Pemerintah akhirnya buka suara soal kongres PSSI yang ‘terbengkalai’ Jumat lalu (20/5). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengatakan, pemerintah kini berusaha mencari solusi terbaik dari opsi-opsi yang ada.
Menurut Andi, saat ini pemerintah menjalin komunikasi dengan semua pihak. Antara lain, komite normalisasi (KN), KONI/KOI, dan Kelompok 78. “Saya sudah bicara dengan Pak Agum Gumelar (ketua KN, Red) dan Bu Rita Subowo (ketua KONI/KOI, Red) serta berkomunikasi dengan Dubes di Swiss, FIFA, dan lainnya,” tutur Andi kepada Jawa Pos tadi malam. “Tujuan kami saat ini adalah jangan sampai ada sanksi dari FIFA. Tapi, saya belum bisa katakan opsi-opsi apa saja yang kini disiapkan. Semua masih terus kami kaji,” lanjutnya.
Salah satu hal yang saat ini dipikirkan, tambah mantan juru bicara kepresidenan tersebut, apakah mungkin PSSI menghelat kongres lagi secepatnya untuk melanjutkan kongres yang terhenti Jumat lalu. “Tapi, sebelum kongres, terlebih dulu perlu ada kesepakatan tertentu yang bisa diterima semua pihak dan tentu juga FIFA. Kalau tidak, pasti deadlock lagi,” beber Andi.
Agar ketegangan di antara pihak-pihak terkait yang sampai saat ini masih ada segera mencair, pemerintah juga berencana mempertemukan mereka di satu meja. “Pemerintah sebenarnya tidak mau campur tangan. Tapi, dalam situasi begitu, kami harus ambil inisiatif,” ungkap Andi.
Menteri dari Makassar itu menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah turun tangan dengan memberikan jalan agar reformasi PSSI bisa berjalan. Sayang, setelah jalan terbuka, yang ditandai dengan turunnya Nurdin Halid dari jabatan ketua umum PSSI, situasi malah makin runyam karena banyak kepentingan yang sulit dipertemukan. Menpora juga menampik anggapan beberapa pihak bahwa pemerintah lambat dalam menyikapi kemelut di PSSI sehingga saat ini kondisinya kian ruwet. “Sebenarnya, pemerintah sudah turun tangan. Tapi, soal memilih, pemerintah tentu tidak mau campur tangan,”katanya.(ali/c11/nw/jpnn)
