Home Blog Page 15329

Ratusan Warga Madina Bakar Tambang Emas

Satu Warga Tertembak Polisi

MADINA-Lima ratusan warga Hutagodang Muda, Kecamatan Siabu, Madina, mengamuk, Minggu (29/5) kemarin. Mereka membakar camp dan logistik PT Sorikmas Mining (SM) di Tor Sihayo,  10 kilometer dari pemukiman. Seorang warga terkapar ditembak.

Kemarahan warga dipicu sikap manajemen perusahaan tambang emas itu yang tidak memenuhi tuntutan warga yang berdomisili di sekitar lokasi pertambangan.

Massa berangkat dari rumah masing-masing pukul 07.00 WIB. Lalu, berjalan kaki ke lokasi dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB.

Di lokasi, massa sempat mendapat perlawanan dari polisi yang berjaga. Untuk meredakan emosi warga, polisi meletuskan senjata api ke udara. Massa justru semakin beringas dan berteriak, “Bakar…, bakar…, bakar…!”. Polisi pun kembali meletuskan senjata api. Apes, warga bernama Solatiyah (20) terkena peluru nyasar.
Warga semakin panas dan memaksa menerobos pertahanan polisi. Kalah jumlah, polisi pasrah melihat massa mengamuk dan membakar camp.

“Kami sudah sering mengajukan permohonan kepada perusahaan tapi tak pernah direspon,” sebut Syafran (30), seorang warga.

Menurutnya, aksi tersebut kesepakatan bersama warga yang jengah dibohongi  perusahaan. “Isi tuntutan hanya minta masyarakat diberikan subsidi, yakni setiap rumah tangga diberi lahan 2 hektar. Lalu, pelajar dari SD, SMP, hingga SMA sederajat diberi beasiswa,” bebernya.

Syafran menambahkan, sejauh ini pihak perusahaan sering menyarankan agar masyarakat mengantarkan proposal tetapi tak pernah terealisasi. “Dalam beberapa bulan terakhir, warga beberapa kali mengajukan permohonan permintaan tetapi tak pernah terelasisasi, makanya warga mengamuk,” pungkas warga.

Pihak PT SM yang dikonfirmasi melalui Humas Operasional, Erik, mengesalkan tindakan kriminal warga. Sebab, persoalan tuntutan warga telah disampaikan kepada pimpinan PT SM di Jakarta. “Pihak perusahaan bukan tak mau membantu dan menyikapi tuntutan warga. PT SM memiliki social responsibility kepada masyarakat sekitar sesuai mekanisme dan aturan pemerintah dan perundang-undangan. Untuk realisasinya tak semudah yang diperkirakan masyarakat dan butuh proses,” sebutnya.

Pj Bupati Madina Aspan Sopian Batubara yang dikonfirmasi lewat telepon selulernya mengimbau masyarakat jangan lagi main hakim sendiri. “Saya berharap seluruh masyarakat terutama tokoh-tokoh agama agar membantu menjaga kondusifitas. Jangan terpancing dan terprovokasi oleh oknum-onum yang ingin memperkeruh situasi. Jangan sampai korban bertambah. Mari kita berpikir positif,” pinta bupati.

Kapolres Madina AKBP Ahmad Fauzi Dalimunte SIK yang dikonfirmasi lewat telepon selulernya terkait persoalan tersebut, mengaku belum mengetahui titik persoalan secara detail. “Saya belum tahu titik persoalan, begitu juga dengan penembakan. Saya sedang menuju Panyabungan dari Jakarta,”ujar kapolres.

Direktur RSUD Panyabungan drg Ismail Lubis yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya terkait pasien korban peluru nyasar, membenarkan ada pasien dengan luka tembak masuk ke RSUD. (wan/ann/smg)

Nazaruddin Ancam Bongkar Aib Demokrat

SMS dari Singapura Goyang Istana

JAKARTA-Partai Demokrat bertubi-tubi mendapatkan kabar miring. Kali ini sebuah SMS dari nomor ponsel Singapura beredar.

Isinya heboh di kalangan wartawan yang menerimanya sejak Sabtu (28/5) pagi. Dalam waktu singkat mengoncang para petinggi PD.  Sabtu malam, pengurus PD berkumpul di Cikeas guna membahas isu miring yang disebar melalui SMS gelap tersebut.

SMS tersebut mengaku-ngaku atas nama mantan bendahara umum PD, M Nazaruddin, yang saat ini memang diketahui berada di Singapura. Meski belum bisa memastikan siapa pengirimnya, tetap saja isi SMS membuat nama-nama yang disebut berang.

Si pengirim juga berjanji  mengungkap borok PD dan juga Ketua Dewan Pembina PD yang tak lain Presiden SBY. Isi SMS tersebut bukan hanya menyeret nama SBY. Tapi orang-orang terdekat SBY seperti Staff ahli presiden Daniel Sparingga, Menpora Andi Malaranggeng, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan pengurus PD Andi Nurpati.
Isinya antara lain tentang skandal seks di lingkungan istana, kecurangan PD, manipulasi suara oleh KPU dan kasus Century. Terang saja istana berang dengan sms yang berasal dari nomor +6584393907 itu.

Staf Khusus Presiden, Andi Arief, menilai ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi. Andi yang dipercaya sebagai nstaf khusus bidang Bantuan Sosial dan Bencana itu menganggap SMS hanya upaya menyebar berita bohong dan isinya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Aparat hukum harus segera mengambil tindakan. Lebih baik (masyarakat) jangan ikut sama-sama menyebarkan informasi yang keliru itu,” tegas Andi.

Kemajuan teknologi kata Andi, memang sangat memungkinkan lahirnya informasi-informasi tidak sehat. Upaya mendeskriditkan kelompok tertentu, akhir-akhir ini sudah ramai menggunakan media sms ataupun jejaring sosial.
“Memang sulit dicegah, namun sangat mungkin pelakunya bisa ditemukan aparat hukum. Media massa juga harus memfilter karena sumbernya tidak jelas. Kita berharap tradisi buruk menggunakan tekhnologi bukan menjadi kebudayaan kita,” kata Andi.(afz/jpnn)

NATO Bunuh 52 Warga di Afghanistan

KANDAHAR- Pemerintah Afghanistan, Minggu (29/5) waktu setempat menyatakan pakta pertahanan atlantik (NATO) telah  membunuh 52 orang, sebagian besar warga sipil. Pembunuhan itu dilakukan dalam serangan udara terhadap para pejuang ketika kekerasan meningkat beberapa pekan terakhir.

Di provinsi selatan, Helmand, pemerintah setempat menyatakan sedikit-dikitnya 14 warga, termasuk perempuan dan anak-anak tewas serta enam orang lain luka akibat serangan udara pada Sabtu.
Marinir Amerika Serikat (AS) di kabupaten Nawzad, Helmand, minta dukungan udara setelah mendapat serangan senjata genggam, kata pernyataan pemerintah propinsi.

Pernyataan itu mengatakan yang tewas termasuk lima gadis, tujuh bocah laki-laki dan dua perempuan dewasa. “ISAF mengetahui warga diduga tewas dalam serangan udara ISAF,” kata juru bicara Pasukan Bantuan Keamanan Asing (ISAF) pimpinan NATO, Mayor Tim James kepada kantor berita Prancis AFP. Komando Daerah Baratdaya mengirimkan regu penilai bersama ke daerah itu untuk mengkaji tuduhan tersebut dan akan mengumumkan kepada pers.

Tokoh di kabupaten Nawzad, Aslam kepada AFP menyatakan kehilangan 12 kerabat, sementara 10 orang lain luka, termasuk anak-anak, dalam serangan udara itu.
Ia menyatakan beberapa tembakan diarahkan ke helikopter ISAF, yang terbang ke wilayah itu, dengan menambahkan bahwa helikopter kembali setelah 10 hingga 20 menit dan menembakkan roket, membunuh warga tak berdosa.

Menurutnya, lima anak-anak, lima laki-laki dan dua perempuan tewas dalam serangan tersebut.
Secara terpisah, Gubernur Nuristan pada Minggu mengatakan kepada AFP bahwa 18 warga dan 20 polisi tewas akibat tembakan teman dalam serangan udara pimpinan AS terhadap pejuang di propinsi bergolak timurlautnya.
Nuristan merupakan tempat pertempuran sengit pada pekan lalu antara Taliban dengan pasukan keamanan Afghanistan. Polisi dan warga menjadi sasaran pada Rabu, karena dikira pejuang, kata Jamaluddin Badr.
Sementara itu, Pemerintah Karzai menyatakan sebagian besar korban dari warga jatuh dalam gerakan seperti itu dan bahwa serangan malam atas rumah penduduk mengakibatkan warga Afghanistan lelah perang benci terhadap pemerintahan rapuhnya.

Sekitar 130.000 tentara asing pimpinan NATO di Afghanistan memerangi gerilyawan pimpinan Taliban, yang dilancarkan setelah serbuan pada 2001 menggulingkan pemerintahhannya di Kabul.(bbs/jpnn)

Mubarak Terancam Hukuman Mati

Putuskan Internet-Telepon, Harus Bayar Rp770 Miliar

KAIRO – Pengadilan Kairo menjatuhkan denda sebesar US dolar 90 juta (sekitar Rp769,95 miliar) kepada mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak. Pria  83 tahun itu harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya. Termasuk saat menindas suara oposisi Januari lalu, penembakan demonstran dan pemutusan jaringan internet.

Putusan pengadilan itu disampaikan Hakim Hamdi Okasha, Sabtu (28/5) waktu setempat.  Hamdi memerintahkan Mubarak dan dua kroninya membayar ganti rugi terkait pemutusan internet dan sambungan telepon di seantero Mesir ketika pecah revolusi sipil. Sebab, kebijakan yang diambil untuk membungkam suara demonstran dan kaum oposisi Mesir membawa dampak sosial, dan perekonomian Mesir.  “Kerugian yang harus ditanggung ekonomi Mesir akibat pemutusan internet dan telepon itu mencapai jutaan dolar,” katanya setelah membacakan putusannya. Karena itu, dia lantas menjatuhkan denda sebesar US dolar 90 juta (sekitar Rp769,95 miliar) kepada Mubarak serta mantan Perdana Menteri (PM), Ahmed Nazif dan mantan Menteri Dalam Negeri, Habib al-Adly.

Sebagai tokoh utama pengambil kebijakan, Mubarak diharuskan membayar denda US dolar  33,5 juta (sekitar Rp286,5 miliar). Denda untuk Nazif yang berperan sebagai kepala pemerintahan senilai US dolar 6,7 juta (sekitar Rp57,3 miliar). Nominal denda terbesar ditanggung al-Adly karena menjalankan tersebut. Jumlah denda yang harus dia bayar mencapai US dolar 50,3 juta (sekitar Rp430,3 miliar).

“Seluruh denda itu harus dibayar dari rekening pribadi mereka masing-masing,” terang Pengadilan Kairo. Meski harus mempertanggungjawabkan kebijakannya, Mubarak dan dua kroninya boleh banding. Namun, hingga kemarin (29/5), ketiganya belum menentukan sikap.

Mubarak dan kroni atau mantan pejabatnya menjalani sidang. Mereka diancam hukuman mati atas dakwaan memerintahkan militer  menembak mati demonstran saat unjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo, Januari lalu. Dalam kesaksiannya, al-Adly mengaku dia menginstruksikan tembak mati atas perintah Mubarak.  Harian Al-Ahram dan Al-Masry al-Youm, Minggu (29/5) melaporkan keputusan soal waktu sidang Mubarak dan kroninya ditetapkan pekan ini. Tapi, mengutip keterangan Menteri Kehakiman, Mohamed Abdel Aziz al-Guindy, koran-koran Mesir memberitakan Mubarak kemungkinan disidang di Kairo. Dalam dekat ini dan dipindahkan dari Sharm el-Sheikh. Mantan diktator Mesir itu telah berstatus tahanan meskipun dirawat di rumah sakit karena masalah jantung.
Jaksa Agung Mesir, Abdel Meguid Mahmoud masih mengkaji pemindahan Mubarak, jika jadi disidang di Kairo. Mubarak dipindahkan ke rumah sakit di  Kairo atau ditahan di penjara.  (ap/afp/bbc/hep/dwi/jpnn)

Sistem Persenjataan AS Diserang Hacker

WASHINGTON- Sejumlah hacker melakukan serangan cyber ke Lockheed Martin, perusahaan teknologi yang memproduksi alat utama sistem persenjataan Amerika Serikat (AS). Tapi, perusahaan rekanan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) ini menyebutkan rahasia-rahasia yang dimilikinya masih aman.
Seperti dikutip dari Associated Press, serangan itu terhitung signifikan dan mengancam. Serangan itu tepat di Lockheed Martin. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan Pentagon membenarkan soal serangan cyber itu. Letkol April Cunningham dari Pentagon mengatakan tidak ada dampak terhadap Pentagon.

“Dampaknya minimal. Kami tak mengharapkan ada dampak yang merugikan,” kata Cunningham.
Walau begitu, serangan cyber terhadap Lockheed Martin membuat AS makin awas terhadap data pertahanan nasionalnya. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Chris Ortman, mengatakan pihaknya dan Pentagon sedang bekerja sama dengan perusahaan untuk mengantisipasi serangan lain. (bbs/jpnn)

Polisi Vietnam Dilarang Ngobrol

HANOI- Pemerintah Vietnam menerbitkan peraturan untuk polisi, antara lain larangan mengenakan kacamata hitam, merokok, mengobrol dan memasukkan tangan ke dalam saku saat bertugas di ruang publik. Hal itu dilakukan demi meningkatkan citra kepolisian.

Aturan itu diterbitkan lantaran kepolisian di negara tersebut cendrung berprilaku korup. Sejumlah aturan yang harus ditaati para polisi yakni tengah bertugas.

Koran berbahasa Inggris Tuoi Tre melaporkan para polisi Vietnam tak boleh lagi mengenakan kacamata hitam, ngobrol, merokok dan memasukkan tangannya ke saku celana saat bertugas di ruang publik.

Sesuai peraturan yang diterbitkan, Kementerian Keamanan Publik seorang petugas polisi harus menjaga sikapnya dan berada dalam posisi yang benar saat bertugas.
Aturannya membuat seorang polisi lalulintas tak boleh lagi bersembunyi di balik pepohonan menjebak pelanggar lalulintas dan mendendanya. Apalagi, sebagian besar warga Vietnam menilai polisi lalulintas adalah satu petugas negara yang korup.

Laporan surat kabar itu mengatakan polisi yang bertugas dilarang membaca buku, menelepon tak terkait tugasnya, minum keras dan makan di restoran yang melanggar batas trotoar. (bbs/jpnn)

Suara Demokrat Menurun, PDIP Naik Lewati Golkar

JAKARTA- Terpaan isu yang menimpa Partai Demokrat ternyata berpengaruh pada kepercayaan publik. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menyebutkan, Demokrat masih menjadi pemenang dalam perolehan suara. Namun, memasuki tahun 2011, persentase kemenangan Demokrat menurun menjadi 18,9 persen.

“Hubungan partai dengan pemilih pada tahun ini terus melemah. Lebih banyak pemilih mengambang dari mereka yang memilih partai,” ujar Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI, dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin (29/5).
Survei LSI pada 15-25 Mei itu menunjukkan, hampir seluruh partai penghuni parlemen mengalami penurunan perolehan suara. Golkar yang selalu berada di tempat kedua di belakang Demokrat, kini turun di peringkat tiga dengan 12,5 persen suara. Hanya PDIP yang tren suaranya naik, dari 14,3 persen di survei terakhir, kini melonjak menjadi 16,7 persen.

Menurut Mujani, kecenderungan Demokrat saat ini memang masih unggul. Namun, sentimen responden terhadap partai berlambang mirip segitiga Mercy ini terus menurun. Bulan madu Demokrat pasca pemilu 2009 yang menunjukkan tren kenaikan saat ini sudah berakhir. “Ini sejarah pertama Demokrat, ada penurunan tren suara pemilu,” kata dia.

Penurunan suara Demokrat, ujar Mujani, belum memperhitungkan dampak isu negatif kasus yang menimpa kader Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ini karena, survei LSI ketika itu sama sekali tidak mengukur keterkaitan itu dalam pertanyaan kepada responden. “Bisa saja pengaruh itu besar, namun kami belum memiliki ukurannya,” jelasnya.
Mujani menyatakan, kecenderungan turunnya suara Demokrat disebabkan karakter pemilihnya yang tidak stabil. Ini berbeda dengan suara yang diraih Partai Golkar dan PDIP. Kedua partai itu tidak mengalami fluktuasi yang tajam. Hal ini disebabkan kecenderungan dua partai lama itu yang memiliki pemilih loyalis.

Hanya bedanya, PDIP yang berada di luar pemerintahan lebih diuntungkan dipilih oleh responden. “Golkar dan PDIP stabil, namun Golkar tidak mampu menarik pemilih baru,” kata Mujani. Para pemilih yang tidak stabil itu berasal dari responden dengan latar belakang pendidikan tinggi. Sementara Golkar dan PDIP memiliki pemilih loyal di masyarakat dengan latar pendidikan lebih rendah.

Secara keseluruhan, turunnya tren pemilih disebabkan banyak responden yang belum menjatuhkan pilihannya kepada salah satu partai. Responden yang masih mengambang itu jumlahnya signifikan, mencapai 29,6 persen. Mayoritas mereka memilih belum memilih partai karena kecewa dengan kinerja anggota dewan yang mengecewakan.
Mujani, instabilitas pemilih partai ini merupakan tren yang tidak sehat. Para pemilih nampaknya sudah mulai jenuh dengan kinerja partai. Indikatornya, di tiga gelaran pemilu terakhir memiliki pemenang yang berbeda-beda.
Fakta yang patut dikhawatirkan, jumlah pemilih di tiga pemilu terakhir juga terus merosot. “Penurunan jumlah pemilih ini terlalu tajam dan cepat,” ujarnya mengingatkan. Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai, kelemahan yang dimiliki parpol di Indonesia adalah ketidakmampuan merekrut pemilih loyalis.

Sebagai lembaga politik, parpol di Indonesia tidak mampu bersosialisasi di tengah publik secara luas. “Kalau partai sudah bekerja, dia pasti menjadi diinginkan. Otomatis pemilih mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari partai,” kata Hamdi di tempat yang sama.

Yang terjadi di parpol Indonesia adalah lemahnya pemilih memiliki identitas partai secara spesifik. Parpol tidak memberikan sumbangsih berdasarkan isu yang dibutuhkan oleh publik. Kecenderungan parpol selalu memberikan kampanye instan yang tidak substantif. “Kalau party ID (pemilih dengan identitas partai) lemah, berarti partai tidak hadir di tengah publik,” kata dia.

Karena tidak memiliki kerja nyata, parpol di Indonesia acapkali mengandalkan tokoh sebagai nilai jual. Kampanye semacam ini memang efektif, namun tidak sehat. Pada akhirnya parpol tidak akan bekerja, dan hanya berlomba-lomba mencari tokoh demi nilai jual. “Di sini, parpol bukan lembaga publik, tapi characteristic personal,” jelasnya.

Turunnya partisipasi pemilih di tiga periode terakhir pemilu, juga merupakan peringatan berbahaya. Publik bisa jadi memiliki sikap tidak percaya kepada parpol akibat kinerjanya yang tidak pernah berubah. Perlu ada perubahan dari parpol sehingga menjadi lembaga publik yang sebenarnya. “Bagaimana keluar dari ini” Parpol harus hilang dari dukungan dana cukong,” tandasnya. (bay)

Golkar Kambinghitamkan Koalisi

PARTAI Demokrat berusaha memahami hasil survei LSI terakhir. Namun, partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 lalu itu tetap yakin kalau penurunan suara itu hanya sementara.

“Tidak apa-apa, masih ada waktu, ini semua kan masih berproses hingga 2014,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua, saat dimintai komentar terkait hasil survei LSI terakhir. Dia mengakui, ribut-ribut terkait keterlibatan sejumlah kader dalam dugaan kasus sesmenpora memang berpengaruh. Terutama, terhadap persepsi publik terhadap partai.

Namun, dia yakin, dengan komitmen partainya tetap bekerja bagi bangsa maka rakyat dengan sendirinya akan kembali memberikan kepercayaan. “Harus tetap bijak melihat (hasil survei), kami yakin kedepan hasilnya akan pulih dan berkembang lagi,” tandasnya.

Golongan Karya menilai turunnya perolehan suara mereka disebabkan oleh faktor koalisi di pemerintahan. Meskipun menjadi anggota koalisi yang kritis, kinerja Golkar dianggap menurun saat roda pemerintahan saat ini berjalan kurang efektif.

“Golkar itu selalu memegang dampak aspek, karena semua resiko yang terkait di pemerintah berimbas di koalisi,” kata Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar saat dihubungi kemarin.

Menurut Nurul, jika melihat tren yang terlihat di survei, seluruh partai anggota koalisi menurun. Saat ini, Demokrat yang diterpa berbagai isu negatif mengalami penurunan yang tidak sedikit. Hal itu ternyata berimbas pada Partai Golkar sebagai anggota koalisi. “Jika Demokrat menurun, otomatis Golkar menurun,” kata dia.
Menurut Nurul, ada baiknya jika Golkar mempertimbangkan sikapnya di dalam koalisi. Ini karena, kekritisan Golkar nantinya bakal lebih berguna dan dilihat publik jika berada di luar pemerintahan. “Karena apapun yang kita kerjakan, mengkritisi akan dianggap sandiwara,” sorotnya.

Terhadap keberadaan pemilih mengambang yang jumlahnya signifikan, Nurul menilai hal itu harus dimanfaatkan. Partai Golkar memiliki pengalaman panjang untuk membangun komunikasi dengan publik. Salah satu caranya, dengan memberikan program nyata yang langsung menyentuh rakyat. “Selama ini, hal itu yang menjadi keunggulan Golkar,”  jelasnya.

Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menilai hasil survei LSI tidak bisa dijadikan ukuran. Sebab, dengan situasi dan perkembangan isu saat ini.(dyn/bay/jpnn)

Giliran Andi Nurpati Dilaporkan Mahfud

JAKARTA- Pengurus Partai Demokrat Andi Nurpati dilaporkan ke kepolisian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan pemalsuan surat. Andi siap menghadapi pelaporan atas dirinya tersebut. “Tentu saja siap. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana kinerja kepolisian,” tutur Andi kepada wartawan di Kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5) malam.

Andi mengatakan dirinya menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Selain itu, Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat ini menyebut rentang waktu untuk mengadukan pidana pemilu telah habis.
“Dilaporinya Februari 2010, sekarang sudah setahun lebih. Selain itu, laporannya kan kalau Februari 2010 terlalu jauh. Lagi pula seluruh pidana Pemilu, kan sudah selesai semua. Dengan batas waktunya. Ya serahkan saja ke polisi, mereka kan yang berwenang,” papar Andi.

Sebelumnya Andi Nurpati dilaporkan ke polisi oleh Mahkamah Konstitusi. Dugaan pidana itu dilakukan Andi Nurpati terkait putusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu. Nurpati diduga memalsukan putusan MK terkait gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penuturan Ketua MK Mahfud MD, kasus bermula dari munculnya surat MK palsu tanggal 14/8/2009 yang digunakan oleh KPU untuk tentukan kemenangan Dewi Limpo. Kemudian MK membuat surat yang benar & asli tanggal 17-8-2009, surat asli itu diterima oleh Andi Nurpati.

“Tapi saat ambil keputusan akhir KPU tetap gunakan surat palsu karena Andi Nurpati tak menyampaikan surat asli MK itu,” jelas Mahfud. Menurut Mahfud, MK telah menegaskan kalau surat yang dipakai KPU salah. Namun ternyata KPU tetap menggunakan surat MK palsu sebagai bahan rujukan.

Tak hanya itu, Mahfud juga menegaskan tujuannya mempolisikan Andi Nurpati bukan untuk merongrong Partai Demokrat.

Laporan soal pemalsuan dan penggelapan dokumen ini sudah dilaporkan Mahfud, jauh sebelum Andi Nurpati bergabung ke Demokrat. “Ini tak ada politisnya, karena sudah dilaporkan ke Polri jauh sebelum Andi Nurpati masuk ke Partai Demokrat,” ujar Mahfud.(net/jpnn)

Pendaftaran Calon Pimpinan KPK Dibuka

JAKARTA- Hari ini (30/5) pendaftaran calon pimpinan KPK resmi dibuka. Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar mengatakan bahwa masa pendaftaran calon pimpinan  KPK terhitung sejak hari ini dan akan ditutup pada 20 Juni mendatang.

Jumat (27/5) lalu, pansel pimpinan KPK menggelar rapat pertamanya. Patrialis mengatakan, dalam rapat perdana tersebut, pansel membahas tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses seleksi. Misalnya, tentang apa saja tahapan tes yang akan ditempuh para pendaftar calon pimpinan.

“Ada enam tahapan yang harus dilalui bagi calon,” kata Patrialis di Jakarta. Sebenarnya enam tahapan tes tersebut tidak jauh berbeda dengan proses seleksi pimpinan KPK sebelumnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menkum HAM itu lalu menerangkan enam tahap tersebut adalah seleksi administrasi, tanggapan masyarakat, pembuatan makalah (Paper), personal assesment, process tracking, dan wawancara.

Nah menurut Patrialis, masyarakat pun bisa ikut andil dalam proses seleksi. Sebab di tahap tanggapan masyarakat, publik pun dipersilakan untuk memberikan pendapatnya tentang calon-calon yang ada. Tak hanya tanggapan, khalayak juga diperbolehkan untuk memberikan masukan kepada calon. “Jadi kami juga ingin tahu bagaimana penilaian masyarakat,” imbuhnya.

Selain, itu, politisi PAN itu menjelaskan, dalam tahap process tracking, pansel KPK akan meminta masukan dan penilaian kepada instansi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Yudisial (KY) dan lainnya tentang para calon yang ada.  Soal persyaratan calon pemimpin KPK, Patrialis mengatakan tidak ada yang baru dan semua UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.(kuh/jpnn)

1...15,32815,32915,330...15,845Page 15,329 of 15,845