Home Blog Page 1543

Reka Adegan Aditya Hasibuan Aniayaan Ken Admiral, AKBP Achiruddin Berulang Kali Protes

REKA ULANG: Tersangka II AKBP Achiruddin Hasibuan saat reka ulang dugaan penganiaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan di Mapolda Sumut, Senin (8/5/2023).Refinaldi Setiawan/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral, Senin (8/5) pagi pukul 10.00 WIB. Proses rekonstruksi digelar di halaman depan gedung Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Adegan reka ulang ini diperankan langsung oleh tersangka Aditya Hasibuan.

“Ya hari ini kita menggelar sedikitnya 35 adegan dalam rekonstruksi ulang,” kata Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Kombes Sumaryono saat jeda reka adegan tersebut.

Dijelaskannya, keterlibatan berbagai pihak ini merupakan langkah tindak lanjut komitmen dari hasil asistensi, konsultasi, dan diskusi dari berbagai pihak. Sementara itu nantinya rekonstruksi ini akan melibatkan berbagai pakar hingga kolaborasi interprofesi untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Adegan pertama Ken (peran pengganti) terlihat mendatangi rumah tersangka Aditya Hasibuan dengan mobil Minicooper abu-abu bersama rekan-rekannya. Kemudian Ken masuk ke dalam perkarangan rumah tersangka Aditya. Di sini Ken memanggil saudara yang diduga tersangka Aditya Hasibuan. Tidak lama kemudian Niko Hasibuan, abang kandung Aditya memanggil adiknya yang sedang berada di dalam kamar.

Tak lama kemudian, Aditya Hasibuan pun keluar dari kamarnya dan langsung menuju halaman rumah untuk mendatangi Ken. Di sini terjadi keributan hingga terjadi perkelahian di depan orang tua Aditya, yakni AKB Achiruddin Hasibuan.

Dalam perkelahian tidak berimbang itu, lanjutnya, sempat membuat geram rekan-rekan korban. Mendengar korban minta tolong, datanglah kawannya bernama Rio. Namun Rio dihalau dan dilarang oleh AKBP Achirudin untuk melerai. “Anehnya ketika terjadi pergumulan antara Ken dan Aditya, malah Achirudin menyuruh salah satu anaknya berinisial N mengambil senjata laras panjang di bawah tempat tidur. Atas perintah Achirudin, N pun menenteng senjata dan diselempangkan di dadanya,” katanya.

Dalam adegan ke 13, terlihat juga korban minta ampun dan minta tolong dengan rekannya bernama Rio, namun langsung dihalangi oleh AKBP Achirudin. Tanpa merasa iba, korban sampai babak belur tidak berdaya dihajar korban.

Selain itu juga terlihat sejumlah saksi dihadirkan untuk memperjelas peristiwa insiden kasus dugaan penganiayaan ini. “Sampai di adegan yang ke-16 giat rekontruksi terpaksa di hentikan sementara, karena memasuki waktu salat Ashar,” tegasnya.

Dari amatan wartawan, reka adegan tersebut terpaksa berulangkali diulang. Sebabkan Achiruddin banyak melakukan protes atau bantahan. Seperti pada adegan 9D, ia sempat menghardik saksi dan peran pengganti Ken Admiral. Adegan tersebut ia bantah dan mengatakan kepada peran pengganti korban dan saksi agar jangan merekayasa. “Saya bantah itu, jangan mengarang-ngarang ya. Jangan merekayasa. Udah siap saya,” kata Achiruddin.

Kemudian, sempat terjadi perdebatan antara Achiruddin dan Kuasa Hukum korban, Irwansyah Putra Nasution. Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum korban, Irwansyah Putra Nasution menyebutkan, pihaknya menghadirkan enam orang saksi, yakni Saphira, Rio, Yazid, Fajar dan lainnya untuk melakukan rekonstruksi untuk mencari titik benar.

“Ada beberapa reka adegan yang tidak sinkron dari Ken maupun dari Aditya. Pertama, persoalan kaca spion. Dari keterangan Aditya dirusak menggunakan kaki, tetapi keterangan Aditya menggunakan tangan, sehingga dilakukan peran pengganti. Lalu, dari penuturan Aditya tidak ada kalimat sebelum pemukulan “Ayo main kita”. Sementara dari Aditya, Ken ada mengatakan itu, yang akhirnya terjadi pemukulan di bagian wajah sebanyak tiga kali. Kita ingin kasus ini terang benderang,” beber Irwansyah.

Selain itu, ada bantahan dari Achiruddin terkait dugaan senjata api. “Sementara saksi-saksi dari Ken mengakui bahwa dugaan penodongan itu memang ada, juga ada saksi Yazid yang mengakui menjadi korban dugaan penodongan senjata api di mobil,” tandasnya.

Adapun, dalam pembacaan reka adegan itu, penyidik menuturkan, kasus itu berawal dari 11 Desember 2022 lalu. Tapi, dari chattingan diketahui tersangka sedang berada di Bogor. Selanjutnya, tersangka bersama temannya menaiki mobil Pajero Sport putih melihat korban mengendarai Minicooper abu-abu di Taman Setia Budi Indah (Tasbih) 1 pada 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Kendaraan korban kemudian diikuti tersangka dan temannya hingga ke Tasbih 2 Medan.

Sebelumnya, Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan mahasiswa Ken Admiral di rumahnya Jalan Karya Dalam/Sinumba Raya, Kecamatan Medan Helvetia. Akibat penganiayaan itu, orang tua Aditya Hasibuan, Achiruddin Hasibuan diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pertamina Tangguhkan Usaha PT ANR

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menangguhkan usaha milik PT Almira Nusa Raya (ANR) sebagai agen solar Industri. Hal itu, dalam rangka Pertamina mendukung proses penyelidikan gudang BBM solar ilegal milik PT ANR, dekat rumah AKBP Achiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan.

Hal itu, disampaikan oleh Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria kepada wartawan di Kota Medan, Senin (8/5) sore. Ia mengatakan dalam kasus, pihak Pertamina siap bersinergi dengan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. “Jadi kami mendukung penegakkan hukum, yang dilakukan tim Polda Sumut. Dan terhadap tadi yang disebutkan ramai, kami sudah melakukan penangguhan pemesanan BBM industri (milik PT ANR), untuk memudahkan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim Polda Sumut,” kata Satria.

Satria menjelaskan secara internal Pertamina melakukan review terhadap usaha PT ANR sebagai agen solar industri. Termasuk, bila mana perusahaan tersebut, diduga melakukan penyelewengan BBM tersebut. Dengan tegas, ia mengatakan pihaknya, akan memberikan sanksi tegas memutus hubungan usaha. “Yang pasti kita akan merujuk sesuai kontrak, ada pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan. Makanya akan kita lihat review, hasil dari penyelidikan seperti apa. Jika memang ada sesuatu hal memberatkan atau terbukti maka sanksi yang terberat adalah pemutusan hubungan usaha,” jelas Satria.

Ditanyakan apakah PT ANR melakukan penimbunan solar subsidi di gudang tersebut, dan akan dijual kembali ke industri. Satria enggan berkomentar, karena hal itu sudah masuk ranah penyelidikan pihak kepolisian. “Mengenai kegiatan di gudang itu ranah tim penyidik, penegak hukum,” tutur Satria.

Satria menyerahkan proses hukum kepada pihak Polda Sumut, terhadap seluruh temuan atau menjadi barang bukti dalam gudang tersebut. “Itu biar penyidik yang mendalami. Jika memang diperlukan data, kami sudah mempunyai keterangan juga,” ucap Satria.

Satria mengimbau kepada konsumen atau masyarakat, pembelian BBM bersubsidi sudah bisa dipantau dengan transaksi menggunakan QR Code. “Saya mengimbau kepada para konsumen untuk bijak, karena lepas dari SPBU yang kami tahu ketika dibeli oleh konsumen makan itu digunakan untuk kendaraan konsumen. Bukan untuk ditimbun atau dijual kembali,” ucap Satria.

Satria mengungkapkan Pertamina dan pihak kepolisian akan melakukan tindak tegas terhadap aktivitas, penimbunan atau penyelahgunaan BBM subsidi, untuk mencari keuntungan lebih besar dari bisnis ilegal tersebut. “Karena kami sudah menyampaikan beberapa kali, sudah mengedukasi bahwa menyimpan, menimbun atau menjual kembali BBM subsidi itu merupakan tindakan pidana,” tandas Satria.

Untuk diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, tengah mendalami kasus gudang BBM Ilegal tersebut. Yang melibatkan AKBP Achiruddin sebagai pengawas gudang dan menerima gratifikasi dari PT ANR. Polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk memeriksa AKBP Achiruddin dan Direktur Utama PT ANR, Edy dan pihak-pihak lainnya. Dalam waktu dekat Polda Sumut, akan mengumumkan tersangka dalam kasus ini.(dwi/gus)

Sekretaris DPD Golkar Dairi, Sabam Digantikan Depriwanto

RAPAT: Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, saat memimpin Rapat Pengumuman Pengurus Baru dan Pleno Penetapan Caleg Pemilu 2024 di TWI Sitinjo, Senin (8/5).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Depriwanto Sitohang diangkat menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Dairi. Dia menggantikan Sabam Sibarani, yang juga merupakan Ketua DPRD Dairi.

Penggantian Sabam ini, merupakan hasil repitalisasi diperluas, yang digelar DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi, belum lama ini.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi yang baru, Carles Tamba, membenarkan pergantian pengurus di tubuh Partai Golkar Kabupaten Dairi. Menurutnya, perombakan atau pergantian beberapa pengurus merupakan bagian dari repitalisasi.

Carles menyebutkan, pengumuman pengurus ini, sesuai SK baru pasca-repitalisasi, yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar, yang juga Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu di Kompleks Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Senin (8/5).

“Selain pengumuman pengurus baru, juga dirangkai rapat pleno penetapan calon anggota legislatif Partai Golkar Dairi, dari 150 persen menuju 100 persen. Untuk diajukan ke DPD Partai Golkar Sumut, dan ditetapkan DPP Golkar untuk maju pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” ungkap Carles, Senin malam.

Adapun pengurus yang diganti, yakni sekretaris sebelumnya dijabat Sabam, digantikan Depriwanto. Depriwanto juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Dairi. Selanjutnya bendahara, sebelumnya dijabat Masrianto Ujung, digantikan Johanson Manik, yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Dairi. Dan ketua harian, yang sebelumnya dijabat Robin Simarmata, digantikan Carles, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Dairi.

Ditanya soal jabatan baru Sabam, pasca-dicopot dari posisi sekretaris, Carles menyebutkan, Sabam kini menjabat Wakil Ketua Antar Ormas dan Penggalangan Strategis. (rud/saz)

Korban Begal Laporkan Polres Nias ke Mabes Polri

LAPOR: Diduga jadi korban begal, Yonafati Zebua melapor ke Mabes Polri, Jakarta.Istimewa.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Yonafati Zebua alias Ama Kevin, sambangi Mabes Polri untuk melaporkan Polres Nias dan Polseknya, Senin (8/5). Menurut warga Desa Majingo, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat ini, laporannya sejak 15 November 2022, hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak Polres Nias.

“Sampai saat ini belum ada titik terang dari Polres Nias. Pelaku juga belum dijadikan tersangka,” ungkap Yonafati.

Yonafati pun mengatakan, dia telah mendatangi Mabes Polri untuk mendapat keadilan atas kejadian yang telah menimpanya.

“Saya telah melaporkan pihak Polres Nias, karena saya nilai tidak profesional menangani kasus yang saya laporkan,” tuturnya.

Menurutnya, dia mendapat perlakuan penganiayaan dan perampasan uang, saat pembegalan terjadi.

“Sekira jam 04.00 dini hari, saya dari rumah duka pulang ke rumah. Tiba-tiba di tengah jalan saya diadang 3 laki-laki berinisial HD, BR, dan FK. Mereka turun dari motor, HD meninju mata sebelah kiri saya. BR dan FK juga ikut meninju saya, hingga saya terjatuh dari motor. Kemudian ditendang HD lagi,” beber Yonafati.

Yonafati juga menjelaskan, motornya rusak karena dibuang ke parit.

“Motor saya rusak, dan Rp2 juta uang di kantong saya hilang,” pungkasnya. (mag-9/saz)

Dinilai Tak Layak, KMTT Minta PJ Bupati Mundur

IRINGAN: Iring-iringan Koalisi Masyarakat Tapanuli Tengah (KMTT) saat berjalan menuju Kantor Bupati Tapteng.Dody/Sumut Pos.

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Koalisi Masyarakat Tapanuli Tengah (KMTT) batal menggelar aksi demo akibat diadang sekelompok massa tak dikenal, saat melakukan iring-iringan dari Jalan Raja Junungan Lubis (Simpang DPRD) menuju Kantor Bupati Tapteng.

Koordinator Aksi, Dennis Simalango menjelaskan, adapun tujuan aksi mereka, yakni ingin menyampaikan penolakan terhadap Pj Bupati Tapteng Elfin Elyas Nainggolan, yang dinilai tidak layak untuk memimpin Kabupaten Tapteng.

“Kami minta kepada Mendagri untuk segera mencopot dan mengevaluasi yang bersangkutan (Pj Bupati Tapteng). Karena dari segi pekerjaan selama 6 bulan ini, kami lihat tidak ada perubahan yang bisa dibuat beliau,” ungkap Dennis.

Menurut Dennis, masih banyak masyarakat Kabuapten Tapteng yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan (adminduk), hal paling dasar seorang warga negara untuk mendapatkan haknya, baik e-KTP, Kartu Keluarga, jaminan kesehatan, hingga dana bantuan PKH.

“Terkait bantuan PKH, itu banyak sekali warga yang seharusnya layak, justru tidak mendapat. Dan orang yang tidak layak, malah dapat. Ini kami lihat, kontrolnya tidak ada,” tegasnya.

Pihaknya juga menuding, Elfin tidak mampu menertibkan aparat dan perangkat-perangkat desa untuk mencopot satu gambar ketua partai politik (parpol) di Kabupaten Tapteng, yang ditempel hampir di seluruh rumah-rumah masyarakat.

“Harusnya, beliau sebagai kepala daerah bisa menertibkan ini. Dan sampai saat ini kami temukan, foto-foto mantan pejabat Bupati Tapteng masih terpampang di kantor-kantor dan fasilitas publik yang ada di Tapteng ini,” beber Dennis.

Joko Pranata Situmeang, selaku penanggung jawab dan advokasi massa KMTT, menimpali, pihaknya pun sangat kecewa dengan keadaan di lapangan, terutama terhadap aparat kepolisian.

“Saya memastikan, mahasiswa di Jakarta, dalam waktu dekat akan melakukan aksi di Mabes Polri, meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi Kapolres Tapteng. Saya menjanjikan untuk melakukan aksi di Mabes Polri,” katanya.

Dia juga berjanji, dalam waktu dekat akan menurunkan ribuan masyarakat Kabupaten Tapteng dan akan melewati jalur yang sama saat berunjuk rasa.

“Kami tidak akan mengganti jalur. Jadi saya tegaskan, kami tidak kalah, tapi kami mundur demi harga diri,” jelas Joko.

Joko pun menjelaskan, terkait foto mantan pejabat dan merupakan ketua parpol di Kabupaten Tapteng, seharusnya dimuseumkan. Bukan dipajang di dinas-dinas pemerintahan, tapi ditempatkan di museum, untuk menjelaskan, dia sebagai pendahulu pejabat yang ada di Kabupaten Tapteng.

Orator aksi, Putra, mengapresiasi masyarakat Kabupaten Tapteng yang sudah mau berjuang.

“Hasilnya, mungkin saat ini kecewa. Tapi, mundur satu langkah seperti anak panah, untuk lebih kencang lagi maju ke depan,” pungkasnya. (mag-5/saz)

Diadang Massa Tak Dikenal, KMTT Batal Gelar Aksi Demo

ADU MULUT: Massa aksi, KMTT, adu mulut dengan pihak tak dikenal, yang dipantau personel Polres Tapteng, Senin (8/5).Dody/Sumut Pos.

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Koalisi Masyarakat Tapanuli Tengah (KMTT) batal menggelar aksi demonstrasi, karena diadang sejumlah massa tak dikenal, saat melakukan iring-iringan dari Jalan Raja Junungan Lubis (Simpang DPRD) menuju Kantor Bupati Tapteng.

Koordinator Aksi, Denis Simalango mengatakan, kepolisian melakukan pembiaran terhadap pengadangan yang dilakukan sekelompok orang yang tidak dikenal. Padahal sebelumnya, pihaknya telah melakukan koordinasi akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapteng.

“Tapi tadi aksi kami justru diganggu oleh sekelompok orang, kami pun tidak tahu mereka datang. Apa maksud dan tujuan mereka kami tidak tahu, karena yang kami lewati tadi adalah jalan umum dan (pengadangan) dibiarkan,” ungkap Dennis, Senin (8/5).

Dennis juga mengkritisi pihak penegak hukum kalah dengan intimidasi sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya.

“Kami yang sudah jelas ada koordinasi dengan pihak kepolisian, justru disuruh untuk mundur. Sementara orang yang menghalangi akses jalan kami, justru dibiarkan. Itu akses jalan umum bukan jalan pribadi,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Tapteng AKBP Jimmy Christian Samma, yang ikut memantau aksi damai, saat dimintai keterangan, enggan memberikan komentar.

Terpantau di lapangan, sempat terjadi adu mulut antara kedua belah pihak, namun kepolisian berhasil mengamankan kondisi untuk menghindari kericuhan. (mag-5/saz)

Pernikahan Mohd Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog dengan Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi

DAN KODIKLAT: Dan Kodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiono (2 kiri) menghadiri resepsi pernikahan Mohd Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog dan Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi.

Keluarga besar Dr H Asren Nasution MA dan Dr Hj Raudatus Shafa M Kasim Inas MPsi menggelar syukuran pernikahan putera ketiga pada 28-30 April 2023.

MOHD Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog menikahi Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi yang merupakan putri kedua Drs HM Ismail Susilo MKes (alm) dan Hj Yumi Hilowaty Nasution SKM.

Syukuran pernikahan secara adat dan budaya Mandailing, Banjar dan Melayu ini dilaksanakan kediaman Kepala Dinas Pendidikan Provsu Dr H Asren Nasution MA di Jalan Eka Suka 14 Nomor 11 Lingkungan XIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Resepsi pernikahan dilaksanakan di pelataran Hotel Wing Kualanamu Airport Kompleks Kualanamu Hub. Commercial Bizpark Jalan Arteri Kualanamu Nomor 9 Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Sebelumnya prosesi ijab kabul Mohd Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog dengan Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi dilakukan di Masjid Raya Al Mahsun Medan pada 26 April 2023 lalu.

MANORTOR: Gubsu H Edy Rahmayadi (4 kanan) dan para undangan manortor pada pernikahan Mohd Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog dengan Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi.

Rangkaian acara syukuran pernikahan Mohd Farouq Hasymi Nasution MPsi Psikolog dengan Adinda Ulfa Rahmadhani SPsi tersebut dihadiri antara lain Gubsu H Edy Rahmayadi, tamu dari Jakarta Letjen TNI Eko Margiono (Dan Kodiklat TNI), Ketua MUI Sumut Dr H Maratua Simanjuntak, Konjen Malaysia di Medan Aiyub Bin Omar, Bupati Batubara Ir H Zahir MAP, Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE dan mantan Bupati Serdangbedagai Ir H Soekirman.

Kemudian Ketua Umum PB MABMI Dato Seri H Syamsul Arifin SE, Anggota DPR RI dr Sofyan Tan, Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Ketua Komisi E DPRD Sumut Edy Surahman Sinuraya serta anggota DPRD Sumut Dody Tahir, Benny Harianto Sihotang dan Thomas Dachi SH. Hadir juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, qari/qariah, hafizh/hafizha se-Sumut, jajaran Dinas Pendidikan Provsu dan undangan lainnya. (dmp)

Jalur Tol Tebingtinggi-Indrapura dan Sebaliknya, Ditutup

PIMPIN: Kapolres Tebingtinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon, saat memimpin penutupan jalur tol fungsional Tebingtinggi-Indrapura dan sebaliknya.Sopian/Sumut Pos.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon, memimpin langsung penutupan jalur tol fungsional Tebingtinggi-Indrapura, yang dibuka sampai 8 Mei 2023 pukul 00.00 WIB di pintu Tol Tebingtinggi.

Sebelumnya, pintu tol sebagai jalur alternatif selama libur Lebaran yang seharusnya ditutup pada 2 Mei, diperpanjang hingga 8 Mei 2023. Selanjutnya pintu tol keluar masuk baik menuju Tebingtinggi dan Medan, akan keluar di pintu biasa melintasi Kota Tebingtinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Andreas menyatakan, sesuai perintah Kapolda Sumut, terkait kegiatan KRYD pasca-Ops Ketupat Toba 2023, Senin (8/5) pukul 00.00 WIB, jalur tol arah Tebingtinggi menuju Indrapura resmi ditutup.

“Untuk jalur tol Tebingtinggi menuju Indrapura dialihkan untuk kembali ke luar wilayah Tebingtinggi. Diimbau kepada pengguna ruas jalan tol Tebingtinggi menuju Indrapura, untuk bisa menyesuaikan jalur baru,” ungkap Andreas.

Andreas juga menjelaskan, selama pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2023, pengamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, berjalan dengan aman dan kondusif.

“Terima kasih kepada seluruh personel kepolisian, TNI, OPD terkait, yang sudah membantu pelaksanaan Operasi Ketupat Toba tahun ini. Begitu juga dengan masyarakat Tebingtinggi dan pemudik yang telah memberikan dukungan penuh kepada pihak Polres Tebingtinggi, dalam mendukung kelancaran selama berjalannya operasi,” pungkasnya. (ian/saz)

Korupsi Dana BOS, Eks Kepala SMKN 2 Kisaran Divonis 6 Tahun

PUTUSAN: Eks Kepala SMKN 2 Kisaran, Zulfikar, terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan secara virtual, Senin (8/5).Agusman/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eks Kepala SMKN 2 Kisaran, Zulfikar, divonis 6 tahun penjara. Dia terbukti bersalah korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merugikan keuangan negara Rp954 juta, pada TA 2017, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/5).

Majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan, dalam amar putusannya, menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zulfikar oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta, subsidair 6 bulan kurungan,” tutur Immanuel.

Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp954 juta lebih. Dengan ketentuan sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang.

“Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tegas Immanuel.

Menurut hakim, hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa merugikan negara dan terdakwa pernah melarikan diri.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” kata hakim.

Atas putusan tersebut, hakim memberikan waktu 7 hari kepada penasehat hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harold M Manurung, untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding.

“Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 7,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujar Harold.

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp969.287.977, subsidair 3 tahun 6 bulan.

Diketahui, Zulfikar ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana BOS oleh Kejaksaan Negeri Asahan pada 2019 lalu. Setelah itu, dia menghilang dan ditetapkan menjadi buronan. Setelah 4 tahun buron, Zulfikar ditangkap di tempat persembunyiannya, Jalan Besar Medan-Banda Aceh, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. (man/saz)

Bos Judi Asia Mega Mas, Tek Siong Tetap Dihukum 1 Tahun Penjara

SIDANG: Bos judi Asia Mega Mas, Tek Siong, saat menjalani sidang di PN Medan beberapa waktu lalu.Istimewa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tinggi (PT) Medan tetap menghukum 1 tahun penjara, kepada Tek Siong, terdakwa bos judi Komplek Asia Mega Mas.

Majelis hakim banding yang diketuai Elyta Ras Ginting, dalam amar putusannya, menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum.

“Menguatkan Putusan Pangadilan Negeri Medan Nomor 2358/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 18 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut,” ungkap Elyta, sebagaimana dikutip dari website PN Medan, Senin (8/5).

Hakim juga menetapkan, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sebelumnya di PN Medan, Tek Siong dihukum 1 tahun penjara. Dia terbukti bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean, dalam nota tuntutannya, menuntut terdakwa bos judi itu dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Diketahui, bermula pada 11 Juni 2022, 2 personel Brimob, 4 petugas Polrestabes Medan, dan 2 petugas Polda Sumut, melakukan patroli terkait adanya dugaan kasus perjudian di Komplek Asia Mega Mas.

Dari informasi, perjudian merupakan game ketangkasan tembak ikan, roullete buble gun, dan slot, yang dilakukan di sebuah ruko Komplek Asia Mega Mas, Jalan Asia Indah Blok DD No 34-35-36, Kelurahan Sukaramai 2, Kecamatan Medan Area.

Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri, dan saksi Sarmin Salim alias Akuang, saksi Ling Ming San alias Awi, saksi Achmad Sutrisno, serta saksi Tan Sioe Lie alias Ali.

Petugas menemukan barang bukti 4 unit mesin roulette merek bubble gun, satu unit mesin roulette merek gokong, 3 unit mesin tembak ikan merek lou han, 15 unit mesin slot merek dong man you xi, dan 6 unit UPS.

Singkat cerita, pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti satu unit handphone merek Redmi M2101 K6G warna biru muda dengan simcard 08216155684. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut, guna pemeriksaan lebih lanjut. Peran terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan roulette buble gun.

Sedangkan saksi Indah Sari Nasution alias Indah binti Madi dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut, adalah sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan. Sedangkan peran saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri dalam permainan perjudian roullete buble gun tersebut adalah sebagai kasir perjudian roullete buble gun.

Minimal taruhan perjudian game ketangkasan tembak ikan sebesar Rp500 dan maksimal Rp20 ribu, sedangkan minimal taruhan perjudian game roulette buble gun sebesar Rp100 atau 100 koin dan maksimal Rp100 ribu.

Adapun yang mengurus izin lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan roullete buble gun tersebut adalah Ali dengan menggunakan e-KTP terdakwa. Dan omzet yang didapatkan setiap harinya berkisar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta, yang terdakwa serahkan kepada Ali yang datang ke lokasi perjudian.

Tek Siong memperoleh upah atau gaji sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut sebesar Rp5 juta per bulan, dan selama 8 bulan sampai dengan tertangkap dengan keuntungan sebesar Rp40 juta. (man/saz)

Miliki Gudang BBM Ilegal, Pertamina Tangguhkan Usaha PT ANR

KETERANGAN: Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, saat memberikan keterangan.Bagus Syahputra/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, menangguhkan usaha milik PT Almira Nusa Raya (ANR) sebagai agen solar industri. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung proses penyelidikan gudang BBM solar ilegal milik PT ANR, yang berada dekat dengan rumah AKBP Achiruddin Hasibuan, Jalan Guru Sinumba Medan.

Hal itu disampaikan Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria di Kota Medan, Senin (8/5) sore. Dia juga mengatakan, dalam kasus itu, pihak Pertamina siap bersinergi dengan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.

“Jadi kami mendukung penegakkan hukum, yang dilakukan tim Polda Sumut. Dan kami sudah melakukan penangguhan pemesanan BBM industri (milik PT ANR), untuk memudahkan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim Polda Sumut,” ungkap Satria.

Satria menjelaskan, secara internal Pertamina melakukan review terhadap usaha PT ANR sebagai agen solar industri. Termasuk, bila mana perusahaan tersebut, diduga melakukan penyelewengan BBM tersebut. Dengan tegas, Satria mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas dengan memutus hubungan usaha.

“Yang pasti kami akan merujuk sesuai kontrak, ada pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan. Makanya akan di-review, hasil dari penyelidikan seperti apa. Jika memang ada sesuatu hal memberatkan atau terbukti, maka sanksi terberat adalah pemutusan hubungan usaha,” katanya.

Ditanya, apakah PT ANR melakukan penimbunan solar subsidi di gudang tersebut, dan akan dijual kembali ke industri? Satria enggan berkomentar, karena hal itu sudah masuk ranah penyelidikan pihak kepolisian.

“Mengenai kegiatan di gudang, itu ranah tim penyidik, penegak hukum,” katanya.

Dia pun menyerahkan proses hukum kepada pihak Polda Sumut, terhadap seluruh temuan atau yang menjadi barang bukti dalam gudang tersebut.

“Itu, biar penyidik yang mendalami. Jika memang diperlukan data, kami sudah punya keterangan juga,” ujar Satria.

Satria pun mengimbau kepada konsumen atau masyarakat, pembelian BBM bersubsidi sudah bisa dipantau dengan transaksi menggunakan QR Code.

“Saya mengimbau kepada para konsumen untuk bijak, karena terlepas dari SPBU yang kami tahu, ketika dibeli oleh konsumen, maka itu digunakan untuk kendaraan konsumen. Bukan untuk ditimbun atau dijual kembali,” jelasnya.

Dia mengatakan, Pertamina dan pihak kepolisian akan melakukan tindak tegas terhadap aktivitas penimbunan atau penyelahgunaan BBM subsidi, untuk mencari keuntungan lebih besar dari bisnis ilegal tersebut.

“Karena kami sudah menyampaikan beberapa kali, sudah mengedukasi, menyimpan, menimbun, atau menjual kembali BBM subsidi itu merupakan tindakan pidana,” tegas Satria.

Untuk diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, tengah mendalami kasus gudang BBM ilegal, yang melibatkan AKBP Achiruddin, sebagai pengawas gudang dan menerima gratifikasi dari PT ANR.

Polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk memeriksa AKBP Achiruddin dan Direktur Utama PT ANR Edy, dan pihak-pihak lainnya. Dalam waktu dekat, Polda Sumut akan mengumumkan tersangka dalam kasus ini. (gus/saz)

1...1,5421,5431,544...15,695Page 1,543 of 15,695