25 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15284

Terbukti, Kadishubsu Harus Dicopot

Soal Pungli Jembatan Timbang

MEDAN- Karena diduga menerima hasil pungutan liar (pungli) di jembatan timbang sebesar Rp300 juta per bulan, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Razali, Kamis (21/4) lalu diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejatisu). Dari pemeriksaan tersebut, bukan tidak mungkin Razali bisa menjadi tersangka dalam perkara pungli di jembatan timbang tersebut.

Jika ternyata dari hasil penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu tersebut benar, sikap dan tindakan apa yang semestinya diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho?

Menjawab hal ini, salah seorang anggota Komisi D DPRD Medan Muhammad Nasir menyatakan dengan tegas, jika hal tersebut terbukti benar disertai dengan data dan bukti hukum yang jelas, mau tidak mau Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk mengganti atau mencopot jabatan kepala dinas dari Razali.

“Yang pertama, ini harus menjadi perhatian serius bagi Plt Gubsu, yang kemudian dijadikan bahan masukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Seandainya dalam penyelidikan tersebut, akhirnya memberikan sebuah kebenaran maka langkah yang tepat adalah mengganti atau mencopot jabatan kepala dinas dari yang bersangkutan,” tegasnya.

Dijelaskannya, hal seperti itu juga harus diberlakukan terhadap kepada semua jajaran SKPD lainnya, agar sikap dan tindakan seperti itu tidak terulang lagi. Karena secara otomatis, sikap dan tindakan seperti itu juga membuat nama baik kepala daerah juga tercoreng. “Secara otomatis seperti itu. Maka hal seperti ini jangan terulang lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut Maratua Siregar mengatakan, persoalan hukum yang terjadi itu tidak serta merta bisa menjerat Kadishub Sumut. “Itu prilaku petugas di lapangan, wajar kalau dimintai keterangan,” katanya. (ari)

Belum Ingin Pensiun Dini

Mohammad Amari menjalani hari-hari terakhir sebelum benar-benar lepas dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). Jaksa kelahiran Kediri, 8 Januari 1954  itu  sempat ngantor di Gedung Bundar,  Kamis (21/4).

Apakah sedih dengan pencopotannya sebagai JAM Pidsus? “Apa saya terlihat nangis,” ujar Amari, lantas tersenyum kecil. Mantan JAM Intel itu mengatakan bahwa jabatan ada masanya. Karena pimpinan sudah mengakhiri masa pengabdian Amari, mau tidak mau dia harus legawa. Posisi dia digantikan Andhi Nirwanto yang sebelumnya menjabat sekretaris JAM Pidsus.

Saat ini Amari juga belum punya rencana mengajukan pensiun dini dari korps Adhyaksa. “Sampai hari ini saya memang belum berpikir untuk mundur. Tapi, bukan berarti saya tidak akan mundur lho ya,” katanya. (aga/c4/nw/jpnn)

Ratusan Karyawan Masih Mengungsi

PALEMBANG- Pascabentrok warga lima desa, salah satunya Des Sungai Sodong dengan satpam PT Sumbar Wangi Alam (SWA), kondisi perkebunan sudah terkendali. Dua peleton anggota Brimob berhasil menguasai kebun, namun ratusan karyawan PT SWA masih mengungsi di perusahaan sekitar.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Hasyim Irianto menggunakan helikopter langsung memantau lokasi yang menewaskan tujuh orang, dua warga dan lima dari pihak perusahaan. “Kita sudah olah TKP. Warga sudah berada di desa masing-masing. Situasi aman terkendali,”katanya kepada Sumatera Ekspres (grup Sumut Pos), kemarin (22/4).

Hingga kemarin, pengamanan perkebunan berlangsung ketat. Anggota brimob terus menyisir lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. “Kita baru tadi pagi (kemarin, Red) bisa memasuki lokasi. Kita temukan lima jenazah dari pihak perusahaan,” kata Hasyim.

Seperti diketahui, Kamis (21/4) lalu, terjadi bentrok antara warga Desa Sungai Sodong dengan satpam PT SWA. Sebelumnya, antara warga dengan perusahaan memang saling klaim lahan seluas 1.200 hektar. Warga menilai itu lahan plasma, sementara perusahaan menganggapnya sebagai inti. (mg41/jpnn)

Sesmenpora Dijerat Pasal Penerimaan Suap

Ditahan KPK, Tenteng Sajadah dan Al Quran

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus penyuapan pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang yang melibatkan Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Wafid Muharam. Setelah memriksa secara maraton, kemarin (22/4) KPK menetapkan anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu sebagai tersangka dan langsung menahannya di Rutan Kelas I Cipinang.

“Kalau tertangkap tangan sudah pasti tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin kepada para wartawan kemarin (22/4). Selain Wafid, MUI dan MRM (kemarin disebut R) yang juga tertangkap tangan sudah berstatus tersangka.

Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih dari 20 jam, tadi malam sekitar pukul 20.00 Wafid digelandang petugas KPK ke Rutan Cipinang. Di sanalah Wafid ditahan. Seperti saat kali pertama tiba di KPK Kamis (21/4) malam lalu, ketika keluar untuk digiring ke Rutan Cipinang, Wafid terus menggenggam erat sajadah merah dan Alqur-an miliknya. Dia pun hanya tersenyum kecil ke arah para wartawan yang meliputnya di KPK.  “Alhamdulillah, alhamdulillah,” ucapnya singkat lalu masuk ke mobil tahahan.

Menurut juru bicara KPK Johan Budi, penahanan terhadap Wafid itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. “Kami akan menahanannya sampai 20 hari kedepan,” kata Johan di gedung KPK, tadi malam.

Seperti yang diketahui, KPK menangkap Wafid di kantornya lantai 3 Gedung Kemenpora jalan Gerbang Pemuda No 3 Senayan. Dia tertangkap tangan sedang menerima transaksi suap dari dua orang berinisial MRM dan MUI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, dua orang tersebut adalah penyuap dan penghubung. MUI diketahui bernama lengkap Mohammad El Idris. Idris diketahui merupakan seorang petinggi perusahaan PT Duta Graha Indah Tbk yang merupakan rekanan pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang. PT DGI sendiri beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sedangkan MRM diketahui seorang broker yang menjadi penghubung antara Idris dengan Wafid. Nama lengkap MRM adalah Mirdo Rosalina Manulang. Kata Johan, KPK juga akan melakukan penahanan terhadap Idris dan Rosalina di tempat yang berbeda. Idris diinapkan di Rutan Salemba, sedangkan Rosalina dititipkan di Rutan Pondok Bambu.

Kemarin, Johan juga menerangkan bahwa brang bukti yang ditemukan KPK dalam proses penyuapan itu ternyata lebih dari Rp2 miliar. Menurutnya, tiga lembar cek yang disita nilainya mencapai Rp3,2 miliar.  Ditanya tentang kemungkinan adanya tersangka baru, Johan pun belum bisa memastikan.

Yang jelas, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut. Sumber lain di KPK mengatakan, hingga sore kemarin lembaga antikorupsi tersebut kembali menggeledah ruang kerja Rosalina di kawasan Warung Buncit Jaksel.

Wafid diancam dengan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Idris dan Rosalina sebagai pihak diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (aam/jpnn)

——–

Kalau Salah Ya Salah…

Menpora Andi Mallarangeng langsung mengadakan jumpa pers terkait kondisi ini meskipun kemarin (22/4) adalah hari libur. Bertempat di media centre Kemenpora, Andi menegaskan bakal mendukung penuh proses pengusutan masalah korupsi yang melibatkan sekretarisnya.

“Saya kaget dan sedih mendengar ini. Tetapi, kami dan jajaran kemenpora siap bekerja sama penuh dengan KPK untuk mengusut tuntas masalah ini,” katanya.

Pria asal Makassar tersebut menilai bahwa terkuaknya dugaan kasus korupsi terkait SEA Games ini dapat menjadi pembelajaran bagi jajaran Kemenpora. Dia berharap agar ke depan, norma yang ada dapat dipatuhi, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Agenda pemberantasan korupsi di negara ini harus tetap berjalan demi good governance. Kami akan terbuka agar segera jelas masalahnya,” terang Andi.

Sampai saat ini, dia mengaku belum berkomunikasi dengan Wafid. Alasannya, Andi tidak ingin mengganggu proses-proses penyelidikan yang sedang berjalan. dia menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya ke KPK.

Mantan juru bicara kepresidenan tersebut tidak ingin mencuatnya kasus ini menghambat kinerja kementerian yang dipimpinnya. Selanjutnya, Andi memeparkan segera melakukan konsultasi dengan pihak kementerian pemberdayaan aparatur negara  (KemenPAN) dan BPKP.

“Saya akan bertemu untuk membahas prosedur-prosedur agar fungsi keorganisasian kami masih bisa berjalan setelah sesmenpora tidak ada,” ucapnya.

Melihat status Wafid yang sudah menjadi tersangka, Andi berujar jika kemungkinan besar  bakal ada pelaksana tugas (plt) untuk menjalankan fugnsi vital di keorganisasian tersebut. Hanya, untuk prosesnya dia belum tahu benar karena itu akan dibicarakan dengan Menpan terlabih dahulu.

Dia juga memastikan bahwa kasus ini tidak akan mengganggu persaipan SEA Games yang saat ini dilakukan. Meskipun korupsi yang dilakukan terkait dengan wisma atlet di Palembang, Andi menjamin pembangunan tertap berjalan sesuai dengan rencana awal. (aam/jpnn)

Pungut Retribusi Kebersihan tak Pakai Seragam

085360812xxx
Kepada Kadis Kebersihan kenapa anda membiarkan petugas pengutip retribusi sampah berpakaian bebas dan tanpa tanda pengenal? saat ini banyak penipuan menyaru petugas suatu instansi, bagaimana kalau warga tertipu? mana pengawasan dan kontrol anda pada anggota anda?

Jangan Dilayani
Terimakasih informasinya, kami sampaikan kepada warga untuk tetap berhati-hati. Tapi, kami ingatkan untuk membayar retribusi sampah kepada petugas yang mengenakan pakaian dinas berwarna kuning dan dilengkapi tanda pengenal. Bila warga menemui atau ada yang mengaku petugas tapi tak mengenakan pakaian seragam dan tanpa tanda pengenal, sebaiknya jangan dilayani.

Kami berharap segera laporkan kepada kami di Dinas Kebersihan Kota Medan, dengan membuat laporan secara terperinci, seperti waktu kejadian, alamat dan tempatnya.
Lebih lanjut, kami ingatkan kepada warga. Apabila masyarakat melihat tumpukan sampah pada pukul 17 sampai dengan 22.00, sebaiknya segera melaporkannya kepada kami melalui program Posko Ambulance Sampah di Nomor Telp : 061-8458994. Kami segera wujudkan Medan Bersih.

Pardamean Siregar
Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan

—–

Dinas Kebersihan Harus Tegas
Pelayanan kebersihan di Kota Medan harus terwujud dengan baik, sehingga kota terbesar ketiga ini mampu menghilangkan sebagai kota terjorok golongan kota metropolitan.

Tapi, khusus untuk pelaksanaan pungutan retribusi sampah yang petugasnya tak dilengkapi tanda pengenal maupun pakaian seragam, tentunya hal inilah yang membingungkan warga. Untuk itulah, Dinas Kebersihan harus tegas untuk menindak atau memberikan sanksi kepada petugas di lapangan bila tak mengenakan pakaian seragam dan bad tanda pengenal.

Ketegasan itu, bisa dibuat dengan sistem setiap kecamatan ada pengawas untuk para petugas.
Pengawas inilah yang bisa memberikan sanksi kepada para petugas pemungut retribusi sampah di rumah warga.

Ahmad Arif SE MM
Anggota Komisi D DPRD Medan

Ubah Sistem Traffic Light

081388060xxx
Trafic light di simpang perempatan jalan Asrama Haji Medan, menuju Polonia atau menuju Jalan Titi Kuning, kalau bisa dirubah untuk hidup lampu hijaunya satu, dan satu jalan saja biar tidak sering terjadi kemacetan dan kecelakaan dikarenakan lampu hijau yang hidup dua arah

Kami Pertimbangkan
Terimakasih informasinya, kami segera mengkaji masukan dari pengirim SMS ini. Kami dari Dinas Perhubungan tetap membuat solusi dari setiap masalah atau masukan yang ada. Intinya, kami tetap berjuang untuk menghilangkan titik kemacetan di Kota Medan.

Armansyah Lubis
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan

Jalan Asrama Haji Makin Padat

081388060xxx
Kondisi jalan di depan Asrama Haji Medan sudah tidak layak lagi untuk keadaan sekarang, sudah harus ada pelebaran jalan dengan memotong taman pemisah jalan minimal 1 meter, kiri kanannya dikarenakan sudah banyak pengguna jalan yang berasal dari tumbuhnya perumahan-perumahan baru di daerah johor sehingga jalanan macet.

Kami Buat Kajian
Terimakasih sarannya, kami dari Pemko Medan akan mempertimbangkannya, kemudian terlebih dahulu kami melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga akan melakukan kajian, selanjutnya dibahas lintas instansi di Pemko Medan. Selanjutnya, jalan tersebut merupakan jalan nasional, sehingga kami akan koordinasikan dengan Departemen Pekerjaan Umum.

Ir Syiful Bahri
Sekda Medan

Bom Diatur Meledak Saat Misa Paskah

  • Kapolri: Paket Bom Serpong Terkait Bom Buku
  • Tangkap 19 Orang, TNI-Polri Siaga Satu

JAKARTA-Kekhusyukan perayaan Hari Raya Paskah umat kristiani terganggu oleh teror bom. Kemarin (21/4), ditemukan paket bom tidak jauh dari Gereja Christ Cathedral, Gading Serpong.

Paket bom yang ditemukan di Serpong berukuran cukup besar, sekitar 150 kilogram. Materialnya potasium klorida, bahan peledak berdaya ledak rendah yang lazim ditemukan dalam bom-bom yang dibuat kelompok Poso.
Meski daya ledaknya rendah, karena diletakkan di jalur pipa gas alam, diperkirakan ledakannya akan mampu mencapai 250 meter, atau mampu membakar gereja Christ Chatedral yang berjarak sekitar 100 meter. Polisi menduga bom akan diledakkan pada saat misa Jumat Agung hari ini (22/4), karena bom dipasang dengan pengatur waktu (timer) dengan hitung mundur pukul 09.00. “Ini bom rakitan yang besar dan dipersiapkan untuk misa Paskah,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam tadi malam.

Rangkaian bom ditemukan setelah polisi kemarin subuh membekuk sembilan belas terduga pelaku teror bom buku di Bekasi dan Jakarta Timur. “Ini pengembangan penangkapan orang-orang yang terduga pelaku, mereka satu jaringan dengan bom buku,” katanya.

Penangkapan dilakukan setelah Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror melakukan pengintaian sejak tiga pekan silam. Salah satu yang diintai adalah empat terduga teroris yang tinggal di rumah kontrakan di Rawadas, RT 001/03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mereka adalah Kalsum, Wari, dan Mugi. Satu terduga lain, Darto, ditangkap di rumah kontrakan sekitar 100 meter dari kontrakan pertama. Mereka mengaku bekerja sebagai pedagang burger, pedagang mainan anak-anak, dan bubur sum-sum.

Menurut keterangan Zen Aminudin, tetangga para terduga teroris, ada dua orang yang diduga anggota Densus yang mengontrak rumah di depan kamar tersangka. Mereka mengaku sebagai satpam. “Mereka bilang kerjanya nangkapin dan nagih-nagih. Terus saya bilang, oh debt collector,” katanya.
Selain mengamankan empat orang, polisi juga menyita sejumlah barang-barang dari dalam rumah kontrakan. “Polisi membawa satu tas koper dan tas lain berukuran kecil,” katanya.
—
Pipa Gas Kembali Beroperasi

Setelah sempat ditutup selama 12 jam, jalur pipa gas alam cair milik  PT Perusahaan Gas Negara, Tbk tadi malam kembali beroperasi. Penyaluran gas kembali dilakukan setelah tim Gegana Polda Metro Jaya menyelesaikan penjinakan sejumlah bahan peledak sekitar pukul 18.00.

“Sudah kami nyalakan. Tadi pagi memang dimatikan suplai gas ke tiga gedung vital,” kata Kepala Penjualan PT Perusahaan Gas Negara, Rindang Triono di lokasi kejadian.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT PGN Wahid Sutopo menambahkan, sesuai prosedur operasi standar, begitu ada ancaman keamanan terhadap pipa, pengiriman gas langsung dihentikan dan tekanan dikurangi.

Jika kondisi sudah aman, barulah gas dialirkan lagi. “Syukurlah, sekitar pukul 18.00 tadi sudah dinyatakan aman, jadi gas kembali dialirkan,” ujarnya ketika dihubungi JPNN tadi malam (21/4).

Pada pukul 11.30 WIB, PT PGN mendapat laporan dari Kepolisian bahwa ada paket mencurigakan yang diduga bom. Karena itu, beberapa saat kemudian, aliran gas melalui pipa langsung dihentikan.
Terkait adanya dugaan serangan bom pada pipa, lanjut Wahid, PGN akan menjalin koordinasi lebih intens dengan pihak Kepolisian. Untuk mengevakuasi bom, tim Gegana menggunakan robot dan menutup kawasan yang mengarah ke perumahan Telaga Gading, Serpong, Tangerang Selatan, dalam radius satu kilometer.

Siaga Satu

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, paket bom di Serpong tersebut memiliki keterkaitan dengan teror bom buku belum lama ini. Kapolri bahkan menyebut telah menangkap pelaku yang terkait dengan dua aksi teror itu. “Telah tertangkap 19 tersangka berkaitan dengan masalah kasus bom buku dan termasuk tadi yang ada di Serpong,” kata Timur usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bidang Polhukam di Kantor Presiden, kemarin sore.

Ratas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mendadak dilakukan menyikapi aksi teror yang belakangan muncul. Selain Kapolri, ikut dalam ratas adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala BNPT Ansyaad Mbai, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, dan KSAU Marsekal Imam Sufaat. Selain itu juga ada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris.

Meski menyatakan ada keterkaitan, menurut Timur, pihaknya masih mendalami lagi temuan bom di Serpong tersebut. “Untuk melihat secara utuh perlu penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” kata Timur. Dia juga belum membeber peran 19 orang pelaku teror tersebut.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai mengungkapkan, bom yang ditemukan di Serpong itu kuat diduga memang ditujukan ke gereja Christ Cathedral, Gading Serpong. “Semua yang ditangkap itu adalah tersangka bom buku yang sekaligus merencanakan bom di gereja,” bebernya.

Namun Ansyaad belum mau bicara lebih jauh keterkaitan dengan bom bunuh diri di Cirebon. Hasil olah TKP belum menunjukkan adanya kaitan. “Tapi kalau ditarik kepada motif, itu kemungkinan akan terlihat keterkaitan itu, karena ini kan gerakan radikal. Gerakan radikal itu ada korelasi, ada mainstream yang besar, sudah belasan tahun, sejak tahun 1999,” urainya.

Menurut dia, dalam gerakan radikal sepertinya tidak ada hubungan. “Tapi tokoh-tokoh tiap kasus pasti ada kaitan dengan tokoh mainstream ini,” ucap Ansyaad. Dia menyebut beberapa nama, seperti Hambali, Umar Patek, dan Abu Bakar Baasyir. “Mereka kelihatan terpisah di tiap kasus, tapi di level tertentu bisa bersatu. Contohnya di Aceh itu,” sambungnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Presiden telah menerima laporan terkait dengan pengungkapan aksi teror tersebut. Presiden menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk bersinergi melakukan pengamanan. “TNI dan Polri siaga satu di semua tempat, khususnya mulai nanti malam, besok pagi, dan lusa menyongsong Hari Raya Paskah,” katanya.

Selanjutnya, kata Djoko, peringatan hari besar agama, tempat ibadah, tempat-tempat wisata, dan kedutaan besar negara lain akan menjadi perhatian. “Peningkatan kewaspadaan dan kerjasama intensif aparat intelijen setiap tingkatan,” katanya lantas menyebut perlunya partisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang mencurigakan. “Jika ada yang mencurigakan segera laporkan ke aparat terdekat,” imbaunya. (wan/kin/owi/jpnn)

DPRD Tolak Grand Design Pemekaran

Sumut Pantas Jadi 3 Provinsi

MEDAN- Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan grand design pemekaran daerah. Nah, Sumut mendapat satu jatah provinsi pemekaran dan dua kab/kota pemekaran.
Grand design yang diluncurkan pemerintah pusat tersebut, tidak serta merta diterima masyarakat Sumut khususnya anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut. “Itu kan versi pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI sebatas aturannya saja,” ujar Marasal Hutasoit, anggota Pansus Pemekaran DPRD Sumut, Kamis (21/4)

Pansus Pemekaran DPRD Sumut merujuk UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2007 tentang pemekaran wilayah. Dalam dua aturan itu, tidak ada penjelasan mengenai pembatasan berapa yang akan dimekarkan. “Kalau memang seperti berarti harus ada aturan baru atau aturan yang ada direvisi,” tukas Marasal lagi.

Di meja Pansus pemekaran DPRD Sumut, daerah yang akan dimekarkan adalah Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli (Protap) dan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra).

Sementara untuk kabupaten/kota yakni, Kabupaten Simalungun akan dibagi dua yakni, Kabupaten Simalungun Hataran (Simalungun Bawah) beribukota di Perdagangan dan Simalungun Induk (Simalungun Atas) dengan ibukota Raya. Kabupaten Langkat dibagi tiga yaitu Langkat Hulu, Teluk Aru dan Langkat Induk, sedangkan Kabupaten Madina akan dibagi dua menjadi Kabupaten Pantai Barat dan Kabupaten Madina.

“Untuk Kabupaten Madina dan Teluk Aru, berkasnya sudah di DPR RI. Untuk provinsi, masih dalam pembahasan,” beber politisi Fraksi PDS tersebut.

Anggota Pansus Pemekaran DPRD Sumut lainnya Sopar Siburian juga memberikan penilaian yang sama terhadap grand design pemekaran tersebut.

“Untuk Sumtra dan Protap, saya pikir wajar kalau dua rencana provinsi baru tersebut disetujui. Kalau Nias, menurut saya belum saat ini. Mungkin beberapa waktu lagi, karena hal itu memandang di Nias juga ada beberapa daerah pemekaran yang saat ini belum mandiri. Jadi, grand design dari pemerintah itu harus dong disertai ukurannya apa,” paparnya.

Untuk kabupaten/kota di Sumut lain yang layak untuk dimekarkan yakni Kota Berastagi di Kabupaten Karo.
Menurut politisi Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini, Kabupaten Karo untuk dimekarkan ditinjau dari aspek pariwisata dan objek pertanian serta perkebunan. Dimana dengan kondisi saat ini tidak maksimal untuk memberdayakan potensi itu.

“Pansus Pemekaran sepakat akan merekomendasikan dua provinsi baru dan tiga kabupaten/kota baru. Dalam kajiannya, Pansus adalah untuk menilai atau mengkaji urgensi dari pemekaran itu terhadap kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Terkait dari dua usulan provinsi baru dan tiga kabupaten/kota, pria yang juga anggota Komisi E DPRD Sumut ini menilai, keputusan tersebut berada di tangan DPR RI dan Presiden.

“Untuk Protap, sebenarnya sudah ada Amanat Presiden (Ampres) nya, hanya tinggal dibahas di Komisi 2 DPR RI. Kalau untuk Sumtra, harus dibahas lagi di Komisi 2 DPR RI dan dikonsultasikan kepada presiden,” ungkapnya.
Marasal Hutasoit yang juga Anggota Komisi A DPRD Sumut bidang pemerintahan ini memandang, latar belakang keluarnya grand design itu karena pemerintah pusat hanya memikirkan kemampuan keuangan pusat saja, tidak pernah memikirkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Kalau Sumut dinilai hanya layak dimekarkan satu provinsi dan dua kabupaten/kota alasannya apa? Saya pikir, Sumut malah bisa dimekarkan jadi delapan provinsi.

Marasal Hutasoit juga mengkritik kebijakan mengevaluasi daerah pemekaran selama tiga tahun yang bisa berbuntut penggabungan daerah pemekaran dengan daerah induk. Tapi sampai sekarang, pemerintah pusat tidak pernah menganulir daerah yang telah dimekarkan, karena tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Itu tidak pernah ada. Jadi, saya pikir itu hanya grand design yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Sumut saja,” tegasnya.(ari)

Hari Terakhir UN, Soal Salah Cetak

Usai Ujian, Konvoi ke Berastagi

MEDAN-Pada hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, Kamis (21/4), masih ditemukan kendala yang mengganggu pelaksanaan ujian, antara lain kekurangan soal dan adanya naskah soal yang salah cetak. Hal itu ditemukan di SMA Negeri 13 Medan di Jalan Brigjen Zein Hamid, KM 7 Titi Kuning, Medan Johor. Di sekolah ini ditemukan naskah soal UN mata pelajaran fisika untuk siswa jurusan IPS. Sebaliknya, siswa jurusan IPS justru menerima naskah soal fisika.

“Jadi repot Bang, naskah soal UN sering kurang. Di hari terakhir UN inin
malah ada soal yang tertukar dan salah cetak,” ujar Muhammad Sadri, siswa kelas XII 3 IPA SMAN 13 Medan, kemarin di sekolahnya.

Kepala Sekolah SMAN 13 Medan, Sutrisno, membenarkan ada beberapa kendala dalam empat hari pelaksanaan UN tahun ini. “Kendala kita sama seperti yang dialami sekolah lain, kekurangan naskah soal. Tapi semua lancar saja,” ujarnya.

Usai ujian, sejumlah peserta merayakannya dengan coret-coretan seragam sekolah dan konvoi kendaraan bermotor. Mereka menggunakan spidol, stabilo dan cat semprot.

Pelajar Methodis 1 yang beralamat di Jalan Hang Tuah Medan melakukan aksi itu di luar sekolahnya. Mereka saling mencoret seragam dan membubuhkan tandatangan di seragam rekan-rekannya di simpang Jalan Sudirman tak jauh dari sekolahnya.

Menurut David Elton (17), siswa Kelas III SMA Metodhis 1 Medan, coret-coretan yang mereka lakukan hanya untuk menghilangkan ketegangan selama UN. Ia merasa yakin lulus UN. “Aku yakin dengan jawaban-jawaban, pasti lulus,” ujar remaja yang mengaku tinggal di Jalan Karakatau.
David juga tidak menerima bocoran jawaban UN selama ujian berlangsung. “Nggak ada itu, bang. Itu murni hasil belajar. Sejak semester II aku sudah mengikuti bimbingan belajar,” kata David yang menargetkan akan mencoba testing di USU nantinya.
Alexander (17), siswa SMA Metodhis 1 lain, merasa pantas lulus karena soal-soal UN yang dijawabnya masih standar pelajaran yang diterimanya selama ini. “Bisa terjawab semua, saya yakin akan lulus,” cetus Alex dengan senyuman. Remaja ini berniat mencoba masuk Institut Teknologi Surabaya di Surabaya.
Demikian juga dengan Bisron Gurning (19) yang optimis menunggu hasil UN. “Yakin banget saya lulus, Bang,” tuturnya.

Tak lama melakukan coret-coretan, dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat puluhan pelajar meninggalkan lokasi. “Belum tahu mau ke mana Bang. Rencananya mau makan-makan,” ujar Bisron sambil berlalu bersama temannya.

Tetapi konvoi pelajar SMA Negeri 1 Medan membuat mereka berurusan dengan pihak kepolisian. Saat melintas di Jalan Sudirman, kemarin siang, konvoi sepeda motor dan mobil pelajar ini dihentikan petugas Sat Lantas Polresta Medan. Mereka ditilang karena melakukan konvoi tanpa ada izin dan tidak memiliki kelengkapan berkendara seperti helm serta Surat Izin Mengemudi (SIM). “Mereka tidak ada SIM nya dan konvoi tidak ada izinya,” tukas seorang  petugas.

Wulan (17), seorang pelajar yang ikut di mobil yang ditilang mengatakan, mereka hendak pergi ke pemandian di daerah Brastagi. “ Setelah 3 tahun belajar dan UN selesai, Kami mau mandi-mandi,” tukasnya.
Seorang pelajar lain menyebutkan, kemarin ibarat hari kebebasan setelah menyelesaikan perjuangan belajar selama tiga tahun. “Yah namanya juga sudah selesai UN dan kami lakukan ini karena sudah selesai pendidikan di SMU,” ucap siswa dengan baju robek tersebut.

Di sekitar Jalan Ringroad Setiabudi, sejumlah pelajar SMA Negeri 1 juga terlihat melakukan aksi coret-coret. Diantara mereka terlihat Patricia Uma Keshia Tobing atau Uma Tobing. Pemenang kontes Indonesia Mencari Bakat II di Trans TV ini terlihat ceria bersama teman-temannya. Dia memegang dua unit ponsel dan stabilo, lengan kirinya mengapit cat semprot, sementara rekan-rekannya bergantian membubuhkan tanda tangan. Tak hanya di baju dan rok, rambutnya juga terlihat disemprot cat.

Hal berbeda dilakukan pelajar di SMA Negeri 13 Medan di Jalan Brigjen Zein Hamid, KM 7 Titi Kuning, Medan Johor. Para siswa meluapkan kegembiraan dengan melakukan coretan di selembar kain putih sepajang 7 meter dengan spidol yang sudah disiapkan pihak sekolah.

Pihak sekolah melakukan hal ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti mengganggu ketertiban lalu lintas dengan konvoi dijalanan dengan kenderaan bermotor serta melakukan coretan di baju seragam dinilai sekolah merupakan hal yang mubazir karena seragam sekolah bisa digunakan orang lain yang membutuhkan.

Pagi sebelum pelaksanaan UN, pihak sekolah dipimpin Kepala Sekolah SMA Negeri 13, Sutrisno, melakukan razia spidol dan stabilo. Pihak sekolah juga mengimbau siswa tidak melakukan konvoi kendaraan usai UN.
“Saya sangat melarang siswa-siswa melakukan hal yang mubazir seperti mencoret baju dan menggangu ketertiban lalulintas dengan kenderaan bermotor secara Konvoi,” ujar Sutrisno
Selama empat hari pelaksanaan UN di sekolah itu, tidak ada kendala berarti.  “Kendala kita sama seperti yang dialami sekolah lain, kekurangan naskah soal saja. Tapi semua lancar saja,” ujarnya.

Ketua Panitia UN Sumut 2011, Ilyas S Sitorus mengatakan sudah mengigatkan pelajar untuk tidak melakukan coret-coretan dan hal-hal mubazir lain. “Sekolah-sekolah juga sudah disampaikan, tidak boleh lagi ada coret-coretan di sekitaran sekolah. Tapi kalau mereka lakukannya jauh dari sekolah, sulit mengontrolnya,” kata Ilyas singkat.(jon/mag-7/adl)

1...15,28315,28415,285...15,601Page 15,284 of 15,601

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor