MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu siap memfasilitasi masyarakat yang belum menerima manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah, sepanjang masyarakat itu memang layak mendapatkannya. Penegasan ini disampaikan Burhanuddin Sitepu ketika menampung aspirasi masyarakat yang mencuat dalam pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Minggu (19/3/2023).
Dalam sosialisasi itu, Nuraini, warga Medan Polonia, mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. “Saya sudah pernah mengusulkan melalui anggota DPRD Medan dari partai lain. Berkas saya sudah diminta, tapi tidak terealisasi juga sampai sekarang. Mereka beralasan, kuotanya sudah penuh. Apakah benar demikian Pak? Mohon penjelasan dari Bapak Burhanuddin Sitepu, semoga kiranya dapat membantu saya,” ujarnya.
Sementara Ari, warga Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang mengatakan, kucuran bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut pengamatannya, penerima bantuan dari pemerintah orangnya itu-itu saja. Padahal masih banyak masyarakat kurang mampu yang lebih membutuhkan bantuan itu. “Ada warga, yang baru dapat bantuan dari pemerintah, bulan depannya dia sudah dapat lagi bantuan yang lain dari pemerintah. Sementara ada warga yang memang membutuhkan, tidak dapat bantuan. Harusnya kan bantuan itu digilir untuk yang lain agar merata,” ungkapnya.
Menyikapi aspirasi dari Nuraini, Burhanuddin Sitepu menjelaskan, program PBI BPJS Kesehatan itu saat ini sudah dialihkan ke program UHC yang diluncurkan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada awal Desember tahun lalu. “Saya akan bantu ibu agar bisa ditampung dalam program UHC ini. Jika ibu atau anggota keluarga ada yang sakit, segera saja ke Puskesmas dengan membawa KTP. Nanti ibu akan dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” jelasnya.
Namun, lanjut Burhanuddin, jika tiba-tiba butuh pelayanan kesehatan bersifat emergency, bisa langsung ke rumah sakit dengan membawa KTP, “Nanti ibu akan diarahkan ke petugas BPJS kesehatan yang ada di rumah sakit itu untuk didaftarkan ke program UHC. Jika ibu menemui kendala, laporkan kepada saya, saya siap membantu,” tegasnya.
Menurut Burhanuddin, Pemerintah memang harus mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terkhusus yang kurang mampu. “Tidak ada lagi alasan orang sakit tidak bisa berobat. Begitu juga dengan anak-anak kita, tidak ada alasan untuk mereka tidak bisa sekolah,” tegas anggota DPRD Medan tiga periode ini.
Terkait bantuan yang tidak merata dirasakan masyarakat kurang mampu, seperti yang disampaikan Ari, warga PB Selayang II tadi, mantan Ketua Partai Demokrat Kota Medan ini mengaku prihatin. “Banyak sekali bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, pelaku usaha, dan sebagainya, tapi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati segelintir orang yang itu-itu saja,” tegasnya lagi.
Untuk itu, dia mengingatkan dan meminta agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak mampu, dapat segera mendaftarkan diri ke kelurahan masing masing untuk didata dan masuk dalam data base DTKS sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah secepatnya. “Anggaran bantuan itu dipergunakan, yang tak lain untuk memenuhi hak-hak masyarakat tidak mampu. Misalnya hak atas kebutuhan pangan, hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, termasuk hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik serta lingkungan hidup yang baik dan sehat,” pungkasnya.
Hadir dalam sosialisasi ini Wali Raja Siregar mewakili Lurah PB Selayang II dan Ida Royani, Koordinator PKH Kecamatan Medan Selayang mewakili Kepala Dinas Sosial. Kegiatan ini juga dihadiri hampir 500 warga yang terdiri dari ibu-ibu pengajian se-daerah pemilihan 5, tokoh masyarakat, tokoh agama, mubaligh, ustad dan lainnya. (adz)
