Bursa Sekdaprovsu

Medan- Dalam waktu dekat, nama calon sekretaris daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) akan segera ditetapkan. Mendagri Gamawan Fauzi memperkirakan, penetapan calonn Sekdaprovsu itu hanya butuh sekali lagi sidang di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Boediono.

“Mudah-mudahan satu kali lagi sidang TPA sudah ada keputusan,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Senin (2/5). Hanya saja, dia tidak menyebutkan kapan sidang TPA akan digelar lagi. Mantan gubernur Sumbar itu juga tidak menjelaskan, usulan yang mana yang akan dibahas di TPA; tiga nama yang diusulkan Syamsul Arifin ataukah yang diusulkan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Gamawan hanya menjelaskan, penundaan penetapan nama sekdaprovsu ini lantaran ada perbedaan-perbedaan dan masukan terkait pencalonan. “Kalau ada perbedaan-perbedaan dan ada masukan, ya kita pending,” cetusnya, tanpa menjelaskan maksud ‘perbedaan’ itu.

Saat ditanya apa benar Gatot mengajukan tiga nama calon Sekdaprovsu di luar tiga nama yang diusulkan Gatot, Gamawan hanya menjawab dengan senyuman.

Seperti diberitakan, tiga kandidat calon sekdaprovsu yang diusulkan Syamsul Arifin, terganjal di TPA. Ketiga kandidat sudah dibahas di TPA pada 8 April 2011, namun hingga kemarin TPA belum mengeluarkan keputusan siapa yang akhirnya dipilih. Ketiga calon sekda Sumut yang diusulkan Syamsul saat belum dinonaktifkan sebagai gubernur adalah Kadis Pendapatan Daerah Pemprovsu Syafaruddin, Kadis Pendidikan Pemprovsu Saeful Safri, dan Penjabat Bupati Madina, Aspan Sofyan Batubara.

Padahal, pembahasan calon Sekda Sumut bersamaan dengan calon sekda di tiga provinsi lainnya. Sementara, pada 28 April 2011 TPA sudah menetapkan nama sekda untuk ketiga provinsi, yakni Sekdaprov Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Bengkulu.

Informasi yang didapat koran ini, Gatot juga telah mengajukan tiga kandidat Sekdaprovsu, dua diantaranya adalah Hasiholan Silaen dan Nurdin Lubis.(sam)

MEDAN- Sejumlah anggota DPRD Medan menerima dana bantuan sosial dari dana APBD Kota Medan untuk disalurkan kepada masyarakat. Jumlahnya sekitar Rp250 juta, dana itu digunakan kepada konstituennya di masing-masing daerah pemilihan.

Seperti diamini Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnaen Hutajulu, Selasa (3/5). Dalam penyalurannya, bantuan sosial itu diserahkannya untuk renovasi Masjid Alfurqan Jalan Kamboja Raya Perumnas Helvetia Medan.

Bantuan tersebut diserahkan untuk masjid tersebut melalui Ketua Badan Kenaziran Masjid, Sangkot Siregar,  didampingi perwakilan tokoh agama H Syahruddin Nasution, Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Medan Helvetia, Ir H Lilik Ismadi.

Kepada pengurus kenaziran masjid, Herry Zulkarnaen mengatakan, sebagian anggota DPRD Medan menerima bantuan sosial  yang disalurkan kepada masyarakat.  Dana ini untuk konstituen yang membutuhkan, termasuk bantuan ke rumah ibadah.

Herri memaparkan, dirinya menerima bantuan sosial dari Pemko Medan senilai Rp250 juta. Kesemuanya telah disalurkan dan langsung diterima perwakilan masyarakat di daerah pemilihannya. Khusus untuk Masjid Alfurqan biaya yang disalurkan senilai Rp15 juta, selanjutnya secara pribadi dirinya membantu sebesar Rp1 juta.
Dengan adanya penyaluran dana bantuan ini, politisi Partai Demokrat itu berupaya menyokong Pemko Medan untuk terus memperhatikan masyarakat melalui dana-dana sosial. Sehingga setiap dana sosial ini bisa dimanfaatkan masyarakat banyak.

Menyambut adanya bantuan tersebut, tokoh agama Kecamatan Medan Helvetia H Syahruddin Nasution menyebutkan, kini Masjid Alfurqan sedang melakukan renovasi. Karenanya sangat diharapkan perhatian dari sejumlah pihak. Terkhusus menjelang menjelang Ramadhan ini. “Kita akan berusaha bagaimana umat dekat dan betah dengan masjid,” sebutnya didampingi, Sangkot Siregar. (uma) (uma)

Realisasi Anggaran Masih 15 Persen

MEDAN- Pada triwulan kedua 2011, diketahui realisasi anggaran Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu) baru 15 persen dari total seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2011 sebesar Rp263.290.372.443. Hal ini dikemukakan oleh Sopar Siburian Anggota Komisi E DPRD Sumut kepada Sumut Pos, Selasa (3/5).

“Kami telah menanyakan ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan realisasi anggaran sejumlah SKPD masih banyak yang rendah. Padahal ini sudah triwulan kedua. Memang, kita tahu dalam anggaran ada belanja langsung dan tidak langsung. Meskipun demikian, itulah laporan yang kita terima,” ungkap politisi Fraksi Demokrat Sumut ini.

Ditambahkannya, dari informasi yang diperolehnya, pihak Disdiksu menargetkan realisasi anggaran pada triwulan kedua ini hingga Juni mendatang, sudah 30 persen atau 40 persen. Untuk itu, sambung Sopar lagi, Komisi E DPRD Sumut berniat memanggil Kepala Dinas Pendidikan Sumut (Kadisdiksu) Syaiful Syafri dalam rangka mempertanyakan ini. Namun sayangnya, waktu tepatnya belum diketahui.

“Waktu memang masih tentative tapi kemungkinan pada Mei ini. Dalam rapat nantinya, kita akan mempertanyakan kenapa realisasi anggarannya masih kecil. Dan kita juga akan pertanyakan mengenai target itu. Apa yang dilakukan, sehingga bisa memenuhi target 30 atau 40 persen di tri wulan ke dua ini,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya Nur Azizah Tambunan. “Perkembangan yang saya dapatkan, memang hampir semua SKPD realisasi anggarannya masih rendah tanpa terkecuali Disdiksu. Ada alasan yang menyatakan, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) baru disahkan Februari lalu. Meskipun demikian, kita tetap akan mempertanyakan itu pada jadwal rapat Komisi E dengan Disdiksu bulan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Sumut (Kadisdiksu) Syaiful Syafri saat dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal itu, enggan menjawabnya. “Y sudah, nanti saja kita ngomongnya. Saya sedang ada acara,” jawabnya.(ari)

BELAWAN- Hingga saat ini persoalan sampah belum bisa diatasi Pemerintah Kota Medan. Bahkan, sampah dari inti Kota Medan sudah mencemari wilayah perairan Belawan. Akibatnya, para nelayan semakin sulit mendapatkan ikan karena air laut tercemar oleh sampah.

Menurut pantauan wartawan koran ini di lapangan, Selasa (3/5), tumpukan sampah memadati beberapa titik di Sungai Deli. Sekitar puluhan ton sampah dan limbah cair mengalir dari inti Kota Medan yang bermuara di Belawan.
“Saya yakin, berkurangnya tangkapan ikan karena banyaknya sampah dan limbah pabrik yang dibuang ke sungai,” ujar Ahmadi (32), seorang nelayan yang ditemui wartawan koran ini.

Menurutnya, hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan beberapa tahun lalu. Kalau keadaan ini dibiarkan terus dan Pemko Medan tidak mengambil tindakan, maka tidak bisa terbayangkan apa yang akan terjadi ke depan.
“Laut merupakan tumpuan hidup bagi nelayan di sini. Kalau keadaan terus memburuk, nelayan bakal kehilangan mata pencaharian karena hasil tangkapan terus berkurang,” katanya.(mag-11)

MEDAN- Bayi tanpa anus (Atresiani) yang baru berumur dua hari dirujuk ke RSUD Pirngadi Medan, Selasa, (3/4) pagi pukul 08.00 WIB. Bayi yang belum diberi nama ini dirawat di Ruang IGD RSU Pirngadi Medan.

Bayi bungsu dari delapan bersaudara buah hati pasangan Arwan Nasution (44) dan Aisyah (39) warga Jalan Yos Sudarso LK VI, Tanjungbalai, Kabupaten Asahan ini terlahir dengan proses persalinan normal dengan berat badan 3,6 Kg.

Sebelumnya, bayi dan ibunya dirawat di klinik setempat. Karena tidak sanggup menangani bayi tersebut, pihak klinik merujuk ke RSUD Pirngadi. Sementara sang ibu masih dirawat di klinik terebut.

Arwan mengatakan, selama masa kehamilan, istrinya jarang memeriksakan kandungannya. Selain itu, istrinya tidak pernah meminum jamu-jamuan. “Selama hamil, istri saya nggak pernah jatuh. Memang kami jarang memeriksakan kandungannya ke dokter. Tapi saat diperiksakan ke dokter, katanya tidak ada kelainan dan masalah sama bayi kami,” jelas Arwan.

Sambungnya, saat melahirkan di klinik, anaknya terlihat sehat. Namun malamnya, bidan memberitahu bahwa bayi mereka tidak mempuyai anus. Oleh bidan, selanjutnya, bayi mereka dibawa ke RSU Tanjungbalai. (mag-7)