Cegah Berobat ke Luar Negeri

MEDAN- Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho meminta dokter dan pengelola rumah sakit meningkatkan profesionalisme, pelayanan dan komunikasi kepada pasien. Tujuannya untuk mengungari pasien berobat ke luar negeri.

Demikian diminta nya dalam acara  pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Hotel Tiara Medan, Rabu (23/2).

Menurutnya, dokter dan dunia medis harus mengedepankan fungsi sosial dan nilai-nilai kemanusian. Jangan semata mencari  untung dan memikirkan bisnis semata. Hal ini dilakukan untuk menghempang warga Sumut berobat ke luar negeri.

“Kompetensi keilmuan, profesionalisme dan peralatan di kita tidak kalah dibanding rumah sakit di luar negeri.
Tapi mengapa, banyak pasien kita lebih percaya dan memilih berobat ke luar negeri. Ke depan hal ini harus ditekan,” tukasnya.

Gatot menegaskan, pelayanan terhadap pasien haruslah menjadi perhatian serius para dokter dan pihak rumah sakit di Indonesia. “Jika tidak ingin rumah sakit dan dokter Indonesia ditinggalkan pasien,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI pusat DR Dr Sutoto Mkes tidak memungkiri masih banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih berobat ke luar negeri. Menurutnya,  ada sekitar 500 ribu orang Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Menghadapi ini ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan.

Seperti penampilan dan fasilitas, dokter dan rumah sakit di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, India dan Cina.

“Hal yang dikeluhkan pasien Indonesia yang berobat di luar negeri, bukan pada profesionalitas pada kompetensi. Kita masih kalah dalam hal komunikasi dokter dengan pasien,”  sebutnya.

Disebutkannya, dokter di Indonesia masih belum terbiasa memberi penjelasan yang baik terkait penyakit pasien. Padahal, pasien sebagai teman dalam penyembuhan penyakitnya sangatlah dibutuhkan pasien.
Pada hakikatnya pasien ingin mengetahui semuanya, apakah penyakitnya, cara terapi dan tindakan medis yang dilakukan serta kemungkinan resiko terjadi. “Inilah yang ingin tingkatkan. Bagaimana pasien bisa nyaman ketika berobat di Indonesia,” tukasnya.

Ketua PERSI Sumatera Utara, dr Sjahrial R Anas menambahkan, setiap dokter dan rumah sakit memberi pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Sesuai UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit dan UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran. (mag-9/ril)

MEDAN-Polemik proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, hingga saat ini belum kelar juga.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Gatot Pudjonugroho yang ditemui Sumut Pos di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, Rabu (23/2), awalnya enggan menjawab pertanyaan wartawan koran ini mengenai kelanjutan proyek senilai Rp2.2 triliun tersebut.

“Kita berbicara yang lain saja,” kata Gatot singkat. Namun, setelah didesak akhirnya Gatot buka suara. Menurutnya, terkait Asahan III telah ada pembicaraan antara Gubsu, Syamsul Arifin dengan pihak PT Bajradaya Swarna Utama (BSU). “Yang jelas, kemarin Pak Gubernur sudah ada permintaan dari PT BSU, dan sudah ada jawaban terhadap permintaan itu,” katanya.

Saat ditanya permintaan seperti apa dan jawaban apa yang diberikan oleh Gubsu Syamsul Arifin, Gatot enggan menjawabnya.

Sementara itu, pengamat Kelistrikan asal Universitas Sumatera Utara, Surya Tarmizi Kasim yang dimintai komentarnya mengenai hal tersebut mengatakan, sudah dimulainya pengerjaan pembangunan PLTA Asahan III oleh PLN, sudah menunjukan bahwa pihak PT PLN Persero telah menunjukan keseriusannya untuk menangani persoalan kelistrikan. Jadi sangat tidak etis jika proyek tersebut dipersoalkan lagi oleh Pemprovsu.

“Kondisi kelistrikan di Sumut selama ini sudah memprihatinkan. Seharusnya, ketika sudah ada pihak yang bersedia menangani itu maka sebaiknya diberi izinnya. Apalagi, pihak sebelumnya telah mengulur-ngulur waktu pengerjaannya. Sekarang kok malah diributin.

Semestinya Pemprovsu dan PLN bersinergi. Kita ketahui pula, dulu pihak pengembang pertama mengulur-ngulur waktu karena mengetahui PLN sedang tidak labil. Kenapa sekarang sudah lebih baik dan berupaya yang juga ke arah lebih baik, kok diributi,” tegas Surya Tarmizi Kasim.(ari)