Home Blog Page 171

Zakiyuddin Dampingi Menteri PKP Tinjau Rusunawa Seruwai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta anggota DPR RI Komisi V Dapil Sumut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Musa Rajekshah (Ijeck), meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Seruwai di Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, Kamis (9/10/2025) malam.

Selain memastikan fasilitas di rumah susun tersebut dalam kondisi baik, kunjungan ini juga membahas rencana pembangunan rumah susun baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Atas nama Pemko Medan, kami berterima kasih. Ini sejarah — dua menteri sekaligus hadir meninjau Rusunawa. Semoga pembangunan segera terealisasi dan gedung baru bisa diserahterimakan tahun depan,” ujar Zakiyuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar Sirait menyampaikan bahwa lahan yang digunakan merupakan milik Pemko Medan dan dinilai sangat ideal untuk pengembangan kawasan hunian.

“Saya datang bersama kawan baik saya, Pak Ijeck, anggota DPR Komisi V dari dapil ini. Tujuannya untuk meninjau sekaligus menindaklanjuti aspirasi terkait pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, hasil peninjauan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sudah memadai dan siap dikembangkan.

“Saya sudah bertemu warga. Airnya baik, tempatnya nyaman, dan lahannya kosong, tidak ada yang menduduki. Ini bagus untuk dikembangkan,” jelasnya.

Maruarar menegaskan, pihaknya telah menugaskan Dirjen terkait untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini bersama Pemko Medan. “Saya sudah tugaskan Ibu Dirjen untuk berkoordinasi dengan Pemko Medan agar semua proses administrasi segera dibereskan. Data lahan dan status hukumnya harus jelas,” tegasnya.

Selain pembangunan Rusunawa baru, Maruarar juga menyinggung program rumah subsidi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembangunan 350.000 unit tahun ini.

“Subsidi bunganya hanya 5 persen, uang mukanya 1 persen, dan tenor bisa sampai 20 tahun. BPHTB dan PBB juga digratiskan bagi MBR,” katanya. Ia menekankan bahwa pembangunan rumah harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga.
“Rumah perlu kehidupan. Karena itu, ekonomi rakyatnya juga harus dibangun — termasuk UMKM, kontraktor, dan toko bangunan agar ikut tumbuh,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Musa Rajekshah (Ijeck) menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendorong agar program perumahan rakyat merata di seluruh daerah.

“Kami ingin masyarakat memiliki rumah layak huni sesuai program Presiden Prabowo. Selain rumahnya, para kontraktor, developer, hingga UMKM juga mendapat manfaat dari kredit murah dan subsidi pemerintah,” tutur Ijeck.

Kepala UPT Rusunawa Seruwai, Syahrun Harahap, saat ditemui mengatakan tiga tower di Rusunawa, yaitu Tower A, B, dan C, sudah dikelola Dinas Perkimciktaru. Semuanya sudah berjalan dengan baik, seluruh dokumennya lengkap, dan asetnya juga sudah menjadi milik Pemerintah Kota Medan.

Dia menambahkan, untuk Tower D masih dalam proses karena menunggu peralihan dari satu kementerian ke kementerian yang baru. “Sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR, sekarang beralih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujarnya.

Dia menerangkan bahwa seluruh lahan merupakan milik Pemko Medan, termasuk lahan yang akan digunakan untuk pembangunan baru nanti. Luas lahannya sekitar enam hektare. Rencananya akan dibangun dua tower tambahan, namun tidak seperti yang sekarang — jika yang ada saat ini merupakan tower kembar, maka yang baru nanti modelnya tunggal.

Setiap tower memiliki 96 unit, dengan total keseluruhan 384 unit. Bangunan terdiri atas lima lantai, di mana lantai bawah digunakan untuk area parkir, sedangkan hunian dimulai dari lantai dua hingga lantai lima. (map/ila)

Lamban Daftarkan Perkara P21, Jaksa Kejari Deliserdang Dinilai Hambat Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru di SMP Negeri 1 Beringin, Kabupaten Deliserdang, mendapat sorotan tajam dari kuasa hukum korban. Pasalnya, meskipun berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tiga minggu lalu, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Deliserdang hingga kini belum juga mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan.

Penundaan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian dan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Sudah lebih dari tiga minggu sejak Tahap II dilakukan, namun berkas perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Padahal secara hukum, jaksa wajib segera melimpahkan berkas maksimal tujuh hari setelah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti,” ujar Andi Tarigan SH, penasihat hukum korban, saat dikonfirmasi di Lubukpakam, Rabu (8/10).

Andi menegaskan, keterlambatan jaksa dalam mendaftarkan jadwal sidang telah menimbulkan keresahan dan trauma lanjutan bagi korban dan keluarganya. “Ini bukan perkara biasa. Korban adalah anak didik yang mengalami pelecehan seksual dari gurunya sendiri. Setiap hari keterlambatan itu berarti memperpanjang penderitaan psikologis korban,” tegasnya.

Menurut Andi, lambannya pelimpahan perkara ini berpotensi melanggar kode etik dan disiplin jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Pidana. “Kejaksaan Agung melalui SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Kekerasan Seksual sudah menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual wajib ditangani secara cepat, terpadu, dan berperspektif korban. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” tambahnya.

Kuasa hukum korban mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, agar proses peradilan tidak semakin berlarut-larut. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan untuk melaporkan keterlambatan tersebut ke Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap aparat penegak hukum.

“Kami tidak mencari sensasi. Kami hanya menuntut keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Negara harus hadir melindungi korban, bukan malah membuat mereka menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Andi Tarigan.

Kasus ini bermula dari laporan orang tua siswa terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di SMP Negeri 1 Beringin terhadap anak didiknya. Setelah melalui proses penyidikan di Polresta Deli Serdang, berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena berkas belum dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum Kejari Lubukpakam. (rel/adz)

IKM Layanan RSU Haji Lampaui Target

MEDAN – Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan Sri Suriani Purnamawati mengatakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan RSU Haji telah melampaui target yang ditetapkan.

“Sejak bulan Januari sampai September 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSU Haji telah mencapai 90,77 persen,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Capaian 90,77 persen tersebut, kata Sri, merupakan rata-rata atas capaian IKM RSU Haji sejak bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025.

Sri mengatakan, target IKM RSU Haji Medan pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 87 persen. Maka capaian IKM sampai dengan keadaan triwulan III telah melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kami sangat senang sekali dan bersyukur bahwa pelayanan yang kami upayakan dan selenggarakan, memberikan kepuasan bagi pasien yang telah datang ke RSU Haji Medan,” ucapnya.

Atas capaian IKM yang telah melampaui target, RSU Haji Medan berkomitmen akan terus berupaya dan mengupayakan kinerja yang terbaik, agar layanan yang diberikan dapat optimal dan dapat terus meningkatkan kepuasan masyarakat. (ila)

Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP di Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut dengan diselenggarakannya sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha sektor perumahan, sejalan dengan target Program 3 juta rumah periode 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

Diselenggarakan pada Rabu (8/10), kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari, serta Regional CEO Region I / Sumatera 1 I Gede Raka Arimbawa. Bank bersandi saham BMRI ini menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi program perumahan nasional dari level pusat hingga daerah.

Acara ini sukses menarik antusiasme tinggi dari para pelaku ekosistem perumahan di Sumatera, dengan total kehadiran mencapai 1.130 peserta secara hybrid (online dan offline). Dari total 1.130 peserta, sebanyak 515 peserta hadir secara luring di Medan, sementara 615 peserta lainnya bergabung secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia.

Komposisi peserta mencakup seluruh rantai pasok sektor perumahan, terdiri dari 779 pelaku usaha dari sisi supply yang terdiri dari 492 developer, 111 kontraktor, dan 176 pedagang bahan bangunan. Juga hadir 351 peserta dari sisi demand yang merupakan calon konsumen dan pelaku UMKM.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Medan ini, merupakan inisiatif pemerintah dan bagian dari upaya memperkuat ekosistem perumahan nasional. Sosialisasi program turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait.

Sektor perumahan diyakini memiliki multiplier effect yang besar dengan kontribusi langsung pada 110 sektor ekonomi dan tidak langsung pada 75 sektor lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian.

“Pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan memperkuat ekosistem perumahan, kita sejatinya membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri pendukung, serta mendorong daya saing bangsa di masa depan,” ujar Maruarar di Medan, Rabu (8/10).

Karena itu, Bank Mandiri berkomitmen penuh untuk menghadirkan akses pembiayaan yang tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan (Diangkat pada RUPSLB 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK), menegaskan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap program ini menjadi bagian dari upaya akselerasi pembangunan perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank Mandiri sangat siap mendukung dari sisi pembiayaan khususnya melalui skema KPP dalam rangka membantu para pelaku usaha sektor terkait baik dari sisi supply maupun demand, seperti developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan bahkan hingga UMKM untuk semua sektor usaha,” imbuh Henry.

Menambahkan dari perspektif regional, Regional CEO Region I / Sumatera 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa, menyebutkan bahwa potensi sektor properti di Sumatera sangat besar. Melalui penyaluran KPP, Bank Mandiri tidak hanya berfokus pada pembiayaan di sektor konstruksi, pengembang, hingga pedagang bahan bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM dengan tujuan pembelian, pembangunan dan renovasi rumah.

Hal ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat daya saing menuju visi Indonesia Emas 2045 serta selaras dengan Asta Cita Pemerintah.

Di samping itu, program ini menurut Henry turut sejalan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Mandiri ke-27 yang mengangkat tema “Sinergi Majukan Negeri”. “Tema ini merepresentasikan komitmen Bank Mandiri untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya. (adz)

Dosen Institut Kesehatan Sumut Gelar Penyuluhan Pencegahan Stunting Balita Berbasis Intervensi Gizi Dengan Metode Konsumsi Sanisa (Satu Ikan Satu Anak)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek, adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita). Kondisi ini diakibatkan kekurangan gizi kronis dan dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu janin hingga usia 23 bulan.

Anak tergolong stunting, apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (Stranas Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024).

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kelurahan Belawan Sicanang, serta mengurangi risiko stunting pada anak, Dosen Institut Kesehatan Sumatera Utara melakukan pengabdian masyarakat yang diketuai Elyani Sembiring S.Kep, Ners, M.Kep dengan anggota Dewi Astuti Pasaribu, S.Kep, Ners, M.Kep dan Lisna Tumanggor, , S.Pd, M.Si.

Pengabdian ini mengangkat tema “Gerakan Optimalisasi Pemanfaatan Pangan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Balita Berbasis Intervensi Gizi dengan Metode Konsumsi Sanisa (Satu Ikan Satu Anak)“. Artinya, memberikan konsumsi satu ekor ikan sehari selama 90 hari kepada balita.

“Dengan adanya pemberian ikan dan telur dalam program pengabdian kepada masyarakat, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi pada anak serta dapat menurunkan angka stunting dengan cepat di Kelurahan Belawan Sicanang,” kata Ketua Tim Pengabdian, Elyani Sembiring S.Kep, Ners, M.Kep.

Selain itu, juga dilakukan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya makan dalam pemenuhan gizi sehari-hari dan lebih meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pencegahan stunting kepada ibu dan bapak yang memiliki anak stunting dan beresiko stunting di Kelurahan Belawan Sicanang. “Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB) pencegahan stunting, penyuluhan kesehatan dengan memberikan informasi dan edukasi pendekatan personal kepada masyarakat beresiko stunting tentang manfaat ASI ekslusif dan Kolostrum sebagai upaya pencegahan stunting,” ujar Elyani.

Selain itu, dilakukan juga pembagian buku resep makanan pencegah stunting tinggi protein hewani. Juga dilakukan layanan pengukuran tinggi badan dan berat badan bagi baduta. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan resiliensi dan ketangguhan ibu yang memiliki anak stunting dan resiko stunting agar berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anaknya,” harap Elyani.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Belawan Sicanang ini dihadiri lurah Belawan Sicanang Deby Fauziah, S.Sos, MAP, Sekretaris Lurah Pasu Fransiska, SE, Anggota PKK juga Kader Posyandu Belawan Sicanang Sri Wanti, serta masyarakat orang tua baduta stunting dan resiko stunting penerima PMT tinggi protein hewani, dan perangkat Kelurahan Belawan Sicanang. Kegiatan ini dilakukan selama 8 hari, mulai 21 hingga 28 Agustus 2025.

Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah anak balita dengan stunting dan resiko stunting yang ada di wilayah Kelurahan Belawan Sicanang yaitu sebanyak 44 orang anak beserta orangtuanya. “Terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Ditjen Direktorat yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini,” pungkas Elyani. (adz)

Dubes Uni Eropa Apresiasi Keselarasan PTPN IV PalmCo dengan Tiga Pilar Utama Industri Sawit Berkelanjutan

TEBINGTINGGI — Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, memberikan apresiasi tinggi kepada PTPN IV PalmCo atas keselarasan visi dan langkah strategis perusahaan dengan tiga aspek utama yang menjadi perhatian Uni Eropa dalam industri kelapa sawit berkelanjutan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan Dubes Denis ke perkebunan kelapa sawit dan Kebun Rambutan milik PalmCo, Selasa (7/10/2025).

Denis menegaskan bahwa Uni Eropa melihat PalmCo sebagai contoh perusahaan sawit yang taat terhadap regulasi dan berkomitmen kuat pada keberlanjutan. “Saya sangat terkesan dengan upaya PalmCo yang sudah selaras dengan tiga pilar utama: hilirisasi produk, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan ketahanan petani sawit,” ujarnya.

Salah satu fokus utama yang diapresiasi adalah upaya hilirisasi sawit yang dilakukan PalmCo. Investasi besar dari perusahaan-perusahaan Eropa, seperti Unilever, yang memanfaatkan minyak sawit untuk menghasilkan produk asam lemak menjadi salah satu bukti sinergi yang terjalin baik.

“Uni Eropa mendukung penuh langkah hilirisasi ini, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga memperkuat rantai pasok berkelanjutan,” kata Dubes Denis.

Aspek kedua yang mendapat perhatian khusus adalah komitmen PTPN IV PalmCo dalam pengembangan energi terbarukan. Upaya seperti pemanfaatan Compressed Biogas dan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dinilai sejalan dengan strategi Uni Eropa dalam mempercepat transisi energi bersih.

“Kami menyambut baik inovasi dan investasi PalmCo dalam energi hijau, termasuk penggunaan hidrogen, yang menjadi bagian dari agenda energi terbarukan global,” ujarnya.

Dubes Denis juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan petani sawit sebagai fondasi jangka panjang industri sawit yang berkelanjutan.

Menurutnya, upaya PalmCo dalam mendampingi dan memberdayakan petani sawit rakyat sangat penting untuk memastikan kesiapan mereka memenuhi regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan menjaga akses pasar ke Uni Eropa.

“Apa yang dilakukan PalmCo sudah tepat, dan kami berharap dukungan terhadap petani sawit dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Dia berharap, kerja sama dan komunikasi yang erat akan menjadi kunci agar sawit Indonesia dapat terus bersaing di pasar Uni Eropa dengan standar keberlanjutan yang semakin ketat.

Direktur Unilever Indonesia, Nurdiana Darus, menegaskan kembali komitmen perusahaan terhadap praktik minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2015 dan diperbarui pada awal 2024.

“Kunjungan kali ini menjadi kesempatan untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam memenuhi standar EUDR serta menyiapkan petani sawit rakyat agar tetap kompetitif di pasar global,” kata Nurdiana.

Sementara itu Jatmiko Santosa, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, yang menerima langsung kunjungan memaparkan bahwa PalmCo mengelola lahan seluas 618.000 hektare dan berperan sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional di bidang hilirisasi pangan, energi terbarukan, dan peremajaan sawit rakyat.

PalmCo juga telah mendapatkan berbagai sertifikasi internasional dan peringkat ESG global yang mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pelaku industri sawit berkelanjutan.

Selain aspek lingkungan, PalmCo aktif meluruskan berbagai mitos negatif seputar sawit dengan fakta-fakta bahwa tanaman sawit memiliki efisiensi tinggi dalam penyerapan karbon dan memberikan dampak sosial-ekonomi besar bagi petani rakyat.

“Sawit adalah anugerah bagi Indonesia. Tugas kita semua untuk membangun dan menjaganya. Termasuk hingga lintas negara seperti Uni Eropa ini,” kata Jatmiko.

Kunjungan Dubes Uni Eropa ini menjadi sinyal positif atas kemajuan industri sawit Indonesia yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan global. (ila)

RSUD Pirngadi Krisis Dokter Spesialis, P-APBD 2025 Fokus Pembangunan Fisik

Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah.
Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan hingga saat ini masih menghadapi persoalan serius, yakni kekurangan dokter spesialis dan subspesialis di berbagai bidang penting.

Namun, alokasi anggaran yang diterima rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dan pembelian perlengkapan medis.

Berdasarkan data P-APBD 2025, RSUD Pirngadi menerima anggaran sebesar Rp158 miliar. Tapi tidak satu pun dari mata anggaran tersebut secara langsung diperuntukkan untuk penambahan tenaga dokter spesialis maupun subspesialis. Sebagian besar dana dialokasikan untuk kebutuhan kantor, belanja alat-alat medis, dan rehabilitasi fisik gedung rumah sakit.

Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah. “Rencananya memang ada beberapa pengembangan fisik seperti pembangunan ruang radioterapi. Tapi itu pun arahnya ke kerja sama dengan pihak swasta karena RSUD Pirngadi sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), jadi bisa menggandeng pihak ketiga,” kata Afif Abdillah, Senin (6/10/2025).

Afif mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran fisik digunakan untuk memperbaiki fasilitas penunjang seperti AC, dan perbaikan sistem mekanikal elektrikal. Sementara penambahan gedung baru tidak direncanakan. Hanya optimalisasi dari gedung yang sudah ada.

Meski memahami pentingnya infrastruktur, Afif menekankan bahwa pengadaan tenaga dokter spesialis harus menjadi prioritas, terutama mengingat banyaknya kekosongan spesialis yang sangat dibutuhkan pasien.

“Misalnya dokter spesialis Hematologi itu belum ada. Seharusnya manajemen RSUD Pirngadi bisa merekrut dokter-dokter yang berkualitas. Tapi harus kompetitif juga. Para dokter ini butuh kepastian, baik dari segi jumlah pasien, honorarium, hingga fasilitas kerja,” ujarnya.

Afif menambahkan, pihak rumah sakit memang telah berdiskusi dengan Komisi II DPRD soal keterbatasan dokter PNS di RSUD Pirngadi. Namun menurutnya, rumah sakit juga harus memiliki regulasi dan konsep perekrutan yang jelas, apakah membuka peluang untuk dokter kontrak, atau kerja sama dengan sistem tertentu.

“Sampai hari ini tidak ada standarisasi atau kriteria yang jelas tentang siapa yang bisa direkrut. Apakah mereka mau dokter berpengalaman? Atau dokter baru dengan pengetahuan yang lebih up to date? Ini semua harus ditentukan dulu,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu.

Lebih lanjut, Afif menyebutkan sejumlah spesialis yang belum tersedia di RSUD Pirngadi dan sangat dibutuhkan masyarakat. Di antaranya adalah dokter subspesialis Endokrin (khusus penyakit diabetes), subspesialis Gastroenterologi (pencernaan), subspesialis KGEH (Konsultan Ginjal dan Hipertensi), hingga spesialis Jantung Intervensi.

Kekosongan spesialis ini, menurutnya, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Pirngadi dan membuat pasien memilih berobat ke luar kota atau ke rumah sakit swasta.

“Kalau dokter spesialisnya tidak lengkap, bagaimana masyarakat mau datang? Ini bukan hanya soal alat yang canggih, tapi juga soal kepercayaan terhadap layanan medis,” pungkas Afif. (map/ila)

Dukung Perluasan Konektivitas di Asia Tenggara, Etihad Airways Luncurkan Penerbangan Langsung dari Medan ke Abu Dhabi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Etihad Airways, maskapai nasional Uni Emirat Arab, meresmikan penerbangan perdana dari Medan, ibu kota Sumatra Utara, ke Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, pada 2 Oktober 2025. Rute baru ini memperkuat komitmen Etihad dalam menghadirkan konektivitas global serta mendorong pertukaran budaya dan ekonomi antara Medan dengan kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Etihad menjadi satu-satunya maskapai yang menghubungkan Medan secara langsung dengan Timur Tengah. Langkah strategis ini sejalan dengan visi jangka panjang Etihad, Journey 2030, yang bertujuan untuk memperluas jaringan destinasi menjadi lebih dari 125 rute dan memperbanyak maskapai menjadi lebih dari 160 pesawat pada akhir dekade ini.

Ekspansi Etihad di Asia Tenggara, termasuk rute baru ke Krabi, Hanoi, dan Chiang Mai, mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di pasar-pasar utama yang berpotensi tinggi di kawasan ini.

“Kami bangga dapat memperluas jaringan kami di Asia Tenggara dan mengundang lebih banyak pengunjung di kawasan ini untuk menjelajahi rumah kami melalui rute langsung yang nyaman ke Abu Dhabi, sekaligus menciptakan koneksi baru untuk perdagangan dan pariwisata antara Abu Dhabi dengan kawasan ini,” kata Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

“Kami turut mendorong dan menginspirasi perjalanan ke Sumatera, sebuah destinasi luar biasa yang menawarkan keajaiban alam dan buatan manusia yang patut dieksplorasi,” imbuhnya.

Abu Dhabi menawarkan berbagai daya tarik budaya yang menakjubkan, arsitektur megah, taman hiburan kelas dunia, serta pantai dan lanskap gurun yang memukau untuk dijelajahi dan dinikmati. Destinasi ini populer di kalangan keluarga, pasangan, maupun wisatawan solo (solo traveler) yang menjadikan Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab sebagai destinasi utama yang menawan, baik untuk persinggahan singkat maupun liburan panjang.

“Penumpang yang transit melalui Abu Dhabi dapat memanfaatkan Program Stopover Etihad yang menawarkan akomodasi hotel gratis selama beberapa hari untuk menikmati keindahan dan pesona Uni Emirat Arab,” ujar Antonoaldo.

Menurutnya, rute baru ini dioperasikan dengan Airbus A321LR terbaru milik Etihad dengan kabin premium khas Etihad dan pelayanan istimewa di rute ini. A321LR memiliki konfigurasi tiga kabin, termasuk First Suites pada narrowbody pertama Etihad: ruang pribadi tertutup dengan pintu geser, tempat tidur datar penuh, serta sentuhan desain khusus yang umumnya hanya tersedia pada penerbangan jarak jauh dengan pesawat berbadan lebar.

“Para tamu dapat memesan layanan First Deluxe yang ditingkatkan dari Etihad, yang menawarkan Concierge pribadi, Etihad Global Chauffeur, Meet and Assist, serta berbagai keuntungan eksklusif lainnya bagi penumpang First Class,” terangnya.

Etihad terus memperluas jangkauannya di Asia Tenggara dengan menambahkan Sumatera (Medan) dan Phnom Penh ke dalam jaringan global Etihad yang sedang berkembang pesat. Etihad dalam waktu dekat juga akan meluncurkan penerbangan ke Krabi, Hanoi, Chiang Mai, dan Hong Kong, untuk memperkuat posisinya di Asia. “Etihad terus tumbuh dengan cepat dengan menghadirkan 30 rute baru di empat benua, termasuk mengumumkan rute Damaskus, Palma de Mallorca dan Zanzibar yang akan dibuka musim panas tahun depan,” bebernya.

Antonoaldo juga menegaskan, ekspansi ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Etihad untuk menghubungkan Abu Dhabi dengan pasar-pasar potensial di Asia, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kawasan. “Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Etihad menuju target 38 juta penumpang per tahun pada 2030,” pungkasnya.

Adapun jadwal penerbangan Etihad, dari Bandara Abu Dhabi dengan pesawat A321LR dengan nomor penerbangan EY480 berangkat pada pukul 20.45 waktu setempat. Tiba di Bandara Kualanamu (Medan) sekira pukul 06.45 WIB. Jadwal ini berlaku pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sementara keberangkatan dari Bandara Kualanamu (Medan) dengan pesawat A321LR dengan nomor penerbangan EY481 berangkat pada pukul 08.55 WIB. Tiba di Bandara Abu Dhabi sekira pukul 12.50 WIB. Jadwal ini berlaku pada Hari Rabu, Jumat dan Minggu. (rel/adz)

Komisi III Soroti Pajak Hiburan Tak Sesuai, Bapenda Diminta Evaluasi Ulang

RDP: Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).
RDP: Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan di Kota Medan tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp87 miliar, dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan potensi riil di lapangan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).

Dalam rapat yang berlangsung panas tersebut, Salomo mengungkapkan kejanggalan besar antara omzet tempat hiburan dan nilai pajak yang diterima daerah.

Ia menyebutkan, beberapa tempat hiburan memiliki penghasilan miliaran per bulan, namun hanya menyumbangkan pajak dalam jumlah yang sangat kecil.

“Kalau Dragon Tiger saja omzetnya Rp5 miliar sebulan, itu artinya pajaknya sekitar Rp2 miliar per bulan. Lalu kenapa target pajak hiburan hanya Rp87 miliar untuk satu tahun? Itu belum termasuk tempat usaha lainnya. Ada yang tidak masuk akal di sini,” tegas Salomo.

Lebih jauh, ia juga memaparkan temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III ke sejumlah tempat hiburan seperti tempat biliar yang dinilai janggal dalam pelaporan pajaknya.

“Contoh saja Xana Biliar, omzetnya Rp150 juta, tapi pajaknya hanya Rp1,5 juta. Runout Biliar lebih parah, pajaknya hanya Rp700 ribu dengan omzet Rp80 juta per bulan. Ini sudah berlangsung selama empat tahun dan tidak ada peninjauan ulang dari Bapenda,” kata politisi Partai Gerindra ini dengan nada kesal.

Salomo juga mengkritik keras Bapenda Medan yang tidak menindaklanjuti hasil temuan DPRD. Ia menilai, lembaga itu pasif dan tidak aktif mengejar potensi PAD.

“Harusnya kalian yang aktif ke lapangan, bukan kami yang turun sidak. Sudah kami beri data pun, tidak ada tindak lanjut. Kami bisa bantu awasi, tapi kalau tidak digubris, mau dibawa ke mana Kota Medan ini?” serunya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, HT Bahrumsyah, juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi pajak yang dilakukan Bapenda.

Ia meminta agar ada verifikasi dan evaluasi minimal setiap triwulan. “Misalnya Lembur Kuring, omzetnya bisa Rp3 miliar per bulan, tapi pajaknya hanya Rp150 juta. Ini harus jadi perhatian serius. Pemetaan usaha harus jelas, agar potensi PAD tidak bocor,” ujar politisi PAN tersebut.

Lebih jauh, mereka juga menyoroti sejumlah usaha besar lainnya yang diduga luput dari pengawasan, termasuk Irian Supermarket di kawasan Pasar Merah yang disebut tidak pernah membayar pajak sejak beroperasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pemetaan dan akan menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan DPRD Kota Medan.

“Kami akan mencari formulasi yang tepat, terutama dalam menyikapi tempat hiburan yang beroperasi dengan menyamarkan usahanya di balik restoran atau hotel. Grand Central misalnya, sudah kami surati sebelumnya dan akan kami surati kembali,” jelas Agha.

Ia menegaskan, Bapenda akan terus melakukan inovasi dan terobosan untuk mengoptimalkan potensi PAD Kota Medan ke depan. Namun, ia juga meminta waktu untuk melakukan proses penataan ulang secara menyeluruh. (map/ila)

Warga Resah Kebisingan di Live Music Coju Coffee, DPRD Medan Minta Ajukan Pengaduan Resmi

COJU COFFEE: Kebisingan live music di Coju Coffee di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Medan Selayang, membuat warga resah.
COJU COFFEE: Kebisingan live music di Coju Coffee di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Medan Selayang, membuat warga resah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan live music di Coju Coffee yang berlokasi di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Kecamatan Medan Selayang, memicu keresahan warga sekitar. Kebisingan yang ditimbulkan aktivitas malam hari di kafe tersebut dianggap telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, meminta agar warga segera mengajukan surat pengaduan resmi ke DPRD Kota Medan. Hal ini diperlukan sebagai dasar hukum agar dewan dapat menindaklanjuti keluhan tersebut secara prosedural.

“Terkait masalah kebisingan akibat aktivitas cafe tersebut, perlu kami sampaikan kepada warga Jalan Bunga Cempaka bahwa ada tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan. Silakan membuat surat keberatan secara tertulis agar kami bisa memprosesnya secara resmi,” kata Salomo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Salomo menjelaskan, tanpa adanya surat keberatan dari warga, pihak DPRD tidak bisa serta-merta memanggil pihak Pemko Medan ataupun pengelola usaha. Namun apabila surat sudah diterima, Komisi III akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan semua pihak terkait.

“Dasar kami bekerja adalah laporan masyarakat. Setelah surat masuk, kami akan mulai dengan menyurati Pemko Medan dan pihak terkait, lalu menjadwalkan RDP. Dari situ akan dibahas solusi atau langkah-langkah penertiban,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa DPRD tidak berada pada posisi sebagai pengambil keputusan eksekutif, melainkan menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi.

“Kami hanya mengawasi, bukan eksekutor. Jadi keputusan akhir tetap di tangan Pemko Medan. Tapi kami siap menindaklanjuti jika ada keluhan resmi dari masyarakat,” tuturnya.

Keluhan atas kebisingan Coju Coffee sebelumnya juga disuarakan oleh warga melalui pernyataan Richard Lingga, mewakili masyarakat Jalan Bunga Cempaka. Ia menyatakan bahwa live music di kafe tersebut sudah sangat meresahkan, terutama di malam hari saat warga ingin beristirahat.

“Secara khusus kami minta agar Pemko Medan segera melakukan penertiban terhadap Coju Coffee karena telah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap warga sekitar,” ucap Richard pada Minggu (5/10/2025).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola Coju Coffee maupun dari instansi teknis Pemko Medan terkait penanganan persoalan ini. Warga berharap agar keluhan mereka tidak diabaikan, dan penindakan bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. (map/ila)

1...170171172...15,696Page 171 of 15,696