25 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Home Blog Page 15693

WNI Tewas Dapat Santunan Rp480 Juta

ABU DHABI- Kementerian Luar Negeri memberikan diyat atau santunan 200.000 dirham atau sekitar Rp480juta kepada ahli waris warga negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam kecelakaan kapal tenggelam di Abu Dhabi.
Namun, untuk mendapatkan santunan ini, Kemenlu butuh waktu dua tahun disebabkan lamanya proses dokumentasi di Abu Dhabi.

Seorang WNI, Eman Suryadi (36) diketahui tewas saat kapal tempatnya bekerja, Danah II, tenggelam di laut Abu Dhabi pada 14 Februari 2009 lalu. Uang santunan dari perusahaan Delma Cooperative Society tempat Eman bekerja, baru keluar Februari lalu.

Direktur Perlindungan HAM dan BHI Kemlu, Tatang Boedi Utama Razak menyerahkan santuan ini kepada istri Eman, Harmini, Selasa (1/3).

Uang santunan ini diserahkan, setelah adanya kerja kerja keras dari Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi yang terus memantau dan mendesak percepatan pemberian santunan.

“Ini sudah termasuk cepat, dua tahun, biasanya bahkan bisa sampai tiga tahun, karena ini ada desakan dari Kedutaan Besar RI,” ujarnya.(bbs/jpnn)

Raja Arab Berniat Beli Facebook Rp1,3 Triliun

Facebook sebagai alat pemberontakan terus dikecam, bahkan saking kecewanya Pemerintah Arab Saudi berniat membeli situs jejaring sosial Facebook sebesar dollar US 150 miliar  atau sekitar Rp1.321 triliun.

Niat untuk membeli situs jejaring sosial itu dinyatakan, Raja Abdullah. Pembelian inidilakukan karena kecewa terhadap pemilik Facebook, Mark Zukerberg yang membiarkan revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara tidak terkendali.

Apalagi, kerusuhan yang melanda negara-negara Timur dan Afrika Utara sebagian besar diakibatkan aksi seruan massal melalui Facebook. Munculnya seruan inilah yang menimbulkan amarah dari Raja Abdullah untuk melancarkan niatnya membeli Facebook.

Demikian terungkap setelah Raja Abdullah melakukan pertemuan rahasia dengan pendiri Facebook pada 25 Januari lalu. Ketika itu, Zuckerberg berjanji tidak akan membiarkan ada laman pemberontakan di Facebook.
Namun, setelah ada pembicaraan itu. Kenyataannya Zuckerberg tidak juga menghapus laman pemberontakan, bahkan revolusi yang mengobarkan di Mesir dan Libya. Hal inilah yang membuat Raja Abdullah tak memutuskan membiarkan Facebook tersebut.  Keinginan Raja Abdullah belum berakhir, melainkan ia dinasehati lembaga keuangan Goldman Sachs yang berbasis di New York untuk membeli Facebook dan membersihkan semua akar pemberontakan. Tawaran yang yang diberikan sebesar Rp1.321 Triliun. Ketika itu, Raja diingatkan tidak akan mendapatkan keuntungan.

Bahkan, Raja sudah diperlihatkan neraca keuangan Facebook yang nilainya tidak lebih dari dollar US 1 juta, dan tidak akan memberikan keuntungan. Namun, Raja Abdullah melemparkan laporan keuangan itu ke tong sampah dan memecat penasehatnya, lalu memutuskan untuk mengalihkan mandat bank investasinya kepada Goldman Sachs yang memberi harga Rp1.321 triliun.

Banyak analis keuangan menilai Zuckerberg tidak akan mengambil tawaran itu, dan akan menunggu hingga Raja Abdullah menawarkan dollar US 500 miliar atau setara dengan Rp4.404 triliun. Seorang sumber kerajaan yang tidak mau disebut namanya membantah kabar tersebut. “Kabar itu tidak ada dasarnya,” katanya.
Berdasarkan data statistik terakhir, pengguna Facebook di Arab Saudi sebanyak 2,3 juta atau sekitar 8 persen populasi negeri itu.

Sedangkan di Mesir pengguna Facebook mencapai 3,4 juta, di Libya lebih dari 150 ribu, di Bahrain 220 ribu, di Oman 160 ribu dan di Tunisia mencapai 1,6 juta orang pengguna. (bbs/jpnn)

Korsel Tawarkan Perundingan Kembali

SEOUL – Pemerintah Korea Selatan (Koresl) memberikan peluang perundingan kembali dengan Korea Utara (Korut). Tapi, Kosel sendiri mengakui jalan perundingan sangat tipis. Pasalnya, Korut belum menarik rencananya lepaskan serangan ke Korsel.

Demikian disampaikan, Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, Selasa (1/3) saat menanggapi seruan munculnya ketegangan Korsel dan Korut, terkait adanya rencana militer Korsel latihan dengan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah perbatasan.

“Kami siap berdialog dengan Korut setiap saat dan dengan pikiran terbuka,” kata Lee Myung-bak dalam pidato mem peringati ulang tahun pemberontakan anti Jepang tahun 1919.

Dia menyampaikan, satu janji sebelumnya, Korsel ingin mem bantu tetangganya yang miskin itu. Ketegangan antara dua negara itu mencapai titik tertingginya sejak Perang Korea 1950-1953, setelah Korsel menuduh Korut menenggelamkan kapal perangnya dan kemudian menembaki satu pulau Korsel.

Pyongyang bantah terlibat menenggelamkan kapal perang dan menuduh Seoul mendorongnya.
Satu usaha rekonsiliasi bulan lalu tidak menghasilkan apapun setelah perundingan tingkat pejabat rendah militer antara kedua negara mengalami kegagalan.

Korut, yang dalam tahun-tahun belakangan ini tidak dapat menghasilkan pangan untuk memberi makan rakyatnya, telah mencari bantuan internasional bagi pangan. Tetapi para pejabat di Korsel mengatakan pihaknya saat in sedang berusaha meningkatkan cadangan ketimbang memberikan pangan kepada satu negara yang penduduknya kelaparan. (bbs/jpnn)

Cina Larang Wartawan Asing Meliput

BEIJING- Pemerintah Cina kembali melakukan pembatasan lebih ketat terhadap kepada media internasional, bahkan pembatasan itu sampai kepada melarang wartawan asing melakukan reportase di sekitar taman Shanghai dan sepanjang jalan utama di pusat perbelanjaan Beijing setelah laporan unjuk rasa di kedua tempat itu muncul secara online.
Seperti dikutip dari AP, pembatasan baru tersebut mengharuskan izin khusus bagi setiap wartawan asing untuk datang dan bekerja, setelah sejumlah jurnalis diserang dan dilecehkan saat melakukan reportase di wilayah yang sama selama akhir pekan.

Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis wilayah Asia, Bob Dietz mengungkapkan, perlakuan terhadap wartawan di Beijing, Minggu (27/2) lalu adalah agresi terburuk terhadap pers asing yang kita lihat, sejak Olimpiade 2008.
Sejumlah koresponden asing dari Club of China menyatakan, para jurnalis dari 15 organisasi media encoba melakukan reportase secara dekat, namun mengalami gangguan serius. Wartawan dari lima organisasi berita melaporkan, peralatan mereka disita serta materi pelaporan dihancurkan, ungkap FCCC dalam sebuah pernyataan.
Bloomberg News mengungkapkan, salah satu wartawannya diserang lima pria yang diduga petugas keamanan berpakaian preman dan kamera video milik sang jurnalis disita.

Seorang wartawan BBC dan rekannya dikasari serta dilemparkan ke dalam van oleh sejumlah pria berpakaian preman. Para diplomat AS dan Eropa telah mengkritik pihak berwenang Cina atas perlakuan tersebut.
Kekerasan dan pembatasan ketat mengikuti seruan secara online untuk melakukan protes damai setiap hari Minggu di puluhan kota di Cina, terinspirasi oleh demonstrasi yang menyapu Timur Tengah. (bbs/jpnn)

Biarkan Korupsi, PM Thailand Dijatuhkan

BANGKOK – Partai oposisi Thailand Pheu Thai mencari celah melakukan impeachment atau pemecatan terhadap Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva. Hal ini juga diarahkan kepada delapan anggota kabinet lainnya atas tuduhan korupsi.

Mosi tidak percaya akan ditujukan kepada sembilan anggota kabinet plus Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya. Pengajuan mosi tersebut dilakukan hari ini dengan tokoh oposisi seperti Witthaya Buranasiri dan tokoh partai oposisi seperti Pracharaj dan Puea Pandin juga akan menandatangani mosi tersebut.

Seperti dikutip The Nation, Selasa (1/3), Mosi tersebut ditargetkan kepada anggota kabinet dari Partai Demokrat dan Bhum Jai thai, dua koalisi partai berkuasa yang terbesar.

Witthaya beserta wakil ketua Partai Pheu Thai, Mingkwan Sangsuwan memimpin sekelompok anggota parlemen untuk menyerahkan mosi tersebut kepada Ketua Senat, Prasopsuk Boondej. Mosi ini dipastikan untuk melawan PM Abhisit dan delapan menteri kabinet lainnya. Abhisit sebagai pemimpin pemerintah dituduh membiarkan tindak korupsi yang berlangsung antar anggota kabinet. (bbs/jpnn)

MUI: Ahmadiyah Bubar Atau Jadi Agama Sendiri

JAKARTA-Sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (1/3). Dalam pertemuan tersebut, MUI menyampaikan aspirasinya agar Jamaah Ahmadiyah dibubarkan. Opsi lain, Ahmadiyah menjadi agama tersendiri, yang berbeda dengan Islam.

“MUI tetap dengan usulannya untuk dilakukan pembubaran. Kalau tidak dibubarkan, silahkan saja agama sendiri. Itu usulan MUI,” terang Gamawan Fauzi, usai pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Apa sudah ada keputusan pemerintah? Gamawan menjawan, belum. Dijelaskan, pertemuan ini sifatnya hanya menyerap aspirasi saja. Hasilnya akan dibahas bersama Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua MUI, Amidhan, yang disertai perwakilan pengurus MUI Jawa Barat, Banten, dan Bogor. Rombongan yang berjumlah belasan itu secara spesifik membahas soal Ahmadiyah.
Amidhan membenarkan bahwa pihaknya menghendaki pembubaran Ahmadiyah. “Karena kalau tidak, akan terus menjadi permasalahan yang tidak berhenti,” ujarnya usai pertemuan. (sam)

Tak Sanggup Berpantun

KOTA Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri), dikenal sebagai Kota Gurindam Negeri Pantun. Pantun sering digunakan sebagai salah satu bagian dalam sebuah acara. Misalnya, saat kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghadiri penyerahan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada Jumat (25/2).

Ketika itu, acara yang dilangsungkan di Gedung Daerah tersebut dibuka oleh penampilan dua anak yang saling berbalas pantun. Gubernur Kepri M.

Sani juga menyisipkan pantun dalam sambutannya. Namun, saat giliran Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan laporan, dia angkat tangan untuk ikut menyumbang pantun.  “Maaf Bapak Presiden, saya tidak berpantun, takut tidak sanggup,” celetuk Agung sembari menoleh ke arah SBY.

Giliran SBY menyampaikan sambutan, dia juga membalas pantun yang disampaikan gubernur Kepri. Dua kali SBY menambahkan pantun dalam sambutannya.  (fal/c7/agm/jpnn)

Siapa yang Memulai Dia yang Harus Mengakhiri

Pernyataan Presiden SBY bahwa ada beberapa partai yang telah melanggar 11 butir kesepakatan dalam kontrak politik koalisi mendapat sambutan dingin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sekjen PKS, Anis Matta, pihaknya sudah sesuai dengan kontrak yang dimaksud Ketua Setgab tersebut.

“Kami tidak merasa ada kontrak yang dilanggar di dalam koalisi. Dan apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan garis batas koalisi. Jadi kami bingung, partai mana saja yang dianggap melanggar oleh SBY itu,” kata Anis, saat dihubungi INDOPOS (grup Sumut Pos) dalam menanggapi konpers SBY soal koalisi, semalam (1/3).
Menurut Anis, kontrak politik yang dimaksud adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. “Dibentuknya koalisi itukan ingin membantu kebijakan pemerintah dan ikut menciptakan pemerintahan yang bersih bebas KKN. Nah, apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan hal itu. jadi kami bingung, kalau memang semua menuduh PKS melanggar kesepakatan itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Anis menegaskan bahwa secara garis besar F-PKS tidak terlalu menghiraukan adanya desakan-desakan dari pihak tertentu yang intinya menyudutkan pihaknya. Sebab, katanya, dalam pelaksanaan koalisi tentunya ada mekanisme yang menjadi dasar keputusan.

“Pada dasarnya kita tidak terlalu menghiraukan desakan itu. Kan saat ini hanya ada satu cara mengeluarkan PKS dengan koalisi, mungkin dengan memakai surat dari SBY dan ditandatanganinya. Buat PKS tidak ada masalah karena itu adalah perikatan moral dan keterikatan integritas,” kata Anis.

Anis pun menyatakan pasrah jika memang SBY akan memecat PKS dari koalisi. “Kami masuk koalisi itu kan karena ajakan SBY. Jadi jika SBY tidak berkenan maka itu juga kembali pada keputusan beliau. Jadi siapa yang memulai, maka dia yang harus mengakhiri,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan bahwa dengan 57 anggota F-PKS di gedung Senayan akan lebih mudah menjalankan oposisi jika benar-benar dikeluarkan dari koalisi. PKS telah mempunyai pengalaman oposisi saat pemerintahan Megawati, walau saat itu hanya beranggotakan 7 orang.

Selanjuntya, Anis mengungkapkan, dengan adanya kondisi politik yang berkembang saat ini tentunya masyarakat juga mempunyai dasar penilaian terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya apa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem di koalisi adalah kontrak politik yang telah disepakati bersama untuk mendukung pemerintahan hingga tahun 2014.(dil/jpnn)

2012, Stop APBD Untuk Klub Sepak Bola

JAKARTA- Mulai 2012 nanti, pemerintah melarang pembiayaan klub sepak bola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, tahun ini adalah terakhir kalinya dibolehkan pemberian dana untuk klub sepakbola dari APBD.

Sebagai langkah awal, Mendagri akan menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang larangan tersebut. “Bulan Maret ini saya tandatangani petunjuk APBD untuk 2012. Di situ sudah saya masukkan rujukkan, UU tentang olahraga dan peraturan-peraturan keuangan sehingga mulai 2012 tidak boleh lagi daerah mengalokasikan APBD untuk klub profesional,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/3).
Sifat Permendagri ini sebagai petunjuk awal dalam penyusunan anggaran di tahun 2012. Bila nantinya tetap ada daerah yang mengalokasikan dana bagi klub sepakbola profesional, maka akan diberikan sanksi.

“Sanksinya kita coret saja nanti (usulan di APBD). Karena nanti di sini (Kemendagri) akan dikoreksi dan dievaluasi. Apabila sudah ada petunjuk tidak boleh lagi masuk dalam penyusunan APBD, maka harus dilaksanakan,” tandasnya.
Karenanya, tahun 2011 ini menjadi tahun transisi bagi klub-klub sepakbola profesional di daerah untuk mencari sumber dana di luar APBD. Diharapkan setahun masa transisi ini cukup bagi klub-klub sepakbola  untuk mencari penyandang dana baru.

Larangan mendanai klub sepakbola profesional dengan APBD itu juga berlaku untuk dana APBD yang disalurkan melalui KONI.

“Bukan hanya di APBD Provinsi, tapi semua APBD sampai ke Kabupaten dan Kota. KONI juga tidak bisa, karena KONI itu sifatnya hanya penampung dan kalau di APBD tidak ada anggarannya melalui KONI,” kata Gamawan. (afz/jpnn)

Rumah Murah Satu Juta Unit

LANGKAT-  Pemerintah pusat akan membangun perumahan murah di Kabupaten Langkat melalui program rumah murah satu juta unit 2012. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa di Kabupaten Langkat, Selasa (1/3).

Perumahan itu tidak akan terealisasi, jika pemerintah daerah tidak menyediakan lahan bagi pembangunan rumah dimaksud. Program pembangunan ini nantinya, akan dibagi dalam empat cluster.

Untuk pembangunan rumah murah ini, kata Manoarfa, pemerintah akan membantu masyarakat secara subsidi. Strateginya adalah kawasan tersebut siap dibangun, lingkungan siap bangun, mengatasi kumuh, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemukiman.

“Bangunan rumah murah ini nantinya dengan harga Rp20 sampai Rp25 juta per unit, dengan cicilan Rp190 ribu sampai Rp250 per bulan tanpa uang muka, dalam jangka waktu pelunasan 10 sampai 15 tahun,” bebernya.
Pembangunan rumah, sambungnya, adalah salah satu program Kementerian Perumahan Rakyat yang termasuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang blue print atau secara teknis sudah dilaksanakan.
Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengatakan, pihaknya serius untuk pembenahan bagi terlaksananya pembangunan perumahan tersebut.(ndi)