Mantan Kapolsekta Medan Kota Terancam Pecat

MEDAN- Mantan Kapolsek Me dan Kota, AKP Darwin Ginting terancam mendapatkan sanksi tegas berupa pemecatan dengan tidak hormat (PDTH). Itu setelah Kapoldasu, Irjen Pol Oegroseno memerintahkan Direskrim Poldasu untuk melanjutkan kasus pidana mantan Kapolsekta Medan Kota yang diduga memerintahkan penembakan juru parkir (jukir), Zainal Abidin, yang dituduh melakukan pembunuhan Direktur PT Sewangi Sejati Luhur, Kesuma Wijaya.
Kapoldasu, Irjen Pol Oegroseno mengatakan, perintah itu karena ditemukan bukti bahwa Darwin memberi perintah kepada anggotanya untuk mengeksekusi Zainal dengan tiga luka tembak di kakinya.

“Tetap saya perintahkan proses pidananya,” ujar Oegroseno kepada wartawan, Kamis (10/3). Kekesalan Oegroseno terlihat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AKP Darwin. Menurutnya, Zainal yang sudah dibawa ke kantor polisi (Mapolsekta Medan Kota, Red) dibawa jalan-jalan keluar dari Mapolsek dan ditembak kakinya dengan tiga peluru.

“Perintah tembak terhadap masyarakat sipil sudah tidak diperbolehkan lagi. Dimana sesuai dengan motto, tidak ada lagi darah dan air mata yang mengalir di kantor polisi,” katanya.

Oegreseno juga mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak asal tembak tanpa alasan yang tidak jelas. “Orang tersangka sudah dibawa ke kantor polisi, kok dibawa jalan-jalan terus ditembak. Itu salah total. Sudah tidak bisa diampuni,” ucapnya.

Diharapkannya, untuk ke depan, polisi harus bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat benar-benar dilindungi. Seorang tersangka, hak-haknya juga harus diberikan. “Ke depannya kalau bisa pelayanan terhadap tersangka diberikan. Memang sulit tapi ke depannya harus bisa,” cetusnya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan AKP Darwin Ginting tidak bisa dimaafkan lagi. Proses hukum harus dijalankan. Hukuman yang paling ringan untuk Darwin, lanjutnya, dalam kode etik kepolisian minimal meminta maaf dan terberat dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Tidak ada lagi maaf, tetap diproses pidananya ke Direktorat Reskrim,” bebernya.

Dir Reskrim Poldasu, Kombes Pol Agus Ardiyanto, saat dikonfirmasi mengatakan, dalam waktu dekat berkas Darwin segera dilimpahkan ke Kejatisu. “Kita sudah masuk kedalam tahap pemberkasan. Bila sudah selesai akan segera kita limpahkan ke Kejatisu. Sedangkan untuk anggotanya, berkasnya masih P19. Sabar saja, tetap kita proses,” beber Agus Ardiyanto.

Diketahui, pada 25 Mei 2009, Zainal Abidin ditangkap dari rumahnya dan mengalami penyiksaan oleh oknum Polsek Medan Kota. Dia dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Kesuma Wijaya.

Metode penangkapan yang digunakan lebih mirip penculikan daripada sebuah penangkapan. Polisi membawa  Zainal  dari kantor polisi dengan sebuah mobil dan berputar-putar keliling kota. Di satu tempat, Zainal diturunkan, dan di sana dieksekusi tembak oleh polisi. Padahal, saat itu Zainal sudah tidak berdaya. Akibatnya  hingga saat ini proyektil peluru belum bisa diambil dari kakinya. Kasus ini mulai mencuat setelah Zainal divonis bebas oleh PN Medan. (mag-1)

Zulham, Loper Koran USU Sejak 1981

Kekurangan yang ada bukan alasan untuk tidak mensyukuri hidup ini. Karena dipercaya atau tidak, kebutuhan hidup tidak hanya materi belaka. Paling tidak itu yang dirasakan peloper koran Zulham (45).

INDRA JULI, Medan

Suara menggelegar memecah kesunyian Rabu (9/3) sore itu di salah satu kampus di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Bukan suara dosen yang memberi materi kepada mahasiswanya karena suara itu terdengar di salah satu kantin di Fakultas Sastra. Suara yang sudah akrab di lingkungan kampus sejak 1981.

Ya, pemilik suara tersebut adalah Zulham yang akrab dipanggil Bang Zul yang setia menghantarkan koran ke kampus-kampus yang ada di USU. Pria yang kerap mengenakan topi, berkacamata tebal dan celana panjang yang dibungkus di kaos kaki layaknya tentara Jepang, dengan kemeja yang seperti tengah menelan tubuh kecilnya sekaligus menutupi tangan sebelah kiri yang terjuntai cacat.

“Untuk apa malu karena aku bukan cacat dari lahir. Aku cacat karena ulah sendiri kok. Waktu usia 13 tahun aku jatuh makanya tangan seperti ini,” tegas Bang Zul kepada Sumut Pos di sela-sela perbincangan dengan salah seorang mahasiswa.

Demikianlah warga Jalan AM Said Gang Kacung Medan ini melakoni pekerjaan sebagai loper koran sejak 1981 lalu dengan bangga. Sekalipun di awal pekerjaan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Dimulai dari tempat tinggalnya di Kampung Durian ke Kampung Madras hingga ke beberapa sisi Kota Medan. Hingga dirinya bisa memiliki sepeda untuk membantu pekerjaannya. Yang semula dari satu rumah ke rumah lainnya kini berpindah ke lingkungan kampus USU. Perjalanan yang membuat dirinya banyak kenal dengan berbagai lapis masyarakat. Dari masyarakat tradisional, modern, hingga kalangan pendidikan. Pertemuan yang memberi banyak masukan dalam memahami situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa tokoh yang disebut menjadi tempatnya bertanya seperti Dekan Fakultas Hukum USU Runtung Sitepu, Ketua Jurusan MKM USU Prof M Yamin, dan beberapa staf pengajar di kampus yang menjadi barometer Sumut itu. Usai menggelar pekerjaannya, Bang Zul punya kebiasaan nongkrong di salah satu kantin sembari menikmati segelas minuman panas dan beberapa potong kue. Sapaan yang diberikan selalu dibalas dengan suaranya yang menggelegar. Begitu juga saat dirinya terlibat dalam pembicaraan dengan beberapa mahasiswa.

Seperti siang itu Bang Zul terlibat dalam pembicaraan tarombo atau silsilah dalam masyarakat Batak. Sekalipun tidak datang dari kelompok yang sama, dirinya ternyata mampu memberikan tanggapan. “Ya namanya juga banyak bergaul dengan orang Batak. Sedikit banyak saya kan bertanya juga makanya bisa tahu silsilah-silsilah untuk beberapa marga,” jelas Bang Zul.

Bertemu dengan banyak orang itulah yang memberi kenikmatan tersendiri baginya dalam melakoni pekerjaan. Kekuatan saat menyusuri jalan Kota Medan yang padat dimana bahaya setiap saat mengancam. Untuk kembali ke rumah dan menyelesaikan laporan hari itu.

“Dari pekerjaan ini saya bisa kenal banyak orang dan diantara orang banyak tadi bisa menjadi tempat saya bertanya. Hanya itu kenikmatan bagi saya,” aku Bang Zul.
Lamanya waktu melakoni pekerjaan membuat dirinya begitu kenal dengan beberapa kampus yang ada. Seperti di Fakultas Sastra itu. Selesai meneggak teh susu yang dipesannya, Bang Zul tak lupa singgah ke salah satu ruangan di dekanat dan bertegur sapa dengan beberapa pegawai. Sementara di depan pintu kantor dekanat itu tercagak sepeda ontel, teman setianya sebagai peloper koran. (*)

MEDAN-Penarik becak bermotor (betor) di Medan dipastikan resah. Pasalnya, Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Kepala Dinas, Syarif Armansyah Lubis mulai unjuk gigi dan berencana untuk menghapus betor dari inti kota.
Sejak menjabat dua minggu Dishub Medan sudah menindak sebanyak 95 unit kendaraan terdiri 40 betor, 55 angkutan barang (truk) dan sudah menahan sebanyak 24 unit kendaraan barang yang di simpang Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM).

Selain itu, Syarif Armansyah juga memiliki rencana untuk melakukan pengaturan persimpangan dengan Automatic Traffic Control Sistem (ATCS) yang secara keseluruhan akan diatur dengan teknologi yangn
fleksibel dan terkoordinasi antarpersimpangan serta akan mengoperasikan sistem angkutan umum massal kota Medan (SAUM) dan melakukan pengaturan arah lalulintas.

Dalam pertemuan itu, Kadis Perhubungan juga akan mengevaluasi sejumlah titik parkir yang dinilai sudah sangat menganggu kepentingan masyarakat seperti di kawasan Kesawan dan Jalan Gatot Subroto depan Wisma Benteng.
Rencanan lainnya dari pria yang biasa disapa Bob ini adalah merubah jam  operasi kendaraan barang menjadi malam hari diikuti dengan pengawasan serta peningkatan tegas terhadap kendaraan yang melanggar.
Mengenai perubahan operasi kendaraan menjadi malam hari, Armansyah menyatakan, diharapkan akan mampu mengurangi volume lalulintas pada saat jam-jam sibuk.

“Ini sangat sederhana namun efeknya secara langsung dapat dirasakan masyarakat karena secara otomatis akan mengurangi volume lalulintas pada saat jam-jam sibuk. Ke  depan masyarakat memilih harapan untuk menikmati kondisi lalulintas yang nyaman sehingga tidak lagi stres dalam melakukan perjalanan sehari-hari,” kata Armansyah didampingi sejumlah stafnya kepada wartawan di Balai Kota Medan, Selasa (8/3) lalu.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Sabarsyam Surya Sitepu menilai, meskipun rencana tersebut adalah rencana yang baik dan diharapkan bisa mengurangi persoalan lalulintas selama ini. Namun, tetap saja Dishub Medan harus melakukan evaluasi terhadap perubahan arus tahap I yang telah berjalan. Karena, selama ini perubahan arus yang ada belum berdampak maksimal dalam mengatasi kemacetan.

“Itu baik. Tapi saya pikir, lebih baik perubahan arus tahap I ini dievaluasi dulu. Bukan perlu, tapi memang sangat harus dilakukan evaluasi,” tuturnya.

Apalagi, sambung Sabar, setiap kepala dinas yang baru ini hanya diberi tenggat waktu tiga bulan untuk membuktikan kinerjanya kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

“Tenggat waktu itu memang layak dilakukan. Karena, kalau tidak maka Kepala Dinas itu bisa enak-enakan saja, tidak ada kerjanya. Maka dari itu, rencana-rencana yang dicetuskan Kepala Dinas Perhubungan Medan yang baru ini, harus dibuktikan,” tandas politisi Fraksi Golkar DPRD Medan ini.

lebih lanjut Sabar menyatakan, jika dalam jangka waktu tiga bulan itu, ternyata rencana tersebut tidak berjalan maka Wali Kota Medan bisa mempertanyakan itu. Dari penilaian itu, maka Wali Kota Medan bisa mengambil sikap, ketika rencana itu tidak berjalan.

“Kalau memang tiga bulan ini rencana itu tak berjalan, ya hak wali kota untuk melakukan evaluasi,” tukasnya.(ari)

MEDAN- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Sentral Monitoring Sumut (SMI) menagih komitmen anggota DPRD Sumut untuk mendukung pembongkaran indikasi korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut.

Demikian disampaikan puluhan mahasiswa itu saat mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/3).

Kedatangan para demonstran itu dalam rangka, menuntut komitmen anggota DPRD Sumut untuk mendukung upaya pembongkaran indikasi kasus korupsi dalam rehab bangunan Hatchery dengan pagu anggaran Rp500 juta. “Kami minta wakil rakyat mendorong aparat hukum, Kejatisu dan Poldasu untuk menuntaskan indikasi korupsi di dinas ini,”kata kordinator aksi SMI Anshori Lubis dalam orasinya.  Tak hanya itu, sebutnya Dinas ini ditengarai melakukan pelanggaran penggunaan uang negara dalam proyek pembangunan 4 unit pembuatan bak perawatan benih dengan anggaran Rp250 juta.  Indikasi korupsi lainnya juga terjadi pada pelaksanaan pengadaan kolam dan bak benih Rp950 juta. “Kami meminta, anggota DPRD Sumut untuk turun tangan guna membongkar kasus ini. Jangan sampai tindakan korupsi ini dibiarkan begitu saja,” tegas Anshori Lubis.

Seorang anggota DPRD Sumut dari Komisi A, Syamsul Hilal akhirnya menanggapi, dia menyatakan kesiapannya untuk mendukung  pembongkaran kasus korupsi di Sumut, tanpa terkecuali di Diskanla  Sumut. “Kami tetap komit memberantas masalah korupsi yang terjadi di daerah ini,”ucapnya.(ari)

BELAWAN-Sejumlah nelayan tradisional Belawan mengeluhkan minimnya hasil tangkapan akibat penurunan populasi ikan dan hasil laut lainnya. Pasalnya, penurunan populasi ikan disinyalir akibat limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai menuju ke laut.

Hal tersebut membuat para nelayan harus melaut keluar dari perairan Belawan.
“Diduga akibat limbah pabrik yang langsung mengalir ke laut, maka populasi ikan di perairan Belawan turun,” ujar Herman (32), nelayan dari Bagan Deli.

Menurutnya, hasil tangkapan nelayan berkurang akibat faktor kondisi perairan Belawan saat ini sudah tidak kondusif lagi sebagai tempat berkembangnya ikan dan biota laut lainnya.

Kondisi itu diperburuk dengan rusaknya terumbu karang akibat beroperasinya pukat harimau yang mengeruk ikan hingga dasar laut.

Dia menjelaskan,dirinya merupakan nelayan tradisonal yang memiliki sebuah perahu jenis jaring kepiting. Tiap harinya, rata-rata pendapatan bersih yang diperolehnya saat ini hanya Rp5.000. “Untuk menambah pendapatan biasanya saya memancing dan memperoleh uang sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000,”jelasnya.
Herman menambahkan bahwa untuk memperoleh hasil tangkapan hingga bisa menutupi biaya produksi, para nelayan sendiri terpaksa berlayar hingga keluar dari perairan Belawan seperti Langkat, Pantai Labu, Percut dan sekitarnya. “Perjalanan lebih jauh, otomatis waktu yang diperlukan jadi makin panjang dan biaya produksi juga semakin bertambah,” tambahnya.

Herman mengatakan para nelayan terkadang harus berhutang untuk menutupi biaya produksi. “Kalau sudah begini, kita tidak bisa lagi mengandalkan hasil tangkapan. Makanya untuk mengisi kekosongan waktu, saat melaut kami memancing dan ini bisa menambah pendapatan,” tandasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua HNSI Medan, Zulfahri Siagian meminta kepada perusahaan yang memiliki limbah, harus memiliki AMDAL. ”Kita meminta perusahaan yang memiliki limbah dan tidak ada penampung limbahnya harus menjaga ekosistem di perairan Belawan,” ujarnya. (mag-11)