Hingga Jumat (4/3) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum mau membeberkan kasus apa yang mulai ditelisik di Pemprov Sumut. Cara ’tutup mulut’ ini memang sudah biasa dilakukan pimpinan KPK tatkala penelusuran sebuah kasus masih pada tahap sangat awal.

Namun, kepada Sumut Pos beberapa waktu lalu, Direktur Penyidikan KPK, Ferry Wibisono sempat mengatakan, dugaan kasus korupsi yang melibatkan nama Syamsul Arifin sebenarnya cukup banyak, tidak hanya satu atau dua. Ini berdasarkan pengaduan yang masuk ke KPK.
Hanya saja, kata Ferry saat itu, tidak mungkin semuanya diusut. “Kalau dituruti, ya nggak habis-habis,” ujar Ferry. Alasannya, laporan kasus korupsi yang ke KPK juga berasal dari daerah-daerah lain. Jika KPK hanya fokus ke salah satu aktor korupsi, maka kasus di daerah lain tak bisa tertangani. Alasan lain, jumlah penyidik di KPK terbatas, dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus membludak.

Lantas mengapa akhirnya KPK masuk juga ke kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2009 senilai Rp215,17 miliar di Pemprov Sumut? Belum juga ada penjelasan terkait hal ini. Hanya saja, dalam catatan koran ini, saat menjalani pemeriksaan di awal-awal berstatus tersangka, Syamsul dicecar penyidik KPK mengenai sumber atau asal uang yang dikembalikan ke Pemkab Langkat, yang mencapai Rp64 miliar. Yang dalam dokumen yang didapat koran ini, dilakukan dalam 10 kali pembayaran.

Belum ada keterangan, apakah memang ada keterkaitan pengembalian uang itu dengan dugaan bobolnya dana Bansos di Pemprov Sumut. Juga belum ada keterangan, apakah karena ada keterkaitan dengan kasus Langkat sehingga KPK ‘terpaksa’ kembali intensif menyasar satu tokoh yang sudah berurusan hukum. Yang pasti, kalau ada keterkaitan, tetap saja kasus Bansos ini merupakan kasus baru, yang pemberkasannya terpisah dengan kasus Langkat.
KPK, memang masih getol membidik kasus-kasus korupsi Bansos, teranyar adalah kasus mantan walikota Pematangsiantar, RE Siantar, yang sudah menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar Sumut Pos beberapa waktu lalu menjelaskan, penyelewengan dana Bansos sebenarnya sudah menjadi modus lama tindak pidana korupsi di banyak daerah. Disebutkan, dari sekian banyak item penganggaran, anggaran Bansos memang paling mudah diselewengkan. Dana itu oleh pelaku dikatakan telah disalurkan ke masyarakat, lantas dibuatkan tanda tangan-tanda tangan dan bukti penerimaan yang dimanipulasi alias fiktif.

Sementara, penggunaan dana Bansos itu juga tidak bisa dipantau. “Jadi dana Bansos itu memang rawan sekali. Bilang sudah diserahkan, tapi dengan manipulasi tanda tangan,” ujar Haryono.

Karenanya, KPK mendorong agar pemerintah menghapus alokasi dana Bansos. Ini lebih baik daripada uang terus dikorupsi dan semakin banyak daftar kepala daerah atau mantan kepala daerah yang masuk penjara.(sam)

Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah menelusuri pencairan proposal bodong sebagai modus dugaan penyimpangan di Biro Bina Sosial (Binsos) Pemprovsu.

Kabarnya, proposal yang tidak cair tetap disimpan dan tidak dikembalikan saat pemohon memintanya kembali. Terkait dengan itu, Sumut Pos langsung mencari tahu.
Beruntung, saat berada di sana, secara tak sengaja Sumut Pos bertemu dengan Angga. Dia mengaku Mahasiswa Politeknik USU. Dan, dia sedang mengurus proposal.

Pria berbadan kurus ini dengan nyamannya menuturkan kalau dirinya pernah mengurus proposal acara reuni mahasiswa Politeknik USU di sekitar pertengahan 2010 lalu. Anggaran yang tertera di proposal itu diperkirakan sebesar Rp100 juta. Namun, akhirnya dirinya harus gigit jari karena proposal itu tidak cair. “Akhirnya kami menggunakan uang dari alumni untuk menggelar acara reunian itu,” katanya.

Kembali diceritakannya, saat dirinya hendak meminta kembali proposal itu ke Biro Binsos, anehnya pihak Biro Binsos tidak mau memberikan proposal itu dengan alasan sebagai bukti adanya proposal-proposal yang masuk ke biro tersebut. “Sudah saya minta, tapi nggak dikasih. Waktu itu, saya dengar di salah satu ruangan, ada yang berbicara mengenai bagi-bagi. Yang kudengar waktu itu, ada yang ngomong gini, ‘Aku dapat segini, kau dapat berapa. Kalau kayak gitu, udah tahulah kita’,” katanya sambil menirukan.

Pengakuan lainnya juga diutarakan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Muhammad Nasir. Pria yang duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Sumut ini mengatakan, dirinya pernah melakukan investigasi dengan dua orang temannya di sebuah Sekolah Dasar (SD) di daerah Percut Sei Tuan. M Nasir mendapat jawaban yang sangat memiriskan hati dari Kepala Sekolah SD tersebut, dimana bantuan yang awalnya sebesar Rp200 juta ternyata disunat menjadi hanya Rp70 juta. Lanjut M Nasir, awalnya memang uang yang ditransfer ke rekening pihak sekolah adalah sebesar Rp200 juta, namun saat pencairan di Bank Sumut ternyata sudah ada orang yang menunggu di bank itu.

Saat sudah dicairkan, orang yang telah menunggu itu langsung memotong uang yang ditransfer tersebut sebesar Rp130 juta. Jadi, yang diterima sekolah itu hanya sebesar Rp70 juta saja. “Mafia proposal di Pemprovsu ini sangat rapi. Tapi, saya mendapat pengakuan yang sangat memilukan dari pihak penerima bantuan. Dimana, potongan  lebih dari 50 persen. Ini harus diungkap. Intinya, praktik-praktik seperti ini harus terkuak,” tegasnya.

Seorang anggota DPRD Sumut lainnya, Richard Eddi M Lingga juga mengaku pernah dipersulit di Biro Binsos. Ketika itu, sejumlah bantuan pembangunan masjid dan geraja dari Karo diusulkan untuk dibangun. Tapi, pada perjalanannya setelah proposal dimasukkan, anggaran tidak kunjung dicairkan hingga akhir anggaran.

Prihal inilah yang membuatnya bertanya tentang nasib proposal di Biro Binsos itu. “Ini kan aneh sekali instansi seperti ini, apa karena potongannya yang tak dituruti, makanya tak dibayarkan,” katanya beberapa waktu lalu. (ari/ril)