BINJAI- Pengadaan dua unit mobil dinas pimpinan DPRD Binjai, yang berinisial B dan H, sampai saat ini terus menuai protes dari sejumlah rekanan. Pasalnya, pembelian dua unit mobil dinas jenis Nisan Xtril itu, tanpa dilakukan pengumuman di media cetak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesua (Aspanji) Kota Binjai, MA Sagala SH, kepada wartawan koran ini, Minggu (17/4) mengatakan, ia sangat menyesalkan proses pengadaan dua unit mobil dinas tersebut, yang dilakuka tanpa pengumuman dan lelang.

“Hal tersebut jelas bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana seharusnya, dengan nilai Rp100 juta ke atas, pengadaan barang harus dilelang dan diumumkan di media cetak maupun elektronik,” ujar MA Sagala.

Menurut MA Sagala, pengunjukan langsung (PL) berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, boleh dilakukan secara PL apabila nilai pengerjaannya Rp200 juta. Sesaui dengan pasal 37 huruf b, pasal 38 ayat 5 huruf e, dan pasal 73 ayat 3, menyatakan, pengunjukan langsung khusus kenderaan bermotor milik pemerintah, harus tetap diumumkan.
Melihat adanya kejanggalan dalam pengadaan dua unit mobil dinas tersebut, MA Sagala menilai hanya akal-akalan dan disinyalir syarat dengan KKN. Demi menguntungan pihak tertentu dan sudah melanggar undang-undang 28 tahun 1999 prihal penyelenggaraan negara yang bersih.

“Untuk itu, kami meminta kepada Kejari dan Polres Binjai, agar dapat melakukan penyidikan terhadap pengadaan dua unit mobil dinas DPRD Binjai, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan, Pemko Binjai, Jhoni Maruli, yang ditemui mengatakan, pembelian mobil dinas itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010, diamana dalam salah satu pasalnya membenarkan pembelian kendaraan dinas roda dua dan empat dilakukan dengan melalui PL.(dan)

SERGAI- Empat orang tewas, dua luka berat dan satu luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas di dua tempat terpisah, Sabtu (16/4). Peristiwa pertama terjadi di jalan lintas Sumatera  (Jalinsum ), KM 51-52, persisnya di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu, pukul 07:00 WIB.

Korban meninggal dunia yakni sepasang suami isteri yang mengendarai sepeda motor Vega R BK 5008 QV yang dikemudikan suaminya bernama Marianto (33) dan isterinya Sri Lestari (32), sedangkan putrinya Rima Aprilia (9) pelajar menderita luka berat.  Terpisah, kecelakaan beruntun antara sepeda motor juga terjadi di Jalan Umum Sei Rampah- Dolok Masihul.   Sepeda motor Revo BK 5428 NZ  yang dikemudikan Wahyudi (17) tabrakan saat berboncengan dengan Ayu (14).Akibatnya, Wahyudi dan M Agus tewas di lokasi (TKP), sedangkan Ayu luka berat dan Ngatino luka ringan. (mag-15)

SIANTAR HOTEL- Heboh, pengunjung kolam renang Siantar Hotel yang terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar tiba-tiba mendadak heboh, ketika melihat seorang bocah tewas tenggelam, Minggu (17/4) sekira 18.00 WIB.

Diketahui, bocah tersebut bernama Rian Siregar (6) warga Jalan Regu, Kelurahan Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematangsiantar.

Informasi yang dihimpun, saat itu Rian dibawa bounya (namboru) Siska (20) berenang di kolam renang Siantar Hotel. Mereka tiba di kolam sekira pukul 17.00 WIB. Pertama, Siska dan Rian masih mandi sama. “Tadi Rian datang ke sini bersama seorang perempuan bernama Siska. Awalnya mereka sama-sama mandi, di kolam yang kedalamnya sekitar 1,5 meter. Saat Siska pergi ke kamar mandi, Rian mandi-mandi tanpa ada temannya. Selama 20 menit, Rian berada di dalam air. Pengunjung berpikir kalau Rian menyelam uji nafas,” ujar Manahan Pangaribuan salah seorang karyawan Siantar Hotel. (osi/smg)

SIANTAR- Mantan Wali Kota Pematangsiantar, RE Siahaan menyatakan siap diperiksa KPK kapan saja, terkait  dugaan korupsi dana Bansos dan dana Rehabilitasi di Dinas PU tahun 2007. Tak hanya itu RE juga setuju diperiksa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Iya siap diperiksa (KPK) kapan saja,” ungkap RE Siahaan melalui telepon selulernya, Minggu (17/4). Terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pamatang Raya saat pelantikan DPC Partai Demokrat Simalungun Sabtu lalu (16/4), saat itu Anas menyebutkan tidak akan melindungi kader partai ini yang tersangkut kasus hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Sudah benar itu (pernyataan Ketua Umum, Rred),” jawabnya singkat seraya menyebutkan sedang berada di Medan.
Seperti diketahui RE Siahaan ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 6 Februari 2011 lalu dalam dugaan korupsi dana Bansos dan dana Rehabilitasi di Dinas PU tahun 2007. Namun hingga kini Ketua DPC Partai Demokrat Kota Siantar ini belum ditahan penyidik KPK. Jabatan RE Siahaan sendiri sebagai Ketua Partai Demokrat berakhir 27 Maret 2011 lalu.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Partai Demokrat Kota Siantar Rudi Wu mendukung pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPK terkait kader-kader partai ini yang tersangkut kasus hukum, termasuk kasus RE Siahaan.

“Harusnya memang seperti itu, tidak ada satupun warga negara di Indonesia ini yang kebal terhadap hukum. Jika bersalah ya harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Jika RE Siahaan ditangkap dan ditahan KPK nantinya, apakah tidak menurunkan citra Partai Demokrat dihadapan masyarakat Kota Siantar.

“Citra Partai Demokrat, kita lihat sajalah nanti. Setiap manusia kan tidak bisa luput dari kesalahan. Kasus hukum seperti ini tidak saja dialami Partai Demokrat, tapi juga dialami partai-partai  yang lain,” tegasnya. (ral/smg)

BINJAI- Pengadaan dua unit mobil dinas pimpinan DPRD Binjai, yang berinisial B dan H, sampai saat ini terus menuai protes dari sejumlah rekanan. Pasalnya, pembelian dua unit mobil dinas jenis Nisan Xtril itu, tanpa dilakukan pengumuman di media cetak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesua (Aspanji) Kota Binjai, MA Sagala SH, kepada wartawan koran ini, Minggu (17/4) mengatakan, ia sangat menyesalkan proses pengadaan dua unit mobil dinas tersebut, yang dilakuka tanpa pengumuman dan lelang.

“Hal tersebut jelas bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana seharusnya, dengan nilai Rp100 juta ke atas, pengadaan barang harus dilelang dan diumumkan di media cetak maupun elektronik,” ujar MA Sagala.

Menurut MA Sagala, pengunjukan langsung (PL) berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, boleh dilakukan secara PL apabila nilai pengerjaannya Rp200 juta. Sesaui dengan pasal 37 huruf b, pasal 38 ayat 5 huruf e, dan pasal 73 ayat 3, menyatakan, pengunjukan langsung khusus kenderaan bermotor milik pemerintah, harus tetap diumumkan.
Melihat adanya kejanggalan dalam pengadaan dua unit mobil dinas tersebut, MA Sagala menilai hanya akal-akalan dan disinyalir syarat dengan KKN. Demi menguntungan pihak tertentu dan sudah melanggar undang-undang 28 tahun 1999 prihal penyelenggaraan negara yang bersih.

“Untuk itu, kami meminta kepada Kejari dan Polres Binjai, agar dapat melakukan penyidikan terhadap pengadaan dua unit mobil dinas DPRD Binjai, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan, Pemko Binjai, Jhoni Maruli, yang ditemui mengatakan, pembelian mobil dinas itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010, diamana dalam salah satu pasalnya membenarkan pembelian kendaraan dinas roda dua dan empat dilakukan dengan melalui PL.(dan)

TEBING TINGGI- Pasca keracunannya warga saat mengkonsumsi ikan tongkol, warga di Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi jadi takut membeli ikan laut.

Sebelumnya Kepala Lingkungan III, Job Sembiring (50) warga Jalan Cemara, Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi, Kamis (14/4) sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba keracunan.
Sebelumnya, Job menyantap ikan tongkol sambal yang dimasak istrinya. Tiba-tiba mendadak muntah-muntah dan pusing setelah mengkomsumsi ikan tersebut.

“Kita bingung bang, melihat kejadiaan saat itu. Pasalnya setelah menyatap ikan tongkol setelah satu jam kemudiaan suami saya mengalami pusing berat dan muntah-muntah,” kata Kulyatin, istri Job.
Diakui Kulyatin, ikan laut jenis tongkol paginya dibeli dari pedagang ikan yang mangkal di Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi.

Setelah sampai di rumah, ikan tersebut diolah menjadi masakan dengan disambal. Kebiasaan dirumah tangga Kulyatin anak-anak tak berani makan sebelum terlebih dahulu Ayahnya makan.
Melihat kejadiaan itu, Kulyatin melarang anak-anaknya untuk tidak mengkomsumsi ikan tersebut dan langsung membuang ikan sambal ke lobang sampah. Kondisi inilah yang membuat warga lain menjadi trauma memakan ikan tongkol. (mag-3)