Pengelola Merdeka Walk Nunggak Pajak

MEDAN-PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk, akan dipanggil Komisi C dan D DPRD Medan untuk menggelar dengar pendapat. “ Hari ini (Jumat), pihak PT OIM akan kita panggil untuk dengar pendapat bersama Komisi C dan D, “ ujar Ketua Komisi C, H Jumadi, Kamis (16/6) siang.

Dijelaskan Jumadi, PT OIM Menunggak pajak karena karena ada selisih paham antara Perda No 21 tahun 2002, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. “ Jadi ada dua klausal yang berbeda dalam pemahamannya. Jadi pihak pengelola bukan tidak mau membayar, tetapi berbeda landasan pembayarannya, “ ucapnya.

Menurut Jumadi, PT OIM mau membayar dengan memakai kesepakatan 0,25 persen dikali meter  dikali NJOP, sedangkan dinas pertamanan meminta sesuai dengan pasal 6 dalam kegiatan bisnis 200 m2 memakai nilai yang berbeda dikali berapa meter Lapangan Merdeka. “Jadi belum ada kesepekatan. Akan kita dudukkan dulu kesepakatannya, “ bebernya.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menuturkan, sedang melakukan penyelesaian. “Kita sedang melakukan penyelesaian masalah pajaknya, “ katanya.
Terkait persoalan retribusinya, belum ada kesepakatan antara PT OIM dengan Pemko Medan. (adl)

MEDAN-Gerhana bulan terlihat di wilayah Kota Medan. Bulan juga tampak jelas karena cuaca cerah. Pantauan wartawan Sumut Pos dari Gedung Graha Pena Medan, Kamis (16/6) pukul 01.30 WIB, bagian samping bulan mulai gelap.

Perlahan-lahan seluruh bulan tertutup dan gelap tepat pukul 02.15. Perlahan-lahan bulan berubah menjadi terang dan berwarna merah pukul 02.45 WIB.

Gerhana bulan total ini bisa dilihat dengan mata telanjang di seluruh Indonesia. Ini merupakan peristiwa yang spektakuler karena proses gerhana memakan waktu yang lama sehingga kita bisa memantaunya dengan leluasa. Bulan ditutup oleh bayangan bumi, yang tadinya bulan berwarna putih akan menjadi hitam kemerahan dan itu berlangsung cukup lama.

Direktur Observatorium Hakim L Malasan di area Bosscha, gerhana baru berakhir bertepatan dengan adzan subuh pukul 05.04 WIB tadi.

Tak hanya pada tanggal 16 Juni, gerhana total juga akan terjadi lagi pada tahun ini pada 10 Desember 2011. Namun waktunya lebih awal, yaitu setelah Isya. “Gerhana awal pada pukul 19.46 WIB dan totalnya pukul 21.06 WIB, lalu berakhir 23.17 WIB,” ungkapnya.

Peneliti Astronomi dan Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, menyatakan peristiwa Kamis dini hari menjadi salah satu gerhana bulan total terlama sepanjang sejarah. Ia menjelaskan, lama gerhana bulan total memang bergantung pada pertama, jarak lintasan bulan terhadap pusat bayangan bumi, dan kedua, jarak bulan terhadap bumi. (fal/net/jpnn)

Sumut Kalah Cepat dan tak Tanggap

Belum ditetapkannya status Taput sebagai daerah yang mengalami bencana, pihak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Sumut pun belum juga mengirimkan bantuan. Kepala BPBD Sumut Salamuddin Daulay mengatakan, ada SOP yang mengatur hal tersebut. Jadi, hingga Rabu (15/6) sore pihaknya belum juga mengirimkan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana itu.

“Pemprovsu, Dinsos bersama BPBD baru saja mengirimkan tiga truk berisi bantuan pangan dan pakaian ke sana, beserta empat ton beras. Kita belum mendapatkan data penetapan daerah ini masuk pada tingkat bencana yang seperti apa. Maka, itu adalah bantuan awal,” katanya sekira pukul 15.00 WIB, saat ditemui di Bandara Polonia Medan dengan agenda menerima kedatangan Menko Kesra Agung Laksono yang akan melakukan tinjauan ke Taput.

Hal tersebut menurutnya karena belum adanya laporan dari komando di daerah bencana tersebut. “Jika kita tak mendapatkan laporan, kita belum bisa melakukan tindakan lebih jauh. Namun, kita bersama mentri akan berangkat sore ini ke sana dalam melakukan tinjauan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku terkejut dengan kabar yang menyebutkan ratusan rumah di Taput rusak. Pihaknya juga sangat berterimakasih atas respon pemerintah pusat dalam hal ini Menko Kesra yang langsung turun ke lokasi bencana. “Kita sudah menugaskan BKD untuk mendampingi Menko Kesra ke lokasi untuk kemudian memberikan bantuan apa yang dibutuhkan nantinya,” jelasnya.

Gatot juga mengaku belum tahu bahwa banyak rumah di daerah tersebut rusak akibat gempa. “Saya juga kaget begitu diinfokan Menko Kesra akan hadir. Tadi malam saya masih kontak dengan Bupati Taput, Torang, katanya kerusakan tak begitu besar,” ujarnya yang akhirnya mengetahui ada informasi yang menyebutkan ada 165 rumah yang rusak.
Gatot, atas nama Pemprov dan masyarakat Sumut mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas musibah ini dan berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Sementara itu, saat ditemui di bandara Polonia Medan Menko Kesra, Agung Laksono, mengatakan, pihaknya telah mengucurkan dana berjumlah Rp700 juta untuk penanggulangan awal bencana. “Garda terdepan pada masalah bencana seperti ini harusnya memang pemerintah daerah. Dan ini tertuang dalam undang-undang, jadi untuk memastikan hal tersebut kita langsung dan khusus melakukan tinjauan ke sana,” jelasnya sebelum beranjak ke Taput.
Lebih lanjut Agung menerangkan, sebagai pemerintah pusat pihaknya hanya melakukan dorongan untuk pemerintah daerah melakukan penanggulangn dengan cepat dan tanggap. “Kita telah menyalurkan Rp700 juta yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakaian di lokasi,” tuturnya.

Ia juga menerangkan, telah berkoordinasi dengan Kemendiknas dan Kemenkes dalam menanggulangi jika bencana tersebut menyebabkan kerusakan di sekolah maupun rumah-rumah warga serta rumah pelayanan kesehatan. “Kita juga mengimbau kepada badan penagnggulangan bencana pusat untuk berkoordinasi dengan BPBD serta Pemerintah daerah untuk menindak lanjuti dan terus melakukan pantauan. Karena Indonesia merupakan daerah yang termasuk dalam jalur ‘Ring of Fire,’ jadi pemerintah daerah memang harus dituntut siap,” tegasnya.

Namun, hingga Agung berangkat menuju lokasi bencana dari Bandara Polonia Medan, pihak yang mewakili pemprovsu tak kunjung hadir. Sementara itu, Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat melakukan tindakan  tanggap darurat terhadap korban bencana gempa yang melanda Kabupaten Taput.

Kepala Dinkesos Sumut Drs Robertson dalam rilis yang dikirmkan ke redakdi Sumut Pos kemarin, mengatakan bahwa beberapa tindakan terhadap tanggap darurat korban bencana Tapanuli Utara telah dilakukan.  Antara lain, Taruna Siaga Bencana ( Tagana)  sudah  berada dilokasi, segera setelah kejadian bencana pada  14 Juni 2011 yang didatangkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten terdekat ( Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba Samosir).  Dinkesos juga mendirikan dapur umum Tagana di Kecamatan Pahae Jae  satu titik. Kemudian,  dapur umum keluarga sebanyak 50 titik. (saz)

Rahudman Tersangka Korupsi

JAKARTA-Status tersangka yang disandang Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, pasti mengganggu kinerja. Orang nomor satu di Medan itu tidak mungkin bisa serius menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali pemerintahan di Pemko Medan. Karenanya, DPRD Kota Medan tidak boleh terus-terusan diam saja. Para wakil rakyat itu harus mendorong proses hukum terhadap Rahudman cepat dituntaskan. Jika memang proses hukum akhirnya menyatakan tidak bersalah ya biar Rahudman bisa konsentrasi mikirkan tugasnya sebagai wali kota. Demikian pendapat Koordinator Komite Pemilih untuk Indonesia (TePI), Jeiry Sumampouw.

”Sebaliknya, jika proses hukum menyatakan dia bersalah, ya diganti saja. Cari lagi walikota yang bersih, yang bisa konsentrasi mikirkan rakyatnya. Makanya, DPRD jangan diam saja, tapi harus mendorong proses hukum berjalan cepat,” ujar Jeiry Sumampouw kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (15/6).

Memang, lanjut mantan aktivis 1998 itu, sulit berharap DPRD mau mendorong proses hukum cepat kelar. Namun, sebagai wakil rakyat, dewan harus lebih berpihak ke kepentingan rakyat dibanding kepentingan walikota. “Karena rakyat tidak mungkin bisa terurus dengan baik jika walikotanya sudah berstatus tersangka,” imbuhnya.

Dipaparkan pria asal Manado itu, sebenarnya warga Medan sudah berhak untuk marah. Pasalnya, Rahudman bisa menjadi wali kota karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Selang beberapa saat setelah dilantik, ternyata sudah menjadi tersangka. “Ini berarti rakyat pemilih dibohongi. Saat kampanye pasti mengatakan dia calon bersih. Tapi nyatanya bohong semua. Track record yang sebenarnya tidak diungkap di publik saat kampanye pemilukada Medan,” beber aktivis yang konsen mengadvokasi hak pemilih itu.

Dia mengingatkan, semua kalangan, terutama para anggota DPRD Medan, tidak boleh meremehkan perkara ini. Jika akumulasi kekesalan rakyat sudah menggumpal, bukan tidak mungkin terjadi aksi massa rakyat untuk menggulingkan walikota. Jeiry memberi contoh kasus di Kabupaten Kampar, Riau, beberapa tahun lalu, dimana rakyat secara spontan tanpa ada yang menggerakkan, mampu melengserkan Bupati Kampar saat itu, Jefry Noor.

Karenanya, daripada rakyat yang bergerak di jalanan, lebih baik didorong agar proses hukum berjalan secara fair. “Nah, mestinya DPRD berpikir seperti itu. Tak perlu harus membuat Pansus. Cukup misalnya mengkaji data-data yang ada. Begitu yakin wali kota memang terlibat, langsung dorong aparat hukum cepat memprosesnya. Ini biar cepat klir. Jangan rakyat Medan tak terurus, ya lagi-lagi karena wali kotanya bermasalah,” bebernya.

Seperti diketahui, Rahudman yang tersandung kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel sewaktu menjabat Sekda di sana.  Dalam perkara ini, Amrin Siregar, pemegang kas daerah Setda Tapsel, telah disidangkan dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Desakan agar kasus dugaan korupsi yang membelit Rahudman juga terus disuarakan elemen masyarakat di Medan. Kemarin, puluhan massa yang mengatasnamakan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) Sumut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera memanggil, mememeriksa dan menangkap Rahudman Harahap. Permintaan itu disuarakan saat menggelar aksi di kantor Kejatisu di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Medan.

Kordinator lapangan AMDHI Sumut Adlan F Nasution, dengan lantang meminta Kejatisu menyerahkan saja kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI jika memang tak mampu menyelesaikannya dengan segera.
“Karena hingga saat ini penyelidikan kasus mantan Sekdakab Tapsel ini hanya mutar-mutar, menunggu surat surat ijin pemeriksaan dari presiden ataupun mendagri. Kami meminta Kejatisu jangan memendam kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap,’’ ucap Adlan Nasution.

Adlan Nasution meminta penegak hokum tidak mengabaikan undang-undang No 30 tentang kepala daerah. Dalam UU itu ada disebutkan, apabila dalam tempo 60 hari surat izin tidak keluar maka pihak kejaksaan wajib memeriksa seorang pejabat yang terindikasi korupsi tersebut. “Kami meminta pada Presiden SBY atau pun mendagri, untuk segera menonaktifkan Rahudman Harahap, apabila dengan nyata terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi hal ini untuk kepentingan penegakan hukum di republic ini,’’ ucap Adlan Nasution.

Massa juga mendesak BPKP-RI Sumut menindaklanjutkan hasil audit di Kota Padang Sidimpuan untuk segera diserahkan kepada pihak Kejaksaan. “Kami juga meminta pada Kejatisu agar tidak melindungi  siapapun yang terlibat dalam perkara hukum yang merugikan negara,’’ teriak Adlan Nasution.

Suasana aksi kemarin sempat memanas. Merasa tak ditanggapi pihak Kejatisu, massa berusah masuk ke gedung Kejatisu. Petugas kepolisian dan aparat kejaksaan akhirnya mempersilakan masuk masuk ke gedung dan diterima Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan SH. “Saat ini bapak Kajatisu dan pejabat teras lainnya saat ini sedang di Jakarta, karena sedang Rakernis,’’ buka Edi Irsan Tarigan.

Dihadapan massa Edi Irsan mengatakan, kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap, saat ini sedang diproses. “Saya tidak bisa mengatakan kasus ini akan dilimpahkan ke KPK karena belum ada permintaan KPK untuk mengambil alih kasus,’’ tegasnya.

Meski demikian, Edi Irsan Tarigan berjanji akan menyampaikan aspirasi massa tersebut kepada Kajatisu, AK Basuni. ’’Kita bertekad menindaklanjuti kasus itu hingga proses peradilan. Kalau mengenai penyerah kasus ke KPK,’’ ucap Edi Irsan.

Massa yang menerim argumen Edi Irsan Tarigan kemudian membubarkan diri.(sam/rud)