MEDAN- Dinilai kurang maksimal dalam menjalankan kinerjanya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan Syarif Armansyah Lubis alias Bob terancam dicopot. Selain Syarif, ada tiga pejabat lainnya yang bakal dicopot yakni Kepala Badan Ketahanan Panganan (BKP) Pemko Medan Eka Rezeki YD, Assisten Umum Pemko Medan Sulaiman dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian (Plt Kabag) Humas Pemko Medan Khairul Bukhori.

“Kabarnya seperti itu. Kita lihat saja nanti, tiga minggu sampai satu bulan ke depan,” ungkap sumber di Pemko Medan kepada Sumut Pos, beberapa hari lalu. Sementara itu, seorang dari empat pejabat yang masuk nominasi akan diganti tersebut yang enggan ditulis namanya saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengaku pasrah. Dikatakannya mutasi, pergantian atau apa pun namanya adalah hak prerogratif Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

“Kita inikan bawahan. Semua keputusan ada di tangan wali kota. Kalau memang saya diberhentikan, saya terima. Karena itu keputusan pimpinan,” ungkapnya.

Saat kabar mutasi empat pejabat Pemko Medan tersebut ditanyakan kepada Wakil Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin yang ditemui Sumut Pos di sela-sela acara Youth and Bikers DPD KNPI Kota Medan di Tapian Daya Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (17/5) mengaku tidak tahu serta menanggapinya dengan santai. “Saya belum tahu itu. Benar ya memang bakal ada pergantian,” jawabnya sembari tersenyum dan tertawa.(ari)

Poldasu Segera Tetapkan Tersangka Korupsi di Bina Marga Medan

MEDAN- Hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Medan dengan pagu P-APBD 2009 sebesar Rp38,8 miliar sudah menemukan titik terang. Pasalnya, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah setahun ditunggu mengungkapkan, kerugian negara total Rp2,4 Miliar atas proyek Drainase Dinas Bina Marga.

Modus dugaan korupsinya dengan memecah proyek miliaran rupiah menjadi paket kecil untuk menghindari tender. “Hasil audit dari BPKP sudah keluar, untuk  kerugian negaranya mencapai Rp2,4 miliar,” ujar Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso, Selasa (17/5).

Dijelaskan Heru, kasus yang ditangani Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrimsus Polda Sumut sudah meningkatkan penyelidikannya untuk mendudukkan tersangkanya. “Dalam kasus korupsi pasti ada pelapor dan terlapor. Sampai saat ini kita masih mendalami penyelidikan terhadap terlapor,” ucapnya.

Saat disinggung dengan keluarnya hasil audit dari BPKP yang sudah dapat membuktikan kerugian negara, dan Poldasu sudah bisa menetapkan tersangkanya harus tanpa mendalami penyelidikannya. “Untuk menetapkan tersangka, kita masih mendalami penyelidikannya dengan mencari bukti lain yang dapat menjerat tersangkanya. Poldasu tidak main-main dengan kasus dugaan korupsi ini,” ungkap Heru.

Sebelumnya, untuk mengungkap kasus dugaan korupsi Dinas Bina Marga Medan senilai Rp39 miliar dari P-APBD 2009. Polda Sumut terpaksa menyita barang bukti dokumen dari sembilan perusahaan (rekanan) terkait pelaksanaan proyek. Sebab diketahui, proyek tersebut dibagi menjadi 495 paket yang terletak di 21 kecamatan dengan pagu sebesar Rp38.810.760.150 atau bila dibulatkan menjadi Rp38,8 miliar. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen seperti fotokopi surat perjanjian kontrak, surat pengangkatan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran, Red), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan, Red), dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pengerjaan proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung (PL), penyidik menemukan adanya keterlibatan sembilan perusahaan dalam pengerjaan proyek tersebut. Kesembilannya adalah, CV Rahmat Abadi, CV Mustika Cemerlang, CV Rifki Faldo Abadi, CV Surya Gemilang, CV Mitra Anugrah, CV Rahmat, CV Wiraspati Kencana, CV Sumber Rezeki dan UD Perdana.

Tujuh terperiksa yang telah diwawancarai secara tertulis oleh penyidik adalah Dr Ir Gindo Maraganti Hasibuan, MM selaku Kadis Bina Marga (sekarang mantan, Red), Ahmad Buhari Siregar ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir Utuh Januar Sitompul, Mardian Habibi Gultom ST, Suwito, Gindo Purba, ketiganya selaku pejabat pembuat teknis kegiatan (PPTK), dan Eddy Zalman Saputra ST MT selaku Ketua Panitia Pemilihan Langsung (PL).

Dengan titik terang ini, penetapan tersangka segera dilakukan. Namun siapa yang bakal dijadikan tersangka, tak ada satupun pejabat di Polda yang mau menyebutkannya. Namun sumber wartawan koran ini mengatakan, penyidik fokus kepada pejabat yang paling tinggi di dinas tersebut. “Hasil audit kasus dugaan korupsi Dinas Bina Marga Medan sudah dikeluarkan pihak BPKP. Karena itu, dalam waktu dekat, penyidik akan menetapkan tersangkanya,” tambahnya. (adl)

Pencalonan Sekda Provsu

MEDAN- Berlarut-larutnya penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), membuat para calon Sekda Provsu terkesan tidak mau ambil pusing lagi mengenai persoalan itu. Sjafaruddin menyikapi hal itu dengan santai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Apa pun nantinya keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri, maka dirinya akan menerima sepenuhnya keputusan tersebut.

“Untuk yang itu, kita serahkan saja ke Mendagri. Kan Mendagri yang punya wewenang itu. Kalau nanti terpilih syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (17/5).

Sjafaruddin menepis adanya dugaan suap yang dilakukannya, guna memudahkan langkahnya untuk terpilih menjadi Sekda Provsu. “Tidak mungkin lah saya memberi uang supaya saya terpilih. Apalagi katanya sampai Rp5 miliar. Logikanya, kalau saya berikan uang sebesar itu apakah nantinya akan kembali. Sementara jabatan Sekda itu hanya tiga tahun saja. Kalau dipikir-pikir, darimana uang sebanyak itu. Kan bodoh kalau saya memberi uang sebesar Rp5 miliar, kemudian saya tidak terpilih. Jadi hangus begitu saja. Nggak lah, tidak mungkin saya melakukan itu,” bantahnya.
Sementara itu, Kadisdik Sumut Syaiful Syafri yang dikonfirmasi via seluler oleh Sumut Pos terkait keberadaannya sebagai calon Sekda Provsu, berulangkali Syaiful Syafri menyatakan tidak tahu mengenai hal itu. “Nggak Tahu saya,” jawabnya.

Mengenai isu adanya lobi tingkat atas antara dirinya dengan salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), guna memudahkan langkahnya untuk menjadi pejabat karier tertinggi di lingkungan Pemprovsu, sekali lagi Syaiful Syafri tidak bersedia berkomentar. “Tidak tahu saya itu. Sampai sekarang tidak tahu menahu soal itu,” kilahnya. (ari)