JAKARTA-Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (1/3). Dalam pertemuan tersebut, MUI menyampaikan aspirasinya agar Jamaah Ahmadiyah dibubarkan. Opsi lain, Ahmadiyah menjadi agama tersendiri, yang berbeda dengan Islam.

“MUI tetap dengan usulannya untuk dilakukan pembubaran. Kalau tidak dibubarkan, silahkan saja agama sendiri. Itu usulan MUI,” terang Gamawan Fauzi, usai pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Apa sudah ada keputusan pemerintah? Gamawan menjawan, belum. Dijelaskan, pertemuan ini sifatnya hanya menyerap aspirasi saja. Hasilnya akan dibahas bersama Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua MUI, Amidhan, yang disertai perwakilan pengurus MUI Jawa Barat, Banten, dan Bogor. Rombongan yang berjumlah belasan itu secara spesifik membahas soal Ahmadiyah.
Amidhan membenarkan bahwa pihaknya menghendaki pembubaran Ahmadiyah. “Karena kalau tidak, akan terus menjadi permasalahan yang tidak berhenti,” ujarnya usai pertemuan. (sam)

Pernyataan Presiden SBY bahwa ada beberapa partai yang telah melanggar 11 butir kesepakatan dalam kontrak politik koalisi mendapat sambutan dingin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sekjen PKS, Anis Matta, pihaknya sudah sesuai dengan kontrak yang dimaksud Ketua Setgab tersebut.

“Kami tidak merasa ada kontrak yang dilanggar di dalam koalisi. Dan apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan garis batas koalisi. Jadi kami bingung, partai mana saja yang dianggap melanggar oleh SBY itu,” kata Anis, saat dihubungi INDOPOS (grup Sumut Pos) dalam menanggapi konpers SBY soal koalisi, semalam (1/3).
Menurut Anis, kontrak politik yang dimaksud adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. “Dibentuknya koalisi itukan ingin membantu kebijakan pemerintah dan ikut menciptakan pemerintahan yang bersih bebas KKN. Nah, apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan hal itu. jadi kami bingung, kalau memang semua menuduh PKS melanggar kesepakatan itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Anis menegaskan bahwa secara garis besar F-PKS tidak terlalu menghiraukan adanya desakan-desakan dari pihak tertentu yang intinya menyudutkan pihaknya. Sebab, katanya, dalam pelaksanaan koalisi tentunya ada mekanisme yang menjadi dasar keputusan.

“Pada dasarnya kita tidak terlalu menghiraukan desakan itu. Kan saat ini hanya ada satu cara mengeluarkan PKS dengan koalisi, mungkin dengan memakai surat dari SBY dan ditandatanganinya. Buat PKS tidak ada masalah karena itu adalah perikatan moral dan keterikatan integritas,” kata Anis.

Anis pun menyatakan pasrah jika memang SBY akan memecat PKS dari koalisi. “Kami masuk koalisi itu kan karena ajakan SBY. Jadi jika SBY tidak berkenan maka itu juga kembali pada keputusan beliau. Jadi siapa yang memulai, maka dia yang harus mengakhiri,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan bahwa dengan 57 anggota F-PKS di gedung Senayan akan lebih mudah menjalankan oposisi jika benar-benar dikeluarkan dari koalisi. PKS telah mempunyai pengalaman oposisi saat pemerintahan Megawati, walau saat itu hanya beranggotakan 7 orang.

Selanjuntya, Anis mengungkapkan, dengan adanya kondisi politik yang berkembang saat ini tentunya masyarakat juga mempunyai dasar penilaian terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya apa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem di koalisi adalah kontrak politik yang telah disepakati bersama untuk mendukung pemerintahan hingga tahun 2014.(dil/jpnn)

JAKARTA- Mulai 2012 nanti, pemerintah melarang pembiayaan klub sepak bola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, tahun ini adalah terakhir kalinya dibolehkan pemberian dana untuk klub sepakbola dari APBD.

Sebagai langkah awal, Mendagri akan menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang larangan tersebut. “Bulan Maret ini saya tandatangani petunjuk APBD untuk 2012. Di situ sudah saya masukkan rujukkan, UU tentang olahraga dan peraturan-peraturan keuangan sehingga mulai 2012 tidak boleh lagi daerah mengalokasikan APBD untuk klub profesional,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/3).
Sifat Permendagri ini sebagai petunjuk awal dalam penyusunan anggaran di tahun 2012. Bila nantinya tetap ada daerah yang mengalokasikan dana bagi klub sepakbola profesional, maka akan diberikan sanksi.

“Sanksinya kita coret saja nanti (usulan di APBD). Karena nanti di sini (Kemendagri) akan dikoreksi dan dievaluasi. Apabila sudah ada petunjuk tidak boleh lagi masuk dalam penyusunan APBD, maka harus dilaksanakan,” tandasnya.
Karenanya, tahun 2011 ini menjadi tahun transisi bagi klub-klub sepakbola profesional di daerah untuk mencari sumber dana di luar APBD. Diharapkan setahun masa transisi ini cukup bagi klub-klub sepakbola  untuk mencari penyandang dana baru.

Larangan mendanai klub sepakbola profesional dengan APBD itu juga berlaku untuk dana APBD yang disalurkan melalui KONI.

“Bukan hanya di APBD Provinsi, tapi semua APBD sampai ke Kabupaten dan Kota. KONI juga tidak bisa, karena KONI itu sifatnya hanya penampung dan kalau di APBD tidak ada anggarannya melalui KONI,” kata Gamawan. (afz/jpnn)

JAKARTA- Pihak Departemen Perhubungan (Dephub) membenarkan telah menerima surat permohonan izin pembangunan Bandara Perintis  yang akan dinamai Bandara Tuan Rondahaim Saragih dari Pemkab Simalungun. Hanya saja, hingga kemarin belum ada keputusan apakah izin akan dikeluarkan atau tidak.

Direktur Bandara Dephub, Bambang Cahyono mengatakan, pihaknya masih memerlukan waktu untuk mempelajari berkas permohonan izin tersebut. “Surat dari Pemkab Simalungun sudah kami terima, namun kami masih perlu waktu untuk mempelajarinya,” ujar Bambang Cahyono kepada koran ini di Jakarta, kemarin (1/3).

Sebelumnya, Kadishub Simalungun, Gideon Purba menjelaskan, usulan pengurusan izin sudah disampaikan beberapa waktu lalu kepada Dephub dan dalam waktu dekat pihak Dephub melakukan peninjauan ke Bandara Raya. Setelah ditinjau terkait kesiapan dan persyaratan, maka pihak Dephub akan mengeluarkan izin pengoperasian bandara.
“Saya telah menyampaikan langsung ke Dirjen Perhubungan, soal keberadaan bandara perintis dibangun di Raya. Selanjutnya pihak Dephub akan turun ke Raya melihat langsung. Berdasarkan kunjungan itu, akan disampaikan kepada Pemkab Simalungun hal-hal yang akan dilaksanakan kembali menyempurnakan bandara,” kata Gideon Purba.

Terpisah, anggota Komisi V DPR Ali Wongso Sinaga menyatakan, sebagai wakil rakyat asal Sumut yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur, dirinya akan mendorong Dephub untuk cepat memproses perizinan bandara dimaksud. “Kita akan dorong karena ini pembangunan infrastruktur, yang ujung-ujungnya untuk peningkatan perekonomian rakyat,” terang Ali Wongso.(sam)