SUKOHARJO- Perburuan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di Sukoharjo rupanya belum berakhir. Densus terus mempersempit ruang gerak teroris di daerah ini.

Usai menangkap Heri Budiarto, 30, warga Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, di Desa Plumbon, Mojolaban, Kamis (12/5), kemarin pagi (13/5), tim berlambang burung hantu tersebut kembali menangkap Haryanto, 36, warga Dukuh Ledok, Desa Kenokorejo, Polokarto.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga di SMPN 6 Sukoharjo tersebut ditangkap di rumah dinasnya yang berada di lingkungan sekolah, sekitar pukul 09.30. Kepala SMPN 6 Sukoharjo Sri Harjani, mengakui jika salah satu pegawainya tersebut memang ditangkap petugas polisi.

Hal tersebut diketahuinya setelah mendapat laporan dari salah satu guru yang mengetahui kedatangan belasan petugas yang mengaku dari Mabes Polri.  “Saya hanya dilapori oleh Kepala TU yang ikut menyaksikan. Saya sendiri saat itu sedang rapat di SMPN 4 terkait kenaikan kelas,” ujarnya.

Dari laporan yang diterimanya, petugas datang selepas waktu istirahat. Mereka pun langsung menuju rumah dinas yang biasa digunakan Haryanto beserta keluarganya tinggal sehari-hari. Saat petugas mendatangi rumah Haryanto, lanjutnya, ada petugas yang datang ke kantor guru untuk mengajak guru ikut menyaksikan penangkapan. (vj/nan/jpnn)

JAKARTA- Menpora Andi Mallarangeng dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sepertinya masih bisa bernafas lega. Sebab, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berniat memanggil dan mengorek keterangan keduanya terkait kasus Wisma Atlet Sea Games Palembang 2011. Padahal dua orang tersebut sering disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Pak Wafid (Sesmenpora Wafid Muharam) selalu melaporkan semua tentang keuangan proyek Sea Games kepada pak Menteri (Menpora),” kata Erman Umar kuasa hukum Wafid kemarin (13/5). Dia menjelaskan laporan Wafid kepada Andi tersebut juga menyangkut tentang proyek Wisma Atlet. Yang meliputi tentang siapa pemenang tender dan dana yang dibutuhkan.

Meski Wafid sudah mengakui hal tersebut, KPK sepertinya belum bisa bertindak tegas. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya pihaknya tidak akan terpengaruh dengan kabar-kabar yang beredar di luar. Selain itu, dalam bertindak pihaknya tidak hanya berdasar pada pengakuan seseorang, tapi juga berdasarkan barang bukti.

Nah, terkait rencana pemanggilan Andi yang merupakan atasan langsung Sesmenpora, Johan pun dengan nada diplomatis mengatakan bahwa pihaknya belum berencana memanggilnya. “Bukan tidak memanggil, tapi belum,” kata Johan dengan nada tegas.  (kuh/jpnn)

JAKARTA- Persoalan yang dihadapi BUMN penerbangan, PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) seolah bertubi-tubi. Setelah pesawatnya kecelakaan di Kaimana, lalu diterpa isu pelanggaran pembelian pesawat, Merpati masih harus menyelesaikan masalah internalnya.

Saat ini manajemen Merpati sedang tidak solid. Wakil Direktur Utama Merpati, Adhy Gunawan diketahui telah mengajukan pengunduran diri kepada pemegang saham sejak awal bulan April. “Tapi pengunduran dirinya tidak kami kabulkan. Sebab, kami ingin ada penguatan di dalam manajemen Merpati,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar dikantornya kemarin (13/5).

Mustafa mengaku sudah menerima permohonan pengunduran diri Wakil Direktur Utama Merpati, Adhy Gunawan, dan pemerintah telah mengambil keputusan tentang hal itu. Menurut dia keputusan itu diambil setelah pihaknya memanggil Adhy Gunawan untuk mendengar penjelasan tentang rencana pengunduran diri. “Alasan Adhy yang ingin fokus menjadi pelatih penerbangan kurang pas,”  kata dia.

Oleh karena itu Kementerian BUMN selaku pemegang saham Merpati menolak pengunduran diri tersebut. “Tadi saya sudah sepakat dengan Dirjen Perhubungan, jadi nanti Wadirut Merpati akan aktif lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait perkembangan musibah jatuhnya pesawat MA-60 di Papua , Mustafa mengaku sudah mendapat laporan dari manajemen Merpati. Dia menjelaskan, bahwa para penumpang pesawat yang dibeli dari Xian Aircraft itu akan mendapat asuransi.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja (Sekar) Merpati, Purwatmo dan Ketua I, Indra Topan gara-gara memberikan pernyataan ke media.  Purwatmo menceritakan bahwa pemecatan itu muncul setelah Ketua I mengungkapkan kondisi Merpati kepada media.(owi/jpnn)

JAKARTA – Mulai hari ini, para pegawai negeri sipil (PNS) bisa menikmati hari libur yang panjang. Pemerintah menetapkan, hari Senin (16/5) lusa, sebagai cuti bersama. Itu terkait posisinya yang diapit dua hari libur alias harpitnas.

Dua hari libur itu adalah Minggu (15/5) dan Selasa (17/5) yang merupakan Hari Raya Waisak Tahun 2555. Dengan begitu, selama empat hari terhitung mulai hari ini hingga Selasa (17/5), mereka akan menikmati libur.

Keputusan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara SKB No. 2/ 2011/ Kep. 120/ Men/ V/ 2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 tertanggal 13 Mei 2011.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengoordinasikannya dengan kementerian PAN dan pimpinan instansi masing-masing. Namun dia menyebutkan, hari libur itu bersifat fakultatif.

“Ini sifatnya fakultatif, karena tidak semuanya. Tentu bagi yang memiliki tugas-tugas tertentu tidak dianjurkan untuk menggunakan hari tersebut sebagai hari libur,” papar Agung di komplek Istana Presiden, kemarin (13/5).

Mantan ketua DPR itu mencontohkan bagi mereka yang bekerja memberikan pelayanan umum, seperti di rumah sakit dan jasa angkutan transportasi.
“Saya kira mereka tetap bekerja seperti biasanya. Tentu hal ini dalam pelaksanaannya bisa dikordinasikan oleh pimpinan instansi masing-masing,” terang Agung.

Terkait dengan harpitnas di tanggal lain yang tidak ditetapkan sebagai cuti bersama, Agung mengatakan, hal itu terkait dengan kebijakan. “Kami tidak membanding-bandingkan dengan hari lain, tapi kebijakan tanggal 16 ini diberikan peluang (libur),” katanya. Namun hal itu juga disertai dengan catatan. “Pegawai yang memanfaatkan hari libur, silakan. Nanti dihitung cutinya,” tutur wakil ketua umum Partai Golkar itu.(fal/jpnn)

JAKARTA- Menjelang pengumuman kelulusan siswa SMA dan MA tahun ajaran 2010/2011, Kemendiknas merilis data kelulusan Ujian Nasional (UN) para siswa di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 1.450.498 siswa atau sekitar 99,22 persen setingkat SMA dan MA dinyatakan lulus UN dari total 1.461.941 siswa.

Sementara jumlah siswa yang dinyatakan gagal dalam UN sebanyak 11.443 siswa. Menurut Mendiknas Mohammad Nuh, tingkat kelulusan tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

“Tahun 2010 jumlah siswa SMA/MA yang lulus sebanyak 1.368.938 anak atau sekitar 89,93 persen. Jumlah siswa yang tidak lulus juga mengalami penurunan, tahun kemarin yang tidak lulus mencapai 153.257 siswa atau sekitar 10,07 persen,” papar Nuh, dalam konferensi pers di ruang sidang, gedung Kemendiknas, kemarin (13/5).

Nuh melanjutkan, terkait peringkat kelulusan UN, provinsi Bali meraih ranking tertinggi dengan rerata nilai UN 8,31. Sementara posisi paling buncit diduduki Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai rerata UN hanya 6,13. Sementara Provinsi Jawa Timur berada di posisi lima dengan rerata nilai UN 7,86,  sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat dua. Provinsi DKI  berada di posisi ketiga belas berada di bawah Provinsi Maluku.

Meski tingkat kelulusan mengalami peningkatan, mantan Rektor ITS tersebut menyatakan masih ada sekolah yang keseluruhan siswanya tidak lulus. Total ada lima SMA yang seratus persen siswanya dinyatakan gagal dalam UN. Kelima sekolah tersebut tersebar di DKI Jakarta dengan jumlah siswa tidak lulus sebanyak tujuh orang, Simeulue, Aceh (26 siswa), Jambi (2 siswa), Kian Darat, Maluku (48 siswa), Urei Fasei, Papua (64).

“Ini satu sekolah solider semua siswanya. Jadi satu tidak lulus, yang lain juga ikutan,” canda Nuh tanpa mau menyebutkan nama-nama sekolah tersebut.
Nuh memaparkan, saat ini, nilai UN para siswa tersebut dalam proses pengiriman ke sekolah masing-masing. Hasil nilai UN tersebut akan dibahas dalam rapat bersama di setiap satuan pendidikan. Karena itu, hasil UN belum menjamin kelulusan seseorang.

“Lulus UN belum tentu lulus sekolah. Tiap satuan pendidikan masih akan melihat beberapa hal. Misalnya semua program sudah diikuti, apakah berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta ujian nyanyi atau muatan lokal lainnya lulus atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, untuk hasil kelulusan UN para siswa SMK, sebanyak 938.043 siswa dari total 942.698 siswa. Sementara jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 4.655 siswa. Tingkat kelulusan siswa SMK paling tinggi berada di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tingkat kelulusan terendah berada di provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut rencana pengumuman kelulusan akan dilakukan di masing-masing sekolah, pekan delan.

Nuh menjanjikan usai pengumuman kelulusan, pihaknya akan segera menganalisis hasil kelulusan, terkait tingkat kelulusan, hingga tingkat kesulitan soal. “Minggu depan kita lakukan depth analysis. Kita lihat semua, tujuan dari UN kan sebagai peta untuk lakukan perbaikan. Jadi nanti dievaluasi apakah bertambah baik, kalau berubah dimananya,” imbuh dia. (ken/jpnn)