Home Blog Page 1680

Usai Kontraktor Setor TGR, Dana PHJD Baru Bisa Cair

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTR Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), Anggiat Simanullang memastikan, baru bisa mencairkan sisa Dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran (TA) 2021 lalu yang mencapai Rp12,9 miliar kepada sejumlah kontraktor, usai para kontraktor menyetorkan tuntutan ganti rugi (TGR) hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke negara.

“Kami sedang susun berkasnya, agar dibayarkan. Tapi pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia (kontraktor) melaksanakan rekomendasi BPK, dengan menyetor TGR sebagai temuan BPK,” ungkap Anggiat, belum lama ini.

Menurut Anggiat, kebijakan yang dilakukan pihaknya itu, merupakan keputusan Inspektorat, tanpa ada lagi kebijakan pemotongan langsung setelah pemerintah membayarkan utang kepada pihak ketiga.

“Kalau dulu, memang bisa langsung potong atas. Tapi sesuai keterangan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) atau Inspektorat, sekarang ada regulasi yang tidak lagi mengizinkan kebijakan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, anggaran Dana PHJD ini menjadi polemik, lantaran dana dari Rp22 miliar yang menjadi perjanjian hibah untuk PJHD tersebut, hanya Rp16 miliar yang dapat terealisasi. Sedangkan sisanya sebanyak Rp12.980.766.919, berhenti karena sekaitan adminitrasi adanya keterlambatan pelaporan realisasi kegiatan kepada pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah pusat tidak lagi memunculkan dana untuk membayarkan. Hingga, hal ini jadi utang pemerintah kepada pihak ketiga.

Di antaranya CV IT dengan nomor kontrak: 1/SP/PHJD/BM.III/PUPR/X/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, senilai Rp4.115.814.518; dan CV SJ dengan nomor kontrak: 2/SP/PHJD/BM.III/PUPR/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, sebesar Rp8.864.952.401.

Terpisah, Romel Manullang, dari satu kontraktor, mengaku, Pemkab Humbahas telah mempersulit hak mereka. Seharusnya, pemerintah membuat tawaran naik atau solusi, bukan memperkeruh keadaan.

“Seharusnya pemerintah berpikir secara objektif. Bagaimana kami bisa melaksanakan rekomendasi BPK, kalau hak kami saja belum diberikan. Kendati demikian, kan bisa langsung dipotong saat pembayaran, bila perlu kami siap tanda tangani berita acara pemotongannya,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, seharusnya Pemkab Humbahas membuat kebijakan yang tepat, karena pihaknya dalam mengerjakan proyek selama itu, melakukan peminjaman kepada bank.

“Sekiranya kami melunasi itu lebih dulu, dari mana lagi kami dapat dana? Sementara dana kami habis terpakai selama menanggungjawabi pelaksanaan pekerjaan proyek yang diberikan pemerintah. Padahal tunggakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada kami sampai tertahan setahun lebih, justru bisa kami maklumi.

Harusnya pemerintah maklum juga. Apalagi, dalam meyelesaikan tanggung jawab itu, kami melibatkan dukungan perbankan. Karena itu, kami berharap pemerintah memberikan solusi yang baik, dan bukan terkesan mempersulit kami yang sedang kesulitan ini,” harap Romel. (des/saz)

Tingkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa dengan Metode Tutor Sebaya

Hotma Wulansari Sitohang, guru kelas 1 di UPT SDN 30 Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara saat bersama siswa dalam praktek pembelajaran dengan metode tutor sebaya. (ist)

SUMUTPOS.CO – Meningkatkan literasi numerasi pada anak sangat penting, khususnya pada siswa kelas I sekolah dasar. Literasi numerasi adalah kemampuan atau kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika yang berbasis angka-angka pada semua aspek kehidupan. Numerasi ini identik dengan angka-angka atau operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Menulis,membaca,menyebutkan,mengurutkan serta membandingkan bilangan merupakan kemampuan yang harus dilatih dan dikembangkan.

Namun, saat ini matematika seolah masih menjadi momok di kalangan peserta didik tingkat sekolah dasar. Karena penuh dengan hitung-hitungan membuat peserta didik bosan. Bercermin dari hal itu, guru sekolah dasar di Kabupaten Batu Bara, Hotma Wulansari Sitohang menerapkan metode  pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk meningkatkan literasi numerasi anak yakni dengan metode pembelajaran tutor sebaya ( peer teaching ).Tutor sebaya berarti siswa mengajar siswa lainnya  atau salah satu siswa berperan sebagai pengajar ( tutor ) terhadap siswa lainnya.

Dikatakan Wulan, metode ini adalah suatu strategi pembelajaran yang kooperatif dimana siswa akan rasa saling menghargai dan mengerti dibina diantara peserta didik  yang bekerja sama. Dalam hal ini guru bertindak sebagai fasilitator, memberi penguatan materi pada peserta didik. ‘’ Sering kali saya menemukan saat salah satu peserta didik diajari temannya merasa lebih bebas, seperti tidak ada tekanan beda dengan cara pengajaran antara guru dan murid. Mengarah akan hal tersebut, saya berinisiatif untuk menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya ini. Diharapkan dengan metode ini  peserta didik termotivasi dan lebih bersemangat dalam belajar,’’ujarnya.

Metode tutor sebaya ini salah satunya diterapkan Wulan saat siswa dilatih menyebutkan dan membandingkan angka angka pada pelajaran menghitung berat badan.  Untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini, Wulan menggunakan timbangan digital sebagai media pembelajaran. Dengan timbangan digital akan lebih memudahkan peserta didik dalam mengetahui berat badan karena langsung tertera angkanya beda dengan timbangan manual. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menuliskan serta menyampaikan informasi terkait berat badan masing-masing peserta didik.

Sebelum kegiatan, Wulan yang merupakan guru kelas 1 di UPT SDN 30 Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara ini sudah mempersiapkan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) berbentuk tabel yang isinya nama panggilan dan berat badan peserta didik. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah meja, kursi, timbangan digital,mikropon dan loudspeaker. Kemudian, kepada para siswa Wulan menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi kelompok serta menentukan ketua kelompok.

‘’Masing-masing ketua kelompok berada ditempat  yang telah disediakan. Kemudian setiap anggota menimbang berat badannya lalu melaporkan kepada ketua kelompoknya. Selanjutnya ketua kelompok menginstruksikan kepada anggotanya untuk menuliskan nama panggilannya beserta berat badan. Ketua kelompok akan mengajari anggotanya yang salah dalam penulisan di LKPD,’’sebut Wulan.

Dikatakan Wulan, secara tidak langsung dengan melihat tabel maka peserta didik mampu membandingkan berat badan yang satu dengan lainnya.  Mereka belajar membaca, menulis serta membandingkan angka dari berat badan masing-masing siswa. Diakhir kegiatan, masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil pengumpulan data berat badan yang tertuang di LKPD.

Metode tutor sebaya ini, membuat anak-anak lebih rileks dalam belajar. ‘’Ada siswa termasuk yang pemalu, tapi sewaktu kegiatan tampak percaya diri,’’ujar Wulan yang juga Fasda Kabupaten Batu Bara Tanoto Foundation ini. Kepala sekolah juga, lanjut Wulan mendukung metode ini. ‘’Kepala Sekolah berpesan agar guru menyiapkan media pembelajaran yang mendukung proses belajar lebih menyenangkan,’’ujar Wulan. (sih)

Wakil Bupati Yakin Kafilah Karo Mampu Raih Prestasi

Istimewa BUKA: Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, saat menghadiri pembukaan MTQ Nasional dan Fahmil Quran Tingkat Kabupaten Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional dan Fahmil Quran Tingkat Kabupaten Karo XXI di Gedung Van Hall, Jalan Samura Kabanjahe, baru-baru ini.

Acara pembukaan diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Nilawati Nasution, diikuti laporan panitia yang dibacakan Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik, Maria Rasmekita br Barus. Acara dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Hakim MTQ Nasional XXI Tingkat Kabupaten Karo 2023, oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Karo, Dapatkita Sinulingga. Dewan hakim ini nantinya akan menilai dan memilih qari dan qariah terbaik di setiap cabang dan golongan.

Dalam sambutannya, Theopilus menyampaikan, pelaksanaan MTQ XXI ini, berperan dalam Seleksi Tilawatil Quran dan Fahmil Quran Tingkat Provinsi Sumut, sehingga kafilah dari Kabupaten Karo bisa meraih prestasi hingga tingkat nasional.

“Saya yakin, jika kita bersatu, dapat mengantarkan Karo menjadi lebih maju dalam segala aspek pembangunan. Termasuk di antaranya dalam hal pembinaan baca Alquran. Dan pada tahun ini, kita tambahkan satu cabang, yakni fahmil Quran,” ungkap Theopilus.

MTQ Nasional XXI dan Fahmil Quran Tingkat Kabupaten Karo berlangsung selama satu hari, yakni pada Kamis 16 Maret 2023 lalu, yang diikuti peserta dari 17 kecamatan se-Kabupaten Karo. (deo/saz)

bank bjb Raih Penghargaan Sebagai Bank Peduli Perekonomian Masyarakat Desa

berkat terobosan dan ide kreatif yang dilakukan, bank bjb meraih penghargaan sebagai Bank Peduli Perekonomian Masyarakat Desa.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – bank bjb menyadari pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi kemajuan ekonomi dan literasi keuangan masyarakat desa. Karena itu, bank bjb senantiasa berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang mengedepankan digitalisasi dan pengembangan bisnis yang berfokus pada kemudahan nasabah, terutama di desa-desa.

Kini, berkat terobosan dan ide kreatif yang dilakukan, bank bjb meraih penghargaan sebagai Bank Peduli Perekonomian Masyarakat Desa. Penghargaan tersebut diberikan kepada bank bjb, dan diterima oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, dalam acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, di Gelora Bung Karno, Minggu (19/3).

Disampaikan Yuddy, apresiasi yang diberikan kepada bank bjb, menjadi bukti bahwa berbagai program pengembangan ekonomi desa, melalui berbagai produk perbankan bank bjb, ditelah dinikmati dengan baik oleh masyarakat.

“bank bjb mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini akan memacu semangat bank bjb untuk memberikan layanan terbaik bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Inovasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Sekaligus juga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonnomi bagi negeri” ujar Yuddy.

Karena itu, bank bjb berkomitmen terus mendorong laju perekonomian desa, salah satunya melalui program Desa Digital. Program pemberdayaan desa melalui produk dan layanan perbankan dilakukan dalam rangka menciptakan ekosistem digital di perdesaan.

Saat ini, bank bjb telah melakukan piloting Desa Digital terhadap 38 desa di Jawa Barat dan Banten. Desa-desa piloting ini adalah diantara desa-desa yang telah memanfaatkan berbagai fitur desa digital bersama bank bjb. Saat ini, hampir semua layanan di desa tersebut telah memanfaatkan akses digital untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Desa tersebut telah mengimplementasikan produk dan layanan bank bjb di antaranya layanan IBC (Internet Banking Corporate) yang telah terintegrasi dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), penyaluran Kredit UMKM, layanan Agen Laku Pandai bjb BiSA serta layanan perbankan lainnya seperti Giro Kas Desa, Giro Bumdes, Payroll Service, IBC Bumdes, DPLK, Kredit Ritel dan layanan QRIS bank bjb.

Desa digital yang digagas bank bjb hadir untuk memberikan layanan yang cepat dan inovatif bagi desa dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi bank bjb yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah serta meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan.

Implementasi Desa Digital bank bjb yaitu membentuk ekosistem digital untuk mempermudah desa dan masyarakatnya.

Untuk memastikan pelaksanaan Desa Digital berjalan sesuai track, bank bjb melakukan kategorisasi level desa dan selanjutnya menjadi dasar target seluruh Desa menjadi Desa Digital bank bjb. Kategorisasi itu mulai dari Desa Digital, Desa Maju, dan Desa Berkembang. Tolak ukurnya adalah telah mengakses dan mengimplementasikan layanan dan produk perbankan.

“Tujuan dari program Desa Digital bank bjb adalah meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola keuangan desa yang terintegrasi dengan bank bjb. Juga mengkoneksikan aktivitas di desa dengan layanan perbankan,” kata Yuddy.

Desa Digital bank bjb juga akan mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa Pemberian kredit produktif untuk pelaku UMKM di desa serta pemberian pelatihan kewirausahaan melalui program PESAT (Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Terpadu).

Disampaikan Yuddy, melalui pemberian fasilitas kredit produktif bagi pelaku UMKM diharapkan akan akan menumbuhkan perekonomian di desa. Selain pemberian fasilitas kredit, ekosistem di desa termasuk lembaga dan masyarakat desa juga diberikan pelatihan dan edukasi dalam programdigitalisasi yang dilakukan bank bjb juga dimakudkan untuk terus mendorong inklusi keuangan. Tujuannya, dapat memberikan solusi-solusi keuangan digital dan turut mengembangkan literasi keuangan di daerah.

Ke depan, bank bjb yang merupakan salah satu perbankan terbesar di Indonesia, juga akan semakin fokus melakukan transformasi digital dengan memperkuat infrastruktur teknologi sistem pembayaran sebagai jangkar optimalisasi pendapatan.

Apalagi, saat ini, pola perilaku masyarakat mulai beralih kepada transaksi digital, sehingga bank bjb terus berupaya meningkatkan inovasi produk, jasa dan layanan perbankan untuk terus menggenjot pertumbuhan bisnis.

Bahkan, saat ini telah terbentuk ekosistem digital yang meliputi pengguna aplikasi DIGI mobile sebanyak lebih dari 1,2jt pengguna per 31 Desember 2022. QRIS merchant bank bjb juga tumbuh dari menjadi lebih dari 895 ribu merchant. Agen Laku Pandai melalui bjb BiSA yang saat ini lebih dari 13.000 agen dan kedepannya akan terus dikembangkan melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak.

Nantinya, ekosistem keuangan bank bjb dalam konsep branchless bank juga akan terus dioptimalkan utilitasnya dan dikejar pertumbuhannya hingga menjadi bagian dari kontributor fee based income yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. (rel/sih)

Raih Gelar Pertama di All England 2023, Fajar/Rian: Bercampur Aduk Rasanya

SANG JUARA: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Rian Ardianto berpose dengan tropi dan medali juara All-England 2023. Ini merupakan gelar pertama mereka di pentas All England sekaligus menjaga tradisi Indonesia.istimewa/sumutpos.

BIRMINGHAM, SUMUTPOS.CO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto menjaga tradisi Indonesia dengan merebut gelar juara All England 2023. Di partai final, Fajar/Rian yang merupakan unggulan pertama dan peringkat nomor satu dunia, mengalahkan senior mereka Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada laga All Indonesian Final di Utilita Arena Birmingham, Minggu (19/3) tadi malam WIB.

Kemenangan Fajar/Rian di laga final sekaligus menyelamatkan muka bulu tangkis Indonesia di pentas All England 2023. Fajar/Rian berhasil meraih gelar perdana di ajang All England. Gelar juara ini sekaligus menjadi satu-satunya piala buat Indonesia di ajang All England 2023. Ganda putra, mempertahankan capaian tahun lalu yang diraih pasangan Bagas/Fikri.

Fajar/Rian mengaku sangat bersyukur atas gelar juara ini, namun di sisi lain, keduanya mengaku sedih karena senior mereka Muhammad Ahsan mengalami cedera lutut. “Pastinya kita bersyukur atas kemenangan ini, tapi ada sedihnya juga. Senang bisa menjuarai All England yang sangat bergengsi ini, tapi sedih karena Bang Ahsan cedera. Jadi campur aduk rasanya,” kata Rian.

Mereka pun mengaku sangat bangga dan terharu bisa menjuarai All England tahun ini sekaligus menjaga marwah Indonesia di ajang All England ini. “Tahun lalu kita sempat kalah di babak pertama, tapi tahun ini bisa jadi juara,” sebutnya.

Mereka juga mengatakan, akan mentraktir rekan-rekannya se-tim atas kesuksesan ini. “Yang pasti sudah menjadi tradisi bagi kita, siapayang juara akan mentraktir rekan-rekan. Tapi karena sebagian sudah terbang ke Swiss, nanti saja di Jakarta kita traktirnya,” ujar Fajar sambil tertawa.

Fajar dan Rian mengapresiasi antusias penonton yang hadir. Menurutnya, mereka seperti bermain di Jakarta. “Antusias penonton di sini sangat luar biasa. Kita serasa main di rumah sendiri, seperti di Jakarta,” pungkasnya.

Pertandingan di Utilita Arena, Birmingham, tadi malam berjalan cukup ketat di awal. Fajar/Rian mulai membuka keunggulan setelah beberapa kali smesnya gagal dikembalikan Ahsan/Hendra.

Fajar/Rian unggul 11-7 saat interval usai pengembalian Ahsan terlalu panjang ke belakang. Namun, selepas interval, Ahsan/Hendra perlahan mengejar.

Sempat tertinggal 11-14, Ahsan/Hendra merain empat poin beruntun untuk berbalik unggul. Namun, Fajar/Rian mampu kembali membalikkan keadaan.

Smes Rian yang gagal dikembalikan Hendra memberi Fajar. Rian keunggulan 18-15. Kesalahan servis dari Hendra memberi Fajar/Rian keunggulan 19-16. Fajar/Rian akhirnya meraih gim pertama 21-17 lewat backhand smash Rian.

Fajar/Rian langsung ngebut di gim kedua dengan unggul 4-0. Namun, Ahsan/Hendra mampu menyamakan kedudukan dengan tampil agresif.

Meski terus dikejar, Fajar/Rian mampu terus mempertahankan keunggulan. Mereka unggul 11-8 saat interval setelah Hendra gagal membendung smes Rian.

Usai interval, Fajar/Rian merebut tiga poin beruntun untuk melebarkan jarak. Mereka terus melaju dan menjauh 18-10.

Fajar/Rian mencapai match point di kedudukan 20-14. Ahsan sempat mengalami masalah pada kakinya dan mendapat perawatan. Meski demikian, dia tetap memutuskan untuk menuntaskan pertandingan. Pertandingan akhirnya dimenangi oleh Fajar/Rian dengan skor 21-14.

Hasil ini membuat Fajar/Rian akhirnya meraih gelar juara perdana di All England. Selain itu, Fajar/Rian juga berhasil memperbaiki rekor pertemuan mereka dengan The Daddies menjadi 3-3. Mereka berharap kemenangan ini akan makin memotivasi perjuangan lebih ke depannya. (bbs/adz)

Pajak Progresif dan BBNKB II Bakal Dihapus

ANTRE: Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan antre di Loket I Pendaftaran dan Penetapan kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Medan.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tengah melakukan kajian untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penghapusan pajak progresif dan pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghapusan pajak progresif dan pengurangan BBNKB, dinilai akan memberi kemudahan bagi masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khusus di Sumut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tengah melakukan kajian untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penghapusan pajak progresif dan pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghapusan pajak progresif dan pengurangan BBNKB, dinilai akan memberi kemudahan bagi masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khusus di Sumut

KEPALA Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut, Achmad Fadly mengatakan, penyusunan Pergub tentang peghapusan pajak progresif dan pengurangan BBNKB ini menindaklanjuti kebijakan baru Korps Lalu Lintas (Korlantas) RI melalui rapat koordinasi nasional Samsat tahun 2023. “Kesimpulan di dalam Pergub itu, nantinya adalah untuk penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan II, dan penghapusan pajak progresif,” kata Fadly kepada wartawan, kemarin.

Menurut Fadly, kebijakan penghapusan pajak progresif itu harus ada payung hukumnya, sehingga Pemprov Sumut harus menyiapkan Pergub Sumut. “Sebagaimana yang telah disampaikan Kakorlantas kepada tim pembina Samsat di seluruh Indonesia, kita sudah koordinasi bersama, tepatnya di Bandung,” sebutnya.

Fadly menjelaskan, kebijakan baru ini bertujuan untuk mencapai data base yang up to date dan meningkatkan pembayaran pajak di seluruh Indonesia. “Selanjutnya kami dari pemerintah daerah masing-masing akan menindaklanjutinya dengan menyusun suatu draft peraturan gubernur untuk penghapusan bea balik nama,” kata Fadly.

Setelah Pergub dibuat, lanjut Fadly, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segara diikuti dan dilaksanakan. “Selanjutnya untuk pajak progresif masing-masing daerah akan mengkaji, menyimpulkan dan memberikan kepada asosiasi badan pendapatan seluruh Indonesia untuk dirumuskan dalam satu peraturan,” ucapnya.

Fadly juga mengungkapkan, untuk Pemerintah Provinsi Sumut, Pergub sedang disusun dan akan diserahkan kepada biro hukum dalam waktu dekat. “Pemprov Sumut telah menyusun draft ini dan insyaallah dalam waktu dekat kami sampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Sumut. Insyaallah tahun ini, April sudah bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan penghapusan pajak progresif ini tidak ada lagi masyarakat yang berkenderaan tetapi tidak memiliki nama sendiri. “Maksud dari kebijakan itu adalah itu, agar semuanya kendaraan bermotor up date data kepemilikannya adalah kepemilikan masing-masing orang yang memiliki,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Fadly, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya lebih meningkat. “Tahun 2022 kita tutup buku di 104 persen lebih dari penerimaan pajak di 5 komponen yang kita tangani. Harapannya dengan penghapusan ini dilakukan di 2023 akan dapat memberikan kontribusi positif terkait penerimaan pajak kita khususnya di pajak kendaraan bermotor. Itu harapan kita,” pungkas Fadly.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Shantyabudi mengatakan, Korlantas bakal mengurangi BBNKB dan hapus pajak progresif untuk memudahkan masyarakat. “Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan sampai ke pajak progresif. Ini adalah memudahkan masyarakat,” ujar Irjen Firman Shantyabudi.

Masyarakat pun diimbau agar melaporkan pajak karena adanya kebijakan pajak progresif dan BBNKB ini. Kendaraan pun tidak perlu menjadi kendaraan bodong. “Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama, lapor. Toh nol biayanya,” katanya.

Menurut Firman, pengurangan BBNKB untuk kendaraan bekas akan memudahkan masyarakat langsung balik nama kendaraan tersebut. Tujuan lainnya adalah membuat data kendaraan menjadi lebih valid dan tertib. “Di satu sisi, negara berkepentingan terhadap data ranmor ini. Banyak yang bisa kita pakai dengan adanya tertib data,” jelasnya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus berharap dengan penghapusan pajak progresif masyarakat tak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar bebas dari pajak yang membengkak. Hal ini juga akan memudahkan pendataan kendaraan bermotor di Indonesia. Sebab, data kendaraan di tiga instansi yang mengurus pajak berbeda jumlahnya.

Data kepolisian menyatakan saat ini ada sekitar 150 juta kendaraan bermotor, sementara di Kemendagri 122 juta kendaraan, dan Jasa Raharja 113 juta kendaraan. “Tinggal datanya valid single data terjadi datanya Dispenda, Jasa Raharja, polisi semuanya sama. Ini yang kita harapkan, makanya kami ingatkan udahlah enggak usah pakai pemutihan, itu bukan hal yang bagus,” ungkap Yusri.

Terkait kapan hal itu berlaku, Yusri menyerahkan sepenuhnya kepada setiap kepala daerah. Ia berharap usulan ini segera berlaku agar masyarakat tidak lagi mengandalkan pemutihan. “Kebijakan adanya di Pergub. Enggak ada gunanya pemutihan, ini sudah kewenangan setiap daerah. Jadi kapan, kami akan berlakukan secepatnya. Pemutihan bukan hal yang bagus,” katanya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 pada 12 Agustus tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, pemerintah daerah bisa menghapus pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas (BBNKB II) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fatoni mengatakan, Pemda dapat menghapus pajak progresif kendaraan bermotor dan BBNKB II. Pemerintah Provinsi, kata dia, berwenang melakukan penghapusan pajak tersebut. Hal itu, lanjut Fatoni, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang telah mengatur penghapusan BBN 2.

Selain itu, pada Pasal 12 ayat (1) UU HKPD, juga diatur objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. “Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD juga sudah tidak mengenal penyerahan kedua, artinya untuk BBN 2 ini sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif. Walaupun ketentuan untuk PKB dan BBNKB ini menurut UU ini berlaku tiga tahun sejak UU ini ditetapkan,” jelas Fatoni.

“Namun pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak,” ujar Fatoni dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan program Webinar Series Keuda Update Seri ke-24 tersebut.

Adapun Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan PT Jasa Raharja juga telah melakukan kajian penghapusan pajak progresif dan BBNKB II. “Jika BBNKB II ini dihapuskan, dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan daerah, karena tarifnya hanya 1 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Itupun banyak masyarakat yang tidak segera melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas yang dibelinya,” ujar Fatoni.

Karena itu, lanjut dia, Pemda juga tidak mendapatkan pendapatan dari BBNKB II dan data kepemilikan kendaraan bermotor juga tidak akurat. “Karena sudah berpindah tangan tapi tidak terdata,” sebutnya.

Fatonimenjelaskan, tujuan dihapuskannya BBN 2 adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah dibeli dari pihak lain. Fatoni menilai, pemilik kendaraan justru enggan melakukan balik nama atas kendaraan bermotor yang diperoleh karena adanya kebijakan BBN 2. Padahal ini berdampak, selain tidak mendapatkan pendapatan dari BBN 2, Pemda juga kehilangan potensi dari PKB.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan, Tim Pembina Samsat Nasional juga telah melakukan sosialisasi ke bererapa daerah. “Kami sudah sampaikan ke beberapa gubernur, pada prinsipnya setuju,”ujar Fatoni.

Fatoni menjelaskan, kebijakan penghapusan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB II guna mendapatkan data potensi kendaraan bermotor yang akurat.

Fatoni berharap penghapusan pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini merupakan strategi untuk menertibkan data kendaraan bermotor. Meski diakui selama ini pemerintah provinsi sering memberikan keringanan berupa pemutihan. Namun kebijakan tersebut justru tidak efektif, mengingat masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.

“Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif) sehingga Pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut. Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi data kendaraan bermotor,” tandas Fatoni. (gus/bbs/adz)

Bawaslu Warning Parpol Tak Eksploitasi Ramadan

Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta partai politik, bakal calon anggota legislatif, bakal calon kepala daerah, dan bakal calon presiden untuk tidak menggunakan Ramadan sebagai ajang kampanye terselubung. Jika tetap dilakukan, Bawaslu bakal bertindak tegas.

Warning tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty dalam pertemuan dengan perwakilan partai politik di Artotel Hotel, Jakarta, kemarin (18/3). Dia mengatakan, mengacu pada pengalaman terdahulu, Bulan Ramadan memiliki tingkat kerawanan tersendiri.

Saat bulan tersebut, lanjut dia, ada potensi pihak tertentu memanfaatkan momen keagamaan untuk kepentingan elektoral. “Misalnya, terjadi upaya yang mengarah kampanye di tempat-tempat yang dilarang,” ujarnya.

Potensi pelanggaran lainnya yang terjadi adalah money politics berkedok infak atau sedekah hingga politisasi isu agama untuk kepentingan politik. Semua kasus tersebut melanggar ketentuan UU Pemilu.

Lolly menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi melarang peserta pemilu untuk berbuat baik ataupun melakukan kegiatan di rumah ibadah. Hanya, dia meminta partai dan bakal calon untuk tidak melampaui batas-batas ibadah yang wajar. “Yang tidak boleh bagi Bawaslu adalah mencampuradukkan antara berbuat kesalehan kebaikan dan kampanye terselubung,” imbuhnya.

Jika harus berkegiatan di masjid, misalnya, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Antara lain, tidak membawa atribut kampanye, datang berdasar undangan, dan disarankan tidak hanya salah satu peserta Pemilu.

Hal itu, lanjut dia, harus dilakukan demi meminimalkan perdebatan, bahkan potensi konflik. Terlebih, dari aspek tahapan, saat ini belum masuk masa kampanye. Konsekuensinya, partai politik maupun bakal calon hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi tanpa ada unsur ajakan.

Karena itu, Lolly meminta semua elite menahan diri. “Supaya tidak menciptakan kegaduhan, bersabarlah (untuk kampanye),” tuturnya. Jika ada yang membandel, Lolly menegaskan, jajarannya tidak akan ragu untuk menindak tegas.

Lolly juga mengungkapkan, dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Bulan Ramadan, Bawaslu akan melakukan berbagai upaya. Diantaranya dengan membuat grup WhatsApp (WA) yang berisikan perwakilan parpol. “Dalam konteks ini Bawaslu berkepentingan untuk melakukan upaya pencegahan sejak awal. Kami membangun komunikasi yang kontruktif dengan teman-teman parpol nanti setelah pertemuan ini akan langsung terbangun grup WA antara Bawaslu dengan LO parpol, ini untuk memastikan informasi antara kami itu berjalan dengan baik,” tambahnya.

Lolly menilai, menjaga kepercayaan dan membangun komunikasi yang baik sebagai upaya pencegahan yang tepat untuk meminimaliris pelanggaran. “Mudah-mudahan dengan upaya ini, Ramadan yang akan kita lewati kemudian menjadi sepi dari dugaan pelanggaran Pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Lolly juga mengingatkan kepada pengawas pemilu agar dekat dengan partai politik peserta Pemilu 2024. Namun, kedekatan itu tetap harus ada batasannya. Menurut Lolly, secara psikologis, sebagai pihak yang diawasi sudah pasti tidak nyaman. Namun, butuh dekat untuk berkoordinasi soal Pemilu 2024.

“Kepada seluruh jajaran pengawas pemilu tidak hanya di Bawaslu RI tapi juga ke provinsi dan kabupaten kota kami sampaikan tidak boleh ada partai yang merasa jauh dari Bawaslu. Karena kalau jauh dari Bawaslu mau nanya aja mereka sungkan,” kata Lolly.

“Karena kita sama-sama tahu yang namanya diawasi itu tidak enak. Nah supaya diawasi tidak enak tapi kemudian sama-sama menghormati posisi masing-masing maka Bawaslu dan partai politik adalah mitra yang strategis,” sambung dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, batasan tersebut di antaranya jangan sampai kedekatan Bawaslu dengan partai politik dilakukan di ruang gelap atau tertutup yang dapat menimbulkan fitnah. “Batasannya agar tidak menimbulkan fitnah jangan dilakukan di ruang gelap, tidak boleh di ruang tertutup, tidak boleh kemudian di ruang yang memungkinkan orang berasumsi buruk itu enggak boleh,” tegas dia. (far/c7/oni/jpg)

Istri Pamer Barang Merah, Pejabat Kemensetneg Dinonaktifkan, Tidak Ditemukan Laporan LHKPN

Eddy Cahyono Sugiarto Karo Humas Kemensetneg.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi pamer kekayaan di media sosial yang dilakukan oleh pejabat maupun keluarganya terus mendapatkan sorotan. Kali ini, istri Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg Esha Rahmansah Abrar yang menjadi perhatian.

Barang mahal dan rumah mewah yang diduga miliknya dipamerikan di media sosial oleh sang istri. Kemarin (19/3), Kemensetneg pun memilih menonaktifkan pejabatnya tersebut.

Karo Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto kemarin, mewakili kementeriannya memohon maaf atas kegaduhan ini. Aksi flexing atau pamer harta istri Esha menyebabkan kegaduhan yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. “Sebagai tindaklanjutnya, saudara Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” kata Eddy.

Menurutnya, langkah penonaktifan Esha untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang di media sosial. Untuk menindaklanjuti hal itu, Kemensetneg juga telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha. Tidak hanya Esha, tapi juga aparatur sipil negara di lingkungan yang dipimpin Pratikno itu.

“Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindakanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kemensetneg berjanji akan mengumumkan hasilnya kepada publik. Apa yang dilakukan ini sebagai komitmen Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN di lingkugan kementeriannya.

Sementara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan akan menindaklanjuti terkait dugaan pamer harta istri pegawai Kemensetneg Esha Rahmanshah Abrar. Mengingat, PPATK juga turut menelusuri aliran uang sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan pamer harta kekayaan. “Iya pasti kami tindaklanjuti, ini merupakan hal lajim yang kami lakukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan ketika diminta oleh instansi lain untuk melakukan investigasi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Minggu (19/3).

Ivan memastikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Kemensetneg terkait dugaan pamer harta tersebut. “Kami koordinasi terus,” tegas Ivan.

Menurut Ivan, apabila ditemukan perolehan harta tidak wajar, PPATK akan menyerahkan hasil analisisnya ke aparat penegak hukum. “Data kami serahkan ke instansi peminta dlm hal ini Setneg dan jika ada unsur korupsi dan pencucian uang kami sampaikan ke penyidik terkait (KPK/Polri),” ungkap Ivan.

Sementara itu, penelusuran Jawa Pos, nama Esha Rahmanshah Abrar belum pernah tercatat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di KPK. Esha sejatinya masuk kategori wajib lapor sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1/2015.

Dalam SE itu disebutkan bahwa pejabat eselon III, IV dan V juga masuk kategori aparatur sipil negara (ASN) yang punya kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan ASN (LHKASN). Nah, Esha yang menduduki posisi kabag (eselon III) di Kemensetneg mestinya ikut menyampaikan LHKASN sesuai instruksi SE tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding belum merespons pertanyaan Jawa Pos soal belum adanya catatan LHKPN Esha di situs e-LHKPN. Ipi juga belum memberikan jawabatan terkait aturan jabatan eselon III wajib menyampaikan LHKASN. (lyn/tyo/jpg)

Terima Tali Asih, Puluhan Warga Berterima Kasih ke PTPN 2

OKUPASI: Pelaksanaan okupasi (pembersihan lahan) PTPN2 di lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina Pasar VII Dusun XX dan XI Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Hari ketiga pelaksanaan okupasi atau pembersihan lahan PTPN 2 di lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina, Pasar VII Dusun XX dan XI Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, membuat tokoh sentral Kelompok Tani Batang Beluh, Amiruddin ’bertekuk lutut’. Iapun mengembalikan lahan sawit seluas 80 hektar yang selama ini dikuasainya.

Kepada tim pembersihan areal yang menemuinya di rumah tempat tinggalnya di pinggir areal 80 hektare kebun sawit miliknya, Amiruddin terus terang mengaku salah karena selama ini telah menguasai lahan yang bukan miliknya. “Ini memang lahan PTPN 2. Saya akui itu,” katanya.

Menurut Amiruddin, sejak awal hanya 70 hektare lahan HGU yang mereka garap di era Haji R, sebagai Ketua Kelompok Tani. Namun Haji R terus memperluas areal garapan dan melibatkan pihak lain di luar Bulu Cina. Punbegitu, Amiruddin yang sejak awal ikut dalam kelompok tani tersebut tidak tahu persis nama tokoh yang dilibatkan untuk melancarkan proses penguasaan lahan HGU Bulu Cina diawal Tahun 2000.

“Kami memang salah, menguasai lahan yang bukan milik kami tapi milik PTPN 2. Kami jelas salah, karena itu saya dan kawan-kawan penggarap pasrah dan ikhlas untuk mengembalikan lahan ini kepada PTPN 2. Kami berharap ada pengertian PTPN 2 kepada kami yang sudah ada di sini belasan tahun agar kami bisa manfaatkan untuk meneruskan kehidupan kami di tempat lain,” harap Amiruddin.

Sementara SEVP Manajemen Asset PTPN2 Pulung Rinandoro menegaskan, kasus penggarapan di lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina telah dilapor kepada Kejatisu. “Dan saat ini sudah dalam proses penyidikan,”ujar Pulung di lokasi garapan Kebun Bulu Cina, Minggu (19/3).

Puluhan alat berat beko yang diturunkan ke lokasi tanah garapan berhasil menumbangkan ribuan hektar tanaman sawit milik warga penggarap dan sudah mengarah ke areal paling utara berbatasan dengan Desa Kota Datar. “Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan pembersihan areal seluas 80 hektare itu. Sehingga target penyelesaian pembersihan bisa lebih cepat dari rencana. Diharapkan Senin (20/3/23) besok kelar seluruhnya,”ungkap Kabag Hukum PTPN 2 Ganda Wiatmadja didampingi Kabag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, Tofan Sidabalok dan Kasubbag Humas Rahmat Kurniawan yang terus memonitor proses pembersihan lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina tersebut.

Puluhan warga yang selama ini menguasai lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina mengucap syukur dan berterima kasih kepada PTPN 2 karena masih menghargai keberadaan warga dengan memberikan bantuan tali asih.

Salah satu penggarap, Hendra Surbakti dan istrinya Cahaya, tahap awal menerima tali asih sebesar Rp56 juta untuk satu gudang dan tiga rumah mereka di areal 33 hektare kebun sawit yang selama ini mereka kelola. Tahap berikutnya Hendra dan istrinya akan menerima tali asih dari pohon sawit mereka seluas 33 hektar yang lahannya dikembalikan ke PTPN2.

Hingga Minggu (19/3) sore, proses inventarisasi dan identifikasi warga penggarap yang menguasai lahan di areal HGU 103 masih terus berlangsung. Bagi warga yang selesai diproses dan dibuktikan areal yang dikuasainya langsung diberikan tali asih dalam bentuk uang kontan oleh tim tali asih PTPN2.

Berdasarkan data, sudah 101 warga mendaftar di posko dan sebagian besar juga sudah langsung menerima tali asih. Selanjutnya warga yang sudah menerima tali asih langsung membongkar bangunan rumah mereka dan mengumpulkannya.

PTPN2 juga menyiapkan angkutan truk gratis untuk mengangkut barang milik warga meninggalkan areal HGU. Lahan HGU 103 Kebun Bulu Cina yang akan diokupasi dari penggarap seluas 382 hektar.

Ratusan personel TNI-Polri, sekuriti dan Serikat Pekerja Perkebunan PTPN2 dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan okupasi yang dilaksanakan sejak Jumat (17/3/23). (*/rel)

Burhanuddin Sitepu Prihatin, Banyak Bantuan tapi tak Tepat Sasaran

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu siap memfasilitasi masyarakat yang belum menerima manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah, sepanjang masyarakat itu memang layak mendapatkannya. Penegasan ini disampaikan Burhanuddin Sitepu ketika menampung aspirasi masyarakat yang mencuat dalam pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Minggu (19/3/2023).

Dalam sosialisasi itu, Nuraini, warga Medan Polonia, mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. “Saya sudah pernah mengusulkan melalui anggota DPRD Medan dari partai lain. Berkas saya sudah diminta, tapi tidak terealisasi juga sampai sekarang. Mereka beralasan, kuotanya sudah penuh. Apakah benar demikian Pak? Mohon penjelasan dari Bapak Burhanuddin Sitepu, semoga kiranya dapat membantu saya,” ujarnya.

Sementara Ari, warga Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang mengatakan, kucuran bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut pengamatannya, penerima bantuan dari pemerintah orangnya itu-itu saja. Padahal masih banyak masyarakat kurang mampu yang lebih membutuhkan bantuan itu. “Ada warga, yang baru dapat bantuan dari pemerintah, bulan depannya dia sudah dapat lagi bantuan yang lain dari pemerintah. Sementara ada warga yang memang membutuhkan, tidak dapat bantuan. Harusnya kan bantuan itu digilir untuk yang lain agar merata,” ungkapnya.

Menyikapi aspirasi dari Nuraini, Burhanuddin Sitepu menjelaskan, program PBI BPJS Kesehatan itu saat ini sudah dialihkan ke program UHC yang diluncurkan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada awal Desember tahun lalu. “Saya akan bantu ibu agar bisa ditampung dalam program UHC ini. Jika ibu atau anggota keluarga ada yang sakit, segera saja ke Puskesmas dengan membawa KTP. Nanti ibu akan dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” jelasnya.

Namun, lanjut Burhanuddin, jika tiba-tiba butuh pelayanan kesehatan bersifat emergency, bisa langsung ke rumah sakit dengan membawa KTP, “Nanti ibu akan diarahkan ke petugas BPJS kesehatan yang ada di rumah sakit itu untuk didaftarkan ke program UHC. Jika ibu menemui kendala, laporkan kepada saya, saya siap membantu,” tegasnya.

Menurut Burhanuddin, Pemerintah memang harus mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terkhusus yang kurang mampu. “Tidak ada lagi alasan orang sakit tidak bisa berobat. Begitu juga dengan anak-anak kita, tidak ada alasan untuk mereka tidak bisa sekolah,” tegas anggota DPRD Medan tiga periode ini.

Terkait bantuan yang tidak merata dirasakan masyarakat kurang mampu, seperti yang disampaikan Ari, warga PB Selayang II tadi, mantan Ketua Partai Demokrat Kota Medan ini mengaku prihatin. “Banyak sekali bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, pelaku usaha, dan sebagainya, tapi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati segelintir orang yang itu-itu saja,” tegasnya lagi.

Untuk itu, dia mengingatkan dan meminta agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak mampu, dapat segera mendaftarkan diri ke kelurahan masing masing untuk didata dan masuk dalam data base DTKS sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah secepatnya. “Anggaran bantuan itu dipergunakan, yang tak lain untuk memenuhi hak-hak masyarakat tidak mampu. Misalnya hak atas kebutuhan pangan, hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, termasuk hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik serta lingkungan hidup yang baik dan sehat,” pungkasnya.

Hadir dalam sosialisasi ini Wali Raja Siregar mewakili Lurah PB Selayang II dan Ida Royani, Koordinator PKH Kecamatan Medan Selayang mewakili Kepala Dinas Sosial. Kegiatan ini juga dihadiri hampir 500 warga yang terdiri dari ibu-ibu pengajian se-daerah pemilihan 5, tokoh masyarakat, tokoh agama, mubaligh, ustad dan lainnya. (adz)

1...1,6791,6801,681...15,708Page 1,680 of 15,708