MEDAN- Pengusutan kasus dugaan korupsi di Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun anggaran 2010 terus bergulir. Sejauh ini sudah beberapa staf humas yang dipanggil Kejari Medan untuk dimintai keterangan terkaitn
dugaan korupsi senilai Rp2,049 M tersebut. Sementara mantan Kabag Humas, Hanas Hasibuan yang kini menjabat sebagai Kadispora Medan mengaku belum dipanggil Kejari.

“Sampai saat ini, saya belum menerima surat pemanggilan dari Kejari,” katanya kepada wartawan koran ini, Senin (28/2). Hanas menegaskan, jika Kejari Medan melayangkan surat panggilan terhadap dirinya, maka dia akan memenuhi panggilan tersebut. Menurutnya, pemanggilan dan pemberian keterangan nantinya atas dirinya di Kejari Medan akan menjernihkan masalah, bahwa tidak ada penyelewengan yang dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Kabag Humas Pemko Medan.

“Sebagai warga negara yang baik, saya akan memenuhi panggilan Kejari demi lancarnya proses hukum. Dan ini juga demi meng-clear-kan masalah yang sebenarnya,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Medan mengusut dugaan korupsi di Bagian Humas Pemko Medan. Anggaran yang diduga diselewengkan antara lain, anggaran penyediaan bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp910 juta, anggaran penyediaan bacaan buku kliping dari surat kabar, majalah dan tabloid sebesar Rp100 juta (dinaikkan menjadi Rp135 juta pada Perubahan APBD 2010). Kemudian anggaran penerbitan buku petunjuk telepon sebesar Rp104.280.000. Lalu anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp350 juta dan jumlahnya naik menjadi Rp450 juta pada PABPD 2010. (ari)

MEDAN-Gedung DPRD Sumut ‘diserbu’ ratusan massa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Pembangunan Republik Indonesia (PPP-RI), kemarin (28/2). Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta DPRD Sumut memeriksa legalitas dewan pengawas PDAM Tirtanadi Sumut karena diduga bertentangan dengan Permendagri No 2 tahun 2007.

Juga membatalkan proses penjaringan fit and proper test calon Direksi PDAM Tirtanadi Sumut yang diproses oknum anggota dewan pengawas PDAM Tirtanadi Sumut karena diduga penjaringan tersebut dilakukan oknum tanpa kriteria yang transparan serta sarat KKN. Dan mengungkap pemborosan keuangan PDAM Tirtanadi Sumut oleh oknum dewan pengawas. “Kami minta DPRD Sumut menyahuti permintaan kami,” kata Agus S, koordinator aksi.

Hasbullah Hadi, Ketua Komisi A DPRD Sumut di hadapan pengunjuk rasa mengatakan, fungsi anggota dewan yakni bertugas mengawasi pemerintahan berjanji akan mempelajari dugaan penyelewengan tersebut.
Sementara Joni Muliadi, Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi PDAM Tirtanadi mengatakan, badan pengawas dibentuk Gubsu sesuai SK No.118.44/607/KPTS/2010 tanggal 21 Oktober 2010.(*/ade)

Senin (28/2) siang. Dijelaskan Agus, penetapan tersangka terhadap AKP Darwin Ginting berdasarkan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melakukan eksekusi tembak terhadap Zainal dengan kesaksian tiga orang personil dari Polsek Medan Kota.

“Setelah berkas penyidikan selesai, secepatnya kita ajukan ke Kejatisu. Untuk hasil selanjutnya kita serahkan saja ke Kejaksaan untuk diteliti,” ucap Agus lagi.

Lebih lanjut Agus mengatakan, AKP Darwin Ginting dijerat dengan Pasal 351 jo 55 KUHPidana dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Sebelumnya, Dit Reskrim Poldasu juga telah melakukan penyidikan terhadap personil Polsek Medan Kota yang menembak Zainal juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sedangkan untuk anggotanya Brigadir A yang berkasnya sudah kita ajukan ke Kejatisu masih P19. Kita terus berkordinasi dengan Kejatisu untuk melengkapi berkasnya,” bebernya.

Tim kuasa hukum Zainal dari LBH Medan memberikan acungan jempol buat Dit Reskrim Poldasu yang telah menetapkan mantan Kapolsekta Medan Kota sebagai tersangka. Mereka juga berterima kasih atas penyidikan yang dilakukan Direskrim Polda Sumut. Dimana, pihaknya, berharap sekali agar aktor intelektual di belakang kasus tersebut diusut secara tuntas. (mag-1)

MEDAN- Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Komisi E DPRD Sumut saat rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pendidikan Sumut di Ruang Komisi E Lantai II DPRD Sumut, Senin (28/2). Mendapat cecaran pertanyaan dari para anggota dewan, wajah Syaiful Syafri memerah.

Saat didesak Zulkifli Husein, anggota Komisi E dari Fraksi PAN yang mempertanyakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Dinas Pendidikan Sumut berkisar Rp56 miliar lebih, Syaiful menyatakan, dia siap membeberkannya secara tertutup tanpa diketahui para wartawan.

Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh Zulkifli Husein

Sebelumnya, Syaiful mengungkapkan, runutan dari masalah Silpa tersebut adalah, ketiadaan program yang dijalankan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat 2010 lalu, dimana dikatakan Syaiful Syafri dana di triwulan itu tidak digunakan.

Dikatakan Syaiful, ketiadaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumut di triwulan ke empat tersebut, karena saat memasuki triwulan ke empat tersebut, dirinya beserta jajarannya masih melakukan proses pencairan dana tri wulan II dan III.

Namun, alasan tersebut juga tidak diterima Zulkifli Husein. Kemudian, Zulkifli Husein berpendapat, ketiadaan kegiatan tersebut bukanlah karena ketidakmampuan manajemen Dinas Pendidikan, tapi karena ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi.

“Kalau alasannya karena manajemennya, belum bisa memproses. Masak manejemen sekelas Dinas Pendidikan Sumut bisa seperti ini. Saya belum menerima alasan itu,” tegas Zulkifli.

Cecaran lainnya dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Taufan Agung Ginting. Politisi senior PDI P ini menyatakan, kalau memang ada borok yang terjadi tidak perlu ditutup-tutupi, lebih baik dikatakan saja secara gamblang. Apa yang dikatakan kedua politisi tersebut, juga ditimpali anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya Richard Eddy M Lingga.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyatakan, jangan sampai nantinya ada hal yang sama seperti yang dialami Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang lama, dimana harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas terhadap Syaiful Syafri.

“Kepala Dinas yang lama, turun karena adanya desakan dari berbagai pihak termasuk anggota Komisi E. Kami sayang dengan Pak Syaiful, jadi ada baiknya semua dikatakan saja. Biar semua tahu, apakah memang ada hal yang dilakukan diluar prosedur yang ada atau yang lainnya,” ungkap Richard.

Menanggapi desakan tersebut, Syaiful Syafri akhirnya menyatakan, ada hal-hal yang bisa dibicarakan, namun untuk tidak dipublikasikan. “Ada yang bisa dibicarakan, namun tempatnya bukan di sini. Di tempat lain yang lebih santai, agar lebih konsentrasi. Di ruangan ini juga tidak bisa merokok, buat stres jadinya,” jawabnya.
Mendengar jawab tersebut, salah seorang anggota Komisi E lainnya Sopar Siburiam langsung membantahnya dan menyatakan, untuk membicarakan apa-apa saja yang ada dan terjadi di Dinas Pendidikan Sumut tidak perlu mencari tempat lain. Cukup di ruang Komisi E DPRD Sumut, agar semua bisa tahu termasuk media dan masyarakat.
“Tempat ini sudah sangat refresentatif. Nggak usah mencari tempat lain. Lagian tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” tegas Sopar.

Lebih lanjut Sopar menyatakan, dengan ketiadaan program yang dilakukan pada tri wulan ke IV, itu bisa dipertanyakan apa yang dikerjakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak ada kegiatan, jadi apa kerja dari kepala dinas. Berarti Kepala Dinas itu tidak ada kerjanya !,” tegas Sopar.
Akhirnya, rapat tersebut ditutup tanpa hasil yang memuaskan. Rencananya, bakal ada pertemuan lanjutan antara Dinas Pendidikan Sumut dengan Tim Panitia Khusus Pendidikan DPRD Sumut 14 Maret mendatang.
Setelah rapat ditutup, Syaiful Syafri tampak berbincang dengan salah seorang wartawati yang meliput dan menyatakan, agar berita yang dibuat oleh para wartawan yang meliput RDP tersebut berita yang baik.
“Buat saja beritanya yang bagus,” kata Syaiful kepada salah seorang wartawati tersebut.(ari)