Home Blog Page 1515

Pendaftaran Bawaslu Zona 1 Diperpanjang, Khusus Perempuan

BERSAMA: Panitia Seleksi diabadikan bersama di Siantar Hotel, Kota Pematangsiantar - Istimewa.

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Seleksi Pendaftaran Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 1, telah selesai pada Rabu (8/6) malam. Namun setelah direkap, ternyata keterwakilan pendaftar perempuan tidak sampai 30 persen dari jumlah pendaftar.

Hal ini disampaikan Anggota Pansel, Rika Sevianti Nasution di Siantar Hotel, Kota Pematangsiantar, Rabu malam, sekira pukul 21.30 WIB.

Agar keterwakilan pendaftar perempuan memenuhi 30 persen, maka sesuai tahapan yang telah ditetapkan, dilakukan perpanjangan pendaftan selama 3 hari,
yakni pada 13,14, dan15 Juni mendatang. Dan perpanjangan pendaftaran ini hanya bagi pendaftar perempuan.

Berikut rekapitulasi jumlah pendaftar di Zona 1 untuk wilayah 5 kabupaten kota.
Total pendaftar laki-laki 234 orang dan perempuan 51 orang, dengan jumlah total 285 orang. Rinciannya, untuk Kota Pematangsiantar pendaftar laki-laki 50 orang dan perempuan 15 orang.

Kabupaten Simalungun, pendaftar laki-laki 69 orang dan perempuan 15 orang. Kabupaten Langkat, pendaftar laki-laki 64 orang, dan pendaftar perempuan 7 orang.

Kemudian wilayah Kota Binjai jumlah pendaftar laki-laki 29 orang dan jumlah perempuan 9 orang.
Dan wilayah Kabupaten Karo pendaftar laki-laki 22 orang dan perempuan 5 orang.

“Jadi jika dihitung untuk pendaftar perempuan, di masing-masing wilayah ini belum mencukupi 30 persen pendaftar keterwakilan perempuan, sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran khusus perempuan,” jelas Rika.

Disinggung, apalagi tahapan selanjutnya? Rika mengatakan, setelah pendaftaran ditutup, maka Pansel akan memberikan tenggat waktu sejak 8 sampai 10 Juni untuk perbaikan berkas. Panitia nantinya akan menghubungi pendaftar yang bersangkutan, jika ada berkas yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya pada 16-19 Juni, Pansel akan melakukan penelitian dan verifikasi berkas pendaftar. Dan 20 Juni, pengumuman hasil penelitian atau seleksi administrasi berkas.

Kendala Server

Rika mengakui, satu kendala selama proses pendaftaran adalah adanya gangguan jaringan server dalam proses pemberkasan melalui online.
Itu terjadi beberapa saat, dan paling parah adalah pasa hari terakhir pendaftaran. Banyak pendaftar yang mengeluh proses upload yang sering gagal. Bahkan menyita beberapa jam hanya untuk proses pemberkasan melalui online.

“Tapi semuanya sudah kembali normal. Mungkin jaringan server lelet karena yang memakai sangat banyak dengan waktu bersamaan. Jadi hanya itu kendala yang dialami. Selainnya idak ada masalah,” ungkapnya. (mag-7/saz)

Disebut Masuk Bacawapres Ganjar, AHY: Terima Kasih

KANS CAWAPRES: Tiga bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan belum memutuskan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi pada Pilpres 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – NAMA Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut masuk dalam 10 bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Capres Ganjar Pranowo. Pengakuan itu disampaikan langsung Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun, ketua umum DPP Partai Demokrat itu menanggapi diplomatis.

“Saya pertama berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan,” ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di Kantor DPP Partai Demokrat, kemarin (7/6).

Menurut AHY, pendapat itu sebagai hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Pernyataan itu juga menunjukkan berbagai dinamika politik yang terjadi. Meski demikian, dia menegaskan, Demokrat sudah mengambil keputusan. Yakni, mengambil jalan bersama PKS dan Nasdem untuk mengembangkan layar Koalisi Perubahan. “Kami terus memantapkan rancang bangun koalisi perubahan ini,” katanya.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan menjunjung etika politik yang ada. AHY menyebut, perbedaan sikap partai sebagai hal yang wajar. Soal kepastian bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan, dia menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Demokrat menargetkan, deklarasi bisa dilakukan pada bulan ini atau Juni.

Jika pasangan capres-cawapres dideklarasikan Juni, lanjut AHY, diharapkan akan memberi banyak waktu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Sebab, kalau hanya memanfaatkan waktu kampanye 75 hari, dia menilai tidak cukup ideal mengingat wilayah Indonesia teramat luas. Selain itu, dengan dideklarasikan cepat, upaya untuk penjegalan bisa dihindari. “Logikanya dengan semakin cepat bersatu terintegrasi, baik sistem maupun orang-orangnya, harusnya seiring dengan kans kesuksesan lebih baik,” tegasnya.

Dapat Dukungan KIB

Sementara itu, kemarin sejumlah politisi senior “sempalan” Golkar, PPP, dan PAN mendatangi AHY di kantor DPP Partai Demokrat. Mereka memberikan dukungan atas pencapresn Anies Baswedan. Sejumlah tokoh itu antara lain mantan Wasekjen Golkar Sirajuddin Abdul Wahab, politikus senior PPP Habil Marati, dan politikus PAN Sahrin Hamid.

Mereka itu mengaku sudah membentuk sekretariat bersama (Sekber) bernama Kuning Ijo Biru (KIB). Habil mengatakan, Indonesia akan menghadapi tantangan bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang. Dia menyebut, salah satu tantangan besar itu adalah lapangan kerja yang saat ini sulit didapat.

Karena itu, Habil menilai, yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu membawa perubahan. “KIB mendukung full Anies sebagai capres,” ujarnya di Kantor DPP Partai Demokrat.

Soal pendamping Anies, Habil mengusulkan nama AHY yang berlatar belakang perwira militer. Dia beralasan, pasangan Anies-AHY cocok sebagai kombinasi sipil-militer sebagai perekat persatuan.

Sirajuddin menambahkan, sosok AHY juga sebagai representasi kelompok muda. Ceruk itu perlu digarap mengingat jumlahnya yang besar, yaitu sekitar 60 persen. “Kami meminta Partai Demokrat untuk segera menuntaskan dukungan deklarasi bersama tiga partai,” ujarnya. (far/hud/jpg)

HUT ke-53, RS Pertamina Brandan Siap Tingkatkan Layanan Ber-AKHLAK

POTONG TUMPENG: Direktur RSPPB dr Rahmat Suhita Wahyu Siregar, saat potong tumpeng pada perayaan HUT ke-53 RSPPB di Jalan Wahidin No 1, Pangkalanbrandan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Selasa (6/6) - Istimewa

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Pertamina Pangkalanbrandan (RSPPB) merayakan HUT ke-53, bertema ‘Kami Ada, Kami Bisa, dan Kami Mampu Memberikan Pelayanan Terbaik dengan Ber-AKHLAK’ di Jalan Wahidin No 1, Pangkalanbrandan, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.

Acara puncak ditandai pemotongan tumpeng oleh Direktur RSPPB dr Rahmat Suhita Wahyu Siregar, bersama segenap jajaran Manajemen RSPPB, Selasa (6/6) lalu.

Disaksikan Plt Bupati Langkat Syah Afandin, melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Juliana, Camat Babalan Fajar Aprianta Sitepu, Camat Sei Lepan Muhammad Iqbal Ramadhan, Sr Spv Pertamina RU 1 Area Pangkalanbrandan Aswidi, Manager Operation Pertamina Gas Area Sumut, Danyon Marinir Harimau Putih Lettu Marinir Roni Sirait, serta jajaran RSPPB dan tamu undangan.

Ada hal unik dalam perayaan HUT ke-53 RSPPB 2023 ini, seluruh jajaran RSPPB mengenakan pakaian adat nasional dari masing-masing sukunya. Hal ini untuk mencerminkan simbol Bhinneka Tunggal Ika, juga menghilangkan perbedaan tingkat sosial di antara seluruh staf mulai dari OSS sampai jajaran manajemen.

Di usia yang telah mencapai setengah abad ini, dr Rahmat Suhita selaku Direktur RSPPB, bertekad menjadikan rumah sakit lebih bermanfaat untuk masyarakat. Satu upayanya, dengan semakin melengkapi fasilitas kesehatan. Pihaknya pun saat ini sudah merencanakan untuk pemugaran bangunan rumah sakit agar lebih besar dan memadai fasilitasnya.

“Rencana ini sudah disetujui oleh Corporate Pertamedika IHC, tinggal menunggu surat resminya. Pembangunan ini agar rumah sakit bisa menjadi lebih besar, memadai, dan lebih baik lagi fasilitasnya,” ungkap Rahmat.

Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Langkat, dr Juliana, mengakui RSPPB telah memberi bukti keberadaannya dalam membantu pemerintah pada bidang kesehatan, terkhusus melayani kesehatan bagi masyarakat Pangkalanbrandan dan sekitarnya.

Juliana pun berharap RSPPB dapat terus memberikan layanan terbaik secara profesional, ramah, dan selalu mengedepankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

“Kepada RSPPB kami minta agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah melalui Dinkes, dalam memberikan layanan kesehatan. Sehingga capaian layanan kesehatan masyarakat dapat semakin baik, meluas, dan terjamin,” harapnya.

Diketahui, perayaan HUT ke-53 RSPPB kali ini begitu meriah dengan adanya bazar UMKM, jajanan dan kuliner khas Kota Pangkalanbrandan, ditambah gelaran kegiatan sosial seperti donor darah dengan menggandeng PMI Kabupaten Langkat.

Sebelumnya pada Jumat, 2 Juni 2023, turut digelar khitanan massal gratis dengan kuota awal sesuai dengan usia berdirinya RSPPB. Namun jumlahnya meningkat karena antusias warga hingga mencapai 84 orang.

Selanjutnya pada Sabtu sampai Minggu (3-4/6), juga dilaksanakan Medical Check Up (MCU) gratis untuk masyarakat di wilayah Teluk Aru dengan jumlah 114 peserta.

Selain itu juga digelar lomba kreasi anak TK, fashion show tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat se-Teluk Aru. Serta give away dengan hadiah total Rp2 juta untuk 6 orang pemenang. (mag-6/saz)

Kemenag Minta Masyarakat Saling Menghargai, Idul Adha Berpotensi Beda

petugas bandara melambaikan tangan ke arah bus keberangkatan haji di asrama haji jalan A. H. nasution medan, rabu (7/6/2023)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perbedaan penetapan Idul Fitri lalu, bakal berlanjut pada penetapan Idul Adha tahun ini. Melalui maklumatnya, Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Adha (10 Dzulhijjah) 1444 Hijriah jatuh pada 28 Juni 2023. Sementara Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan metode rukyat, diperkirakan menetapkan Idul Adha jatuh pada 29 Juni.

Potensi perbedaan penetapan Idul Adha itu disebabkan ketinggian hilal pada 18 Juni nanti masih rendah Yakni hanya sekitar satu derajat di atas ufuk. Dengan ketinggian tersebut, Muhammadiyah dengan metode hisabnya menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada 19 Juni. Sehingga Idul Adha yang dirayakan setiap 10 Dzulhijjah, jatuh pada 28 Juni.

Sementara itu dengan metode rukyat, ketinggian hilal sekitar 1 derajat sangat kecil kemungkinan bisa dilihat atau diamati. Sehingga 1 Dzulhijjah bakal jatuh pada 20 Juni dan Idul Adha jatuh pada 29 Juni.

Thomas Djamaluddin, peneliti astronomi dan astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan, perbedaan tersebut salah satunya mengacu pada awal Dzulhijjah menurut kriteria Kementerian Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Selain itu, kriteria astronomi Odeh juga.

Dia menjelaskan, tidak mungkin melihat hilal pada 18 Juni di Asia Tenggara. “Pada 18 Juni 2023, tidak mungkin melihat hilal di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya,” ujarnya.

Idul Adha sendiri diperkirakan jatuh pada 29 Juni 2023. Namun, Thomas mengaku akan menunggu hasil sidang Itsbat. Sedangkan hilal dapat dilihat pada 18 Juni 2023 di Arab Saudi dengan kriteria Mabims dan Odeh. Jadi kemungkinan Dzulhijjah akan dimulai pada 19 Juni dan Idul Adha pada 28 Juni.

Namun, penilaian ini didasarkan pada temuan dua metode ilmiah. Mabims sendiri menyebut ketinggian Bulan minimal 3 derajat, elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat menggunkan aplikasi Astronomi PP Persis. Metode Odeh berdasarkan pengamatan terhadap aplikasi Accurate Time.

Menurut analisis, posisi bulan saat matahari terbenam pada 18 Juni 2023 adalah 2,1 derajat. Tingginya sangat rendah, sehingga hilanya sangat tipis. Karena itu, secara astronomis mustahil melihat hilal pada 18 Juni 2023. Dengan demikian, 1 Dzulhijjah ditetapkan pada 20 Juni. “Jadi Idul Adha diperkirakan pada 29 Juni 2023,” ujarnya.

Sedangkan hal berbeda terjadi di Makkah. Saat magrib pada 18 Juni 2023, tinggi Bulan mencapai 4,6 derajat dan elongasi geosentriknya 7 derajat. Hilal disebut cukup tebal untuk mengalahkan cahaya syafak, jadi hilal mungkin bisa ditetapkan pda 18 Juni.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan, kepastian penetapan Idul Adha akan diketok palu pada sidang isbat penentuan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah. “Sidang isbat penentuan awal Dzulhijjah 1444 Hijriah akan dilaksanakan pada Hari Ahad, 18 Juni,” kata Kamaruddin saat dikonfirmasi, Rabu (7/6).

Dia menegaskan kepastian 1 Dzulhijjah sebagai patokan penetapan Idul Adha menunggu pelaksanaan Sidang Isbat. “Jika ada perbedaan, kami mengimbau masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati,” katanya.

Pelaksanaan Idul Adha juga identik dengan penyembelihan hewan kurban. Kamaruddin belum melakukan pengecekan, apakah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkurban di Masjid Istiqlal.

Potensi perbedaan Idul Adha juga menjadi perhatian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pasalnya tahun ini mereka bakal menjalankan program kurban secara nasional, dengan menargetkan 10 ribu hewan kurban setara kambing atau domba. “Baznas adalah bagian dari pemerintah. Maka kami ikut pemerintah,” kata Wakil Ketua Baznas Mokhamad Mahdum. Dia menegaskan bahwa penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada saat Idul Adha dan tiga hari tasyrikh (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

 

Daging Dam Dikirim ke Indonesia

Selain itu Mahdum menuturkan, mulai tahun ini Baznas memfasilitasi pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Penyembelihan tetap dilakukan di Arab Saudi. Tetapi dagingnya dikirim ke Indonesia untuk mengatasi stunting.

Menurut Mahdum, potensi daging dari pembayaran dam dan kurban jamaah haji Indonesia sangat besar. Dia mengatakan, mayoritas jamaah haji Indonesia adalah haji tamattu, sehingga wajib membayar dam berupa kambing atau domba. “Haji tamattu itu agak santai. Pakai kain ihram untuk umrah wajib dulu, kemudian lepas ihram sampai menunggu puncak haji,” katanya di Jakarta, kemarin (7/6).

Dia menuturkan, kegiatan Baznas memfasilitasi pembayaran dam dan hewan kurban untuk para jamaah haji itu sudah mendapatkan restu dari DPR. Untuk menjalankan program tersebut, Baznas bekerjasama dengan lembaga Adhahi. Lembaga ini adalah wakaf dari Kerajaan Arab Saudi. Mereka melakukan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariah. Jamaah haji yang berada di Arab Saudi bisa membayar dam atau membeli hewan kurban melalui layanan online milik Baznas.

Selain itu keluarga di Tanah Air juga bisa membelikan hewan kurban atau untuk dam bagi keluarganya yang sedang berhaji melalui Baznas. Dengan demikian keluarga yang sedang berhaji tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang atau mencari hewan kurban. Harga satu ekor kambing atau domba sudah ditetapkan sebesar 720 riyal atau sekitar Rp2,8 juta. Hampir sama dengan rata-rata harga kambing di Indonesia.

Mahdum mengatakan sudah mendapatkan fatwa dari MUI soal program pembayaran dam dan hewan kurban itu. Semula mereka meminta pertimbangan apakah bisa hewan kurban disembelik di Indonesia. “Ternyata fatwa MUI mengharuskan hewan kurban dan dam bagi jemaah haji tetap disembelih di Arab Saudi,” tuturnya. (jpc/adz)

Kemenag Minta Manajemen Saudia Airlines Diperiksa

BANTU: Petugas membantu jamaah lansia menaiki bus untuk diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kualanamu, Rabu (7/6) -MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) kembali melayangkan sorotan terhadap kinerja maskapai pengangkut jemaah haji. Kali ini ditujukan kepada maskapai Saudia Airlines. Bahkan mereka meminta otoritas penerbangan Indonesia, dalam hal ini pemerintah Saudi, memeriksa manajemen Saudia Airlines.

PEMICU protes Kemenag tersebut karena Saudia dinilai tidak profesional. “Dari aspek penerbangan, Saudia Airlines tahun ini gagal memberikan layanan yang baik kepada jemaah haji Indonesia,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/6).

Ia menyayangkan pelayanan Saudia Airlines dalam proses pemberangkatan para peserta ibadah haji Indonesia gelombang pertama yang dinilai mengecewakan. Manajemen Saudia dinilai semrawut dalam pelaksanaan penerbangan jamaah, karena kerap tak sesuai jadwal dan kapasitas kursi pesawat yang telah disepakati.

Ia berharap, otoritas Arab Saudi memeriksa manajemen Saudia Airlines, khususnya yang bertanggung jawab dalam penerbangan jamaah Indonesia, yang dianggap tidak profesional. “Saya pikir pihak otoritas Arab Saudi perlu meninjau dan memeriksa manajemen Saudia Airlines saat ini. Kenapa mereka tidak mampu menerbangkan jamaah sesuai jadwal? Kenapa tidak mampu menyediakan pesawat dengan kapasitas seat (kursi) yang dijanjikan,” kata dia.

Menurut Mujab, pemeriksaan layak dilakukan sebab, proses penerbangan jamaah calon haji Indonesia sudah dibahas sejak lama. Jadwal dan jenis pesawat yang digunakan juga sudah ditentukan dan disepakati. “Tahun ini Saudia Airlines benar-benar kacau, tidak komitmen dengan kontrak kerja. Tingkah Saudia Airlines membuat banyak jamaah terpecah dari rombongannya sehingga menjadi tidak nyaman. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat memuliakan jamaah haji,” kata dia.

 

Kenakan Ihram Sejak di Embarkasi

Sementara, Kementerian Agama (Kemenag) meminta agar jamaah haji yang berangkat pada periode ini sudah mengenakan kain ihram mulai dari embarkasi di Indonesia. Pemberangkatan gelombang kedua dimulai kemarin, Rabu (7/6), sampai 22 Juni 2023. Jamaah haji akan terbang dari embarkasi di Tanah Air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Selanjutnya, mereka akan diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menjalani Umrah Haji atau Umrah Wajib.

“Jamaah haji diminta untuk mengenakan kain ihram semenjak dari embarkasi keberangkatan di Tanah Air, mengingat tidak tersedianya waktu yang cukup dan menghindari penumpukan jamaah saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah,” kata Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah, Arsad Hidayat.

“Untuk pelaksanaan niat umrah, dapat dilakukan saat di pesawat ketika melewati wilayah Yalamlam atau ketika berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah menjelang keberangkatan ke Makkah,” sambungnya.

Kepada seluruh petugas, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di seluruh Indonesia maupun PPIH Arab Saudi, Arsad meminta untuk memberikan prioritas pelayanan kepada jamaah haji lansia pada saat keberangkatan, di perjalanan, maupun saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz. “Tahun ini kita mengusung semangat haji ramah lansia. Semua petugas diminta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, termasuk mereka yang masuk kategori lanjut usia,” tandasnya.

Kemenag mencatat, sudah 19 jamaah haji yang meninggal dunia. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jamaah yang meninggal di Madinah maupun Makkah. “Hingga saat ini, jumlah jamaah haji yang wafat sebanyak 19 orang. Sesuai ketentuan, jamaah yang wafat akan dibadalhajikan,” kata Juru Bicara PPIH Pusat, Akhmad Fauzin di Jakarta, Rabu (7/6).

Fauzin menyampaikan, dari 19 jamaah meninggal, penambahan terbaru sebanyak 4 orang. Dengan rincian 3 orang meninggal di Madinah, dan 1 orang di Makkah. “Terdapat 3 jamaah haji yang wafat di Madinah, yaitu, Kotiin SuwondoTamsir asal kloter SOC 01, Mardi Wijono asal kloter SUB 25; dan Winaryo Sukaryo Sukadir asal kloter SOC 32,” kata Fauzin.

“Satu jamaah haji yang wafat di Makkah atas nama Samsul Adib Mohamad Djafar asal Kloter SUB 06,” imbuhnya.

Sementara, jamaah sakit yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) maupun di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) di Madinah dan Makkah tetap akan mendapatkan layanan bimbingan ibadah dan pendampingan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Layanan ini dinilai penting diberikan kepada jamaah yang sakit.

Fauzin mengatakan, pendampingan yang dilakukan petugas bimbingan ibadah untuk jamaah sakit di KKHI dan RSAS antara lain, melakukan rekam ibadah jamaah untuk memastikan kelanjutan dan ketuntasan ibadah, melakukan pendampingan ibadah harian, khususnya salat 5 waktu. “Selanjutnya, memberikan motivasi dan penguatan mental spiritual agar rido, sabar dan ikhlas dalam menjalani proses pengobatan. Bertindak sebagai rohaniwan dengan membantu upaya penyembuhan melalui doa dan bacaan-bacaan kalimah thayyibah,” ujar Fauzin.

“Pendampingan ini juga guna memberikan rasa nyaman dan tenang kepada jemaah sakit,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fauzin menyampaikan, bimbingan manasik tidak hanya dilakukan Kementerian Agama di Tanah Air. Selama di Tanah Suci, jamaah juga mendapatkan bimbingan manasik, baik dari pembimbing ibadah kloter maupun konsultan ibadah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. “Panitia telah menunjuk para konsultan ibadah dan pembimbing ibadah untuk memberikan layanan kepada jemaah haji, terkait peribadatan. Konsultan dan pembimbing ibadah, selain ditempatkan di kantor Daker, lainnya di tempatkan di setiap sektor perumahan Jemaah haji, termasuk sektor Masjidil Haram,” imbuhnya.

Untuk memudahkan jamaah, lanjut Fauzin, layanan konsultasi ibadah dilakukan secara offline dan online. Secara offline, para konsultan dan pembimbing bertugas memberikan layanan konsultasi ibadah di wilayah sektor masing-masing. “Secara online, panitia menyebar nomor telepon para konsultan ini kepada semua jemaah melalui PPIH Kloter,” jelasnya.

Fauzin menyampaikan, berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga tanggal 06 Juni 2023, pukul 24.00 WIB, jamaah dan petugas yang sudah tiba di Kota Madinah berjumlah 81.198 orang atau 211 kelompok terbang. Sementara, jamaah yang diberangkatkan kemarin dari Madinah ke Makkah untuk umrah berjumlah 8.788 jamaah atau 23 kloter.

 

Wali Kota Medan Lepas Kloter 15

Wali Kota Medan Bobby Nasution melepas keberangkatan calon jamaah haji Kloter 15 asal Kota Medan ke Tanah Suci di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Rabu (7/6). Pada kesempatan itu, Bobby mendoakan 355 jamaah diberi kelancaran selama menjalani rukun islam kelima itu.

“Kami mendoakan kepada seluruh jamaah calon haji dapat melaksanakan ibadah-ibadah suci, diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan yang dirasakan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci,” ujarnya seraya berdoa para jamaah menjadi haji yang mabrur.

Ia juga meminta jamaah untuk meluruskan kembali niat agar selama di tanah suci nyaman menjalankan ibadah karena ini merupakan salah satu ibadah yang menguras dan membutuhkan ketahanan fisik. “Karena itu niat yang lurus untuk beribadah dan tentunya akan menambah ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan ibadah dan mudah-mudahan dengan niat yang lurus kemudahan akan digunakan diberikan kepada para jamaah calon haji yang berada di tanah suci untuk mendapatkan untuk menjalankan ibadah ibadah,” kata menantu Jokowi ini.

Selain itu, kata Bobby, pada jamaah yang meninggalkan sanak saudara dan tempat tinggalnya agar tidak perlu khawatir. Karena sudah di data kecamatan kelurahan bahkan sampai tingkat ke lingkungan untuk memonitoring lebih dan menjaga rumah-rumah jamaah.

Kemudian, akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota Medan dan seluruh stakeholder yang ada di kota Medan. Sehingga selama di tanah suci jamaah merasa tenang dan nyaman. “Kami Pemko Medan, selalu menginginkan bagi setiap warga Kota Medan yang berangkat ke Tanah Suci, titip doa. Doakan masyarakat Kota Medan, doakan sanak saudara kita yang ada Kota Medan ini mungkin yang belum pernah sekali pun berangkat ke Tanah Suci, doakan agar bisa menyusul bapak ibu semua ke tanah suci yang kedua doakan kota Medan ini tetap menjadi kota yang kondusif,” tukasnya.

Sementara itu, seorang jamaah kloter 15 penyandang tunanetra, Hafifanti Putri Randhika (32), warga Kota Medan, turut berangkat ke tanah suci yang merupakan jamaah pelimpahan porsi dari almarhumah ibunya, Ratna menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, Kamaru Hazsuardi.

Ditemui di sela-sela keberangkatan, ayah tiga orang anak ini menyebutkan sedianya menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 bersama istri. Namun, pada saat tersebut keberangkatan haji ditiadakan karena pandemi Covid-19 dan qodarullah istrinya di tahun yang sama meninggal dunia.

Kemudian lanjutnya, berdasarkan hasil rembug keluarga, porsi haji almarhumah diberikan pada Hafifanti yang sejak dua tahun terakhir menetap di Jogjakarta sebagai konsultan bimbingan konseling.

Di tengah rasa haru, Kamaru juga mengisahkan putrinya yang menderita tunanetra sejak berusia 14 tahun. Setelah terjatuh karena didorong temannya di sekolah. Beragam upaya dilakukan keluarga untuk menyembuhkan anak sulung dari tiga bersaudara ini. Hingga akhirnya keluarga ikhlas menerima keadaan.

Pada kloter 15 ini terdapat 3 CJH yang tunda keberangkatan. Masing-masing; Anwar bin Adam Abdul Hamid manifes 33, Elida Nuh Lubis manifes 149 dan Batara Manumpak Simbolon manifes 150. (jpc/man/adz)

RUPS PLN: Sah! Pemerintah Terima Laporan PLN, Apresiasi Capaian Kinerja Terbaik Sepanjang Sejarah

Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN Abdi Mustakim bersama jajaran Komisaris dan Direksi PLN saat mengikuti RUPS PLN, Rabu (7/6).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2022. RUPS tersebut digelar di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (7/6/2023).

Melalui RUPS tersebut, pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2022 yang mampu mencapai kinerja terbaik sepanjang sejarah.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury menilai capaian terbaik PLN selama 2022 tak lepas dari upaya transformasi yang dilakukan perseroan selama tiga tahun terakhir ini.

“Kami dari Kementerian BUMN, sebagai wakil Pemerintah tentu menyampaikan apresiasi kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan seluruh pegawai PLN yang telah bekerja keras sehingga bisa menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan,” ujar Pahala usai melakukan RUPS.

Pahala menjelaskan, di situasi yang penuh tantangan terutama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, PLN berhasil mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Khususnya dalam memberikan multiplier effect kepada masyarakat, Pahala mengapresiasi PLN yang terus berupaya menghadirkan listrik andal, bahkan sampai ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Dirinya juga terus mendorong PLN untuk melanjutkan transformasi agar tetap bisa menghasilkan kinerja terbaik pada tahun ini, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022 di mana PLN mampu kembali mencetak rekor laba terbaik sepanjang sejarah, meskipun di tengah situasi pascapandemi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Laba PLN meningkat dari Rp13,1 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp14,4 triliun pada tahun 2022.

Kinerja keuangan tersebut berhasil dicapai setelah PLN berhasil meningkatkan penjualan listrik sebesar 6,3% dari 257,6 Terrawatt hour (TWh) pada tahun 2021, menjadi 273,8 TWh pada tahun 2022. Hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan penjualan tenaga listrik 7,7% dari Rp288,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp311,1 triliun pada tahun 2022.

“Capaian ini tentu bukan sekadar angka. Di balik itu semua ada arahan dan bimbingan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dan Wamen I BUMN, Bapak Pahala Mansury. Dukungan yang sama juga datang dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sehingga kolaborasi seluruh pihak ini mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mendorong PLN membukukan kinerja keuangan yang optimal,” ujar Darmawan.

Capaian ini juga tak lepas dari kerja keras seluruh insan PLN yang melakukan transformasi dengan fondasi digitalisasi. PLN melakukan penataan di seluruh proses bisnis PLN dari yang berserak menjadi streamline, mengubah kultur organisasi dari bureaucratic like menjadi business like, mengubah sistem pelayanan pelanggan yang sebelumnya lambat, tidak responsif menjadi cepat dan sangat memuaskan.

“Kami akan terus melanjutkan transformasi untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan,” tutur Darmawan.

Sebagai BUMN, PLN juga akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan lebih baik lagi. Sejak tahun lalu, PLN sudah melakukan berbagai akselerasi untuk meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dan Rasio Elektirifikasi (RE). PLN dengan memanfaatkan PMN menargetkan pada tahun 2023 ini RE akan meningkat menjadi 99,80 persen dan RDB menjadi 99,85 persen.

“Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis seluruh desa di Indonesia bakal terlistriki 100% pada tahun 2024,” ucap Darmawan.

Dirinya menambahkan, selain melistriki daerah-daerah 3T, PLN juga siap memenuhi kebutuhan listrik untuk sektor produktif seperti industri dan bisnis yang terus meningkat pascapandemi Covid-19.

“PLN siap untuk all-out menyediakan listrik di setiap lokasi untuk menjamin roda pembangunan nasional bisa semakin kokoh lagi. Kami mendukung penuh seluruh industri serta bisnis yang bermunculan dan bangkit di seluruh Indonesia,” ungkap Darmawan.

Tidak hanya itu, Darmawan memastikan PLN pun semakin siap menjalankan transisi energi untuk mengurangi pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi di masa mendatang.

Menjalankan mandat transisi energi, PLN pada tahun ini akan memaksimalkan pengembangan EBT di tanah air. PLN memanfaatkan seluruh potensi alam Indonesia menjadi sumber energi yang bersih. Sekaligus menguatkan kapasitas nasional.

“Dengan adanya tantangan transisi energi kami sudah petakan, kami siapkan strateginya mengubahnya menjadi peluang. Untuk memastikan Indonesia bukan hanya pasar produk EBT dari luar negeri. Tetapi justru ikut menjadi bagian dari produsen yang akan membawa nilai tambah bagi Indonesia,” tegas Darmawan.

Darmawan menjelaskan, PLN juga banyak mengadopsi teknologi dan keilmuan dari berbagai perusahaan terkemuka dunia. Benchmark yang telah dilakukan ke beberapa negara menjadi modal bagi PLN untuk mengembangkan perusahaan sehingga PLN bisa menjadi kebanggaan Indonesia.

“Sehingga ke depan dengan kesiapan PLN saat ini, maka tidak akan dalam waktu yang lama. Bukan hanya menjadi kebanggan Indonesia, tetapi menjadi top of the top company di dunia,” pungkas Darmawan. (Ila)

Pembebasan Lahan Underpass Juanda Belum Dilakukan

Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, Endar Sutan Lubis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memastikan akan melakukan pembangunan 2 underpass di Kota Medan pada tahun ini, keduanya adalah underpass simpang Jalan HM Yamin dan simpang Jalan Juanda.

Berbeda dengan underpass simpang Jalan HM Yamin yang pembangunannya tidak memakan lahan milik masyarakat sehingga tidak perlu dilakukan pembebasan lahan, underpass simpang Jalan Juanda harus melalui proses pembebasan lahan lebih dulu. Sebab, sebagian lahan masyarakat terdampak atas rencana pembangunan underpass simpang Jalan Juanda tersebut.

“Untuk underpass (Simpang) HM Yamin, tidak ada lahan (masyarakat) yang terdampak, sehingga tidak dilakukan pembebasan lahan. Sedangkan untuk underpass (Simpang) Juanda, akan dilakukan pembebasan lahan,” ungkap Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kota Medan, Willy Irawan, Rabu (7/6).

Dikatakan Willy, saat ini rencana pembebasan lahan tersebut sedang dalam proses. Nantinya, pembebasan lahan akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Sementara itu, dikonfirmasi, Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan, untuk pembangunan Underpass Jalan Juanda memang akan dilakukan pembebasan lahan.

“Untuk Underpass Juanda akan dilakukan pembebasan lahan,” jelasnya.

Namun, kata Endar, sampai saat ini Dinas PKPCKTR Kota Medan belum bisa melakukan pembebasan lahan tersebut. Pasalnya, Dinas SDABMBK Kota Medan belum memastikan secara jelas mana titik atau batas lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan.

“Jadi istilahnya itu ‘penggarisan’. Dinas SDABMBK belum melakukan penggarisan mana saja yang akan dibebaskan lahannya,” kata Endar.

Nantinya bila sudah dilakukan penggarisan, sambung Endar, pihaknya akan melakukan penghitungan luas lahan yang akan dibebaskan. Selanjutnya, akan dilakukan taksasi terhadap nilai lahan tersebut.

“Kami secara intens melakukan koordinasi dengan Dinas SDABMBK.
Infonya, konsultan meminta waktu satu bulan untuk melakukan penggarisan lahan tersebut,” sambungnya.

Dilanjutkan Endar, terkait sosialisasi kepada warga yang terkena dampak rencana pembangunan underpass simpang Jalan Juanda, telah dilakukan sosialisasi.

“Dan saat nanti sudah dipastikan mana titik batas lahan yang akan dibebaskan, maka akan disosialisasikan kembali. Artinya, akan ada sosialisasi sebanyak 2 kali,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas SDABMBK Kota Medan menargetkan pembangunan fisik 2 underpass di Kota Medan, yakni underpass simpang Jalan HM Yamin dan underpass simpang Jalan Juanda dengan anggaran multiyears yang bersumber dari APBD Kota Medan dengan total Rp400 miliar pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2023. (map/saz)

Lelang 5 Jabatan Eselon 2, Pemko Medan Tunggu Jawaban KASN

Kepala BKPSDM Kota Medan, Sutan Tolang Lubis - Istimewa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menanggapi kekosongan 5 OPD yang dipimpin pejabat setingkat eselon 2 di lingkungan Pemko Medan.

Guna mengisi kekosongan itu, Pemko Medan berencana segera melelang 5 jabatan eselon 2 tersebut. Untuk itu, Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Terkait hal dimaksud, kami masih berkoordinasi dengan KASN dalam rangka pengisian JPT Pratama,” ungkap Kepala BKPSDM Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, Rabu (7/6).

Dikatakan Sutan, pihaknya telah mengusulkan lelang kelima jabatan eselon 2 yang masih kosong tersebut. Dan saat ini, Pemko Medan masih menunggu jawaban dari KASN.

“Saat ini kami masih menunggu jawaban rekomendasi dari KASN,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan diminta untuk segera mengisi kekosongan 5 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di jajarannya. Sebab dikhawatirkan, kekosongan posisi kelima jabatan eselon 2 itu, akan mempengaruhi kinerja OPD tersebut.

Adapun kelima jabatan eselon 2 di lingkungan Pemko Medan yang masih kosong hingga saat ini, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau yang sering disebut Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemadam Kebarakan dan Penyelamatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan.

“Kami mendorong Pemko Medan untuk segera mengisi kelima jabatan eselon 2 yang masih kosong hingga saat ini,” tutur Abdul Rani, Selasa (6/6).

Untuk itu, Ketua DPC PPP Kota Medan itu, pun meminta agar Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat segera melelang kelima jabatan yang kosong tersebut.

Menurut Rani, melelang kelima jabatan eselon 2 tersebut sangat penting untuk segera dilakukan. Pasalnya, ketiadaan pejabat eselon 2 sebagai pejabat tinggi pratama yang memimpin OPD-OPD tersebut, akan membuat perangkat dimaksud tidak bekerja secara maksimal.

Sementara seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan diharapkan tidak hanya dapat bekerja secara maksimal, namun juga bisa bergerak cepat agar dapat mengikuti gerak cepat Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam merealisasikan program-program kerja yang ada.

“Kalau di dinas itu tidak ada kepala dimas definitifnya, bagaimana mungkin dinas tersebut bisa bergerak cepat seperti yang diharapkan Wali Kota. Kita ingin semua perangkat di Pemko Medan bekerja maksimal, untuk itu jabatan eselon 2 tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu yang lama, harus segera diisi,,” imbaunya.

Apalagi, lanjut Rani, dari kelima OPD dimaksud, 3 di antaranya merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, yakni Dinas PMPTSP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta RSUD dr Pirngadi Medan.

Selanjutnya, kinerja Dinas Pariwisata juga sangat penting untuk mendukung program kerja Wali Kota Medan dalam meningkatkan PAD Kota Medan dari sektor pariwisata.

“Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam menjaga inflasi dan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (map/saz)

Job Fair Mini di Kantor Camat Medan Barat, Disnaker Siapkan 1.165 Loker

LAMAR: Seorang warga saat melamar pekerjaan di satu stand perusahaan pada Job Fair Mini 2023 di Kantor Camat Medan Barat, Rabu (7/6) - Istimewa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), kembali menyelenggarakan Job Fair Mini 2023. Kali ini, ajang tersebut digelar di Kantor Camat Medan Barat, Jalan Budi Pembangunan No 1, Kelurahan Pulobrayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Rabu (7/6).

Pada job fair tersebut, sebanyak 1.165 lowongan kerja (loker) dari 13 perusahaan ternama disediakan bagi para pencari kerja. Job fair mini yang berlangsung selama satu hari itu, pun tampak langsung diserbu oleh ratusan pencari kerja yang sudah mengantre sejak pagi untuk mendaftar di Kantor Camat Medan Barat.

Sebelum melakukan pendaftaran, para pencari kerja diwajbkan untuk melakukan registrasi lebih dulu melalui aplikasi Siduta (Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan).

Usai meninjau job fair mini tersebut, Kepala Disnaker Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon mengatakan, event itu merupakan job fair mini yang ketiga. Sebelumnya, job fair mini telah digelar di Kantor Camat Medan Deli dan Kantor Camat Medan Helvetia.

“Job Fair Mini ini diselenggarakan untuk mendukung visi misi Bapak Wali Kota Medan dalam mengurangi angka pengangguran di Medan, khususnya bagi warga di Medan Barat, Medan Timur, Medan Perjuangan, dan juga Medan Kota,” ungkap Chandra.

Sama seperti Job Fair Mini sebelumnya, sambung Chandra, dalam Job Fair Mini yang diselenggarakan di Kantor Camat Medan Barat ini juga disiapkan loker bagi penyandang disabilitas.

“Tetap disediakan loker untuk penyandang disabilitas, karena Pak Wali Kota sudah berpesan agar penyandang disabilitas juga harus dapat diberdayakan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chandra juga mengajak seluruh perusahaan yang ada di Kota Medan untuk ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kegiatan Job Fair Mini yang digelar Disnaker Kota Medan.

“Kami ingin Job Fair Mini yang diselenggarakan di kantor camat ini, dapat langsung menjangkau masyarakat. Untuk itu ,kami berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berperan aktif dalam Job Fair Mini ini,” harap Chandra, yang didampingi Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Duma Gultom.

Sementara itu, seorang pencari kerja, M Dendy Triherda, mengaku sangat bersyukur dengan adanya Job Fair Mini yang diselenggarakan Disnaker Kota Medan tersebut. Menurutnya, program ini sangat membantu dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Medan.

“Job Fair Mini ini sangat bagus karena bisa mengurangi angka pengangguran di Medan, apalagi perusahaan yang ikut menawarkan lowongan kerja dari berbagai jurusan. Saya berharap job fair ini bisa digelar setiap hari,” harapnya. (map/saz)

Pasar Titi Kuning Juara Umum Pasar Terbersih se-Kota Medan

KIOS TERBERSIH: Seorang pedagang di Pasar Pusat Pasar, Rospita br Lubis, saat menerima penghargaan dari PUD Pasar Kota Medan, sebagai Kios Terbersih di Kota Medan - Istimewa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui PUD Pasar melakukan penilaian Pasar Terbersih se-Kota Medan pada tahun ini. Hasilnya, dari 53 pasar yang berada di bawah naungan PUD Pasar Kota Medan, Pasar Titi Kuning terpilih sebagai juara umum.

Total, penilaian dibagi atas 3 wilayah cabang. Untuk wilayah Cabang 1, juara pertama diraih Pasar Titi Kuning, peringkat kedua Pasar Sambas, dan tempat ketiga Pasar Pusat Pasar. Untuk wilayah Cabang 2, juara pertama diraih Pasar Padang Bulan, tempat kedua Pasar Sei Sikambing, dan posisi ketiga Pasar Peringgan. Sementara untuk wilayah Cabang 3, juara pertama diraih Pasar Sentosa Baru, posisi kedua Pasar Pendidikan, dan tempat ketiga Pasar Titipapan.

“Kita bagi 3 cabang, masing-masing cabang diambil 3 juara, total jadi 9 juara pasar terbersih. Dan dari 9 pasar itu, juara umum pasar terbersih diraih Pasar Titi Kuning,” ungkap Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno, Rabu (7/6).

Selain penilaian terhadap pasar terbersih, sambung Suwarno, PUD Pasar Kota Medan juga melakukan penilaian terhadap kios pedagang terbersih. Sama seperti penilaian pasar terbersih, penilaian kios terbersih juga dibagi dalam 3 wilayah.

“Hal ini dilakukan agar para pedagang dapat terpacu untuk menjaga kebersihan masing-masing kiosnya. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, seorang pedagang di Pusat Pasar Medan, Rospita br Lubis, yang meraih penghargaan penilaian kios terbersih di Kota Medan, mengaku, penghargaan ini sudah dia terima untuk kedua kalinya. Selain nama Rospita, masih terdapat 8 pedagang lainnya memperoleh penghargaan yang sama.

“Sehari-hari saya berjualan makanan dan ada juga toko lainnya. Saya sudah 30 tahun berjualan di Pusat Pasar Medan. Jadi walaupun hanya sebatas pedagang di sana, saya tetap konsisten menjaga kebersihan. Terutama di kios dan sekitaran kios saya,” kata Rospita.

Disebutkannya, dengan menjaga kebersihan kios dan sekitaran kios, tentunya akan membuat pengunjung nyaman.

“Saya lakukan itu memang tujuannya agar pengunjung merasa nyaman dengan kebersihan. Bahkan jalan di pusat pasar saya pernah buat bersih dengan membuat tempat sampah dari kotak untuk tempat sampah. Dulu saya lakukan sendiri itu, ternyata pejabat di Pusat Pasar itu memberikan nilai untuk saya,” sebutnya.

Menurutnya, masalah kebersihan itu datang dari diri sendiri. Sehingga bila terus berbuat baik, maka akan menjadi contoh dan akan diikuti oleh orang lain.

“Karena kita sudah kasi contoh baik. Kita pedagang ini bukan mau egois, mau uang saja. Tapi Kenyamanan para pengunjung juga harus kita jaga. Itu saja kuncinya,” pungkasnya, seraya berharap, PUD Pasar Kota Medan terus peduli pada pedagang. (map/saz)

1...1,5141,5151,516...15,759Page 1,515 of 15,759