26 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Home Blog Page 15515

Harga BBM tak Jadi Naik

JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli berlebihan.

“Tidak akan ada kenaikan BBM, jadi masyarakat nggak perlu panik,” ujar Darwin singkat, saat ditemui di kantornya, kemarin (9/3). Dia mengingatkan agar masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya dan tidak melakukan penimbunan. Sebab jika hal itu dilakukan maka akibatnya akan mengurangi pasokan BBM di wilayah tertentu saja.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk selalu menyediakan BBM dalam jumlah yang cukup di masyarakat. Dalam situasi gejolak harga minyak yang seperti ini, lanjutnya, semua pihak harus mengupayakan agar konsumsi BBM tetap wajar dan tidak berlebihan.

“Kita hars berusaha agar tidak ada pemakaian berlebih di sini, harus mencapai target kuota,” tandasnya.
Darwin menegaskan bahwa harga minyak Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) masih terkendali meskipun harga minyak dunia terus meroket. Sekarang ini rata-rata ICP setahun masih USD 86,4 per barel. Menurutnya, ada hal-hal positif yang bisa mengatasi peningkatan defisit. “Sekarang ini cadangan devisa kita sudah naik ditambah juga dengan nilai kurs kita menguat,” terangnya.

Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan stok BBM bersubsidi masih tetap aman (lihat grafis bawah). Oleh karena itu, dia menegaskan tidak akan ada penambahan stok BBM lagi. “ Kan sudah dikatakan, bahwa kalau Premium habis maka bisa dialihkan ke Pertamax. Tapi perlu diingat, kebutuhan normal harus diutamakan. Kami juga akan selalu melakukan pengawasan dan meningkatkannya,” tegasnya.

VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun menghimbau masyarakat tidak perlu panik menanggapi rencana kenaikan harga premium. Mengenai terjadinya kelangkaan premium di Riau, Harun berdalih hal itu lebih dikarenakan faktor teknis. “Kami berharap masyarakat tidak perlu membeli dengan panik (panic buying). Belilah dengan seperlunya, mengingat stok BBM normal,” ujarnya.

Harun menceritakan, bahwa kelangkaan premium di Riau disebabkan adanya keterlambatan pasokan dari Kilang Dumai. Alasannya, karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam produk premium yang dihasilkan sehinga produk tersebut dianggap tidak lulus quality control. “Antrian yang terjadi merupakan efek dari kejadian gangguan pada pekan lalu,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui bahwa pasokan ke Riau sempat terganggu karena premium yang dihasilkan Kilang Dumai tidak layak disalurkan. Dikhawatirkan akan merugikan penggunanya.

“Sebagai gantinya, pasokan akan dipenuhi dari depot lainnya yang saat ini sedang berlangsung sehingga seberapapun BBM yang kami salurkan ke SPBU akan cepat habis. Tapi sekarang Kilang Dumai sudah normal,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI, M Rohamurmuzy mengatakan tiga opsi yang dikaji pemerintah untuk merespon kenaikan harga minyak dunia juga mengandung kelemahan. Sebagai contoh opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500 perliter, dengan cash back untuk angkutan umum.

Sementara opsi mengalihkan ke Pertamax (tanpa subsidi), masuk akal secara teknis, tapi tidak bisa diterima secara psikis oleh pengguna kendaraan pribadi.

Terkait opsi ketiga yaitu penjatahan, menurut Romy, adalah yang paling masuk akal, namun hanya berlaku untuk angkutan umum, angkutan transportasi, motor, dan kendaraan pribadi tahun tertentu. “Namun istilahnya harus diganti karena bisa missleading. Bukan penjatahan tetapi istilah yang lebih tepat adalah subsidi terbatas,” kata dia.(wir/jpnn)

Demokrat tak Bertaji, Reshuffle Batal

JAKARTA-Isu perombakan kabinet atau yang populer disebut reshuffle itu berakhir antiklimaks. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Mensesneg Sudi Silalahi memastikan tidak akan ada perombakan kabinet.
“Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang akan mengganti,” kata Sudi Silalahi di Kantor Presiden kemarin (9/3).

“Nama-nama yang beredar di media massa jelas bukan berasal dari presiden dan tidak sepengetahuan Presiden SBY,” tambah Sudi. Pada masa lalu, katanya, banyak pihak yang marah ke SBY ketika nama mereka sudah muncul di media, namun kemudian tidak menjadi menteri.

Menurut Sudi, rumor tentang reshuffle memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet. “Ya, kadang-kadang merasa nggak efektif mereka bekerja. Karena mungkin mereka merasa akan diganti. Secara psikologis, itu memengaruhi,” urai Sudi.

Awalnya, isu reshuffle tersebut dilontarkan para pimpinan Partai Demokrat. Bahkan, dalam beberapa kali keterangan resmi, politisi Demokrat menyebutkan pasti akan terjadi reshuffle. Mereka menyebut menteri asal PKS menjadi sasaran tembak, bahkan secara terbuka menilai Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mentan Suswono layak diganti. Namun, desakan kader Demokrat itu ternyata tidak bertaji. Buktinya, SBY memberikan sinyal tanpa  reshuffle.
Meski tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat, Sudi mengatakan, presiden terus melakukan evaluasi atas kabinet yang dipimpinnya. Itu merupakan evaluasi periodik dengan sasaran optimalisasi kinerja kabinet. “Dasar dan rujukan evaluasi adalah kontrak kinerja dan pakta integritas,” ungkapnya. Selain itu, hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto juga menjadi bahan evaluasi kabinet. (fal/bay/dyn/c3/tof/jpnn)

Din Syamsuddin Menikah Lagi

Jakarta- Setelah ditinggal istrinya, Fira Beranata, untuk selama-lamanya pada Juli 2010 lalu, Din Syamsuddin siap menikah kembali dalam waktu dekat. Perempuan beruntung yang dipersunting Din adalah Novalinda Jonafrianty.
Rencananya, Din yang saat ini menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, menikahi Novalinda pada hari Minggu (13/3). Akad nikah akan digelar di masjid di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya pada pagi hari. Sedangkan resepsi dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB di aula gedung PP Muhammadiyah.

Juru bicara keluarga, Mustofa B Nahrawardaya saat dikonfirmasi membenarkan rencana pernikahan Din. “Ya benar, akad nikah Minggu pagi, resepsi siang harinya,” kata Mustofa.

Saat ini, kata dia, Din sudah menyebar undangan kepada kolega, handai tolan, dan para sahabat. “Namun, undangan hanya dikirim Pak Din lewat SMS maupun BBM (blackberry messenger). Tidak ada undangan cetak,” ujar dia.
Dalam pernikahannya nanti, Din  berniat menggelar akad nikah dan resepsi dengan sederhana. “Makanya pernikahan digelar di kantor PP Muhammadiyah, bukan di hotel,” kata Mustofa.

Novalinda, perempuan yang dipersunting Din adalah perempuan berstatus janda dan masih kerabat almarhumah Fira Beranata, istri Din yang meninggal dunia 7 bulan lalu. Novalinda adalah sepupu Fira.

Saat ini, Nova yang memang berlatarbelakang pendidikan hukum, adalah seorang notaris yang tinggal di Gresik, Jawa Timur. Dia lulusan Fakultas Hukum Unair tahun 1998. Meski tinggal di Gresik,  namun Nova yang berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat. (net/jpnn)

Ditabrak Lari, Ajudan Kapolri Tewas

Jakarta- Pengawal pribadi Kapolri, Brigadir Kepala Doni Rahmanto tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya DI Panjaitan, Rabu (9/3) pagi. Jenazah saat ini berada di RS UKI, Cawang, Jakarta Timur.

Menurut Kasat Lantas Satwil Jakarta Timur Kompol Sudarsono, peristiwa itu terjadi pada pukul 07.50 WIB. Saat itu Doni tengah mengendarai Yamaha Mio menuju arah Cawang.

“Saat itu korban sudah dalam keaadan nyungsep di jalan. Tidak ada saksi yang menyaksikan apakah korban bersenggolan dengan mobil atau out of control,” ujar Sudarsono saat dihubungi wartawan, Rabu (9/3).
Menurut Sudarsono, Doni merupakan anggota Satuan Gegana, Brimob, Kelapa Dua. “Dia bertugas di BKO (Bawah Kendali Operasi) jadi Walpri Kapolri,” kata Sudarsono.

Polisi saat ini memeriksa seorang saksi yang menolong korban pertama kali. Saat ditemukan, Bripka Doni sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saksi itu merupakan seorang dokter yang saat itu tengah melintas di jalan.
“Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terjatuh, langsung memberi pertolongan dengan membawa ke Rumah Sakit UKI. Korban tewas di (RS) UKI,” cerita Sudarsono.

Sudarsono mengatakan, penyebab kecelakaan belum diketahui pasti. Jenazah akan disemayamkan terlebih dulu di Mako Brimob, Kelapa Dua.

“Rencananya jenazah akan di semayamkan di Kelapa Dua,” ucap Sudarsono.

Sementara itu, mobil yang ditumpangi Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan ditabrak truk saat melintasi Jalan Trans Kalimantan lintas Tayan dari arah Pontianak menuju Sanggau, Rabu (9/3) pagi.
Wakapolda Kalbar, AKBP Safaruddin usai menjenguk Kapolda di ruang Xaverius kamar 99 RS Santo Antonius Pontianak mengatakan, kondisi Kapolda Sukrawardi dalam keadaan baik-baik saja dan hanya mengalami luka lecet yang tidak begitu serius.

Informasi yang dihimpun mengungkapkan kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan lintas Tayan. Saat itu Kapolda yang menumpang mobil jenis Land Cruiser sedang melakukan perjalanan dari Pontianak ke Kabupaten Sanggau.

Ikut dalam mobil tersebut, Pengurus Dewan Adat Dayak Kalbar Yakobus Kumis, Direktur Intel Polda Kalbar Kombes (Pol) Antoni Siahaan, seorang ajudan dan supir bernama Briptu Pahrio.
Kapolda dan rombongan akan berkunjung ke Kepolisian Resor Sanggau untuk bertemu tokoh masyarakat di kabupaten itu, terkait kasus isu pesan layanan singkat (SMS) penculikan yang telah menewaskan tiga orang.  Pengurus DAD Kalbar Thadeus Yus mengatakan, kondisi Yakobus Kumis mengalami luka memar di bagian wajah dan bibir sehingga harus ditutup menggunakan perban. Menurut dia, kondisi Yakobus Kumis baik-baik saja namun harus beristirahat. (net/jpnn)

Rekanan Pembangunan Kantor Pajak Ditahan

Rugikan Negara Rp700 Juta

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi. Rabu (9/3) korps Adhiyaksa ini menahan, Dora Rona Julianti rekanan pembangunan gedung kantor dan perumahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, tahun 2008.

Dalam kasus itu, Direksi PT Atmira Utama Group ini diduga melakukan kerugian negara Rp700 juta atas pekerjaan tersebut. “Indikasi kerugian berasal dari hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut yang terdiri dari dua item pekerjaan tersebut,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejatisu, Edi Irsan Tarigan SH.

Sebelum ditahan, Dora sempat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejatisu, selama 6 jam oleh Kepala Penyidikan Pidsus Jufri SH. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka mengenakan kemeja putih dipadu celana coklat ini langsung dibawa petugas memasuki mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Wanita Tanjung Gusta.
Edi menuturkan, ada dua item pekerjaan yang dilakukan tersangka yakni pembangunan kantor dengan nilai proyek Rp686,4 juta dan pembangunan rumah dinas delapan unit tipe 70 satu unit dan tipe 50 (7 unit).
Anggaran pekerjaan ini, katanya, berasal dari tahun anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dengan pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sebesar Rp6,798 miliar dan perumahan sebesar Rp1,252 miliar.

“Dalam temuan pembangunan tersebut dimana pertanggung jawaban dan pencairan dana tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan fisik gedung atau bangunan sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp700 juta,” terang Edi.

Selain Dora sambung Edi, ditetapkan juga sebagai tersangka yakni ME dan DHI, tetapi belum ditahan.
Edi juga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru.

Dora saat ditanyai wartawan mengaku, dia merupakan tumbal dari pejabat kantor pelayanan pajak. Karena dalam pengerjaan kegiatan yang dimaksud, sudah rampung 100 persen dan dilakukan sesuai dengan prosedur.
“Saya yakin, dalam kasus ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabanjahe terlibat, kenapa saya yang menjadi tersangka,” ujarnya.

Sementara itu Kasi Penyidik Pidsus Kejatisu Jufri SH menyebutkan, tersangka dalam pemeriksaan dijadikan sebagai saksi mahkota untuk dua tersangka lainnya. D an dari keterangan yang diberikan, terbukti tersangka turut serta dalam tindak pidana korupsi. (rud)

Ketua Fraksi Hanura Lapor Balik AT

MEDAN-  Ade Trianingsih (AT) yang melaporkan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut, H Zulkifli Efendi Siregar MSC ke Polresta Pematangsiantar atas tuduhan pelecehan seksual, kini dilaporkan balik ke Polres yang sama atas tuduhan tindak pidana penghinaan.

Demikian disampaikan Kuasa Hukum Zulkifli Efendi Siregar, Ikhwaluddin Simatupang, Rabu (9/3) di Kantor DPD Partai Hanura Sumut Jalan Sei Besitang Medan.

Dia menerangkan, kliennya telah melaporkan Ade Trianingsih, dengan Laporan Polisi No Pol: LP/172/III/2011/SU/STR tanggal 8 Maret 2011. Laporan itu diterima Kanit I Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Pematangsiantar, MJ Manurung SH dengan Nomor: STPL/70/III/2011/SU/STR.

Dalam laporan itu, sebutnya Ade Trianingsih sudah dilaporkan atas tuduhan tindak pidana penginaan serta laporan palsu. Sebelumnya dalam laporan pengaduannya, Ade Trianingsih mengaku bahwa Zulkifli Efendi Siregar menarik bajunya hingga tersingkap saat bernyanyi dan berjoget di Hall Laponta Karaoke Siantar Hotel, 26 Februari.  Malah disebutkan Zulkifli Efendi Siregar melakukan perbuatan tidak senonoh kepada  Ade Trianingsih.

Ikhwaluddin menyakini, kliennya yang juga Ketua DPD Partai Hanura Sumut itu tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang dituduhkan Ade Trianingsih tersebut. Dia malah menyebutkan tuduhan Ade Trianginsih tidak dilandasi bukti-bukti yang cukup. Kasubbag Humas Polres Siantar AKP Altur Pasaribu membenarkan pengaduan Zulkifli Effendi Siregar, MSC tersebut sesuai  surat LP/172/III/2011/SU/STR tertanggal 8 Maret 2011.(ril/hez/smg)

Gaji tak Dibayar, 310 Honorer Dirumahkan

BINJAI- Sudah jatuh ketimba tangga. Hal inilah yang dialami 310 honorer khusus yang bertugas di Sat Pol PP Binjai. Sudah tidak menerima gaji sejak Januari 2011 lalu, kini mereka dirumahkan.

Akibatnya tenaga honorer tersebut, Rabu (9/3) ramai-ramai mendatangi kantor Sat Pol PP Jalan Jambi Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan.

Dalam aksi unjuk rasa yang kedua kali ini, honorer Sat Pol PP yang menanti gaji sempat diminta untuk menunggu sampai pukul 14.00 WIB. Namun, setelah lelah menunggu hingga pukul 14. 00 WIB, belum ada jawaban yang pasti. Untuk itu, ratusan honoer ini berbondong-bondong ke Pemko Binjai guna meminta penjelasan.
Setelah tiba di Pemko Binjai, ratusan honorer ini langsung diarahkan ke kantornya, guna mendapat penjelasan lebih jauh terkait nasib mereka. Dengan rasa senang hati, guna menanti jawaban dari Kasat Pol PP, Hartono, ratusan honorer ini bergegas pergi ke kantornya.

Setibanya di kantor, ratusan honorer Sat Pol PP ini, ternyata sudah dihadang puluhan petugas dari Polsek Binjai Selatan dan Polres Binjai. Melihat banyaknya polisi yang mengahdang, honorer ini sempat berang. Sebab, mereka sudah tidak diizinkan masuk ke kantornya sendiri.

Setelah lelah bersorak dan sembari mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya, Kasat Pol PP, Hartono, keluar dari kantornya dengan di dampingi Humas Pemko Binjai, Rusli. Dengan tenang ratusan honorer itu mendengar apa keputusan yang diberikan atasannya tersebut.

Di tengah-tengah kesunyian dari suara ratusan honorer Pol PP yang menuntut gaji itu, Hartono langsung membacakan keputusan dari hasil rapat yang dilakukan Sekdako Binjai, Iqbal Pulungan, Asisten 1 dan 2, Kabag Keuangan, dan Kasat Pol PP itu sendiri.

Setelah membacakan sejumlah poin dari hasil rapat yang dilakukan selama satu bulan, akhirnya Hartono dengan tegas mengatakan, bahwa honorer Sat Pol PP untuk saat ini dirumahkan.
“Sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2010 pasal 16 yang menyebutkan bahwa, untuk menjadi pegawai Sat Pol PP, syaratnya harus sudah menjadi PNS. Untuk itu, honorer Sat Pol PP, mulai saat ini dirumahkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Hartono.
Mendengar keputusan itu, ratusan honorer langsung bersorak emosi, seakan tak percaya dengan hal tersebut. “Jadi kayak mana hak kami, bayar dulu hak kami, baru kami bisa dirumahkan,”ujar honorer Pol PP bersorak.
Akibat adanya keputusan itu, aksi yang dilakukan honorer Sat Pol PP nyaris anarkis. Diamana, ratusan honorer Pol PP itu ingin masuk ke dalam kantornya guna mengejar Hartono. Namun beruntung, karena dihadang ketat oleh petugas, tindakan anarkis tidak terjadi.
Hermanto, koordinator aksi, mengatakan, DPRD Binjai sudah mengeluarkan anggaran untuk gaji Pol PP. “Mana anggaran itu, tapi sudah diketok,” tanya Hermanto.
Sementara itu, menurut Humas Pemko Binjai, bahwa gaji honorer Pol PP sudah tidak bisa lagi diberikan, sebab masa bakti mereka hanya sampai tahun 2010. (dan)

Edarkan Ganja, Ditangkap Petugas

TEBING TINGGI- Nuraini Br Nasution alias Nur (35) waga Jalan Besar Paya Lombang, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang sehari-hari bekerja sebagai tukang masak di sebuah café di Jalan Besar Paya Lombang, harus berurusan dengan pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi. Soalnya dia kedapatan membawa ganja.

Nur mengaku melakukan pekerjaan haram tersebut demi menambah penghasilannya. Dia nekad mengantarkan ganja kepada pembeli. Tapi naas, Selasa (8/3) sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Iman Bonjol, Kelurahan Satria, Kota Tebing Tinggi saat menunggu pemilik ganja yang dibawanya Nur malah ditangkap polisi.

Dari tangan polisi disita 18 amplop daun ganja  seberat 2,3 gram yang dibungkus kertas koran dimasukkan dalam plastik keresek. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Telly Alvin Sik menjelaskan pihaknya memang ada menerima laporan dari masyarakat.  Hasil laporan masyarakat, lalo polisi memburu pelaku. Kini tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 1 Subs pasal, 111 ayat 1 UU RI No  35 tahun 2009 yang dengan sengaja membawa, menyimpan dan menjadi perantara daun ganja. (mag-3)

Anggota Dewan Pengupahan Disoal

LUBUK PAKAM- Serikat buruh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Deli Serdang mempertanyakkan sistem pengupahan sektoral yang diusulkan DPD (Dewan Pengupahan Daerah) ke tingkat Provinsi.
Hal itu disampaikan beberapa pengurus KSBSI Deli Serdang, Antonius Tampubolon di kantor DPC PDI-P Deli Serdang, Rabu (9/3) yang diterima Ketua DPC PDI-P Deli Serdang Apoan Simanungkalit.

Menurut KSBSI, pengusulan kenaikan upah sektoral di Deli Serdang, bidang Optik tidak ada, sementara bidang pengelolaan perkayuan hanya diusulkan naik 2 persen. Disebutkan, sesuai dengan Permen No 1 tahun 1999, pengusulan kenaikan upah sektoral itu minimal 5 persen.

KSBSI Deli Serdang mempertanyakkan status 2 anggota Dewan Pengupahan Daerah Deli Serdang yang dinilai tidak memenuhi syarat. Menurut mereka, sesuai dengan Kepres nomor 107 tahun 2004 pasal 45 disebutkan, bahwa yang dapat menjadi anggota Dewan Pengupahan Daerah minimal D3. Sementara 2 anggota Dewan Pengupahan Daerah Deli Serdang, GG dan Z dituding tidak memenuhi syarat tersebut.(btr)

 

Lagi, Mantan Kabag Keuangan Ditahan

KISARAN- Kejaksaan Negeri Kisaran menahan mantan Kabag Keuangan DPRD Asahan Drs Darwin Tambunan MAP, Rabu (9/3) sekira pukul 16.00 WIB. Darwis ditahan berkaitan dengan dugaan korupsi Rp296 juta dana makan dan minum maupun lainnya yang dialokasikan dari APBD Asahan Tahun Anggran 2007.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama Kejari Kisaran juga telah menahan mantan Sekretaris DPRD Asahan dan mantan Bendahara DPRD Asahan masing-masing Suryadi SH dan Armansyah.

Penahanan Darwin dilakukan Kejari Kisaran karena  mantan pejabat di DPRD Asahan tahun 2007 tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dialokasikan untuk makan, minum DPRD Asahan saat menggelar hearing maupun dialog dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Kisaran Didi S SH MH melalui  jaksa penyidik Hendri E Sipahutar SH MH usai melakukan pemeriksaan terhadap Darwin  mengatakan,  oknum mantan pejabat Pemkab Asahan yang ditugaskan di DPRD Asahan telah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi Rp296 juta tahun 2007.(van/smg)