JAKARTA-Mabes Polri tak kenal istirahat membongkar kelompok pengebom buku. Yang terbaru, sketsa pria yang diduga kurir bom itu dikirim ke seluruh jajaran Korps Bhayangkara hingga ke level Polsek.

“Kita berharap petugas di jenjang terdekat dengan warga bisa mengenali jika ada orang yang men curigakan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar di kantornya, kemarin (21/03) . Mabes membuat empat gambar, namun baru satu yang resmi diumumkan ke publik.

Menurut Boy, menangkap kurir pembawa bom bisa menjadi langkah awal untuk membongkar sel penyebar teror ini.
Kurir paling jelas adalah si pengantar buku untuk Ulil Abshar di Utan Kayu. Cirinya, wajah tirus, pipi cenderung kempot, mata sayu, berusia sekitar 30 tahun, dan berjenggot tipis. “Tiga lainnya, masih belum bisa disampaikan,” katanya.

Sumber Jawa Pos (grup Sumut Pos) di lapangan menyebut, hingga tadi malam, jejak kelompok firoqul maut wal ightiyalaat atau sel pembunuh rahasia itu sedikit demi sedikit sudah jelas. “Dengan izin Allah, dalam waktu dekat (penangkapan),” katanya.

Mantan kombatan yang sekarang aktif membantu Densus 88 Mabes Polri memerangi terorisme itu menyebut, kelompok ini terlatih namun tetap butuh tempat tinggal, butuh orang-orang yang membantu kebutuhannya. “Nah, orang-orang ini sudah tidak ada, mereka sendirian,” katanya.(rdl/jpnn)

Diduga Gelapkan Dana Pilkada Rp10 Miliar

JAKARTA- Sempat tertunda, salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi akhirnya melaporkan mantan rekan satu partainya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (21/3). Atas dugaan penggelapan dana Pilkada DKI Jakarta Rp10 miliar, Yusuf melaporkan Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS Anis Matta terkait kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Dia pun berharap KPK segera menindaklanjuti laporannya tersebut.

“Pertama karena UU (UU No 30 Tahun 2002) itu, dia (Anis Matta) kan penyelenggara negara. Saya sudah berulang kali di internal PKS untuk menyelesaikan hal-hal yang krusial. Tidak pernah diselesaikan, tidak pernah ditanggapi. Yaitu sejak tanggal 29 Juni 2004,” papar Yusuf ketika ditemui usai memasukkan laporannya di gedung KPK, kemarin (21/3).

Karena itu, Yusuf pun membantah pengaduannya ke lembaga antikorupsi tersebut merupakan buntut sakit hati akibat dipecat dari partai berlambang dua bulan sabit dan seuntai kapas itu. Dia menyangkal pernyataan yang disampaikan Mahfud Siddiq. Menurut Yusuf, dirinya sudah dipecat dari partai sejak 28 November 2010 pukul 20.20 WIB. Sementara pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi Anis ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2 Agustus 2010. “Itu kan tiga bulan sebelumnya,” kata dia.

Untuk itu, Yusuf menyerahkan sejumlah bukti permulaan bahwa terjadi penggelapan Rp10 miliar dari Rp40 miliar dana Pemilihan Kepala Daerah Adang Daradjatun sebagai mas kawin partai oleh Anis. Dana tersebut berasal dari Adang. Dia menegaskan, setelah ditelusuri hingga Dewan Syariat Partai Keadilan Sejahtera dan Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, perkara penggelapan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Mantan anggota DPR tersebut juga mengaku tak sembarang melaporkan Anis. Di samping bukti permulaan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah saksi. “Nama-nama selusin saksi. Mereka pengurus dan elit partai,”imbuh dia tanpa mau menjelaskan lebih jauh para saksi tersebut.

Terkait laporan tersebut, Yusuf juga menyatakan, pihaknya siap digugat. Dia juga membantah bahwa dirinya ditunggangi pihak lain. “Silakan gugat saya dalam 24 jam. Bagaimana saya mau ditunggangi. Ini keyakinan saya,”tegasnya.

TSekretaris Jenderal DPP PKS Anis Mattamengaku tidak mempermasalahkan. Menurut dia, Yusuf memiliki hak penuh sebagai warga negara untuk melaporkan siapapun. “Sepanjang tidak ada fakta hukum, maka kami tidak akan mensikapi secara serius,” kata Anis.  Disebutkan, bahwa dirinya menerima dana sebesar Rp10 miliar terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2007. Sampai sekarang, hal itu hanya sebatas tudingan-tudingan. Namun, belum ada pihak yang bisa membuktikan tudingan tersebut. (ken/bay/jpnn)

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) akhirnya mulai mengambil tindakan terhadap laporan terdakwa tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Komisi pimpinan Eman Suparman itu akan memanggil para pengacara untuk dimintai keterangan.

“Dalam waktu dekat, berbagai pihak terkait akan diperiksa,” kata Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar di Jakarta kemarin (21/3). Dia menambahkan, KY telah memproses pengaduan mantan amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) itu. Yakni dengan analisis dokumen laporan melalui rapat panel komisioner.

Karena itu, kata Asep, dalam waktu dekat para pelapor akan diperiksa. Dalam hal ini adalah para pengacara Ba’asyir. Apalagi rencananya para pengacara tersebut akan mendatangi KY hari ini (22/3). “Kami akan meminta mereka datang untuk mengetahui dalam kaitan apa para hakim dilaporkan,” katanya.

Meski begitu, Asep belum memastikan apakah majelis hakim sebagai terlapor akan ikut diperiksa. Sebab, pihaknya belum menemukan indikasi penyimpangan dari laporan tersebut. “Kalau ada penyimpangan yang kami temukan, mereka akan diperiksa,” katanya.

Sebelumnya diwartakan, Ba’asyir tidak terima dengan sikap majelis hakim yang memutuskan bahwa pemeriksaan enam belas saksi dilakukan secara telekonferensi. Ba’asyir menuding majelis hakim berat sebelah karena mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum untuk kesaksian telekonferensi tersebut. Mereka menuntut majelis hakim diganti.

Jaksa berpendapat, pemeriksaan saksi dari rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dilakukan untuk keamanan para saksi. Tujuannya, agar mereka tidak tertekan secara psikologis saat harus bertatap muka dengan Ba’asyir di pengadilan.

Kubu Ba’asyir menolak karena alasan telekonferensi tidak tepat. Mereka beranggapan bahwa saksi tetap harus didatangkan dalam sidang kecuali sakit berat atau sedang menjalani hukuman penjara. Dalam sidang, Ba’asyir dijerat tujuh dakwaan berlapis oleh jaksa penuntut umum karena dianggap mengetahui, merencanakan, mengatur, dan mendanai aksi pelatihan militer yang diduga terkait terorisme di pegunungan Jantho, Aceh Besar.(aga/jpnn)

Jakarta- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima berkas perkara Cirus Sinaga dari penyidik Mabes Polri terkait kasus dugaan penghilangan pasal korupsi dan pencucian uang dalam perkara Gayus Tambunan. Selanjutnya, Kejagung menegaskan pihaknya akan meneliti berkas anggota korps Adhyaksa ini secara profesional.

“Barusan tadi telah diterima berkas atas nama Cirus Sinaga yang diserahkan Kombes Pol Karyoto dari Mabes Polri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (21/3).

Menurut Noor, dalam berkas tersebut dilampirkan juga alat bukti, baik berupa keterangan saksi sebanyak 20 orang maupun berupa beberapa dokumen. “Juga hasil lab forensik komunikasi by handphone antara Cirus dan Haposan,” imbuhnya. Tim jaksa peneliti dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan segera bekerja. Mereka akan memastikan apakah secara formal dan material berkas tersebut layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Tim ini, menurut Noor, wajib mengambil sikap dalam satu pekan.(net/jpnn)