25 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15513

Medan Lebih Buruk Dari Jaya Pura

MEDAN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pelayanan KTP, SIUP dan pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Kota Medan hanya memiliki nilai 3,66 dari total nilai 10. Praktis pelayanan pemerintahan di Kota Medan lebih buruk dari Jaya Pura.

Deputi Pencegahan KPK, Eko Soesanto Tjiptadi pada Rapat Kerja Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (10/3) mengatakan, penurunan ini memposisikan Kota Medan masuk dalam urutan ke-22 dari sejumlah kota besar di Indonesia. Pihaknya merumuskan skor ini berdasarkan pantauan dan survei untuk pengurusan KTP, SIUP dan SIMB di Kota Medan.  (ril)

Perampok Bersebo Beraksi di Jalan Tol

MEDAN LABUHAN- Perampok spesialis jalan tol kembali beraksi. Kali ini menimpa, M Yunus (32) dan Ardiansyah (35), warga Marelan Raya Pasar II, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan. Truk Colt Diesel dengan nomor polisi BK 9370 BS berisi barang kosmetik yang mereka tumpangi disatroni perampok di Jalan Tol Tanjung Mulia, Kamis (10/3).
Keduanya berencana membawa barang tersebut ke Deli Serdang. Namun, tiba-tiba saja truk yang mereka kendarai dipepet oleh mobil Kijang dan mereka disuruh untuk berhenti, tepat melintasi di Jalan Tol Tanjung Mulia. Setelah berheti, sejumlah perampok tersebut langsung menodongkan senjata api kepada mereka.

“Pelakunya berjumlah 4 orang memakai sebo, salah satu pelaku membawa senjata api dan ditodongkan ke kami,” ujar Yunus.

Takut nyawanya melayang, akhirnya kedua korban pasrah. Kemudian pelaku mengikat tangan kami dengan tali dan dinaikkan ke mobil kijang. Salah satu pelaku membawa kendaraan mereka.

Korban yang dibawa pelaku menggunakan mobil kijang selanjutnya dibuang di areal perkebunan yang gelap di daerah Tanjung Morawa. Setelah membuang korban, para pelaku langsung melarikan diri. Setelah membebaskan diri keduanya pulang dengan cara menumpang truk yang kebetulan melintas. “Setelah kami pulang, kami langsung membuat laporan ke kantor polisi,”tambahnya.

Kanit Reskrim Polsek Labuhan Deli, AKP Oktavianus mengatakan  polisi masih melakukan pengembangan. (mag-11)

Jadi Doktor Kehormatan Bidang Ekonomi

Sambil tersenyum, Wakil Presiden Boediono menerima penghargaan dari Chancellor University of Western Australia (UWA), Dr Michael Chaney. Penghargaan itu sebagai peresmian gelar terbaru Boediono, Doktor Kehormatan Bidang Ekonomi.

Acara ini digelar dengan penuh khidmat Winthrop Hall, UWA, Perth, Australia, Kamis (10/3). Sebuah ruangan berbentuk auditorium dengan gaya klasik lengkap sebuah orgel.  “Saya terima penghargaan ini dengan rasa bangga,” ujar Boediono yang mengenakan baju toga berwarna merah dalam pidatonya. Boediono kembali bernostalgia dengan kenangannya semasa masih berkuliah di kampus ini, 48 tahun lalu. Berkuliah di sini, lanjutnya, telah mengubah cara berpikirnya. Namun saat pertama kali datang, Boediono merasa sangat terasing.. (net/jpnn)

Soal Korupsi, Kejari Medan Bungkam

Hanas: Sudahlah Jangan Bahas Lagi…

MEDAN-Kejaksaan Negeri Medan mulai lembek soal kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan Kabag Humas Pemko Medan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan, Hanas Hasibuan. Pasalnya, setelah Hanas Hasibuan sempat diperiksa selama 4 jam di Kejari Medan Senin (7/3) lalu, Kejari Medan mulai tutup mulut alias bungkam.

Kasi Pidsus Kejari Medan, Dharmabella Timbasz pun tak mau lagi memberikan keterangan kepada wartawan, terkait kasus Hanas. Padahal, sebelumnya Dharmabella Timbasz mengeluarkan pernyataan bahwa akan terus menyelidiki kasus tersebut. Seperti diketahui sebelum Hanas Hasibuan diperiksa Kejari Medan, Kejari juga telah memeriksa 3 orang staf Humas Pemko Medan.

Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis mengatakan, Kejaksaan Agung harus segera memantau penyidikan dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Medan.
“Kejagung harus pantau setiap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan.Terumata di Kejari Medan soal dugaan korupsi di Humas Pemko Medan,” tegas Muis.

Menurutnya, saat ini Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan bersama dengan tiga orang stafnya sudah diperiksa. Namun tak seorangpun yang dijadikan tersangka.
“Bahkan Kejari Medan mengaku belum menemukan adanya penyimpangan anggaran di Humas Pemko Medan,” tegas Muis.

Untuk itu, Muis berharap, agar Kejagung segera mengambil alih dan mengawasi pengusutan terhadap dugaan korupsi di Humas Pemko Medan.
“Kalau memang tidak sanggup mengungkap, Kejagung harus menganbil alih kasus itu. Kita juga minta Kejagung untuk segera mencopot Kajari bersama dengan Kasi Pidsusnya, yang tidak bisa bekerja untuk mengungkap perkara tersebut. Selama kepemimpinan Kajari yang baru ini tidak ada satupun kasus korupsi di Medan yang terungkap. Kalau memang tidak ditemukan adanya dugaan korupsi di Humas Pemko Medan, Kejari harus segera mengeluarkan SP3 agar masyarakat tahu,” tegas Muis.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap juga belum mengambil sikap terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan Kabag Humas Pemko Medan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Medan, Hanas Hasibuan.

“Kenapa kalian tanya itu terus. Baru satu hari dia jadi kepala dinas. Sabar dulu kalian,” kata Rahudman, di sela-sela acara pemberian sertifikat International Organization for Standardization (ISO)  9001-2008 untuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dari PT SAI Global Indonesia kepada Pemerintah Kota Medan, Rabu (9/3).
Saat ditanya, apa sikap yang akan diambil Rahudman jika nantinya Hanas Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan? Rahudman langsung menaiki tangga Balai Kota Medan.
Sementara itu, Hanas Hasibuan yang ditemui Sumut Pos di lokasi yang sama juga enggan dimintai keterangan mengenai kasus yang tengah dialaminya. “Sudahlah, jangan membahas itu lagi,” katanya sambil merangkul wartawan koran ini.

Dugaan korupsi senilai Rp2,049 miliar yang sedang diusut Kejari Medan yakni kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan tahun Anggaran 2010, bermula adanya laporan dari masyakarat ke Kejari Medan. Dugaan  korupsi anggaran Humas Setdako Medan yakni penyediaan buku bacaan dan buku perundang-undangan sebesar Rp910 juta.

Penyediaan buku bacaan, kliping koran, majalah dan tabloid senilai dari Rp100 juta dinaikkan menjadi Rp135 juta pada perubahan APBD TA 2010. Anggaran untuk penerbitan buku petunjuk telepon sebesar Rp104.280.000. Anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp350 juta dan jumlahnya naik menjadi Rp450 juta pada PAPBD. Pembelian buku Undang-Undang, yang seharusnya tidak dianggarkan, tapi dimasukan dalam APBD. (rud/ari)

Bangun Fly Over Simpang Pos

082167340xxx
Yth Bapak Wali Kota Medan kapan dilaksanakan jalan layang dari Simpang Pos ke Jalan Ngumban Surbakti, karena kemacetan terus bertambah. Kami mohon supaya secepatnya di bangun supaya kami masyarakat juga lancar berusaha.

Rencananya 2012

Terimakasih pertanyaannya, kami di Pemko Medan melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan sedang melakukan pembebasan tanah dan bangunan di sekitar rencana pembangunan jembatan layang Simpang Pos. Pada pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan ini, sebenarnya sudah tuntas pada 2010, hanya saja akibat kekurangan anggaran, maka dilakukan tambahan anggaran pada 2011 ini. Selanjutnya, mulai Februari kemarin kami masih melakukan pembabasan tanah dan bangunannya.

Setelah adanya pembebasan tanah dan bangunan ini, kami akan berkoordinasi dengan pusat untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunan jembatan layang. Sesuai rencananya, pemerintah pusat akan melakukan pembangunannya pada 2012 mendatang.

Thomas Sinuhaji
Kepala Seksi Pembayaran dan Pemebasan Tanag Dinas TRTB

Wali Kota Harus Tegas ke Stafnya

Persimpangan Jalan Simpang Pos sudah sangat sesak dan macet, apalagi pertambahan kendaraan sudah semakin menyesaki di Kota Medan ini. Sementara, kondisi fisik jalannya masih tetap, belum ada penambahan. Persoalan inilah terus menekan terlambatnya pergerakan pembangunan dan roda perekonomian di Kota Medan.
Bila persoalan pembebasan tanah dan bangunannya tidak tuntas sampai tahun ini, justru inilah yang menjadi tugas Wali Kota Medan mendorong stafnya agar bertindak cepat melakukan pembangunan fly over ini. Sebab, bila tak segera dilaksanakan dampaknya pemerintah pusat bisa tak mengucurkan anggarannya ke Kota Medan.

Ahmad Arif SE MM
Anggota Komisi D DPRD Medan

Rumah Dinas Tahan Gempa

PANGURURAN-Sejumlah personel TNI dan Polri di Samosir menjadi prajurit yang beruntung. Kepada mereka diserahkan 32 unit rumah dinas dengan konstruksi tahan gempa kemarin (10/3). Hadir dalam penyerahan tersebut, Pangdam I/BB Mayjend TNI Leonardus JP Siegers, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Oegroseno, Bupati Samosir Ir Mangindar Simbolon serta Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan Medan, Mujianto, sebagai pihak pemberi bantuan.

Dikatakan beruntung, karena menurut Bupati Samosir, kerangka bangunan rumah dinas tersebut adalah bangunan pertama yang ada di Samosir dengan konstruksi tahan gempa. Mangindar tahu persis bagaimana proses pembangunan rumah itu karena lokasinya berada di belakang rumah dinas Bupati Samosir di wilayah Tajur, Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan tersebut. Sehingga, hampir setiap hari Mangindar maupun masyarakat sekitar memperhatikan pembangunan rumah dinas yang dimulai sejak Oktober tahun lalu tersebut.

Ke 16 unit rumah tersebut berukuran 5 kali 6 meter dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Dari 32 unit rumah yang dibangun, 16 unit diperuntukkan bagi prajurit TNI dan 16 unit untuk personel polisi.  Sejumlah personel TNI dan Polri di Samosir menjadi prajurit yang beruntung. Menurut Pangdam I/BB, rumah dinas tersebut tersebut  sudah sangat layak.  Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan Medan, Mujianto, mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan membangun rumah dinas personel TNI dan Polri.(mag-8)

Polres KP3 Gerebek Gudang Minyak

Operasi Kuda Laut

BELAWAN- Tim Polisi Resort Kepolisian Pengamanan Pelabuhan dan Pantai (Polres KP3) Belawan menggerebek gudang penimbunan minyak tanah (minah) oplosan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan. Operasi ini merupakan lanjutan dari Operasi Kuda Laut.

Dalam penggerebekan itu, Kamis (10/3) tim Polres KP3 Belawan menahan empat pelaku dan mengamankan 1 unit truk tangki minah bersubsidi Tanjung Balai  berisi 10 ton minya BK 9553 BH. Sebelum melakukan penggrebekan polisi terlebih dahulu mengintaigudang tersebut, setelah memiliki bukti yang cukup dan melihat truk tangki bersubsidi Tanjung Balai di dapati Gudang yang berada di Jalan Raya Pelabuhan Belawan milik Maharuddin merupakan tempat penimbunan minyak.

Di gudang itu, didapati 200 liter minah, dua unit mesin pompa, dua drum kosong, dua selang putih panjang 15 meter, dan juga lima selang berwarna biru panjang 5 Meter. Adapun keempat pelaku yang diamankan Polres KP3 Belawan, yakni, Samijan alias Mijan warga Sicanang, Teguh Iman Sandi (36) warga Lingkungan XX, Jalan Jala, Arfan (27) warga Jalan Bom Labuhan dan juga Syaiful Bahri (31) Warga Labuhan.

Di Kantor Polisi, seorang tersangka, Syaiful Bahri (31) mengaku bahwa dirinya baru tiga hari bekerja di tempat itu dan dijanjikan gaji sebesar Rp20 ribu perhari. Sehingga, dirinya tidak tahu menahu terkait operasional gudang tersebut.  “Kalau saya tahu, saya tidak mau bekerja di tempat itu, ini pun karena terpakasa untuk biaya keluarga,”katanya.
Kasubag Humas Polres KP3 Belawan, AKP Antoni Rajagukguk membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pihaknya memeriksa tersangka yang diamankan. (mag-11)

Pos Jaga Dibakar, Mobil Dirusak

Honorer Satpol PP tak  Puas Hasil Rapat

BINJAI- Persoalan 310 honorer di Sat Pol PP Binjai terus meluas. Bahkan, ratusan honorer Pol PP, Kamis (10/3) sekitar pukul 16.00 WIB mengamuk dengan merusak kaca kantor pos jaga Sat Pol PP Binjai di Balai Kota Binjai dan membakarnya.

Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan koran ini, sebelum aksi bergejolak, terlebih dahulu mereka mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi A DPRD Binjai yang dipimpin M Yusuf.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi A mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Iqbal Pulungan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Amir Hamzah, dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Selama pertemuan, anggota DPRD Binjai mengusulkan, agar ratusan Sat Pol PP ini kembali dikerjakan seperti biasa. Pasalnya, anggaran untuk gaji mereka sudah ada dalam RKA. Selain itu, ratusan honorer Pol PP disulkan untuk tetap bekerja tetapi tidak bertugas di Sat Pol PP lagi, melainkan di instansi lainnya. Dari sejumlah usulan yang ada, Sekdako bersama instansi terkait lainnya, ditenggat selama satu pekan untuk dapat memberikan jawaban.
Iqbal Pulungan usulan dari DPRD Binjai, mengaku tidak dapat memutuskaan usulan tersebut seorang diri. “Untuk masalah ini kita bahas secara bersama dan kita tunggu saja dalam satu pekan ini,” ujar Iqbal.

Disinggung masih adanya pengangkatan atau diberikannya Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan Kasat Pol PP, Hartono, 28 Januari 2011, Iqbal tidak bisa menjawab. “Saya tidak tahu itu, masalah dibenarkan atau tidak sekarang masalah itulah yang masih kita bahas,”ucapnya.

Setelah selesai mengadakan pertemuan, Surya Wahyu Danil, salah seorang anggota DPRD Binjai, menyampaikan hasil rapat tersebut kepada ratusan honorer Pol PP yang menunggu di halaman gedung DPRD Binjai.
Namun, semua hasil rapat yang dilakukan tersebut dinilai honorer Pol PP tidak memiliki arti. Sebab, yang mereka tuntut saat ini adalah gaji dan dapat dipekerjakan kembali. Setelah Surya selesai memberikan hasil rapat. Akhirnya ratusan honorer Pol PP meninggalkan gedung DPRD Binjai dengan raut wajah yang sudah emosi. Berselang bebarapa menit setelah mereka membubarkan diri, akhirnya ratusan honorer Pol PP ini kembali membuat aksi. Bahkan, aksi kali ini tak tanggung-tanggung. Dimana, ratusan honorer Pol PP merusak Balai Kota dan membakar kantornya sendiri.

Melihat aksi yang dilakukan ratusan honorer Pol PP, petugas keamanan dari Polsek Binjai Selatan dan Polres Binjai langsung tururn ke lokasi, guna mencegah kejadian yang lebih besar.

Bahkan, saat aksi honorer Pol PP berlangsung salah seorang honorer Pol PP yakni J Sitinjak, yang bertugas di RSU dr Djoleham, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota, menjadi korban atas aksi yang dilakukan temannya sendiri. Sebab, dari keterangan yang berhasil dihimpun, J Sitinjak, saat diajak untuk melakukan aksi secara bersama-sama, enggan untuk ikut. Sehingga, teman-temannya marah dan menghajarnya. Akibatnya, J Sitinjak terpaksa mendapat perawatan di RSU dr Djoelham Binjai.

Setelah ratusan honorer Pol PP ini selesi melakukan aksinya, mereka berkumpul di halaman Gedung Olah Raga (GOR) Kota Binjai, Jalan Jambi, Kecamatan Binjai Selatan, yang tak jauh dari kantor Pol PP.
Pantawan wartawan koran ini di Balai Pemko Binjai, kaca pos jaga Pol PP, kaca depan Balai Kota, kaca ATM, terlihat berserakan setelah dipecahkan ratusan honorer Pol PP. Bukan itu saja, satu unit mobil Pol PP yang terparkir di Balai Kota, tak luput dari amuk honorer ini, dengan membalikan dan memecahkan kacanya. Untuk itu, petugas langsung memasang police  line di mobil, pos jaga Pol PP dan ATM yang sudah dirusak. Honorer marah karena hingga saat mereka belum menerima gaji.(dan)

Pemerintah Harus Disiplin Terhadap Anggaran

Kalau Tidak Ingin Harga BBM Naik

Pemerintah bakal menjaga volume konsumsi bahan bakar bersubsidi agar tidak melampaui jatah yang sudah ditetapkan di APBN 2011, yaitu 38,59 juta kilo liter. Upaya itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum keputusan mengenai pengaturan BBM bersubsidi yang masih akan dibahas dengan Komisi VII (energi) DPR.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengendalian kuota BBM bersubsidi merupakan konsekuensi dari belum adanya keputusan kenaikan harga premium. “Kalau kita tidak ingin naikkan BBM dan masyarakat ingin begitu, kita harus disiplin.

Pemerintah harus disiplin juga terhadap anggaran,” ujar Hatta seusai membuka Rapat Kerja Kementrian Perdagangan di Hotel Borobudur, Kamis (10/3).
Dalam APBN 2011, pemerintah menganggarkan Rp87,6 triliun subsidi BBM. Sementara untuk premium sendiri dibatasi dengan kuota 23,19 juta kilo liter dengan anggaran sebesar Rp40 triliun. Secara umum, kuota BBM bersubsidi dipatok 38,6 juta kilo liter.

Menurut data BPH Migas, konsumsi premium pada dua bulan pertama tahun ini menunjukkan pembengkakan. Untuk Januari, konsumsi premium meningkat 8 persen dari volume yang sudah dijatahkan sebesar 1,8 juta kilo liter. Sementara untuk Februari, konsumsi premium bertambah 6,78 persen dari kuota 1,7 juta kilo liter.
Hatta juga menegaskan, pemerintah lebih memilih agar pengaturan premium yang semula direncanakan per 1 April ditunda. “Mengingat asumsi berubah, maka baik jika dilakukan penundaan,” tambah Hatta.

Seperti yang telah diketahui, harga minyak dunia pernah mencapai USD 105 per barel akibat instabilitas politik negara-negara Timur Tengah. Saat ini, harga minyak dunia pada posisi USD 103,89 per barel. Saat ini, harga keekonomian untuk premium per 7 Maret sudah mencapai Rp8.300 per liter. Padahal, pemerintah hanya mematok harga keekonomian premium dalam APBN 2011 sebesar Rp5.600 per liter. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan bahwa pembengkakan subsidi untuk BBM bisa mencapai Rp17 triliun jika tidak dilakukan pembatasan.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan stok BBM bersubsidi masih tetap aman. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak akan ada penambahan stok BBM lagi. “Kan sudah dikatakan, bahwa kalau Premium habis maka bisa dialihkan ke Pertamax. Tapi perlu diingat, kebutuhan normal harus diutamakan. Kami juga akan selalu melakukan pengawasan dan meningkatkannya,” tegasnya.

VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Mengenai terjadinya kelangkaan premium di Riau, Harun berdalih hal itu lebih dikarenakan faktor teknis.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu membeli dengan panik (panic buying). Belilah dengan seperlunya, mengingat stok BBM normal,” ujarnya.

Harun menceritakan, bahwa kelangkaan premium di Riau disebabkan adanya keterlambatan pasokan dari Kilang Dumai. Alasannya, karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam produk premium yang dihasilkan sehinga produk tersebut dianggap tidak lulus quality control. “Sebagai gantinya, pasokan akan dipenuhi dari depot lainnya. Tapi sekarang Kilang Dumai sudah normal,” tegasnya. (sof/jpnn)

Kantor KPUD Dibobol Maling

KARO- Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Karo di Jalan Jamin Ginting Gang Cik Ditiro Kabanjahe, Kamis (10/3) sekitar pukul 02.00 WIB dibobol maling. Akibatnya, tiga unit komputer merek IBM Lenovo M57 beserta perangkatnya dan satu buah tas raib.

Ketua KPUD Karo Benyamin Pinem ST mengatakan, dia baru mengetahui peristiwa naas yang menimpa kantornya itu sekira pukul 10.00 WIB pagi dari seorang stafnya.

“Tadi pagi saya sedang bersiap-siap hendak berangkat ke kantor. Tiba tiba seorang staf saya datang ke rumah dan mengatakan kantor KPUD dijarah maling. Begitu staf saya itu mengetahui kantor dijarah maling,  dia langsung melaporkannya kepada saya melalui HP. Tetapi tidak dapat terhubung karena HP saya tidak aktif,” ujar Benyamin.
Lebih lanjut dikatakanya, yang pertama mengetahui peristiwa itu adalah dua orang staf yang bertugas sebagai Satpam, Suara Sembiring dan Alfredi Nadeak. (wan)

 

1...15,51215,51315,514...15,599Page 15,513 of 15,599

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor