25 C
Medan
Monday, January 12, 2026
Home Blog Page 160

Narkoba Merajalela di Kota Medan, DPRD Desak Pemko Bentuk BNNK

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ancaman narkoba yang kian merajalela di Kota Medan mendorong DPRD Kota Medan kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Medan. Kali ini, desakan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung.

Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa pembentukan BNNK sangat mendesak untuk memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut. Selama ini, penanganan hanya bergantung pada BNN Provinsi Sumut.

“Kita mendorong percepatan pembentukan BNN Kota Medan. Selama ini yang ada hanya BNN Sumut. Jika ada BNNK, mereka bisa lebih fokus menangani persoalan narkoba di Medan yang sudah sangat memprihatinkan,” kata Modesta, Jumat (4/7/2025).

Modesta mendorong Wali Kota Medan Rico Waas, harus menunjukkan keseriusan dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah awal yang paling strategis adalah dengan segera merealisasikan pembentukan BNNK Medan.

Tak hanya itu, Modesta juga menyoroti perlunya fasilitas rehabilitasi khusus bagi pecandu narkoba. Menurutnya, Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Pemko Medan di Jalan Bunga Turi II, Medan Tuntungan, bisa difungsikan sebagai tempat rehabilitasi.

“Biaya rehab itu mahal. Banyak warga miskin yang terjebak narkoba tapi tak bisa direhabilitasi karena keterbatasan ekonomi. Ini jadi bom waktu bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pemko Medan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) telah menggelar Seminar Proposal Kajian Pembentukan BNNK Medan, sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Wali Kota Medan Rico Waas, dalam seminar tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan BNNK. Ia mengapresiasi langkah awal berupa kajian akademis dan menyatakan kekhawatirannya terhadap nasib generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. “Saya tidak ingin masa depan generasi muda Kota Medan rusak karena narkoba. Mereka adalah penerus pembangunan bangsa,” tegas Rico.

Seminar ini juga dihadiri anggota DPRD Medan, Forkopimda, perwakilan BNN Sumut, serta tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU). Dengan semakin kuatnya desakan dan dukungan lintas sektor, publik menanti langkah nyata dari Pemko Medan untuk segera menghadirkan BNNK Medan sebagai garda terdepan dalam perang melawan narkoba. (map/ila)

Pembetonan Jalan Sunggal Hampir Rampung, Gibson: Tinggal Proses Finishing

Pembetonan Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan hampir rampung. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Pembetonan Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan hampir rampung. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS. CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan telah mengerjakan pembangunan jalan dengan metode rigid beton di Jalan Sunggal (kawasan Pasar Sunggal), Kecamatan Medan Sunggal.

“Pembangunan jalan di Jalan Sunggal sudah hampir rampung. Saat ini tinggal proses finishing dan merapikan saja,” ucap Plt Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Ir Gibson Panjaitan ST MM kepada Sumut Pos, Jumat (4/7/2025).

Dikatakan Gibson, pembangunan jalan tersebut akan benar-benar rampung dalam waktu dekat. Bahkan saat ini, sebagian ruas jalan sudah dapat dilintasi oleh kendaraan.

“Sebagian ruas jalan yang dibeton sudah dapat dilintasi. Sebagian lainnya belum dapat dilintasi karena umur betonnya yang belum cukup, khususnya bagi kendaraan berat, artinya tinggal menunggu waktu saja untuk dapat dilintasi,” ujarnya.

Dikatakan Gibson, pembetonan Jalan Sunggal tersebut dilakukan sepanjang kurang lebih 209 meter dengan lebar jalan 13 meter dan ketebalan beton 25 cm. Pemko Medan pun menargetkan, pembetonan Jalan Sunggal yang dimulai pada akhir April 2025 itu dapat selesai paling lambat pertengahan Bulan Agustus 2025.

“Targetnya selesai sebelum 17 Agustus. Kita bersyukur saat ini masih Bulan Juli, namun progresnya sudah hampir rampung dan tinggal finishing saja,” katanya.

Gibson mengungkapkan, proses pembangunan Jalan Sunggal akan selesai secara keseluruhan di Bulan Juli ini, termasuk proses finishing yang saat ini tengah berlangsung.

“Artinya, Bulan (Juli) ini juga seluruh ruas jalan yang dibeton tersebut sudah dapat dilintasi. Dalam waktu dekat sudah dapat dilintasi secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ditegaskan Gibson, Dinas SDABMBK Kota Medan terus melakukan pengawasan secara serius terhadap pembangunan Jalan Sunggal, mengingat kondisi jalan tersebut yang rusak parah pasca pengerjaan Sub Drainase sangat dikeluhkan oleh masyarakat.

“Dan bukan hanya memastikan pengerjaannya selesai tepat waktu, tetapi kita (Dinas SDABMBK) juga memastikan agar pekerjaan yang dilakukan benar-benar berkualitas,” tegasnya.

Gibson menuturkan, pembangunan Sub Drainase dan pembetonan jalan di Jalan Sunggal tersebut merupakan bentuk komitmen Pemko Medan yang terus berfokus pada penanganan masalah banjir dan perbaikan infrastruktur di Kota Medan.

“Hasil pembangunan ini nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kita berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama dalam menjaga pembangunan yang telah dilakukan,” pungkasnya.(map)

Tuntaskan Sengketa Lahan di Laucih, BAP DPD RI Bentuk Tim Investigasi Mandiri

JAKARTA, SUMUTPOS.CO— Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah, termasuk di Laucih, Sumut. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Kutai, Gedung B Lantai 3, Kompleks DPD RI, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, BAP DPD RI menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Transmigrasi.

RDP ini menjadi wadah bagi sejumlah kelompok tani untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Hadir sebagai pengadu antara lain perwakilan Forum Kaum Tani Laucih (FKTL) dari Sumatra Utara, Kelompok Tani Sejahtera dari Desa Sungai Payang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; serta Kelompok Tani Cinta Alam Lestari, Kalimantan Timur.

Berbagai masalah di lapangan disampaikan para petani. Salah satunya terkait penguasaan lahan yang dinilai merugikan masyarakat dan praktik penggusuran warga dari tanah yang telah mereka tempati turun-temurun.

Menanggapi aduan tersebut, hasil rapat menyepakati pembentukan tim investigasi mandiri BAP DPD RI. Tim ini akan menindaklanjuti setiap aduan dan memastikan penanganan masalah sengketa tanah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam rapat itu, Anggota BAP DPD RI Pdt Penrad Siagian mengkritik ketidakhadiran PTPN 2 yang berkonflik dengan FKTL Sumut. Menurutnya, pemanggilan PTPN 2 dalam rapat itu memiliki dasar konstitusional.

“Saya pernah bilang di depan kementerian, coba tunjukkan mana PTPN di republik ini yang tidak punya masalah. DPD RI memanggil mereka secara konstitusional karena kita punya payung hukum, tetapi mereka tidak hadir tanpa konfirmasi apa pun,” kata Penrad dalam rapat tersebut seperti yang tertulis dalam pers rilisnya, Jumat (4/7/2025).

Penrad juga mengkritisi praktik internal PTPN yang menurutnya sarat persoalan, termasuk dugaan korupsi dan penyaluran dana tanpa kejelasan. “Saya sedang investigasi beberapa PTPN, karena ada indikasi korupsi besar-besaran di dalamnya,” katanya.

Lebih jauh, Penrad memaparkan sejarah panjang konflik tanah di wilayah FKTL. Ia menegaskan, masyarakat setempat memiliki bukti sah bahwa lahan tersebut dulunya hanya dipinjam untuk kepentingan perkebunan pada masa kolonial.

“FKTL ini memiliki surat bahwa tanah mereka dipinjam oleh Belanda untuk perkebunan. Tetapi ketika republik ini merdeka, semua dirasionalisasi, diserahkan ke PTPN tanpa memandang ada perkampungan di situ. Tahun 60-an banyak masyarakat diusir dengan menggunakan isu PKI. Sejarah-sejarah inilah yang harus dilihat ulang, bagaimana masyarakat itu di-PKI-kan supaya mereka menyerahkan tanahnya,” papar Penrad.

Menurutnya, pengaduan FKTL sudah ia perjuangkan sejak lama bahkan sebelum ia menjabat sebagai anggota DPD RI. Penrad mendesak agar persoalan FKTL segera diselesaikan melalui rekomendasi resmi DPD RI.

Ia menegaskan DPD RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak terkait, termasuk PTPN II. “Soal FKTL, saya berharap ada rekomendasi kita karena sudah becek sekali di dalam. Semua bermain. Dengan PTPN II, itu khusus dipanggil lagi ke sini,” tegasnya.

Penrad menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa inti tuntutan rakyat hanya sederhana: agar tidak diusir dari tanah mereka sendiri. “Rakyat ini cuma mau jangan diusir dari tanahnya. Saya pikir, tidak usah berpanjang-panjang. DPD RI saat ini membuat rekomendasi saja, kita lakukan investigasi dan turun ke lapangan,” tutupnya. (rel/adz)

PLN UID Sumatera Utara Raih Dua Penghargaan Platinum di Nusantara CSR Awards 2025 untuk Program Pendidikan Berkualitas

Penerimaan Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 oleh Sandy Yudha sebagai Tim TJSL PLN UID Sumatera Utara (2/7)
Penerimaan Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 oleh Sandy Yudha sebagai Tim TJSL PLN UID Sumatera Utara (2/7)

JAKARTA, SMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada ajang Nusantara CSR Awards 2025 yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, PLN UID Sumatera Utara berhasil meraih dua penghargaan Platinum dalam kategori Pendidikan Berkualitas (SDG 4).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dua program unggulan PLN UID Sumatera Utara yang dinilai tidak hanya inovatif, tetapi juga memberi dampak sosial nyata, berkelanjutan, dan dapat direplikasi secara luas.

1. Program “Merdeka Belajar, Merdeka Digital” Mewujudkan Ekosistem TIK Berkelanjutan di SMK Karomah Berastagi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta menciptakan ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Lewat pelatihan, penyediaan perangkat pendukung, dan pengembangan konten kreatif digital, program ini mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif dan siap memasuki dunia industri digital.

2. Program “Mengubah Kebutuhan Menjadi Kekuatan” Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Program ini hadir untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Melalui pendekatan kolaboratif antara sekolah, keluarga, komunitas, dan tenaga profesional, PLN membantu memfasilitasi pembelajaran yang responsif terhadap kondisi individual anak, menyediakan asesmen dan layanan pendampingan, serta meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap keberadaan ABK.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengakuan nasional terhadap kontribusi PLN di bidang pendidikan.

“Kami percaya bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa program CSR PLN bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari strategi menciptakan masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Kami akan terus memperluas dampak positif ini ke lebih banyak sekolah, komunitas, dan kelompok rentan,” ujar Ahmad Syauki.

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat akan terus menjadi prinsip utama dalam setiap implementasi program sosial perusahaan.

Dalam penyelenggaraan Nusantara CSR Awards 2025, La Tofi School of Social Responsibility mengapresiasi 70 program dari 39 perusahaan, yang dinilai berdasarkan dampak nyata, nilai SROI (Social Return on Investment), kemudahan replikasi, dan inovasi berbasis komunitas. PLN tampil sebagai salah satu perusahaan dengan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam sektor pendidikan, energi bersih, dan ekonomi sirkular. (ila)

Sekdako Pematangsiantar Lantik 3 Pejabat Administrator dan Pengawas

DILANTIK: Proses pengambilan sumpah jabatan pada pelantikan di Pemko Siantar. ISTIMEWA/SUMUT POS
DILANTIK: Proses pengambilan sumpah jabatan pada pelantikan di Pemko Siantar. ISTIMEWA/SUMUT POS

SIANTAR, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan penyegaran struktural melalui pelantikan sejumlah pejabat administrator dan pengawas. Pelantikan berlangsung di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Kamis (3/7/2025), dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Sitanggang SSTP MSi.

Dalam sambutannya, Junaedi menyampaikan pelantikan bertujuan mengisi kekosongan jabatan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah amanah dan wujud kepercayaan negara kepada Saudara-saudari sekalian untuk mengemban tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan membangun Pematangsiantar menjadi kota yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras tidak bisa dilakukan satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu: Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar; Morhantua Naibaho SH sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Kemudian, Debora Friscilia Simatupang SIP MSi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar; dan Morinalismaiva Siahaan SH sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. (mag-7/han)

Hadiri Munas I ASWAKADA, Pemkab Labuhanbatu Komitmen Bangun Sinergitas

BIMTEK: Wakil Bupati Labuhanbatu menghadiri bimbingan teknis dan musyawarah nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia (ist/Sumut Pos)
BIMTEK: Wakil Bupati Labuhanbatu menghadiri bimbingan teknis dan musyawarah nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia (ist/Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri menghadiri bimbingan teknis dan musyawarah nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia, di Hotel New Saphir, Yogyakarta, Kamis (3/7). Kegiatan berlangsung selama 3 hari itu, turut dihadiri Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-Indonesia.

Wabup Jamri mengatakan, kehadirannya pada munas pertama ini, menunjukan sikap dan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam membangun sinergitas antara daerah dan pemerintah pusat guna mendukung kemajuan pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

“Kita terus berkomitmen, menjalin sinergitas bersama pemerintah daerah lain maupun pemerintah pusat, guna mendukung pembangunan strategis nasional dalam mendukung kemajuan daerah-daerah di Indonesia, khususnya Labuhanbatu,” katanya.

Dengan mengusung tema ‘Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas’, Wabup berharap musyawarah ini dapat dijadikan momentum dalam membangun sinergitas dan mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Ketua ASWAKADA Indonesia, Robby Nahliyansyah mengatakan, munas pertama ini, menjadi langkah awal dan titik balik transformasi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia sebagai wadah organisasi wakil kepala daerah se-Indonesia.

“Munas ini bukan hanya sekedar ruang diskusi, tetapi juga merupakan media strategis memperkuat sinergitas dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional,” katanya.

Munas I ASWAKADA Indonesia ini, dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik S.STP MM, yang ditandai dengan pemukulan gong dibukanya munas ASWAKADA untuk pertama kalinya. (fdh/han)

Terima Audiensi Pengkot Kodrat, KONI Medan Komit Dukung Agenda Cabor

Ketua Umum KONI KOta Medan Aswindy menerima audensi Pengkot Kodrat Medan. (Dok KONI Medan)
Ketua Umum KONI KOta Medan Aswindy menerima audensi Pengkot Kodrat Medan. (Dok KONI Medan)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KONI Kota Medan menerima audiensi Pengurus Kota (Pengkot) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Medan. Mereka diterima Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal SE di Sekertariat KONI Medan, Jalan Kemiri II, Kel. Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Medan, Kamis (3/7).

Dalam pertemuan itu, Aswindy kembali menegaskan komitmen KONI Medan terus mendukung penuh agenda-agenda cabang olahraga demi pembinaan atlet menuju ‘Medan Kota Juara.

“KONI Medan selalu mendukung penuh agenda dan kegiatan cabor-cabor yang mana tujuannya tak lain untuk memajukan prestasi para atlet-atlet Kota Medan,” ucap Aswindy didampingi Sekertaris Umum Helty Susilo, dan Wakil Bendahara Umum IV Siegfried.

Aswindy menegaskan saat ini KONI Medan telah menjalankan program Medan Juara. “Program Medan Juara memiliki 350 atlet binaan untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) tahun depan,” sambung Aswindy.

Ketua Pengkot Kodrat Medan, Bobby Oktavianus Zulkarnain didampingi sejumlah pengurus dan atlet mengatakan, kehadiran mereka untuk silahturahmi setelah menerima SK kepengurusan periode 2025-2029.

“Kami juga melaporkan bahwa 17 atlet pelajar Tarung Derajat Kota Medan akan bertanding di Kejurda Pelajar tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Sabtu-Minggu (5-6 Juni 2025) ini di Kawah Derajat Kodrat Sumut. Ini kami anggap penting karena KONI sebagai induk olahraga, kami harus menyampaikan laporan-laporan kegiatan resmi yang akan kami ikuti, terutama event kejuaraan,” bebernya.

Lebih lanjut Bobby menambahkan, pihaknya juga mendapat restu untuk menggelar open tournament Tarung Derajat se-Sumatera Utara memperebutkan Piala Wali Kota Medan sebagai langkah awal persiapan menuju Porprovsu 2026. (dek)