26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Home Blog Page 15139

Modem AdvanJetz Gratis Unlimited TELKOMSELFlash Selama 3 Bulan

Dalam upaya menyediakan layanan mobile broadband berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau, Telkomsel berkolaborasi dengan Advan meluncurkan paket bundling modem AdvanJetz. Paket modem Advan seri DT8 yang memberikan unlimited akses internet TELKOMSELFlash secara gratis selama 3 bulan ini dapat diperoleh hanya dengan harga Rp 369.000.

Tahun ini Telkomsel menyediakan sekitar 20 jenis paket bundling modem internet dengan berbagai pilihan harga yang sangat terjangkau. Tersedianya beragam pilihan paket bundling modem ini direspon positif oleh masyarakat, di mana penjualan paket modem TELKOMSELFlash mencapai 70.000 paket perbulan atau melonjak sekitar 250 persen dibandingkan penjualan tahun lalu. Saat ini dari 5,3 juta pelanggan TELKOMSELFlash, sebanyak 1 juta di antaranya mengakses internet TELKOMSELFlash menggunakan modem.

GM Device Bundling Management Telkomsel Heru Sukendro mengatakan, “Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengakses internet secara mobile, kami akan terus menyediakan berbagai pilihan paket bundling modem TELKOMSELFlash dengan harga yang semakin terjangkau. Inilah upaya kami dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk menikmati layanan mobile internet yang semakin berkualitas.”

Modem AdvanJetz DT8 memiliki kemampuan mengakses internet dengan kecepatan hingga 3,6 Mbps. Masyarakat bisa memperoleh paket modem yang di-bundle dengan perdana Flash Unlimited ini di seluruh jaringan distribusi dan layanan purna jual Advan yang tersebar hingga tingkat kecamatan di 28 kota di Indonesia.

“Dalam upaya mendukung kinerja modem AdvanJetz yang optimal, kami bekerjasama dengan Telkomsel yang memiliki jaringan berkualitas yang menjangkau hingga pelosok Indonesia. Bersama dengan Telkomsel, kami berkomitmen menyediakan satu juta paket bundling modem AdvanJetz yang kami harapkan mampu memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan berupa layanan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau,” ungkap Chandra Tansri, Head of Channel Distribution Advan.

Setelah gratis unlimited internet berakhir, pelanggan dapat menikmati layanan internet berkualitas dengan kecepatan akses hingga 512 kbps melalui beragam paket unlimited TELKOMSELFlash mulai dari Rp 5.000 perhari. Di samping itu, tersedia pula paket Fun Night Unlimited seharga Rp 25.000 dan Rp 50.000 bagi pelanggan yang gemar berinternet di malam hari pada pukul 00:01 hingga pukul 05:59. Seluruh paket TELKOMSELFlash tersebut bisa diperoleh dengan menghubungi *363#.

Telkomsel siap memaksimalkan akses internet berkecepatan tinggi TELKOMSELFlash dengan menghadirkan jaringan 3G terluas berkualitas terbaik melalui penggelaran 8.500 Node B (BTS 3G) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dukungan gateway internet internasional berkapasitas bandwidth 15 Gbps.

Tim 17 Pecah, 3 Anggota Dikeluarkan

Pemekaran Medan Utara

BELAWAN- Belum lagi terbentuk Panitia Pemekaran Medan Utara, perpecahan sudah terjadi ditubuh Tim 17. Padahal, Tim 17 inilah yang membentuk Tim 9 yang bertugas melakukan penjaringan dan penyeleksi ketua, sekretaris dan bendahara panitia pemekaran Medan Utara.

Perpecahan di tubuh Tim 17 ini ditandai dengan dikeluarkannya tiga anggota Tim 17 yakni Awaluddin, Johan Arifin dan juga Zulkifli Syahdan.

Posisi ketiganya akan digantikan oleh Akhyar dari Medan Deli, Zahir dari Medan Labuhan dan Patar Panjaitan dari Medan Belawan.

Menurut anggota Tim 17, Gamal Abdul Nasir, dikeluarkannya Awaluddin, Johar Arifin dan Zulkifli Syahdan karena dianggap tidak menjalankan mekanisme pembentukan Panitia Pemekaran Medan Utara. Selain itu, mereka juga dianggap terlalu memaksakan kehendak dalam membentuk panitia pemekaran Medan Utara.
“Kemarin, mereka membuat pertemuan dan sudah menetapkan calon ketua panitia pembentukan Kota Medan Utara. Semestinya pertemuan tersebut dibahas terlebih dahulu di rapat pleno, apakah memang pantas orang yang dicalonkan ini benar-benar memahami Medan Utara,” ujar Gamal Abdul Nasir dalam konfrensi pers di Danau Siombak, Selasa (14/6).

Menurut Gamal, dikeluarkannya Awaluddin, Johar Arifin dan Zulkifli Syahdan bertujuan untuk satu kesatuan pemekaran Medan Utara yang dapat diterima masayarakat Medan Utara.

Sementara itu, Syaharuddin mengatakan, Tim 9 sebenarnya bertugas untuk melakukan penjaringan, penyeleksi dan juga menetapkan calon ketua, sekretaris dan bendahara. Namun, hasil pertemuan Tim 9 dengan calon-calon yang sudah diusung harus mempunyai laporan dan dibahas di rapat pleno Tim 17 yang akhirnya disepakati bersama-sama. “Rapat pleno bertujuan untuk menetapkan calon yang diusung sebagai ketua panitia pembentukan Kota Medan Utara setelah di uji kelayakannya. Kami mau tim yang masuk dalam panitia merupakan orang-orang yang berkompeten,” ujarnya.

Sementara itu, Awaluddin yang dikonfirmasi mengaku tidak terima atas keputusan yang mengeluarkan dirinya dari Tim 17. Menurutnya, keputusan yang diambilnya dalam penyelksian para calon sudah tepat. “Saya menduga ini sudah diskenario oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pemekaran Medan Utara. Orang yang mempunyai kepentingan ini ingin dianggap menjadi tokoh dalam terbentuknya Kota Medan Utara,” ujarnya.(mag-11)

Tim Teknis akan Cocokkan Data

Sengketa Lahan Warga Sari Rejo

MEDAN- Agar warga Sari Rejo mendapat informasi yang jelas terkait penyelesaian sengketa tanah mereka, tim teknis akan mencocokkan data di lapangan sesuai aset negara yang ada di lahan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk proses untuk mendorong masyarakat Sari Rejo mendapatkan hak-haknya.

“Bukan kita tidak bisa memproses sengketa lahan Sari Rejo ini, tapi objek tanahnya belum kita ketahui dimana. Karenanya, kita akan mencocokkan data di lapangan,” ujar Kepala BPN Kota Medan, M Thorik saat menerima audensi warga Sari Rejo yang diwakili Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) di ruang rapat Kantor BPN Medan, Jalan AH Nasution, Rabu (14/6) siang.

Mengenai belum dikeluarkannya sertifikat tanah bagi warga Sari Rejo meski Putusan MA telah memenangkan mereka, Thorik mengaku belum bisa menjelaskannya. “Karena, putusan MA hanya menyebut kepada 87 orang yang memiliki lahan seluas 5,5 hektar. Tapi lokasinya seporatif, jadi eksekusinya juga belum ada,” ungkapnya.
Untuk itu, Thorik meminta kesempatan kepada warga Sari rejo agar bisa melaporkan hal ini kepada Wali Kota Medan.
“Untuk opsi-opsi penyelesaian masalahn kita fokus ke MoU antara pemko dan TNI AU yang sudah ada dan menindaklanjuti tim teknis yang akan transparan agar jelas,” bebernya.

Menurut Thorik, MoU antara Pemko Medan dan TNI AU memberikan beberapa hal yang dapat mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo. “Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke Pak Wali, karena saya dibatasi dalam bicara. Untuk teknis di lapangan akan disampaikannya,” ungkapnya.

Menyikapi itu, Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan mengatakan, keputusan Makhamah Agung tersebut harus segera dilaksanakan. Jangan penyelesaiannya hanya cakap-cakap. Sedangkan untuk kesepakatan tanda tangan MoU, dia berharap masyarakat dilibatkan.

“Kami warga Sari Rejo korban tidak keseriusan BPN. Karena semua jalur sudah dilakukan, tapi tak tuntas-tuntas masalah tanah ini. Kami minta kepada bapak menyelesaikan masalah tanah ini. Sari Rejo prioritas yang harus diselesaikan. Kami minta agar di selesaikan, ini ibadah karena memang halal,” ucapnya.(adl)

Perizinan Minimarket Waralaba Dibuka Lagi

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali melegalkan minimarket waralaba  untuk beroperasi di Kota Medan. Sebelumnya, pada 2010 lalu, Pemko Medan melarang beroperasinya waralaba minimarket karena menjamurnya minimarket dan swalayan di Kota Medan yang dianggap dapat mematikan usaha kecil.

“Perwal ini baru, dan saya pun baru mengetahuinya. Makanya kita minta langsung untuk merancang pertemuan ini dengan camat agar tersosialisasi dengan baik. Selama ini kan, jika ada peraturan, banyak ketidaktahuan warga akibat minimnya sosialisasi, makanya 21 camat kita wajibkan hadir,” ujar Asisten Prekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Arif Tri Nugraha kepada wartawan usai rapat sosialisasi Perwal Nomor 20/2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan bersama seluruh Camat di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan, kemarin (14/6).

Perwal yang mengatur secara teknis bagaimana perizinan, tata letak toko atau mini market hingga jarak antara satu minimarket dengan yang lain serta lahan yang digunakan harus disesuaikan. Arif menilai, langkah ini sangat perlu dilakukan guna memastikan pelaksanaan aturan di lapangan sesuai dengan yang telah dibuat.  “Jadi, kita tekankan pada camat teknisnya untuk sosialisasi dengan baik. Secara teknis, Perwal ini mengatur bagaimana aturan mendirikan usaha minimarket, swalayan, pasar modern, pertokoan hingga pusat pasar tradisional,” ucapnya. (adl)

Penataan SDM Jadi Masalah Tersulit

MEDAN-Kepala Kantor BKN Medan dituntut meningkatkan SDM Kepegawaian di jajarannya. Pasalnya, Sumut memiliki luas wilayah 72.650 hektar yang terdiri dari 25 kabupaten dan delapan kota dengan jumlah penduduk mencapai 13,9 juta jiwa. Dengan data tersebut, Sumut tentunya harus memiliki penataan kepegawaian yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih transparan dan adil.

Demikian dikatakan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho pada Pelantikan dan Sertijab Kakan Regionla VI BKN Medan di Aula Martabe Kantor Gubsu, Rabu (15/6). Gatot juga menjelaskan, keberagaman etnis, budaya dan agama juga menjadi satu modal di Sumut memiliki banyak potensi yang luar biasa.

“Karenanya, untuk ke depan, pejabat yang dilantik harus meningkatkan kredibilitas dan integritas dalam bekerja. Sangat banyak SDM di Sumut dan sudah dikenal memiliki sifat ulet dan pekerja keras. Ini tentunya jadi modal awal yang sangat berpotensi memajukan Sumut di segala bidang,” ujarnya. Namun, menurut Gatot, persoalan tersulit yang saat ini ada di Sumut yakni penataan SDM yang kurang baik. “Ini berupa penataan SDM yang mengarah kepada publik, privat dan masyarakat,” jelas Gatot. Pejabat yang dilantik pada acara tersebut yakni I Nyoman Azhar yang menggantikan Edi Wahyono.

Sebelumnya, Gatot juga menghadiri sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut-I (Danlantamal-I). Pada sertijab tersebut, diserahterimakan dari Laksamana Pertama Amri Husaini kepada Kolonel Laut Bambang Soesilo.
Inspektur Upacara pada sertijab tersebut Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Soeparno mengatakan, pergantian pimpinan adalah bagian dari tour of duty dan tour area di jajaran TNI AL. “Saya yakin Danlantamal yang baru akan mampu melaksanakan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan Danlantamal sebelumnya. Sebagai sosok yang proaktif dan adaptif, dan telah teruji mengemban tugas pada jabatan-jabatan sebelumnya, saya yakin Kolonel Laut Bambang Soesilo akan mampu mengemban tugas di tempat yang baru ini,” katanya. (saz)

Tengku Fahri Pendarahan

Kasus Penembakan di Jalan Tol

BELAWAN- Tengku Fahri (27), warga Jalan Bundar Pulo Brayan Bengkel Baru, korban penembakan oknum polisi di Jalan Tol Balmera Mabar, Sabtu (3/6) dinihari lalu, mengalami pendarahan dan kembali masuk ruang ICU.
“Saat ini Fahri sedang berada di kamar operasi Rumah Sakit Martha Friska Medan karena dia mengalami pendarahan, kemungkinan bekas luka operasinya lepas sehingga harus masuk ke ruangan ICU untuk mendapatkan perawatan intensif,”ujar ayah korban, Tengku Muhammad Abzal Ahjad (63) saat dihubung melalui telepon, Rabu (15/6).
Menurutnya, dua hari yang lalu, Fahri sudah dipindahkan dari ruangan ICU karena keadaannya sudah mulai membaik. Namun, setelah dipindahkan anaknya mengalami pendarahan sehingga harus kembali ke ruangan ICU.

Sementara itu, ibu korban, Nining (49) terlihat duduk lemas menunggu anaknya yang sedang di rawat di ruang ICU. Wajahnya tampak sedih dan berlinangan air mata sehingga matanya membengkak. Saat ditanya soal kondisi Fahri, dia tidak mau komentar. Menurut informasi selama berada di rumah sakit mulai Sabtu (3/6), keluarga sudah mengeluarkan uang sebesar Rp40 juta.

Cabang Labuhan Rusak Parah

Jalan ke Kantor Kejari Lubuk Pakam

LABUHAN- Warga maupun pekerja yang ingin ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam Cabang Labuhan di Jalan Titi Pahlawan, Medan Labuhan, harus mengelus dada. Pasalnya, kondisi jalan masuk ke kantor tersebut rusak parah.

Menurut pantauan wartawan koran ini di lokasi, Rabu (15/6), jalan tersebut dipenuhi lubang yang cukup dalam. Sehingga, jika turun hujan, jalan tersebut sering tergenang.

Setiap warga yang ingin berkunjung ke kantor tersebut juga harus merelakan kendaraan mereka kotor. Tidak sedikit juga, akibat jalan yang rusak tersebut membuat pengendara sepeda motor terlegincir dan juga lebih memilih untuk parkir di luar ketimbang masuk ke kantor Kejari Lubuk Pakam Cabang Labuhan tersebut.

Seorang warga Pangkalan Brandan, Aisyah (51) yang mengunjungi anaknya di Kejaksaan Negeri mengeluhkan kondisi jalan yang rusak tersebut. “Jalannya parah sekali, berlumpur dan jika melintasi jalan tersebut pasti tanah kuning timbunan tersebut akan menempel,” ujarnya.

Dia berharap agar pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut karena dapat mengganggu kesehatan dan juga tingkat kenyamanan pengunjung yang datang ke Kejari. (mag-11)

300 KK Bermalam di Tenda

  • Gempa 5,5 SR Hantam Taput-Tapsel
  • Ratusan Pemukiman, Rumah Ibadah, dan Sekolah Hancur

PAHAE- Dua gempa tektonik menggetarkan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (14/6) kemarin. Gempa pertama terjadi pukul 07:08:31 WIB, berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) berlokasi 1:79 Lintang Utara (LU)-99,13 Bujur Timur (BT), di darat 30 Kilometer Tenggara Tarutung, dengan kedalaman 10 Km. Gempa dirasakan Tapsel II-III Modified Mercalli Intensity (MMI).

Gempa kedua, yang dalam bahasa Batak disebut suhul, terjadi pukul 10:01:28 WIB berkekuatan 5,5 SR, lokasi 1.83 LU dan 99.07 BT, 22 Km Tenggara Tarutung dengan kedalaman 10 Km.

Getaran cukup kuat dirasakan di empat kecamatan, yaitu Pahae Julu, Pahae Jae, Simangumban, dan Purba Tua. Getaran gempa juga dirasakan warga Tarutung, sekira 25 km dari kawasan Pahaen.

Ratusan rumah dilaporkan mengalami kerusakan kecil hingga parah. Lokasi terparah akibat guncangan gempa yakni di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae. Di desa ini sedikitnya 30 unit rumah rusak. Umumnya kerusakan terjadi pada tembok-tembok rumah. Bahkan di desa tersebut, sedikitnya 20 unit rumah tidak layak huni lagi. Sebab konstruksi rumah cukup mengkhawatirkan. Warga yang rumahnya tidak layak huni memutuskan tidur di tenda darurat yang didirikan di depan rumah.

Desa terparah kedua, Pangaloan. Ada sekitar 20 unit rumah rusak. Hingga tadi malam, warga masih was-was dan takut ancaman gempa susulan.

Sedangkan di Kecamatan Simangumban yang berbatasan langsung dengan Sipirok, Tapanuli Selatan, dilaporkan sekitar 20 unit rumah warga rusak parah dan tak bisa lagi dihuni. Di kecamatan tersebut, warga juga mendirikan tenda darurat di depan rumah masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan.
Di Kecamatan Purba Tua, dilaporkan puluhan rumah dan bangunan sekolah rusak. Warga berharap mereka segera mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Akibat gempa, diperkirakan lebih dari 300 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sejumlah bangunan usaha hancur, sejumlah sekolah rusak berat dan ringan, demikian juga sejumlah rumah ibadah. Selengkapnya lihat grafis. Tidak ada korban jiwa tetapi kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Beberapa penduduk dilaporkan mengalami luka ringan, kebanyakan tersandung akibat lari lintang pukang saat gempa tiba.

Ratusan kepala keluarga yang kehilangan rumah bergabung dengan penduduk lain yang mengosongkan karena takut gempa susulan. Mereka memasang tenda-tenda darurat dan membangun dapur umum di sejumlah lokasi. Mereka bermalam di tenda-tenda dalam suasana diliputi rasa takut.

Gempa kedua yang terjadi saat ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA sedang belajar, membuat aktivitas mereka terhenti. Para guru dan kepala sekolah akhirnya memulangkan murid dan para pelajar.
Kepala Sekola SD di Siria-ria Drs M Simangunsong mengatakan, 10 dari 14 lokal di sekolah itu rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi untuk proses belajar mengajar. “Keberlangsungan proses belajar mengajar belum dapat di tentukan melihat keadaan bangunan sekolah telah rata dengan tanah. Beton hancur, atap sekolah rata dengan tanah,” jelas M Simangunsong.

Kerusakan yang sama terjadi di SMP Negeri 1 Sarulla dan di sejumlah sekolah lainnya. Sekitar pukul 10.30 WIB, pihak Pemda Taput menerjunkan Pemadam Kebakaran untuk berjaga-jaga dan memberi pertolongan di sekitar lokasi kejadian.

Sekretaris Daerah Taput Sanggam Hutagalung mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah penanganan. Hal utama yang dilakukan adalah memberikan pertolongan secara medis kepada para warga yang umumnya shock atas kejadian ini. “Posko sudah didirikan, posko kesehatan,” kata Sanggam Hutagalung kepada wartawan.

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang melanda Tapaut itu merupakan gempa tektonik. “Gempanya bukan gempa vulkanik, tapi tektonik. Jadi, tidak berhubungan dengan pegunungan. Dari ukurannya II sampai III Mmi. Maksudnya, untuk II Mmi dirasakan oleh orang yang duduk atau di lantai atas bangunan. Kalau yang III Mmi dirasakan oleh hampir semua ruangan, gantung benda ayunan. Getaran seperti berlalunya truk ringan,” terang Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah 1 Sumut, Heron Tarigan kepada Sumut Pos, Selasa (14/6).

Terkait kondisi kerusakan akibat gempa, BBMKG Wilayah 1 Sumut masih menunggu laporan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya. “Kami belum dapat laporan, jadi belum bisa memastikan. Kalau peluang gempa susulan, diharapkan warga tetap waspada. Karena gempa datangnya tiba-tiba, tidak terdeteksi,” ungkap Heron.(smg/ari)

Longsor, Jalinsum Terputus

Gempa yang terjadi di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan menimbulkan berbagai kerusakan. Selain kerusakan bangunan, gempa menyebabkan arus listrik padam di sejumlah tempat, longsor dan sejumlah ruas jalan retak-retak di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Pahaejulu dengan Sipirok. Longsor terjadi di Desa Silangkitang, Desa Onanjoro, Desa Sarulla, sampai Lobupining Ruang Ni Homang Longsor dan Jalan di Kecamatan Pahaejulu.

Jalinsum Tarutung-Sipirok Km 28, tepatnya di Desa Sitoluama, sempat tak bisa dilalui kendaraan karena tebing di sisi kiri jalan longsor hingga menutupi badan jalan. Kondisi ini membuat lalulintas dari arah Tarutung menuju Sipirok dan sebaliknya macet total sekitar 5 jam. Kemacetan baru terurai sekitar pukul 14.00 WIB, setelah pihak Pihak PU Dinas Bina Marga Taput membersihkan jalan dari timbunan longsor.

Di Jalinsum Lobu Pining juga terjadi longsor. Saat gempa pertama, longsor hanya membawa tanah dari lereng bukit. Namun saat gempa susulan, longsor kembali terjadi disertai tumbangnya sejumlah pohon.
Akibatnya, arus kendaraan di Jalinsum Lobu Pining terhenti dan terjadi macet sepanjang lebih kurang 20 kilometer. Antrean kendaraan terjadi dari arah Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dan dari arah Tarutung. Antrean berlangsung sekitar tiga jam.

Semenatra itu, di Sipirok, Tapsel, guncangan gempa terasa hingga enam kali, yakni sekitar pukul 07.15 WIB, 10.15 WIB, 11.30 WIB, 12.00 WIB, 12.30 WIB, dan 13.00 WIB. Guncangan yang cukup kuat dirasakan warga adalah pada pukul 07.15 WIB dengan durasi sekitar 30 detik. Lalu, guncangan semakin kuat sekitar 90 detik sekira pukul 10.15 WIB sedangkan empat guncangan lainnya tidak begitu terasa bahkan sebagian warga tidak merasakannya.
Beberapa warga mengaku panik dengan guncangan gempa tersebut. “Gempa yang pertama bikin kaget, gempa yang kedua kami langsung keluar dari kantor untuk menyelamatkan diri karena guncangannya begitu kuat dan lebih lama. Kami takut ruangan ini runtuh,” ucap Syarif (23), Mintana (30) dan Masdelima (53).

Hal senada juga dikatakan beberapa kepala sekolah di Sipirok. Akibat guncangan gempa yang kedua (pukul 10.15 WIB) terpaksa proses belajar-mengajar sempat terhenti karena siswa dan guru berhamburan keluar ruangan.
“Anak-anak dan guru berhamburan padahal ujian semester sedang berlangsung. Saya sendiri sempat ketinggaln handphone (Hp) karena panik.Guncangannya memang cukup kuat,” ucap Kepala SMAN 2 Plus Sipirok, Marwan.
Sesuai keterangan Pemerintah Kecamatan Sipirok, untuk sementara belum ditemukan dampak dari guncangan gempa tersebut. “Sampai saat ini, tidak ada korban atau kerusakan yang dialami warga di Sipirok. Memang sempat dikabarkan ada rumah warga dan jalan yang mengalami kerusakan di perbatasan dengan Taput. Namun, setelah kita pastikan ternyata tidak ada,” kata Camat Sipirok Parlindungan Harahap.

Sementara di Kota Padangsidempuan, sejumlah warga mengaku tidak merasakan getaran gempa sementara sejumlah warga lainnya merasakannya. Namun, getaran gempa tidak sampai membuat panik warga.

Sedangkan di Palas, seperti di Sibuhuan dan Barteng, warga samasekali tidak merasakan getaran gempa. Seperti diutarakan Firdaus, warga Sibuhuan. Ia mengaku tidak merasakan getaran gempa. Hal yang sama juga disampaikan Julman, warga Binanga, Barteng.

Warga Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, juga merasakan getaran gempa sebanyak dua kali, yakni pada pukul 07.30 WIB dan 09.45 WIB.

“Sempat terkejut ada gempa sekitar tiga menit tadi (kemarin) pagi. Saya sempat membayangkan terjadi gempa besar seperti tahun 2009 lalu. Sepertinya apa yang saya bayangkan salah, karena guncangannya melemah,” kata Candra (27), warga Kampung Banjir, Lingkungan 7, Kecamatan Padang Bolak.

Diutarakannya, saat terjadi gempa, ia melihat perabotan miliknya bergoyang, tapi memang tidak sampai berjatuhan ke lantai. “Perabotan yang bergoyang meyakinkan saya kalau benar-benar terjadi gempa,” ungkapnya.
Senada juga diungkapkan, Sapri Harahap. Ia mengaku merasakan gempa hingga dua kali. “Mungkin karena gempanya sebentar maka kami tidak ke luar rumah. Namun, saat gempa itu kami sekeluarga sempat panik,” pungkasnya.(smg)

Kejatisu Tetap Menunggu Izin Presiden

KPK Siap Garap Kasus Rahudman

JAKARTA- Gayung bersambut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menangani perkara korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 dengan tersangka Walikota Medan Rahudman Harahap. Hanya saja, kesiapan KPK ini bukan lantaran adanya desakan dari Komisi III DPR.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, KPK baru akan bergerak menanganani perkara yang ngendon ini jika Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) sudah angkat tangan. “Kalau kejaksaan sudah bilang ‘nggak sanggup’, maka kita ambil alih,” terang Johan Budi  SP kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahendra menegaskan, dia sudah sering meminta kepada Jaksa Agung agar melimpahkan  penanganan perkara korupsi yang jalan di tempat.
“Kalau sudah begini, Kejaksaan Tinggi Sumut harus berkoordinasi dengan KPK. Terhadap perkara yang tidak jalan, ya harus cepat diserahkan ke KPK,” terang vokalis di komisi yang membidangi hukum itu  kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (13/6) lalu.

Apakah desakan ini akan disampaikan ke KPK? Politisi muda dari Partai Gerindra itu dengan tegas menyatakan, iya. “Itu pasti. Terhadap perkara korupsi yang lambat, harus ditarik saja ke KPK,” cetus mantan aktivis itu.
Johan Budi menjelaskan
ada tahapan-tahapan hingga sebuah kasus bisa diambil alih KPK. Langkah awal adalah melakukan pengawasan atau supervisi oleh KPK terhadap penanganan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan atau kepolisian.

Dalam proses supervisi ini, koordinasi antarkedualembaga penegak hukum dilakukan secara intensif.
Koordinasi ini dilakukan oleh tim khusus yang sudah ada di KPK, di Kejagung, dan di Kepolisian. “Jadi, jika ada perkara yang disupervisi, tim di masing-masing lembaga itu mengetahuinya,” bebernya.

Mengenai perkara dengan tersangka Rahudman Harahap ini, Johan menjelaskan, belum ada proses supervisi dari KPK. Apakah perkara ini masuk agenda supervisi atau tidak, lanjutnya, harus dikaji terlebih dahulu oleh tim khusus di KPK dan di kejaksaan agung. Jika nantinya disupervisi, maka untuk tataran teknis, tim penyidik KPK bisa langsung berkoordinasi dengan tim di Kejati Sumut. “Jadi, bisa langsung dengan kejaksaan tinggi,” terangnya.

Contoh kasus yang masih aktual adalah penanganan perkara dugaan korupsi APBD Langkat. Koordinasi antara KPK dengan Kejati Sumut berjalan mulus. Syamsul Arifin ditangani KPK, sedang Buyung Ritonga diurus Kejati Sumut.
Sedangkan Kejaksan Tinggi Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk menangani kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap.

“Sekarang ini kita belum juga menerima surat izin pemeriksaan Wali Kota Medan Rahudman Harahap dari Presiden Cq Mendagri,” tegas Kasi Penkum Kejatisu, Edi Irsan Tarigan kepada wartawan koran ini, Selasa (14/6).

Menurutnya, Kejatisu sudah menggelar ekspose atas perkara dugaan penyelewengan anggaran di Pemkab Tapsel tersebut. “Tidak ada hasil gelar ekspos yang ditolak Kejagung RI. Memang audit BPK-RI tidak dimasukkan dalam gelar ekspose tersebut. Namun hasil audit itu tidak mempengaruhi hasil audit ataupun pemeriksaan, karena audit tersebut adalah sebagai bukti pendukung,” ucap Edi.

Dikatakan Edi, keterlambatan pemeriksaan terhadap Rahudman Harahap disebabkan belum turunnya surat izin dari presiden. “Kita akan tetap memegang kasus Rahudman Harahap. Kita tidak akan memberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalah adanya permintaan KPK untuk mengambil alih kasus Wali Kota Medan, kita belum tahu dan saya belum dapat kabar,” tegas Edi.

Edi juga mengatakan bahwa mereka akan menggiring kasus Rahudman Harahap hingga masuk pengadilan. “Intinya kita tidak akan memberikan kasus itu untuk diambil alih KPK. Karena kita juga sekarang sudah bekerja, tinggal menunggu turunnya surat izin pemeriksaan dari presiden,” beber Edi.

Seperti diketahui, Rahudman yang tersandung kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel sewaktu menjabat Sekda di sana.  Dalam perkara ini, Amrin Siregar, pemegang kas daerah Setda Tapsel, telah disidangkan dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan harus diambil alih oleh KPK.

“Kalau memang Kejatisu tidak mampu, KPK harus mengambilalih. Lagi pula kan kalau surat izin presiden belum juga turun dalam tempo 60 hari, Kejatisu harus menggunakan Undang-undang 32, tentang pemerintahaan daerah. Apabila surat permohonan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga tersandung dalam perkara hukum, belum turun dari presiden dalam tempo 2 bulan, maka Kejatisu sudah berhak memanggil Rahudman untuk diperiksa, ini sudah diatur dalam undang-undang,” tegas Muslim Muis.
Muslim Muis juga mendesak agar presiden segera menurunkan secepatnya surat izin pemeriksaan terhadap Rahudman.

“Kejatisu melalui Kejagung RI, kan bisa mendesak Mendagri untuk menanyakan surat tersebut. Dalam perkara dugaan korupsi Rahudman, Kejatisu jangan hanya tinggal diam saja. Karena kasus Wali Kota Medan ini sudah sangat santer di Sumut dan Indonesia,” ucap Muis. (sam/rud)