28 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 15392

Lazio Pinang Adebayor

ROMA- Lazio mulai merencanakan skuadnya untuk musim depan, mereka dikabarkan akan segera menambah amunisi di lini depan, Emmanuel Adebayor menjadi target utama Il Biancocelesti. Pemain Internasional Togo tersebut saat ini sedang menjalani masa peminjamannya dari Manchester City di Real Madrid, namun, meski bermain cukup cemerlang, tampaknya klub raksasa Spanyol tersebut enggan untuk mengubah status kepemilikan Adebayor.

Celah tersebut coba dimanfaatkan oleh Lazio, akrena Adebayor sendiri juga sudah tidak ingin kembali ke Inggris untuk membela City. Harga Adebayor yang dipatok oleh City sebesar 15 juta Euro tampaknya juga tak akan menjadi masalah bagi klub asal ibukota Italia tersebut, karena Lazio memiliki beberapa cara agar Adebayor dapat berlabuh ke Italia tanpa biaya yang mahal.

Hal ini tak terlepas dari masih adanya tanggungan City kepada Lazio atas pembelian Aleksandar Kolarov sebesar 17.5 juta Euro di awal musim ini. Lazio berharap tanggungan City tersebut dapat digunakan untuk menutupi biaya transfer yang diminta City. Namun, Lazio tak akan dengan mudah memboyong Adebayor, karena gaji Adebayor di City maupun di Real Madrid sama-sama cukup besar, sehingga lazio harus mampu menawar kepada Adebayor agar mau mengurangi besarnya gaji yang diminta Adebayor.  “Kita akan lihat situasinya pada akhir musim nanti. Bila Emmanuel (Adebayor) ingin tetap di sini (Manchester City), tak masalah,” kata Pelatih Roberto Mancini. (net/jpnn)

Syamsul Dicopot dari Ketua Golkar

  • Dibayangi Konflik Internal
  • Digantikan Andi Ahmad Dara

MEDAN-Kewenangan yang melekat pada diri Syamsul Arifin dilepas satu per satu. Setelah berstatus non aktif sebagai gubernur Sumut, Syamsul juga telah dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Pencopotan sementara itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Nomor : Kep/115/DPP/Golkar/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditandatangi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.

Syamsul Arifin sengaja dibebastugaskan dari kursi ketua Golkar Sumut karena sedang menghadapi persoalan hukum terkait penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat 2000-2007. Pencopotan dimaksudkan agar Syamsul Arifin lebih fokus. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, Rabu (27/4) di Hotel Swiss Bell Jalan S Parman Medan.

“Saya diminta Bapak Ketua Umum DPP menyampaikan pemberhentian ini kepada masyarakat Sumut melalui media,” jelas Agung Laksono didampingi Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Zaman Gomo Mendrofa, Sekretaris Hardi Mulyono dan sejumlah pengurus lainnya.

Agung yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) ini mengatakan, selama Syamsul berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda organisasi tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Tapi, pencopotan ini hanya bertujuan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada Syamsul yang menghadapi persidangan dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 sewaktu dia menjabat bupati.

Alasan lainnya untuk menjamin tetap efektif dan efisiennya roda kepemimpinan DPD Partai Golkar Sumut.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Syamsul tadi malam (kemarin, Red), beliau sudah mengetahui pemberhentian ini. Bahkan menurut beliau, sudah ada komunikasi dengan Bapak Aburizal Bakrie dan dapat diterima dan dipahami demi kepentingan koordinasi dan konsolidasi yang lebih kuat ke depannya,” jelasnya.

Melalui SK tersebut, DPP Partai Golkar menunjuk Andi Acmad Dara sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Dengan ditunjukkan Plt ini, mandat yang diberikan sama dengan Ketua DPD yang dipilih melalui Musda. Kewenangan Andi adalah untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Sumut, termasuk melakukan langkah-langkah konsolidasi organisasi yang dianggap perlu demi menjamin efektifitas kepemimpinan Partai Golkar Sumut.

“Perannya hampir sama tapi bukan berarti bisa seenaknya mengganti-ganti orang,” tegas Agung.
Agung tak menyebutkan apakah tugas Andi Achmad Dara termasuk mempersiapkan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Menurutnya, kebijakan soal hal tersebut akan diatur kemudian oleh DPP. “Soal hal ini saya tidak berani mengungkapkannya, namun sepenuhnya di DPP,” sebutnya.

Merujuk kasus yang sama di DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, Plt yang ditunjuk akhirnya termasuk mempersiapkan Musdalub dan menghasilkan ketua DPD definitif. Kemungkinan bisa saja sama, untuk persoalan tersebut tetap saja menjadi wewenang DPP.

Andi Achmad Dara yang akrab disapa Adey dianggap tepat melanjutkan kepemimpinan Golkar di Sumut. Sebab beliau merupakan salah satu unsur pengurus harian yang bertanggung jawab terhadap pemenangan pemilu untuk wilayah Sumatera.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Hardi Mulyono berharap informasi pengangkatan Plt dapat segera tersebar ke seluruh kabupaten/kota agar tidak muncul kesimpangsiuran terkait kepemimpinan di Sumut. Kemudian, seluruh unsur pengurus dan kader dapat lebih memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Gubernur Sumut (Pigubsu) 2013 dan Pemilu 2014 mendatang.

“Ini pemberhentian sementara. Kalau misalnya besok bebas, ya dikembalikan lagi (jabatan ketua Golkar Sumut),” kata Hardi.

Wakil Ketua DPD 1 Golkar Sumut Ajib Shah mengungkapkan, proses pemberhentian Syamsul Arifin sebagai Ketua DPD 1 Sumut telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai, terlebih dahulu melakukan konsolidasi dan komunikasi ddengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Ini adalah satu hal yang biasa. Dan ini sebelumnya telah dikonsolidasi dan dikomunikasikan dengan Bang Syamsul oleh DPP. Dan keputusan ini demi masa depan Golkar yang lebih baik,” katanya.

Pria yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut ini juga menegaskan, dengan dinonaktifkannya Syamsul Arifin dari jabatan Ketua DPD 1 Golkar, tidak dan bukan menunjukkan adanya  perpecahan di tubuh Golkar, khususnya Golkar Sumut.

Terkait target di Pemilu 2014, mantan calon Wali Kota Medan ini menerangkan, Golkar Sumut tetap optimis untuk menjadi partai yang meraih suara yang signifikan pada pemilu nantinya. “Insya Allah, kita tetap eksis di Pemilu 2014 mendatang. Dan ini dalam rangka perbaikan rakyat Sumut,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut lainnya, Chaidir Ritonga menyambut keputusan DPP tersebut adalah hal yang terbaik, selanjutnya DPD Sumut sendiri tetap satu sikap demi suksesnya pembangunan yang sejahtera berdasarkan kerakyatan, konsolidasi partai yang dimulai sejak 2010 sampai saat ini. Hal ini juga terkait kaderisasi 10 juta kader yang difokuskan tahun 2011 dan suksesi pemilu mulai dari pemilu kepala daerah, legislatif hingga presiden.

Seperti diketahui, selang sepekan setelah berstatus terdakwa perkara dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres penonaktifan Syamsul. Syamsul sendiri saat ini masih menjalani penahanan di Rutan Salemba dan kasusnya masih dalam tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta. (ril/sam)

Kajatisu: Kasus Alkes USU Prioritas Utama

Janji Lunasi Utang Penanganan Korupsi

MEDAN-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), AK Basuni Masyarif, memastikan bakal ada pejabat atau mantan pejabat di Universitas Sumatera Utara (USU) yang dijadikan tersangka dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di Fakultas Kedokteran USU senilai Rp39 miliar.

Pernyataan tersebut dilontarkan kajatisu pengganti Sution Usman Adjie ini Rabu (27/8) di kantornya di Jalan AH Nasution. “Saya sudah dengar kasus itu (korupsi alkes FK USU) secara gamblang, namun belum mendapatkan laporan mendetail,” tegas kajati yang baru sepekan lebih bertugas di Kejaksaan Tinggi tersebut. Sepengetahuannya, kasus tersebut masih terus diusut di Pidsus. “Yang jelas dari semua saksi yang diperiksa bakal ada yang akan dijadikan tersangka,” tegasnya.

Basuni masih enggan membeber siapa calon tersangka dan jumlah kerugian negara dari kasus tersebut. “Belum..belum bisa kita jabarkan siapa saja yang diperiksa dan berapa kerugian negera. Kita tidak mau mengeluarkan statemen yang membuat si terperiksa menjadi ketakutan,” tegas Basuni.

Basuni berjanji menjadikan kasus dugaan korupsi Alkes di FK USU sebagai prioritas utama bagi dirinya selama bertugas di Sumut. “Kasus ini menjadi prioritas utama, karena ini bagian utang Kejatisu yang masih tertinggal dan masih belum terselesaikan. Kasus itu akan kita usut,” tegas Basuni.

Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) terjadi pada 2010 dengan nilai Rp39 miliar. Sejauh ini sejumlah pejabat dan mantan pejabat USU telah diperiksa untuk dimintai keterangan, termasuk sejumlah profesor. Di antaranya, SYP, DM, KHY dan GLN.

Selain kasus Alkes USU, kasus mengendap di Kejatisu yang diakui Basuni sebagai utangnya antara lain dugaan korupsi APBD Dinkes Sergai: Pembangunan Rumah Sultan Sulaiman, alkes dan obat 2007-2008. Dugaan korupsi Dinas Pendidikan Medan: soal pembangunan kelas internasional SMA senilai Rp1,2 ,iliar tahun 2008 (lihat grafis).
Semua pejabat yang bertanggung jawab sudah dipanggil penyidik dengan alasan klarifikasi di bidang Pidsus. Namun sejauh ini belum ada keterangan, apakah kasusnya dilanjutkan atau dihentikan. (rud)

DPR Perjuangkan Protap dan Sumtra

Anggap Grand Design Bukan Hal Mutlak

JAKARTA-Bola panas pemekaran sejumlah daerah di provinsi Sumatera Utara (Sumut), sepertinya masih berada di tangan legislatif dan eksekutif di Sumut. Alasan menyerahkan keputusan pemekaran kepada pemerintah pusat menjadi tidak relevan karena saat ini DPR RI sedang menunggu rekomendasi dari DPRD Sumut dan gubernur.

Komisi II DPR RI bahkan sudah menyetujui pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) dan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) serta empat kabupaten/kota di Sumut. Komisi II DPR beranggapan, desain besar (grand design) penataan daerah tahun 2010-2025 yang disusun kemendagri dan menetapkan Sumut hanya layak tambah satu provinsi lagi, bukanlah desain kaku. Terlebih, grand design tersebut belum pernah dibahas dengan Komisi II DPR guna mendapat persetujuan.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengakui, usulan pembentukan Protap dan Provinsi Sumtra, dan juga pemekaran Simalungun (Simalungun Hataran), Langkat (Kabupaten Aru dan Kabupaten Langkat Hulu), dan Karo (Kota Berastagi), sudah pernah dibahas dan tinggal melanjutkan. “Sudah tercatat dan tinggal perlu rekomendasi dari DPRD Sumut dan gubernur Sumut,” terang Chairuman Harahap kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (27/4).

Mantan Deputy Kantor Menkopolhukam Bidang Hukum itu memastikan, DPR akan punya sikap tersendiri, yang bisa saja berbeda dengan sikap pemerintah. “Ini semua (usulan pemekaran dari Sumut, Red), pasti kita bahas. Kita akan lihat persyaratan-persyaratannya,” ujarnya.

Bagaimana dengan grand design yang sudah dibuat kemendagri dan Sumut dinyatakan hanya layak tambah satu provinsi? Chairuman menjelaskan, penyusunan grand design itu dulunya atas permintaan Komisi II DPR. Hasilnya, meski oleh kemendagri sudah dirilis pekan lalu, hingga kini belum pernah bicarakan dengan Komisi II DPR yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri itu.

Kalau toh nanti DPR menyetujui, lanjutnya, grand design itu bukanlah acuan kaku dalam pembahasan aspirasi pemekaran. Bagi DPR, grand design tetap tidak bisa menghambat aspirasi rakyat yang menghendaki pemekaran.
“Grand design itu kan sifatnya hanya rancangan, bukan mutlak, tapi tergantung aspirasi masyarakat dan kebutuhan pertumbuhan wilayah. Jadi tidak kaku,” terang politisi dari Partai Golkar itu.

Begitu pun mengenai gagasan kemendagri mengenai perlunya waktu tiga tahun sebagai daerah persiapan sebelum menjadi daerah otonom, Komisi II DPR juga belum menyatakan sikap. Sebagai ketua Komisi II DPR, Chairuman berpendapat, konsep daerah persiapan itu tidak ada bedanya dengan model Kota Administratif sebagaimana pernah diterapkan di era Orde Baru.

Menurut Chairuman, model Kota Administratif dulunya malah menyulitkan pemerintahan. Dan sekarang, lanjutnya, eranya sudah beda, tidak lagi kekuasaan menguat di eksekutif (executive heavy). Sekarang, posisi DPR dan pemerintah sejajar. Karenanya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Chairuman, harus memperjuangan aspirasi rakyat. “Dan supaya ada aspirasi politik yang ditampung oleh DPR,” terang Chairuman.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumut Iskan Qolba Lubis melihat Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) paling layak menjadi provinsi baru di Sumut. “Secara administratif tidak ada masalah karena sudah mendapat dukungan penuh dan solid dari 5 kabupaten/kota dan bahkan kabarnya sejumlah daerah tingkat 2 lainnya akan bergabung, seperti pecahan Labuhan Batu,” paparnya.

Kata dia, begitu juga dari aspek prospek pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, posisinya yang cukup jauh dari Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Itu artinya berpotensi besar menjadi pusat dan motor pengembangan ekonomi baru bagi wilayah di sekitarnya.
Demikian juga dari segi fisik, lanjutnya, lahan untuk calon ibukota provinsi juga tak bermasalah karena ada sejumlah wilayah yang cocok dijadikan pusat ibukota, bandar udara dan pelabuhan,” papar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan 3 Sumut itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan, grand design akan memberikan prioritas pemekaran provinsi yang memiliki dua karakteristik. Pertama, provinsi yang punya wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Kedua, provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota di atas 30. Dengan dua kriteria ini, Sumut paling memenuhi kriteria untuk mendapat prioritas pemekaran.
Dijelaskan Djohermansyah, provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih dari 30 biasanya memiliki problem rentang kendali pemerintahan. “Rentang kendalinya tergolong besar jika lebih dari 30 kabupaten/kota,” terang Djohermansyah akhir pekan lalu.

Dari 33 provinsi yang ada saat ini, Sumut merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang jumlah kabupaten/kotanya lebih dari 30, yakni 33 kabupaten/kota. Untuk provinsi yang ada di pulau Jawa, yang jumlah kabupaten/kotanya di atas 30 hanya ada dua provinsi, yakni Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota. Sedang untuk Kalimantan, Sulawesi dan wilayah timur Indonesia, tak satu pun provinsi yang punya kabupaten/kota lebih dari 30.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho berpandangan, Provinsi Sumatera Utara akan lebih baik jika tidak dimekarkan menjadi beberapa  provinsi. “Kita menunggu evaluasi dari Pansus pemekaran. Mimpi saya, untuk provinsi tidak ada pemekaran,” ungkap Gatot, Jumat (22/4) malam.

Gatot beralasan, Sumut memiliki keberagaman agama, etnis dan sebagainya sebagai sebuah keunikan. “Kalau dimakerkan, maka keunikan itu akan terbagi,” kata Gatot memberi alasan.
Dijelaskannya, substansi pemekaran adalah pelayanan publik, pemerataan infrastruktur dan ekonomi. Namun, saat ini dalam koridor ekonomi baik pusat dan daerah telah berupaya untuk mengintegrasi hal tersebut. (sam/ila)

Dua Panser Siaga, Lokasi Tunangan Jadi Ring Satu

Ketika SBY Resmi Lamar Putri Hatta Rajasa untuk Ibas

Selangkah lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa besanan. Tadi malam, SBY resmi melamar Siti Ruby Aliya, putri sulung Hatta, untuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra bungsunya. Bagaimana suasana pertunangan ala Palembang itu? Lantas, kapan pernikahan tersebut bakal dihelat?

Naufal Widi Asmoro, Jakarta

SBY dan rombongan tiba di kediaman Hatta Rajasa di kompleks Fatmawati Golf Mansion pukul 20.15. Meski dikabarkan hanya membawa keluarga inti, rangkaian kendaraan rombongan presiden itu tergolong panjang. Tidak kurang dari 25 kendaraan masuk dalam iring-iringan yang bergerak dari istana tersebut. Termasuk dua bus berukuran sedang dan dua minibus.

SBY dan Ani Yudhoyono menumpang Mercy hitam bernomor polisi B 1909 RFS. SBY tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang cokelat, sedangkan Ani memakai kebaya cokelat keemasan.

Di belakangnya, setelah mobil walpri (pengawal pribadi) presiden, menyusul minibus yang ditumpangi Ibas. Anggota DPR itu tampak duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri, berseberangan dengan kakaknya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, istri Agus, Annisa Pohan, duduk persis di belakang suaminya. Ibas terlihat mengenakan baju batik hitam.

Beberapa pejabat yang dikenal dekat dengan SBY juga ikut dalam rombongan. Di antaranya, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan istri serta Mensesneg Sudi Silalahi. Ipar SBY, Hadi Utomo yang juga mantan ketua umum Partai Demokrat, juga tampak dalam rombongan.

Begitu berhenti persis di depan rumah Hatta, SBY dan Ani disambut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang ditunjuk untuk mewakili Hatta menyambut calon besannya tersebut.

Sementara itu, pengamanan di kompleks Fatmawati Golf Mansion tampak diperketat dengan adanya hajatan tersebut. Hampir semua pihak yang terlibat menggunakan tanda pengenal. Mulai panitia, anggota keamanan kompleks, hingga petugas kebersihan. Bahkan seluruh penghuni perumahan elite di dekat Rumah Sakit Fatmawati itu diberi tanda khusus.

Karena dinyatakan ring satu untuk presiden, semua yang akan masuk ke kompleks harus menjalani pemeriksaan. Dua panser milik TNI juga diparkir di kompleks perumahan. Wartawan yang hendak meliput hanya diperbolehkan menunggu di pos jaga kompleks yang berjarak lima rumah atau sekitar 40 meter dari tempat acara.
Di kediaman Hatta itu telah terpasang tenda besar berwarna putih di halaman depan dan belakang. Tenda berukuran sekitar 6 meter x 15 meter tersebut dihiasi aneka bunga dan tirai warna emas. Pesta pertunangan itu digelar dengan adat Palembang dan dikemas tidak terlalu resmi.

“Suasananya mirip pesta kebun, dekorasinya seperti berada di taman, karena banyak bunga dan warna dominan kuning keemasan, khas Palembang,” ujar seorang petugas pe!” dekorasi dari Stupa Caspea, dekorator pesta langganan Hatta.

Di dalam rumah dan di halaman belakang disediakan 100 kursi rotan dan 14 meja dengan karpet warna hijau. Tuan rumah juga menghidangkan sekitar 500 porsi masakan khas Palembang untuk menjamu keluarga besar SBY dan keluarga besar Hatta. Bukan hanya makanan besar, kue-kue yang disajikan juga khas Palembang.
Sesuai dengan adat Palembang, Aliya tidak dihadirkan dalam acara silaturahmi dan pengajian tersebut. Didampingi keluarga dan teman-teman dekatnya, Aliya berada di ruang yang terpisah dengan ruang yang digunakan keluarganya untuk menerima rombongan keluarga SBY.

Meski tidak bertemu Ibas dan keluarga besar SBY, tadi malam Aliya tampil cantik dengan kebaya brokat warna hijau dan sanggul modern. Make up-nya tipis dengan sapuan warna cokelat muda. “Dia excited, tapi sekaligus grogi,” ujar Marlen Hariman, penata rias Aliya dan keluarganya.

Lamaran tadi malam adalah kelanjutan hubungan pribadi Ibas dan Aliya yang ternyata sudah berjalan lebih dari empat tahun. “Mereka memang sudah lama pacaran, sekitar empat tahun,” ujar mantan Staf Khusus Ani Yudhoyono, Nurhayati Ali Assegaf.

Nurhayati yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat itu menilai pertunangan Ibas dan Aliya hanya pertunangan dua orang biasa, meski diakuinya memiliki dampak politik yang besar bagi kedua keluarga besarnya. “Mungkin, ini memang sudah takdir Aliya dan Ibas. Kalau dibilang ini nanti jadi pernikahan atas nama politik, saya kira tidak,” katanya.

Nurhayati juga menampik bahwa Aliya dan Ibas adalah hasil penjodohan keluarga SBY dan keluarga Hatta. Dia menilai perkenalan keduanya mungkin terjadi karena hubungan dekat SBY dan Hatta sebagai atasan dan bawahan sehingga memungkinkan Ibas dan Aliya kerap bertemu.

Namun, dia yakin tidak ada niat dari kedua orang tua masing-masing untuk menjodohkan mereka. “Kalau jejaka ketemu gadis, lalu saling suka, kan wajar” Nggak mungkin dijodohkan, anak sekarang mana mau dijodohkan,” katanya.

Sebelumnya, di Istana Negara, kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Ibas dan Aliya merupakan pasangan yang pas. Dia tidak menampik bahwa hubungan keduanya akan semakin mempererat hubungan Partai Demokrat dengan PAN. “Saya rasa begitu. Kalau perlu, karena sudah sama-sama biru, gabung saja dengan Demokrat,” katanya lantas tersenyum.

Sementara itu, Menkum-HAM Patrialis Akbar yang juga kader PAN mengatakan, hubungan Ibas dan Aliya tidak terkait dengan politik. “Jangan semua dikait-dikaitkan dengan politik,” katanya. Namun, dia mengatakan, hubungan Partai Demokrat dan PAN berjalan dengan baik. “Ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding,” candanya.

Aliya yang lahir pada 26 April 1986 adalah alumnus Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB angkatan 2004. Setelah lulus ITB, Aliya meneruskan pendidikan ke Inggris. Selain aktif di Yayasan Satoe Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan, putri sulung Hatta itu aktif di Yayasan Tunggadewi. Yayasan ini mengelola Rumah Pintar atas kerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).

Setelah keluarga SBY pulang pada pukul 22.35, Hatta tak kuasa menyembunyikan wajah semringahnya. Pria yang terkenal dengan rambut peraknya itu mengawali keterangan dengan memohon maaf kepada wartawan karena terkesan menutup-nutupi rencana pertunangan Aliya dan Ibas. “Tidak elok kalau menyampaikan sesuatu, padahal hal tersebut belum terlaksana,” tuturnya.

Kedatangan SBY ke rumahnya, kata Hatta, memang untuk meminang Aliya bagi Ibas. Keluarga Hatta pun menyatakan menerima. Sebagaimana lazimnya pinangan keluarga Palembang, acara dibuka dengan pembacaan pantun. Namun, Hatta mengaku tidak bisa menirukan lagi karena dirinya membaca teks yang disiapkan sebelumnya.
“Acara berlangsung sebagaimana lazimnya dan penuh keakraban. Kita berdoa bersama memohon ridha Allah, agar niat baik tersebut berjalan tanpa halangan,” tuturnya. Untuk waktu pernikahan, kedua keluarga sudah menemui kata sepakat. “Ancer-ancernya setelah Aliya menyelesaikan studi master dulu Juli mendatang,” tuturnya. Beredar kabar, Ibas akan menikahi Aliya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-31 pada 24 November.

Ketika wartawan bertanya tentang implikasi politik pernikahan Ibas-Aliya yang akan berlanjut ke koalisi Demokrat-PAN di Pilpres 2014, Hatta hanya tertawa. “Apa pun yang terbaik untuk bangsa,” elaknya. (*)

Belajar Jadi Orang Kampung

Aktris Atiqah Hasiholan makin menunjukan aksinya di layar lebar. Baru-baru ini, Atiqah mendapat peran menantang menjadi tokoh perempuan tradisional suku Bajo di film berjudul The Mirror Never Lies. Atiqah sampai harus belajar berdialek suku asal Sulawesi Tenggara itu dan menyelami kehidupan di perkampungan Suku Bajo.

“Nyari dialeknya itu cukup sulit, aku tuh kesulitan kayak gimana sih dialek Bajo itu, karena aku search di internet aja jarang sekali artikel tentang suku Bajo,” ujar Atiqah saat ditemui di media screening film The Mirror Never Lies di Plaza FX, Jakarta, kemarin.

Kekasih Rio Dewanto itu mengaku harus terjun dan berinteraksi langsung dengan suku asli Bajo di Wakatobi untuk mendalami dialek suku tersebut.

“Susah di intonasi dan katanya. Jadi ya belajar di sana langsung sama orang setempat,” jelasnya.

Dalam film tersebut pemain film Jamila Dan Sang Presiden ini berperan sebagai Tayung, seorang janda suku Bajo beranak satu yang ditinggal mati suaminya berlaut. Suku Bajo adalah suku yang hidup di perkampungan tengah laut.
“Budaya Indonesia tuh banyak banget dan (suku) Bajo ini salah satu aja, dan pengalaman yang luar biasa juga, tentu saya akan mau main film untuk ngenalin budaya Indonesia,” tutupnya. (bcg/jpnn)

Polisi Lepas Lima Kawan Pepi

Bom Buku dan Teror Bom Serpong

JAKARTA-Setelah menahan selama tujuh hari, polisi akhirnya mengumumkan status Pepi Fernando dan kawan-kawan. Dari 22 orang yang telah ditangkap, polisi melepas lima orang dan menahan 17 lainnya.
Sebanyak 17 orang tersebut ditahan setelah polisi menemukan keterkaitan dan bukti-bukti keterkaitan mereka dengan bom buku dan teror bom Serpong menjelang peringatan Hari Raya Paskah, pekan lalu.

“Lima orang tidak dilakukan penahanan namun tetap dilakukan pendalaman keterkaitannya dalam jaringan terorisme kelompok Pepi,’’ ujar Kabid Penum Div Humas Polri Kombespol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/4).
Dijelaskan, lima orang itu dilepas karena polisi tidak menemukan bukti kuat untuk menaikkan kasus mereka ke tingkat penuntutan.

Namun demikian polisi masih akan memeriksa mereka jika ada bukti baru tentang keterlibatan mereka dalam kelompok Pepi. Untuk  17 orang ini kasus yang disangkakan polisi antara lain terkait bom buku, bom serpong dan Puspitek.
’’Ada empat laporan terkait dengan paket bom buku. Masing-masing menjadi laporan tersendiri. Utan kayu, kedua di kantor BNN, ketiga di rumah Ahmad Dhani. Termasuk adanya ledakan bom yang terjadi di saluran air di Puspitek, khususnya pada 25 Maret 2011,’’tambah Boy Rafli. (zul/jpnn)

Baku Tembak Makin Sengit

Perundingan Thailand-Kamboja Batal

PHANOM DONG RAK-Bentrok yang mewarnai sengketa Preah Vihear di perbatasan Thailand dan Kamboja memasuki hari ke-6 kemarin (27/4). Gencatan senjata apalagi perdamaian masih jauh panggang dari api. Ini setelah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva tiba-tiba membatalkan perundingan damai dengan Kamboja.
Juru bicara militer Thailand, Kolonel Sunsern Kaewkumnerd, mengaku telah membatalkan kunjungan ke Kamboja untuk menghadiri perundingan damai. Sejak konflik merebak, PM Hun Sen memang aktif mengundang Thailand dalam dialog damai. Tapi, belakangan, media Kamboja menyebut kesediaan Bangkok berunding sebagai bentuk kekalahan Thailand atas sengketa perbatasan.

“Saya memang akan berunding dengan Kamboja. Tapi, tidak dengan persepsi bahwa Thailand telah kalah karena bersedia melakukan perundingan damai,” ungkap Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan setelah mengonfirmasikan pembatalan dialog damai. Setelah memastikan delegasi Thailand batal ke Kamboja, politikus berpangkat jenderal itu langsung bertolak ke Tiongkok dalam rangka kunjungan dinas.

Keputusan mendadak Thailand itu jelas menuai reaksi keras Kamboja. Phay Siphan, jubir pemerintah, menyayangkan keputusan Abhisit dan jajaran pemerintahannya itu. “Thailand tidak sungguh-sungguh ingin mewujudkan gencatan senjata permanen,” katanya. Padahal, konflik anyar yang sudah berjalan hampir sepekan itu telah merenggut sedikitnya 14 nyawa.

Delapan tentara Kamboja dan lima serdadu Thailand tewas dalam baku tembak di perbatasan. Preah Vihear yang menjadi salah satu obyek wisata budaya dua negara pun mengalami kerusakan. Tapi, dua negara tetangga itu tak kunjung menemukan solusi untuk menyudahi sengketa. Thailand dan Kamboja pun seolah membiarkan saja kontak senjata yang memaksa ribuan warga sipil mengungsi tersebut.

“Kamboja terus mengupayakan terwujudnya gencatan senjata,”tandas Hun Sen dalam pidatonya dari Kota Phnom Penh. Konon, Abhisit pun telah menyanggupinya. Menurut rencana, keduanya akan melakukan dialog damai di sela pertemuan regional ASEAN di Jakarta pada awal bulan depan. Dia masih berharap, dialog damai empat mata itu akan tetap terlaksana meski perundingan awal batal. (ap/afp/hep/jpnn)

Pangeran Harry Gelar Pesta Hip

LONDON – Resepsi pernikahan Pangeran William dengan Kate Middleton di Buckingham Palace diperkirakan bakal sangat meriah. Sebab, adik semata wayang William, Pangeran Harry, sendiri yang mendesain seluruh acara tersebut. Menurut pangeran 26 tahun itu, abangnya tidak akan pernah bisa melupakan pesta tersebut.

Pesta itu telah didesain hip dan anak muda banget. Itu tidak terlepas dari reputasi Harry yang memang sangat suka pesta. Bahkan, Harry sendiri yang mengatakan bahwa paling tidak pestanya berlangsung hingga pukul enam pagi. “Resepsi itu memang digelar di Buckingham Palace. Yang pasti bakal heboh,” kata Katie Nicholl, kontributor khusus keluarga kerajaan.

Nicholl melaporkan, tiga ruang di Buckingham Palace sudah didesain mirip kelab malam yang penuh lampu-lampu disko. Dia juga sudah menyewa DJ (disc jockey) agar para tamu bisa berdansa. Harry berani melakukan itu karena kakek neneknya, Ratu dan Pangeran Phillip, tidak akan hadir di resepsi malam.

“Kate dan William sudah dipastikan tidak mengikuti pesta hingga selesai. Sebab, mereka berangkat bulan madu pagi-pagi sekali. Tapi, Harry berharap agar keluarga dan teman-teman dekat mereka bisa menikmati pesta hingga subuh,” papar Nicholl.

Yang jadi pertanyaan, siapa saja undangan di Westminster Abbey yang juga diundang ke resepsi malam. Menurut bocoran, penyanyi Elton John, sutradara Guy Ritchie, dan David Beckham masuk list. Demikian pula, adik mendiang Lady Diana, Earl Spencer, yang menjadi wakil keluarga Spencer. Sayang, dia tidak dijadwalkan memberikan pidato atau sambutan.

Mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher dan John Major juga diundang. Namun, belum dipastikan apakah mereka juga akan menghadiri resepsi di Buckingham Palace. Sebaliknya, Tony Blair dan PM Gordon Brown sama sekali tidak masuk list. (*/na/c4/iro/jpnn)

Lagi, Oposisi Syiria Ditangkapi

SANAA – Kebringasan tentara Syria semakin tak terbendung. Kemarin (27/4), ratusan orang ditangkap dalam sejumlah razia di beberapa pos penjagaan. Tentara juga menembaki orang-orang yang mencoba mengevakuasi jenazah demonstran.

Sejumlah saksi bahkan melihat, militer menembaki tangki-tangki cadangan air di atas atap rumah warga di sejumlah lokasi yang dilanda kekeringan.Di Kota Daraa, Selatan Syria, di mana tank-tank militer dan penembak jitu telah membunuh 34 orang dalam dua hari terakhir, saksi melihat seorang pria yang baru keluar Masjid Omari. Pria tersebut memperingatkan tentara menggunakan tanduk banteng (sebagai pengeras suara) untuk menghentikan kekerasan. “Cukup, cukup! Berhenti membunuh saudara kalian sendiri!,” teriaknya sebelum peluru menembus tubuhnya.
Penggerebekan oleh pasukan Presiden Bashar Assad ditingkatkan sejak Jumat (22/4), ketika lebih dari 100 orang dilaporkan tewas. Pasukan keamanan juga melakukan rasia di Douma, pinggiran Damaskus dan Jableh, kota di pesisir utara Syria.

Beberapa organisasi hak asasi manusia menyebut sekitar 400 orang tewas sejak pertengahan Maret saat rezim Assad berupaya menghentikan perlawanan. Alih-alih berhasil mengintimidasi demonstran, langkah tersebut justru memperkuatnya. Bahkan sejak sikap represif diambil pemerintah, demonstrasi akhirnya menuntut lengsernya Assad. (cak/jpnn)