29 C
Medan
Wednesday, December 31, 2025
Home Blog Page 15307

Rekomendasi 3 Provinsi Tertahan di DPRDSU

MEDAN-Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gatot Pujo Nugroho belum bisa merekomendasikan rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Kepulauan Nias (Kepni). Pasalnya, hingga Jumat (13/5) petang, Gatot belum menerima hasil rekomendasi dari DPRD Sumut yang diputuskan dalam sidang paripurna, Senin (9/5) lalu.

“Mekanismenya, dewan menyerahkan (rekomendasi) kepada kita. Sampai sekarang belum diserahkan secara formal,” jawab Gatot saat ditanya Sumut Pos di Lantai 1 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Gatot menegaskan, sebagai Plt ia hanya sebatas meneruskan hasil rekomendasi pemekaran DPRD Sumut ke pemerintah pusat. Ia tidak memiliki kewenangan memberi persetujuan pemekaran. “Posisi saya, jika (rekomendasi dewan) sudah diserahkan secara formal, maka kita akan mengantarkan saja (ke pemerintah pusat) dilengkapi dengan surat pengantar dari Pemprovsu,” lanjutnya.

Gatot kembali menyatakan, dirinya akan menyerah rekomendasi pembentukan tiga provinsi baru itu dengan berat hati dan menangis. “Bukan persetujuan, tapi hanya meneruskan rekomendasi pemekaran. Seperti yang saya bilang, dengan berat hati dan menangis saya akan meneruskan ini,” tegasnya.

Apakah perlu ada kajian ulang terkait pemekaran tersebut? Gatot menyatakan dengan tegas, tidak diperlukan kajian lagi. Meski pada kenyataannya, ada wilayah cakupan provinsi pemekaran yang menarik dukungan seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk Provinsi Tapanuli (Protap). “Tidak perlu kajian lagi. Biarlah pemerintah pusat yang menjawabnya,” tutupnya.

Sementara itu, Koordinator Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Sumut Chaidir Ritonga membenarkan, pihaknya belum menyerahkan hasil rekomendasi pembentukan Protap, Sumtra dan Kepni ke Pj Gubernur Sumut. Alasannya, saat ini segenap anggota DPRD Sumut tengah mengikuti masa reses.

Seperti telah diberitakan Sumut Pos, Selasa, 10 Mei lalu, kesimpulan rapat paripurna DPRD Sumut menyetujui dan merekomendasikan ketiga provinsi pemekaran yakni, Protap, Sumtra dan Keni. Keputusan tersebut dibacakan juru bicara Tim Perumus Pemekaran Provinsi DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga, sesaat sebelum Rapat Paripurna Pemekaran tersebut berakhir.

“Keputusan DPRD Sumut tentang rekomendasi pembentukan provinsi, memberikan rekomendasi pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara dengan ibukota Padang Sidimpuan. DPRD Sumut merekomendasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli.

DPRD Sumut memberi rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli yang terdiri dari Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Tengah,  Humbang Hasundutan, dan Sibolga,” ujar pria yang juga anggota Komisi E DPRD Sumut tersebut.

Agenda penyampaian pandangan fraksi itu sempat diwarnai perbedaan pendapat. Tujuh dari 10 fraksi menyatakan mendukung pembentukan Protap, Sumtra dan Kepni, Dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat dan satu fraksi menyatakan tidak keberatan.

Tujuh fraksi yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PDS, Hanura, PPRN, dan Gerindra. Sedangkan dua fraksi yang menolak memberikan pendapat adalah PKS dan PPP, sementara yang menyatakan tidak keberatan adalah Partai Golkar.(ari/ril)

Empat Pelaku Ditahan

Kasus Penyiraman Soda Api ke Tubuh Ir Masfar

MEDAN-Penyelidikan yang dilakukan polisi untuk mengungkap pelaku penyiraman soda api ke tubuh dan wajah Ir Masfar Sikumbang, mulai menemukan titik terang. Polisi  berhasil mengindikasi lima pelaku. Empat sudah ditahan masing-masing dua tersangka ditangkap, sementara dua pelaku lain menyerahkan diri ke polisi.

Dua tersangka yang diamankan adalah oknum polisi berpangkat Brigadir berinisial HM dan AH. HM diciduk di kediamannya di Kecamatan Sei Mencirim, Binjai Timur, Rabu (11/5) pukul 06.00 WIB. Sedangkan AH, warga Jalan Abdul Majid, Marelan, menyerahkan diri ke Mapolresta Medan, Kamis (12/5) sekitar pukul 22.00 WIB.

Dua tersangka lainnya, HP (31) diamankan dari kediamannya di Jalan Padang, Rambutan Dalam, Binjai Timur, Rabu (11/5) sekitar pukul 03.00 WIB, dan AZH (59), menyerahkan diri pada Jumat (13/5) sekitar pukul 14.30 WIB.

”Seorang lagi yang menyiram soda api ke wajah korban, berinisial MPS, masih diburu. Statusnya sudah buronan,” ujar Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga didampingi Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso di Aula Polresta Medan, Jumat (13/5).

Dari keempat pelaku yang berhasil diamankan diketahui peran dan tugas masing-masing. AZH berperan sebagai otak pelaku penyiraman dan bertindak atas inisiatif sendiri. “AZH melakukannya atas inisiatif sendiri,” tegas Tagam.
AZH merencanakan penyiraman soda api terhadap Ir Masfar pada tanggal 18 April di kediaman AZH. “Penyiraman itu direncanakan AZH 18 April lalu di rumahnya bersama dengan tersangka lain,” jelasnya.

AZH kemudian memberi perintah kepada HM untuk mengatur penyiraman dan mengatur strategi di lapangan. Eksekutornya MPS yang saat ini masih berstatus buronan. ”Sementara AH disuruh berkoordinasi dengan HM untuk menunjukkan target (korban, Red),” ungkap Kapolresta.

Sedangkan HP membuntuti Masfar dari tempat kerjanya di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan RS Pirngadi Medan. Kemudian membonceng pelaku utama, MPS untuk melaksanakan eksekusi di TKP.

“Dalam melakukan perannya, HM mendapatkan HP (ponsel) baru tipe E63 warna hitam,” tungkas Tagam.
Sedangkan AH yang bertugas menunujukkan target hanya mendapat imbalan uang tunai Rp500 ribu.

“Tersangka HP dan MPS menunggu di seberang Jalan Perintis Kemerdekaan, depan RS Pirngadi sejak pagi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saat korban keluar kantor, kedua tersangka mengikuti dari belakang mobilnya menaiki sepeda motor jenis bebek. Di Jalan H Adam Malik, MPS turun untuk menyiram soda api ke wajah Masfar, ” kata Tagam yang mengaku lelah sejak tanggal 28 April sudah mulai bekerja untuk memburu pelaku.

Dari para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa, pakaian, sisa cairan soda api, sepeda motor yang digunakan pelaku, HP dan sandal. “Tersangka kita jerat dengan pasal 170,351 dan pasal 55, 56 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun penjara,” tegas Tagam.

Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa 12 saksi. Polisi belum bisa memastikan motif penganiayaan itu, karena pemeriksaan terhadap AJH, yang diduga memberikan instruksi penganiayaan itu masih dalam tahap penyidikan. (adl/mag-8)

Ngeseks Dulu Sebelum Membalap

Felipe Massa

FELIPE Massa mengungkapkan sebuah “ritual” yang biasa dia lakukan menjelang turun ke trek balapan Formula 1. Bahkan di malam sebelum berlomba ia masih melakukan hubungan seks dengan istrinya. “Sabtu malam sebelum balapan aku selalu melakukan seks,” ungkap pria Brasil berusia 30 tahun itu dalam wawancaranya dengan harian Italia Corriere dello Sport.

Ditanya apakah hal itu tidak berdampak sesuatu pada performanya saat balapan, Massa mengatakan malah menikmatinya, meskipun “Tahu bahwa itu tidak membuatnya lebih kencang!” Entah ada hubungannya atau tidak, faktanya Massa belum pernah memenangi balapan lagi dalam dua musim terakhir. Kali terakhir ia naik podium teratas adalah di Brasil pada 2 November 2008.

Sejauh musim ini ia bahkan belum bisa mendekati podium. Dari empat seri tergelar, berturut-turut ia baru finish nomor tujuh, lima, enam, dan sebelas. Massa menikah dengan Rafaela (33) di tahun 2007 dan telah memiliki satu anak laki-laki bernama Felipe Bassi Massa, yang lahir pada akhir November 2009.

Massa saat ini bertekad ingin memperbaiki penampilannya musim ini. “Saya yakin, bila ingin tampil bagus kami harus lebih baik lagi pada babak penyisihan, karena hal itu akan membantu dalam berlomba,” kata Massa dalam catatannya pada laman Ferrari. “Kami selalu belajar segala sesuatunya pada masa awal balapan seperti sekarang dan kami melakukan analisis dengan hati-hati,” kata Massa. (net/jpnn)

Spesies Baru, Kadal Buta tanpa Kaki

PHNOMPENH – Spesies baru ditemukan di Kamboja. Lembaga konservasi Fauna and Flora International (FFI) menemukan spesies reptil baru di Kamboja, Kamis (12/5). Kelompok konservasi alam itu mengumumkan penemuan dibamus dalaiensis. Yakni, spesies sejenis kadal buta tanpa kaki yang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam tanah.  “Saat pertama kali melihatnya, saya mengira hewan itu sebagai ular buta,” kata pakar binatang pada Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, Neang Thy.

Dia menjumpai ular buta semacam itu dalam jumlah lebih besar. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, disaradinya hewan yang ditemukan di Bukit Dalai, barat daya Kamboja adalah kadal jenis baru. Thy butuh sekitar setahun untuk memastikan penemuan barunya tersebut. Sebelumnya, kadal buta tanpa kaki yang dia jumpai itu banyak ditemukan di Asia. Tetapi, tak satu pun ditemukan di Kamboja. “Ini spesies baru,” katanya menunjukkan kadal yang mirip ular tersebut. (afp/hep/dwi/jpnn)

Rebut Kejayaan, Bangun Indonesia dari Desa

Training of Trainers (ToT) Partai Golkar Sumut

Merebut kejayaan Partai Golkar pada Pemilu 2014 dan membangun Indonesia dari desa, menjadi tekad para peserta Training of Trainers (ToT) Partai Golkar Sumut di Hotel ASEAN Jalan H Adam Malik Medan pada 13-15 Mei 2011.

Untuk mengusung harapan ini, ratusan kader partai se-Sumut memantapkan diri melalui pelatihan kaderisasi yang dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar H Aburizal Bakrie diwakili Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan dan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andi Achmad Dara.

Pelatihan kaderisasi dilaksanakan sejalan dengan program Tahun 2011 sebagai Tahun Kaderisasi dihadiri para petinggi DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Sumut, dewan pertimbangan dan pengurus Partai Golkar se-Sumut pada pimpinan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. Pelatihan kali ini dihadiri juga sejumlah pengurus Partai Golkar Sumut antara lain Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu, mantan Bupati Madina H Amru Daulay, mantan Sekdaprovsu H Muhyan Tambuse dan Wakil Ketua DPRD Sumut Dr H Chaidir Ritonga MM.

Aburizal Bakrie dalam sambutan tertulis dibacakan Leo Nababan pelatihan kaderisasi dilaksanakan serentak se-Indonesia dalam waktu bersamaan sebagai bagian dari catur sukses Partai Golkar yang diamanahkan Munas VIII Partai Golkar tahun 2009 untuk sukses kaderisasi dan regenerasi. ‘’Sukses kaderisasi sangat penting dan mendasar karena menjadi pemicu dan pemacu keberhasilan catur sukses. Puncaknya sukses kemenangan Pemilu legislatif dan Pilpres 2014,’’ katanya.
Ia mengingatkan, pencanangan Tahun 2011 sebagai Tahun Kaderisasi dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penguatan ideologi dan perluasan basis kader secara terukur dan intensif. Kegiatan ini, lanjut dia, bertujuan mencetak instruktur bahkan narasumber Kader Penggerak Teritorial Pedesaan (Karakterdes) yang diselenggarakan serentak di Indonesia pada 4 Juni 2011. ‘’Kaderisasi sebuah proses menanam bibit-bibit kader agar tumbuh secara kuat, fungsional dan produktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,’’ ucapnya.

‘’Partai Golkar adalah partai kader dimana gerak langkahnya, maju mundurnya dan hidup matinya sangat ditentukan kader,’’ tambah Aburizal.
Aburizal juga mengungkapkan motto ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ diimplementasikan dalam berbagai aspek kebijakan antara lain paradigma membangun Indonesia dari desa. ‘’Secara pribadi, saya dan keluarga besar Bakrie telah mengupayakan bantuan modal untuk usaha mikro melalui Bakrie Mikro Finance,’’ jelas Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andi Achmad Dara berpesan pengurus dan kader Partai Golkar dapat mengikuti pelatihan pertama ToT dengan seksama dan lancar. ‘’Pentingnya kaderisasi untuk regenerasi. Peserta pelatihan dapat meninggalkan asal organisasi massa, organisasi sayap maupun daerah dan serius mengikuti kaderisasi,’’ katanya.  Ungkapan senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Sumut Dr H Chaidir Ritonga MM kepada Sumut Pos.

Ia menyebutkan, melalui kaderisasi Partai Golkar dapat meraih kesuksesan partai meraih 30 persen suara pada Pemilu 2014. ‘’Kita memahami tuntutan saat ini dengan persaingan yang semakin ketat. Kita ingin melakukan kaderisasi dengan jumlah besar mencapai 10 juta kader juga harus berkualitas, cerdas, pekerja keras, taktis dan mampu bekerja tuntas,’’ tegasnya. (*)

Istri Mubarak Ditangkap

KAIRO – Pemerintah transisi Mesir terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Hosni Mubarak. Diduga kuat terlibat dalam aksi ilegal sang suami, Suzanne Saleh Thabet alias Suzanne Mubarak akhirnya ditangkap, Jumat (13/5). Bersamaan dengan itu, pemerintah memperpanjang masa tahanan Mubarak.

Mengutip keterangan jaksa pemerintah, Kantor Berita MENA melaporkan bahwa perempuan 70 tahun akan ditahan selama 15 hari. Tapi, penyelidikan tetap berjalan sementara masa tahanan Suzanne berakhir, pemerintah transisi bisa memperpanjangnya selama 15 hari lagi. Masa penahanan suaminya diperpanjang selama 15 hari.

“Keputusan menahan Suzanne Mubarak diambil setelah kepolisian menginterogasinya Kamis lalu (12/5),” kata seorang sumber pemerintah. Kini, penyidik fokus investigas pada rekening yang menyimpan dana senilai Rp28 miliar.  (ap/afp/bbc/hep/jpnn)

Stand Sumut Pos Dapat Perhatian

Job for Career Expo 2011 di Tiara Conventional Hall

MEDAN – STAND Sumut Pos di arena Job for Career Expo 2011 di Tiara Conventional Hall pada 10-11 Mei 2011 mendapat perhatian luas calon pelamar yang datang dari sejumlah daerah di Sumut tersebut. Para pelamar meminati pekerjaan di bidang iklan, pemasaran dan redaksi di Harian Sumut Pos.  Bahkan diantara pelamar ada yang langsung menyerahkan lamaran ke stan Sumut Pos dengan harapan dapat bergabung pada media massa yang berkantor di Graha Pena Medan tersebut.

Selain Sumut Pos, pameran yang diikuti 35 perusahaan financial, otomotif, distribusi makanan, industri pulp, radio, penerbitan pers, operator telepon selular dan perusahaan lain. Kegiatan selama dua hari ini juga diisi dengan acara games, rekruitmet pegawai dan aneka acara lain.

‘’Kehadiran Sumut Pos di Job for Career Expo 2011 mendapat respon yang besar dari para pelamar. Banyak lamaran yang kita terima di arena pameran. Ada juga yang berencana mengantar lamaran usai lamaran,’’ kata koordinator Event Organizer Sumut Pos Deddi Mulia Purba bersama Koordinator Iklan Sumut Pos Bambang di Medan, kemarin.

Ia menyebut kegiatan Job for Career Expo 2011 yang juga akan melaksanakan pameran serupa di Jogjakarta Expo pada 21-22 Juni 2011, Surabaya Spectacular Job Fair 27-28 Juni 2011 dan Bandung Job Fair 2011 pada 5-6 Juli 2011 tersebut mampu menyedot perhatian ribuan pelamar. (*/sih)

Telkomsel Pertahankan Kualitas Pelayanan Tertinggi 5 Tahun Berturut-turut

Service Quality Award 2011

Telkomsel kembali mempertahankan kualitas pelayanan tertinggi selama 5 tahun berturut-turut dalam Service Quality Award 2011. Pengakuan ini semakin mengukuhkan Telkomsel sebagai penyedia solusi layanan selular dengan tingkat kepuasan pelayanan tertinggi berdasarkan survey terhadap 3.000 responden di Jabodetabek, Semarang Surabaya, dan Medan.

Service Quality Award merupakan ajang bergengsi yang memberikan penghargaan bagi pelaku industri dengan tingkat kualitas pelayanan terbaik. Tahun ini terdapat lebih dari 500 merek pelayanan dari 50 kategori yang disurvey oleh lembaga survei independen Carre-CCSL (Center for Customer Satisfaction and Loyalty) dan Majalah Service Excellence.

Pengukuran dilakukan berdasarkan 5 parameter kepuasan, yakni kepuasan terhadap pengaksesan titik pelayanan (accessibility), kepuasan terhadap unsur-unsur yang terkait dengan proses pelayanan (service process), kepuasan terhadap petugas pelayanan yang berinteraksi dengan pelanggan (people), kepuasan terhadap proses penanganan keluhan (service complaint handling), dan kepuasan terhadap solusi pelayanan yang dilakukan (quality of repair result) yang kemudian diolah menjadi skor total bernama Indonesian Service Satisfaction Index (ISSI). Telkomsel meraih predikat tertinggi untuk kategori Titik Pelayanan Selular GSM dengan nilai ISSI 3.9453 dari total rata-rata industri yang hanya 3.9105. Sedangkan 2 operator selular besar lainnya, yakni XL dan Indosat, masing-masing memperoleh nilai 3.9182 dan 3.8705.

Seusai menerima penghargaan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta (11/5), Executive VP Sales Operations Telkomsel Hendri Mulya Sjam mengatakan, “Penghargaan ini bisa dikatakan sebagai bukti konkret pelayanan kami yang diraih melalui sebuah proses panjang dalam upaya menghadirkan solusi layanan terbaik dan terdepan berstandar internasional. Penghargaan ini sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, seiring tingginya kepercayaan pengguna produk dan layanan Telkomsel yang kini mencapai lebih dari 100 juta pelanggan.”

Service Quality Award yang diterima Telkomsel adalah wujud pengakuan pihak luar terhadap keseriusan Telkomsel dalam menghadirkan layanan berkualitas. Penghargaan yang diterima Telkomsel merupakan cerminan dari sebuah kepercayaan yang diraih dalam menghadirkan layanan terbaik. Apresiasi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam bentuk penghargaan tentu menjadi tantangan bagi Telkomsel untuk terus berinovasi menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat dan industri telekomunikasi.

Sejak pemerintah mencanangkan layanan selular berbasis mutu pada tahun 2008, Telkomsel telah menyiapkan seluruh komponen infrastruktur layanannya, termasuk kualitas jaringan dan titik pelayanan pelanggan, dengan sebaik-baiknya. Hal ini turut mendukung upaya regulator dalam mewujudkan iklim kompetisi yang sehat berorientasi pada quality of service sehingga kemajuan industri ini akan menjadi manfaat nyata bagi para pengguna selular.

Dalam upaya memberikan layanan selular berkualitas bagi masyarakat luas, penggelaran jaringan Telkomsel hingga pelosok Indonesia selalu didukung dengan adanya titik-titik pelayanan sebagai garda depan perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Kini lebih dari 1 juta titik pelayanan telah dihadirkan, yaitu call center, GraPARI, GeraiHALO, KiosHALO, outlet dealer, ritel nasional, dan m-Kios. Bahkan call center dan GraPARI Telkomsel telah bersertifikasi manajemen mutu standar internasional ISO 9001:2008 dari badan internasional TUV NORD, Jerman.

Telkomsel menyediakan akses layanan call center 24 jam sepanjang hari secara gratis dengan akses 111 untuk pelanggan kartuHALO dan 116 untuk simPATI dan Kartu As, serta 128 khusus pelanggan korporat. Tersedia pula akses ke nomor lain, yakni 08071811811.

Pelanggan juga dilayani melalui akses website www.telkomsel.com/web/telkomselwebcare, email ke cs@telkomsel.co.id, atau SMS ke 111 langsung dari kartuHALO dan 116 untuk simPATI dan Kartu As. Contoh: untuk mengetahui alamat GraPARI di kota pelanggan, cukup kirim SMS dengan mengetik grapari#<nama kota>, lalu kirim ke 111 atau 116.

Telkomsel juga menghadirkan layanan Self Care yang merupakan inovasi layanan untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi sekaligus mengaktifkan fitur layanan favorit secara mandiri, tanpa bantuan petugas pelayanan Telkomsel. Layanan Self Care dapat diakses secara gratis dengan menghubungi *111# (pelanggan kartuHALO) atau *116# (pelanggan simPATI dan Kartu As).

Di samping itu, Telkomsel juga menambah kenyamanan pelanggan dalam mengakses pusat pelayanan pelanggan dengan menghadirkan GraPARI 24/7. Sesuai dengan namanya, GraPARI ini siap melayani pelanggan non-stop 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Saat ini Telkomsel mengoperasikan GraPARI 24/7 di Wisma Alia, Jakarta.

Hasan Basri Ragukan Data BPK RI

Dugaan Korupsi di Disdik Medan

MEDAN-Pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran (TA) 2007-2008 di Dinas Pendidikan Medan yang berpotensi merugikan negara Rp28,5 miliar, membuat gerah  Hasan Basri. Sebagai kepala dinas, Hasan Basri tak rela namanya disebut-sebut dalam pemberitaan.

“Janganlah kalian buat namanya jelas seperti itu. Seharusnya hanya dengan inisial saja,” tegasnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (12/5).

Hasan meminta namanya tidak disebutkan dengan vulgar. Ketika disebutkan sumber data dari BPK RI, ia malah sempat mempertanyakan keakuratan data BPK yang dimaksud. “Masalah itu sudah lama kita konfirmasi,” katanya.
Dan saat ditegaskan apakah dia tidak mempercayai keakuratan data BPK tersebut, Hasan Basri tidak berani membenarkan pernyataannya. “Janganlah kalian giring-giring ke situ,” jawabnya.

Hasan Basri juga merasa biasa saja terkait adanya temuan-temuan tersebut. “Saya biasa saja dengan berita-berita itu,” katanya lagi.

Namun, saat ditanya apakah dirinya siap kasus tersebut diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan apakah dirinya siap untuk diperiksa KPK, Hasan Basri enggan menjawabnya. “Untuk yang itu, no commentlah,” tutupnya.

Temuan BPK RI Wilayah Sumut lainnya terhadap Dinas Pendidikan Kota Medan TA 2007-2008 yakni, temuan yang berkaitan dengan pemenuhan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik untuk tingkat pendidikan dasar adalah sebegai berikut; Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar.

Dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah pada masing-masing Dinas Pendidikan pada tingkat Kota Medan diperlukan database yang valid dan up to date, mengenai jumlah dan kondisi masing-masing sekolah (ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan seterusnya). Demikian juga untuk mengetahui kesesuaian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing sekolah dengan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Pemeriksaan atas dokumen pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Medan diketahui bahwa setiap SD dan SMP diharuskan untuk mengirimkan laporan bulanannya.
SD mengirimkan laporan bulanannya melalui cabang dinas di masing-masing kecamatan dan SMP mengirimkannya melalui sekolah induk rayon untuk diteruskan ke subdis program di Dinas Pendidikan Kota Medan.
Laporan bulanan dari masing-masing sekolah tersebut merupakan bahan untuk penyusunan data base (profil) sekolah termasuk informasi atas jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Namun subdis data Dinas Pendidikan Kota Medan tidak melakukan up date data dan data base sekolah untuk Tahun 2007-2008. Database sekolah yang terakhir dibuat Dinas Pendidikan Kota Medan adalah Tahun 2006.
Hasil pemeriksaan atas database sekolah pada Dinas Pendidikan dan uji petik atas sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan tidak mempunyai database yang mutakhir terkait dengan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah yang tersebar di wilayah kota dan tidak menyusun prioritas sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan atau tambahan sarana dan prasarana sekolah.

Hal tersebut didukung dengan hasil uji petik pemeriksaan pada beberapa sekolah yang diketahui masih belum memiliki prasaran ruang pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar. .

Upaya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dalam mengumpulkan, mengevaluasi laporan-laporan, dan menetapkan skala prioritas yang terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh para kepala sekolah belum optimal.
Kepala subdis program Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa, setiap tahun ajaran baru Dinas Pendidikan Kota Medan selalu melakukan pendataan termasuk sarana dan prasarana.

Selain itu, profil pendidikan tidak memuat jumlah siswa per sekolahnya, mengingat jumlah sekolah yang cukup banyak, akan tetapi tertuang dalam bentuk format lain yakni Rangkuman Data Persekolahan.
BPK RI merekomendasikan, Wali Kota Medan agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait supaya mengumpulkan, mengevaluasi laporan-laporan, dan menetapkan skala prioritas yang terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang dilakukan secara optimal.

Kejatisu Tunggu Laporan

Di lain pihak, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menegaskan pihaknya akan memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan. “Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan sudah menjadi atensi pimpinan untuk segera melakukan penyelidikan dugan korupsi di instansi pendidikan tersebut,” pernyataan tersebut disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan SH pada wartawan Kamis (12/5) di Jalan AH Nasution Medan.

Meski demikian, kejatisu tetap pada pendiriannya, menunggu laporan dan temuan BPK-RI atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan. “Kita berharapa BPK-RI segera menyampaikan laporan hasil audit mereka pada kejaksaan. Agar penyidik kejaksaan sendiri bisa langsung bekerja untuk mengusut dugaan penyelewengan tersebut,” beber Tarigan.

Sejauh ini pihak kejaksaan mengaku belum mengetahui laporan dan hasil audit yang dilakukan BPK-RI soal adanya penyimpangan anggaran di Disdik Kota Medan. “Seperti janji dari pimpinan bahwa kasus itu akan disidik. Namun kita juga menunggu laporan yang akan disampaikan.Kita akan bekerja berdasarkan temuan BPK-RI karena kita tidak mau nanti dibilang bekerja tidak profesional dalam penanganan dugaan korupsi.Apalagi menyangkut temuan atau hasil audit dari instansi yang legalitasnya jelas,” tegas Tarigan.

Dikatakan Tarigan, Kajatisu telah mengintruksikan penyelidikan dugaan korupsi tidak dilakukan sembarangan karena menyangkut naman baik institusi apalagi dalam bidang pendidikan. (ari/rud)

Amri Tambunan Digoyang Lagi

MEDAN-Massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan NGO-Komando menuding lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Deli Serdang terindikasi korupsi. Tudingan tersebut disampaikan massa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution Medan, Kamis (12/5).

Kelima SKPD yang dituding terindikasi korupsi tersebut diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp224,7 miliar. Dinas Perhubungan (Rp2,9 miliar), Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya (Rp332 juta), Dinas Pendidikan (Rp93,2 miliar), dan Dinas Perikanan (Rp2 miliar)

“Total yang dikorup mencapai ratusan miliaran rupiah,” ujar koordinasi aksi, Iwan Kabaw, dalam orasinya.
Dikatakannya, para Kadis SKPD tersebut diduga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan perantara. Diantaranya, katanya, pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PU tahun 2007 tidak sesuai dengan ketentuan, proses pelelangan pekerjaan pembangunan darmaga di Kecamatan Pantai Labu menunjukkan seluruh peserta tender tidak memenuhi kualifikasi sehingga harus dilakukan tender ulang.

“Banyak pekerjaan yang menyalah dan di duga menguntungkan para pejabat SKPD tersebut. Kami minta Kejatisu segera mengusut tuntas dugaan-dugaan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam menegaskan, tidak pernah melakukan penghentian pemeriksaan dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Deli Serdang. Demikian disampaikan Kepala Pemeriksaan Kejari Lubuk Pakam, T Adlansyah Putra SH. Ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (12/5) prihal pernyatakan Kadisdikpora Hj Saadah Lubis SPd kepada wartawan sehari sebelumnya.

Sebelumnya, Rabu (11/5) Hj Saadah Lubis SPd, sempat membacakan surat penghentian pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi di dinas yang dimpimpinnya. Dalam surat itu disebutkan bahwa kejaksaan memberikan surat berasal Kejari Lubuk Pakam prihal Mohon Petunjuk yang ditujukan kepada Disdikpora. Surat tersebut tertanggal 24 Nopember 2010, bernomor surat B-6678/N.222/Dek.3/11/2010, ditanda tanggani PLT Kepala kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, T Adlansyah Putra SH.

“Surat benar. Tetapi hingga saat ini belum ada keputusan final. Bahkan berkas dugaan korupsi masih diintel, surat yang kami layangkan ini bersifat koordinasi,” tegas T Adlansyah Putra SH.

Bahkan Adlansyah membenarkan bahwa dirinyalah yang meneken surat yang sifatnya koordinasi tersebut dalam kapasitas sebagai pejabat di Kejari Lubuk Pakam. Surat tersebut menjadi jawaban surat atas pertanyaan Dispora Pemkab Deli Serdang. “Surat ini bukan SP-3. Belum ada SP-3,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga Pemkab Deli Serdang  Hj Sa’adah Lubis SPd ketika dikonfirmasi secara terpisah mengaku kurang mengerti persoalan tersebut. Wanita berparas cantik ini mengatakan, kasus tersebut terjadi di masa kepemimpinan terdahulu. Karena belum memahami permasalahanm, Sa’adah Lubis meminta staf bagian sarana prasana membantunya dengan membawa data pendukung.

“Surat ini berasal dari staf saya. Tetapi sebelumnya dibacakan surat itu saya perlihatkan sama Bupati Amri Tambunan, lantas diperbolehkan beliau,” bilangnya.

Kadispora yang baru sekitar dua bulan menjabat ini menyatakan bahwa permasalahan dugaan korupsi itu merupakan hasil audit BPK-RI. “ Tetapi sebelum mengelar konprensi press, saya menghadap Bupati Amri Tambunan,” katanya.
Sa’adah diperintahkan Amri Tambunan untuk memberikan penjelasan dugaan korupsi di masa kepemimpinan Bharumsyah TA 2007 silam tersebut.

Selain menyoroti dugaan korupsi di Deli Serdang, massa juga meminta dan menuntut Kejatisu segera menuntaskan dugaan korupsi di Biro Bina Sosial (Binsos) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) sebesar Rp215,17 miliar, Dinas Transmigrasi (Rp409 juta), Biro Perlengkapan Sumut (Rp221 juta).
“Kami minta Kejatisu mengusut semua dugaan korupsi yang ada di Sumut, meminta BPK dan BPKP jangan main mata dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit,” tegas Iwan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Kasi Penkum Edi Irsan Tarigan yang menerima massa mengatakan, sebahagian dari kasus-kasus yang dituntut oleh massa sudah ditangani oleh Kejatisu. “Untuk kasus di Biro Binsos saat ini tengah kami tangani dan dalam peyelidikan,” kata Edi.

Edi menambahkan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan massa kepada Kepala Kejatisu, AK Basuni Masyarif. Untuk itu, diharapkannya, massa tetap mengawal tugas-tugas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Sumut.

“Nanti kami sampaikan ke pimpinan ya. Pak Kajati juga memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus korupsi,” tegas Edi. (rud/btr)