MEDAN- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang lapangan di Kebun Binatang Medan (KBM) lama, Jalan Brigjen Katamso Medan, Kampung Baru dan KBM baru di kawasan Simalingkar B, Medan Tuntungan, Senin (14/3). Sidang lapangan perkara ruislag KBM dengan terdakwa Ramli Lubis ini turut dihadiri tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rehulina Purba, para tim kuasa hukum masing-masing terdakwa, sejumlah panitera dan terdakwa.

Pantauan wartawan di KBM lama, Ketua Majelis Hakim Sugiyanto bersama seluruh tim menelusuri lahan seluas 29 ribu metern persegi dengan berjalan kaki. Namun, prosesnya tidak begitu lama karena memang Kondisi KBM lama tidak begitu luas.

Sejak di ruislag kondisinya sudah menjadi hutan. Pasalnya setelah ruislag, lahan KBM lama itu tidak tersentuh selama tujuh tahun. Hasil sidang lapangan, tim majelis hakim menemukan kontur tanah Kebun Binatang Medan (KBM) lama tidak merata, sebagaimana keterangan sejumlah saksi yang di periksa di persidangan. Kondisi itu juga yang menguatkan alasan Pemko mengajukan permohonan pemecahan NJOP tiga bagian.

Lahan bagian depan dekat dengan Jalan Brigjen Katamso Medan memiliki luas 4.000 meter disebut lahan rata dan berlantai, sesuai penjelasan Ramli dan Kepala KPP Medan II Tarmizi. Sedangkan di bagian tengah, disebut landai karena kondisinya yang menurun ke bawah. Pada bagian tengah ini luas bangunan mencapai 10.000 meter. Sisanya bagian lembah yang mencapai luas sekitar 15.000 meter. Disebut lembah karena kondisi tanahnya turun. “Warga yang bertetangga sekitar di sini pun menyebutnya begitu,” kata Ramli menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Sugiyanto.

Kenapa lahan KBM dipecah menjadi tiga? Tarmizi menjelaskan, kondisi tanah tidak sama dimana dari bagian depan rata, terus menurun hingga ke bagian belakang yang berbatasan langsung dengan Sungai Deli.
“Tidak bisa disamakan harga tanah dibagian depan, yang letaknya lebih tinggi dengan bagian tengah atau belakang. Karena kondisinya sendiri memang sudah berbeda,” ucap Tarmizi.

Majelis hakim juga terlihat mengakui keterangan terdakwa karena sudah melihat langsung kondisinya. Tarmidzi mencontohkan, lahan di sebelah KBM lama yang kini ditempati sebuah supermarket. Harga NJOP lahannya per meternya mencapai Rp2,2 juta.

Harga terus terjadi karena lahan tersebut digunakan untuk dibangun lahan bisnis.
“Makanya harganya pun naik, dari harga biasanya. Sama dengan bagian depan ini (KBM), harga NJOP nya Rp1,7 juta,” jelasnya.

Saat proses ruislag itu terjadi, tim memberikan NJOP yang berbeda-beda untuk lahan tersebut. Dimana, bagian depan per meternya Rp1,5 juta, sedangkan bagian tengah Rp200 ribu dan bagian belakang Rp160 ribu. “Harga ini kami ambil dari harga pasaran. Harga yang berlaku untuk di kawasan ini,” jelas Tarmizi.

Tarmizi menyatakan, NJOP untuk KBM lama tidak bisa disamakan. Karena kondisi permukaan tanah yang memang tidak sesuai dan berbeda beda. Apalagi, khusus di bagian lembah berbatasan langsung dengan Sungai Deli.
Dalam sidang lapangan itu, majelis hakim juga mendapat fakta ada 1.420 meter di bagian bawah yang dipagari tembok sudah ditempati orang lain dengan membangun rumah semi permanen. “Dulunya nggak ada rumah di sini. Bagian belakang ini dulunya digunakan untuk tempat pengumpulan sampah KBM,” jelas Tarmiazi.

Humas PN Medan, Ahmad Guntur, pada wartawan mengatakan, sidang lapangan ini untuk memperjelas fakta di lokasi objek perkara setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa di persidangan. “Sidang lapangan diperlukan majelis, khususnya tentang kondisi tanah KBM lama dan membandingkannya dengan kondisi tanah KBM baru,” kata Ahmad Guntur yang juga seorang hakim anggota dalam perkara tersebut.

Usai melihat melihat kondisi KBM  lama tersebut, majelis hakim beserta seluruh tim menuju KBM Baru di Simalingkar B. Di lokasi itu, mereka mengelilingi kawasan KBM baru yang luasnya mencapai 30 Ha. Dari sidang lapangan di KBM baru ini lebih lama, hampir satu jam tim mengitari kawasan tersebut.
Dari sidang lapangan itu, majelis hakim terlihat mencari fakta yang mereka butuhkan. Persidangan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan JPU.(rud)

MEDAN- Guru-guru dan siswa  SDN No 060870 Center 1, Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, mogok belajar untuk menuntut agar kepala sekolah mereka Dra Hj Rosita Ainun Mpd, dicopot, Senin (14/3). Tuntutan itu didasari atas sikap oknum kepala sekolah tersebut yang bersikap arogan dan kerap mengeluarkan kata-kata kasar, baik kepada Siswa maupun kepada guru-guru di sekolah tersebut.

Aksi itu sendiri dimulai sekira pukul 08.00 WIB, seusai pelaksanaan upacara bendera. Layaknya aksi demonstrasi pada umumnya yang dilakukan para aktivis, para guru dan siswa juga membentangkan poster-poster yang menentang keberadaan Hj Rosita Ainun yang telah 13 tahun menjadi Kepsek di sekolah itu untuk mundur.

Sementara itu, Rosita Ainun yang berada di ruang kerjanya tidak bersedia dikonfirmasi. Wartawan koran ini bahkan sampai beberapa kali untuk mengkonfirmasi hal tersebut, bahkan sampai memanjat jendela, namun Rosita hanya bungkam dan menutup wajahnya dengan sebuah map warna merah jambu, dan tangannya hanya memainkan HP nya. (ari/mag-8)

MEDAN- Pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik dituding menggelapkan anak yang baru dilahirkan Noni (20), warga Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Pasalnya, sejak Noni melahirkan bayinya, sekalipun belum pernah melihat bayinya. Berselang tiga hari, baru pihak rumah sakit mengatakan, bayi tersebut telah meninggal dunia.

Menurut informasi, Noni masuk rumah sakit milik pemerintah ini pada Jumat (18/2) lalu sekira pukul 02.00 WIB, dengan kondisi hamil 9 bulan. Keesokan harinya, sekira pukul 07.00 WIB, Noni melahirkan dengan cara operasi caesar. Usai dioperasi, Noni dikembalikan ke ruang rawat di Ruang Rindu B untuk menjalani perawatan dan pemulihan.

Namun Noni tidak diberitahukan tentang jenis kelamin dan kondisi bayi yang baru dilahirkannya oleh pihak rumah sakit tersebut. Berselang tiga hari kemudian usai melahirkan Noni diberitahukan oleh pihak ke rumah sakit bahwa kondisi anaknya yang baru dilahirkan tersebut telah meninggal dunia.

Seperti diungkapkan pihak keluarga Noni, Agustinus Samura (40), saat ditemui di ruang kerja Pergerakan Indonesia (PI) Sumut mengaku, dirinya cukup terkejut setelah mendengar kabar tersebut. “Cukup aneh ku rasa. Masak kami tidak diberitahu soal anak yang baru kita lahirkan. Tahu-tahu dikabarkan sudah meninggal,” ujarnya.
Dikatakanya, sebelumnya pihak rumah sakit meminta kepada pihak keluarga uang perawatan dan uang operasi sebesar Rp6.662.000 agar dapat melihat anaknya yang baru lahir tersebut. “Uang itu diminta sebelum kami diberi tahu kalau bayi itu telah meninggal. Makanya, kami mengupayakan uang itu. Lagi pula, pihak rumah sakit sangat ngotot untuk meminta uang itu,” kata Agustinus.

Setelah uang tersebut diperoleh, namun pihak rumah sakit telah mengantarkan jasad bayi yang telah dimasukkan dalam peti dengan kondisi mengeluarkan bau.

Sementara, Kasubbag Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Sairi M Saragih saat dikonfirmasi wartawan Sumut Pos Senin, (14/3) membenarkan adanya pasien bernama Noni yang melakukan persalinan secara ceacar di rumah sakit tersebut pada Jumat (18/2) lalu. Namun saat ditanyai tentang kematian bayi tersebut, Siari enggan menjawabnya. “Saya kurang tahu permasalahan ini karena waktu melakukan persalinan saya sedang bertugas keluar kota yaitu ke Bandung. Jadi, saya tidak tahu permasalahannya. Kemudian, permasahalan ini saya tahu dari pihak keluarga yang melayangkan pertanyaan tertulis. Mereka menanyakan penyebab bayi tersebut meninggal, itu saya tahu dari rapat membahas ini dengan pelayanan medis dan perawatan medis RSUPH Adam Malik,” bebernya.

Sairi juga mengaku tidak tahu apa penyebab meningalnya bayi tersebut. “Saya tidak tahu, karena tim Pelayanan Medis lah yang mengetahui apa penyebab kematian bayi tersebut. Kalau saya tahu, nanti saya akan kasih tahu kepada teman-teman media. Jadi, kita masih menunggu hasil apa penyebab kematian bayi tersebut,” tandasnya.(mag-8/mag-7)

Pemko Sepakat dengan Peternak Babi dan Investor

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan setuju untuk menunda penertiban ternak kaki  empat di Kecamatan Medan Denai, hingga pihak investor menyelesaikan pembangunan lokasi relokasi seluas 20 hektar di Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang.
Informasi tersebut dikemukakan anggota Fraksi Medan Bersatu DPRD Medan Godfried Effendy Lubis, seusai mempertemukan antara investor dan pemelihara ternak babi dengan pihak Pemko Medan yang diwakili Sekretaris daerah (Sekda) Medan Syaiful Bahri, di ruang Sekda Medan, Senin (14/3).

Dari pertemuan yang tertutup tersebut, dijelaskannya, Pemko mendukung niat investor untuk membangun areal relokasi dan siap membantu dari sisi administrasi. Misalnya, meyakinkan perbankan untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Ada sekitar 1.500 KK di Medan Denai yang menggantungkan hidupnya dari memelihara ternak babi. Dan, Pemko pun tak pernah berniat menzolimi warganya sehingga akan mengupayakan solusi yang terbaik,” ujar Godfried. “Warga pun sudah meminta Sekda agar penertiban ditunda sampai ada investor yang bersedia membangun areal relokasi,” tambahnya.

Meski setuju, Pemko berniat akan membatasi masuknya ternak kaki empat ke Medan. Hal itu dengan cara, sambung Godfried, Pemko akan membuat pos-pos untuk mengawasi keluar masuknya ternak kaki empat ke Medan. “Ternak kaki empat boleh ke luar dari Kota Medan, tapi tidak boleh masuk,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut Marasal Hutasoit juga memberikan saran. Dijelaskannya, jika ditilik dari PP No 15 Tahun 2010, memang Pemko memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ruang. Maka dari itu, keluarlah Peraturan Wali Kota tentang larangan dan pengawasan hewan berkaki empat No 23/2009.

Namun, kata Marasal, Wali Kota harus bersikap bijak memandang persoalan ini. Ada dua hal substantif terkait masalah ternak babi ini yang harus jadi pertimbangan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Yang pertama adalah menyangkut kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua adalah menyangkut adat istiadat dimana daging babi merupakan kebutuhan pesta-pesta adat.(ari)