Syukran Tanjung Dipenjara Setelah Menangi Pilkada Tapteng

MEDAN-Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah terpilih, H Syukran J Tanjung SE, resmi ditahan Satuan Reskrim Sibolga, Rabu (13/4) petang. Pendamping Bonaran Situmeang di Pilkada Tapteng itu disangkakan menjadi makelar dan melakukan penipuan kepada keluarga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Wakil Ketua DPD Golkar Sumut yang dipimpin Syamsul Arifin itu ditahan setelah dipanggil dan dimintai keterangan didampingi pengacaranya Jonaidi SH dari pukul 11.00-17.00 WIB. Menurut Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Agus Prastiono, Syukran ditangkap berdasarkan pemanggilan yang tertuang dalam surat panggilan nomor: Spang/97 A/2011/Reskrim tertanggal 8 April 2011. “Buktinya cukup, yang bersangkutan kita tahan,” beber Agus.

Pemanggilan dan penahanan itu terkait laporan dugaan penipuan uang senilai Rp30 juta oleh Pelapor Maskur Simatupang (52), warga Sibolga, yang dilaporkan ke Mapolres Sibolga 9 Maret 2011 lalu. Uang tersebut sebagai biaya pengurusan kerabat pelapor untuk masuk CPNS di Pemko Sibolga tahun 2010.

”Tadi pagi kita titip ke Lapas karena ruang tahanan penuh. Pemeriksaan sudah cukup, selanjutnya berkas kita serahkan kejaksaan.

Kalau misalnya nanti jaksa bilang ada yang kurang, maka kita lakukan pemeriksaan tambahan. Proses ini sekitar 20 hari,” terang AKP Agus.

Dijelaskannya lagi, tersangka dikenakan Pasal 378 KUH Pidana tentang Penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan dasar penahanannya menggunakan Pasal 21 KUHPidana sebagai pasal pengecualian untuk dapat melakukan penahanan.

Atas penahanan tersebut, pihak kuasa hukum Syukran telah mengajukan permohonan penangguahan penahan. Hanya saja penangguhan penahanan perlu dikaji dan dipertimbangkan.

“Memang sudah ada permintaan penangguhan penahanan dari kuasa hukum, tapi akan dipertimbangkan dulu. Jadi belum tau apakah diberikan atau tidak, kita lihat bagaimana nanti petunjuk pimpinan,” ujar AKP Agus.

Sementara itu sekaitan dengan kabar adanya upaya perdamaian kekeluargaan antara kedua belah pihak, AKP Agus justru menegaskan pihaknya tidak mencampuri hal itu. Dan laporan yang masuk tetap diproses sesuai prosedur yang ada tanpa ada intervensi dari pihak lain. “Ya, tapi kita tidak mau mencampuri soal itu,” tandasnya.

Sarat Nuansa Politis

Apa pandangan kader Partai Golkar Sumut atas penahanan Syukron Tanjung? Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut, Isma Fadly Ardya Pulungan mencium aroma politis di balik penahanan koleganya itu.

Dijelaskannya, pada prinsipnya persoalan rekruitmen CPNS dimaksud sudah diselesaikan. Tetapi oleh lawan-lawan politiknya yang tidak senang Wakil Ketua DPD Golkar Sumut atas kemenangan Syukron di Pilkada Tapteng, mencuatkan kasusnya kembali.

“Karena memang dekat pada proses Pilkada Tapteng, ada oknum yang memanfaatkan hal itu,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Hardy Mulyono, dengan tegas meminta Polisi mengusut persoalan tersebut dengan cara elegan dan objektif. “Jangan mengusut kasus berdasarkan pesanan. Harus ada fakta dan bukti hukum,” tandasnya.

Jika disalahkan berdasarkan tanpa bukti dan data yang cukup, DPD I Golkar Sumut akan melakukan pembelaan terhadap Syukron.

Hardy menjelaskan, Syukron Tanjung bersama keluarganya selama ini tinggal di Jakarta. Kalau sedang ke Medan, Syukron sering menginap di Mess Pemprovsu. Namun, saat ini Syukron Tanjung lebih banyak berkegiatan di Sibolga dalam rangka Pilkada Sibolga tersebut. (smg/adl/ari)

Tak Mau Bayar Rp100 Ribu, Siswa Diancam Digagalkan

MEDAN-Kunci jawaban Ujian Nasional (UN) 2011 di kalangan siswa tingkat SMA sederajat di Kota Medan sudah bocor. Padahal pelaksanaan UN masih empat hari lagi. Hasil penelusuran wartawan Sumut Pos, ada sekolah melalui oknum kepala sekolah yang jor-joran menawarkan kunci jawaban UN dengan tarif Rp100 ribu untuk semua mata pelajaran yang diujikan.

Orangtua seorang siswa swasta Primbana di Jalan AH Nasution Medan membenarkan penawaran kunci jawaban dan kutipan biaya tersebut. Pihak sekolah menjamin, kunci jawaban yang diberikan nanti merupakan kunci jawaban dari naskah asli UN 2011.

“Iya, kami memang dikutip uang oleh kepala sekolah. Janjinya, kunci jawaban akan diberikan pada UN nanti,”n
ujar seorang siswa kelas XII sekolah swasta yang tak mau namanya dikorankan, Kamis (14/4).

Tidak semua siswa mau mengikuti membeli kunci jawaban tersebut. Namun, menurutnya, siswa yang menolak langsung diancam tidak akan lulus pada UN tahun ini. “Siapa yang nggak takut kalau sudah diancam seperti itu. Ya akhirnya banyak juga teman-teman yang terpaksa bayar, walau tak ikhlas,” katanya.

Kepala SMA Swasta Primbana, Angganan Sinaga membantah keras kabar tersebut. “Semua (biaya persiapan UN) sudah ditanggung sekolah, baik dari les, try out, ujian hingga uang-uang yang dibutuhkan untuk melengkapi UN ini,” jelasnya.

Angganan menduga, ada siswa yang salah memberikan informasi kepada orangtua. “Sehingga orangtua yang merasa terbebani dengan permintaan siswa mengatasnamakan sekolah lalu melapor kepada wartawan Sumut Pos. Jadi, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Sumut Pos, dengan adanya informasi ini kita jadi bisa mengcross-check hal tersebut kepada siswa dan orangtua siswa,” jelasnya.

Kepala Disdik Kota Medan, Hasan Basri menegaskan kepada orangtua siswa agar tak mempercayai isu-isu yang menyesatkan soal pererdaran kunci jawaban UN. “Untuk peserta ujian dan orangtua siswa jangan pernah percaya kalau ada yang menawarkan kunci jawaban dan naskah soal karena semua itu tak benar. Naskah soal dijaga ketat, dikawal dan disaksikan pak menteri, pengawalan juga luar biasa,” tuturnya.

Hasan juga menegaskan, menjelang UN banyak sekali beredar isu-isu yang menyesatkan. Makanya, Disdik meminta kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada orangtua dan memberi pemahaman yang sejelas-jelasnya terkait UN. Menurutnya, pelaksanaan UN harus sesuai dengan prosedur opreasional standar (POS) untuk penyelenggara yang mencakup guru, kepala sekolah, pengawas dan disdik.

Selain itu, Hasan meminta kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan UN dan mendorong anaknya untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kepada media massa, Hasan meminta agar dalam pemberitaan benar-benar memiliki data yang kuat, jangan asal memberitakan terkait ada isu kebocoran dan lain sebagainya. “Kita ketahui dulu kebocoran UN terjadi dan sudah diungkap polisi. Ternyata kesalahan tidak terjadi pada disdik melainkan dari hulunya (percetakan, red),” ungkapnya.

Nias Pertama, Medan Terakhir

Ketua Panitia UN Sumut 2011, Ilyas Sitorus mengatakan, dalam UN 2011 ini, sebanyak 1.900 pengawas dari perguruan tinggi dilibatkan pada pelaksanan UN. “Hal ini merupakan upaya dalam mengantisipasi kebocoran naskah soal pada pelaksanaan UN 2011 ini,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Ilyas, menurutnya perguruan tinggi juga bertanggung jawab dalam pengawasan, pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN. “Pada penyelenggaraan UN nanti, minimal tiap sekolah penyelenggara UN akan diawasi seorang pengawas. Namun, bisa melibatkan dua orang pengawas jika sekolah tersebut memiliki lebih dari 10 kelas ujian,” tuturnya.

Ilyas menjelaskan, sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan keputusan yang disepakati, wewenang pengawas ujian ini cukup besar. Bahkan, bisa membatalkan ujian bila diketahui ada penyimpangan seperti kebocoran naskah soal saat ujian berlangsung nantinya. “Pelaku pembocoran soal dapat dikenakan tindak pidana karena naskah soal merupakan dokumen negara yang kerahasiaannya wajib dijaga dan sudah menjadi kewajiban semua pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan rahasia negara tersebut,” tuturnya.

Mengenai naskah soal UN bocor yang saat ini telah merebak di kalangan siswa, Ilyas menganggap hal tersebut sebagai suatu isu semata. “Begitupun, kita tetap akan meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparat kepolisian dan para petugas sebanyak 154 orang pengawas pencetakan dan penggandaan bahan UN. Ini untuk menjaga kerahasiaan soal ujian di percetakan CV Budi Utomo Karya Kasih Pasar X Tembung Deliserdang,” ujarnya.
Ilyas juga menerangkan, Disdik Sumut sejak Rabu (12/4) lalu telah mendistribusikan bahan UN terutama untuk daerah kabupaten/kota yang jauh seperti di Kepulauan Nias. “Kesiapan Disdik Sumut dalam melaksanakan UN SMA/MA dan SMK 2011 ini sudah hampir rampung dan bahan UN disegerakan didistribusi ke seluruh disdik kabupaten/kota di Sumut,” paparnya.

Bahan-bahan UN tersebut untuk tahap pertama didistribusikan ke Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan serta Kota Gunung Sitoli pada Rabu (12/4) pagi pukul 05.00 WIB dan diperkirakan tiba di Disdik setempat pada Kamis (14/4). Selanjutnya, pada Kamis (14/4) bahan ujian akan dikirimkan ke Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Kemudian pada Jumat (15/4) akan didistribusikan ke Kabupaten Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Samosir.

Sementara pada hari terakhir, Sabtu (16/3), bahan UN akan dikirimkan ke kabupaten/kota terdekat seperti Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Simalungun, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang. “Kemudian Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Medan. Kita harapkan pendistribusiannya berjalan lancar sesuai harapan,” ujar Ilyas.
Ia mengatakan, bahan UN yang terdiri atas naskah soal ujian utama, susulan dan cadangan, lembar jawaban komputer (LJK), daftar hadir peserta UN, berita acara pelaksanaan ujian serta berita acara serah terima itu akan dikirim menggunakan truk yang dikawal seorang petugas kepolisian.

Untuk pengawalan di lapangan menuju ke lokasi disdik kabupaten/kota, disediakan 15 petugas kepolisian dibantu staf Disdik Sumut. Setelah tiba di lokasi akan dilakukan serah terima kepada Disdik setempat. (saz)

MEDAN-Harapan bagi-bagi ‘kue’ keuntungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba membersit. Pemerintah provinsi akan mendapat saham 40 persen dan pemerintah kabupaten di sekitar danau mendapat 20 persen. Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pudjo Nugroho usai seminar dalam rangka hari jadi ke 63 Provsu di Aula Martabe, Kamis (14).

Gatot menceritakan, pada pertemuannya dengan Menteri Perekonomian RI Hatta Rajasa pada saat acara Rapat Kerja Nasional Alumni IPB beberapa waktu lalu ia menawarkan alternatif kepada Hatta Rajasa, yakni share saham untuk Pemprovsu. Akhirnya diperoleh kesepakatan saham untuk pemerintah pusat dan daerah sesuai komposisi tersebut. “Ada share saham untuk Pemprovsu dalam pembicaraan itu,” ungkapnya.

Pemprov juga dilibatkan dalam tim negosiasi pembahasan nasib perusahaan aluminimum yang kontraknya antara konsorsium Jepang dengan pemerintah Indonesia berakhir 2013 nanti. “Persoalan selama ini memang Pemprovsu tidak pernah dilibatkan. Tapi, saya mendengar kabar bahwa Pemprovsu akan dilibatkan dalam pembahasan tim,” ujar Gatot.
Dengan dilibatkannya pemprovsu dalam tim negosiasi, besar harapan pemprov akan diberi porsi melakukan tugas evaluasi terhadap perkembangan Inalum saat ini.

“Posisinya masih berdasarkan Keppres tanggal 1 Oktober 2010 lalu, ada tim dari pemerintah untuk negosiasi yang kemudian untuk mengevaluasi Inalum. Inalum kan berakhir 2013 ini,” ungkapnya.

Hal ini juga menunjukkan, ada perhatian pemerintah pusat terhadap Pemprovsu dan pemkab/pemko yang bersangkutan. “Ini proyek Government to Government. Logikanya antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Pusat. Kemudian ada apresiasi dari pemerintah pusat, Pemprovsu akan dilibatkan dalam forum ini,” tutupnya.(ari)