Sebenarnya masih ada ikan seberat 300 pon. (bbs/jpnn)

KUALA LUMPUR- Kepolisian di Raja Malaysia menjatuhkan tuduhan pembunuhan kepada satu pasangan suami-isteri (pasutri) di Kuala Lumpur. Pasutri itu dituduh membunuh pembantu rumah tangga (PRT), Isti Komariyah (26) warga Indonesia yang tewas akibat kelaparan.

Seorang pengacara mengukuhkan majikan Isti,  Fong Kong Meng (55) dan isterinya, Teoh Ching Yen (53)  dikenakan pasal pembunuhan di pengadilan distrik di luar ibu kota Kuala Lumpur. Demikian diungkapkan pengacara Fong, Gouk Ngek Seong seperti dikutip AFP, Kamis (16/6).

Perwakilan KBRI di Malaysia mengapresiasi upaya Malaysia yang dinilai cepat. “Kami memuji dan menghargai langkah Malaysia untuk mendakwa. Jika tak mengambil langkah penting dan menunda persidangan, akan berbahaya,” ujar juru bicara KBRI, Suryana. (bbs/jpnn)